Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah RI secara resmi meluncurkan proposal rencana kebijakan Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) untuk pendanaan transisi energi melalui Just Energy Transition Partnership (JETP), pada Selasa (21/11/2023).
Kepala Sekretariat JETP, Edo Mahendra mengungkapkan ‘proposal’ pendanaan yang baru saja diluncurkan itu menjabarkan peta jalan atau roadmap Indonesia menuju transisi energi menjadi lebih bersih.
Edo menyebutkan bahwa Indonesia sendiri membutuhkan pendanaan transisi energi mencapai US$ 97,3 miliar atau setara Rp 1.500 triliun (asumsi kurs Rp 15.454 per US$) hingga tahun 2030 mendatang. Angka itu lima kali lipat lebih besar dari pendanaan yang dijanjikan melalui JETP yakni sekitar US$ 20 miliar setara Rp 300 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami memperkirakan jumlah dana yang dibutuhkan setidaknya mencapai US$ 97,3 miliar. Itu merupakan lima kali lipat jumlah pendanaan yang dimaksud,” ungkap Edo di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (21/11/2023).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ad interim (Kemenko Marves), Erick Thohir mengatakan peluncuran CIPP JETP ini merupakan jalinan kerja sama yang luar biasa antara Indonesia dengan berbagai negara maju untuk bisa melakukan transisi energi dalam negeri termasuk untuk melakukan dekarbonisasi.
Dia klaim Indonesia sebagai negara yang berperan penting untuk mendongkrak perekonomian dunia.
“Karena the fact dengan situasi global yang saat ini, pertumbuhan ekonomi menjadi kunci untuk juga menjaga daripada warga, daripada masing-masing negara untuk mendapatkan hak yang lebih baik dalam menghadapi ketidakpastian saat ini,” jelas Erick dalam sambutannya pada acara peresmian dokumen CIPP JETP di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Dia mengatakan perumusan CIPP JETP ini dilakukan dengan diskusi bersama antara Indonesia dengan Working Group Glasgow Financial Alliance for Net Zero, organisasi multilateral, internasional, dan nasional.
“Tidak lain tentu tujuan ini untuk melaksanakan komitmen Indonesia untuk dekarbonisasi yang ambisius serta pembangunan ekonomi yang kuat dan mapan,” tambahnya.
Erick mengungkapkan komitmen dalam CIPP JETP selaras dengan peta jalan Indonesia menuju visi Indonesia Emas tahun 2045 mendatang.
Dia menyebutkan CIPP JETPP mengurai sejumlah target untuk kepentingan nasional Indonesia maupun kepentingan global, terutama untuk membuka akses energi bersih yang inklusif serta mampu meningkatkan kualitas SDM, mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mengentas kemiskinan.
Adapun, Erick menyebutkan program JETP sendiri dioptimalkan sebagai salah satu jembatan Indonesia dalam mendorong transisi energi sesuai dengan komitmen yang sudah tertuang dalam target Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) dan upaya Indonesia mencapai net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat.
Penting diketahui, kesepakatan JETP terjalin antara Indonesia dengan negara-negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG), dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang dan beranggotakan Denmark, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Norway, Prancis, dan Uni Eropa.
Komitmen pendanaan yang disepakati dalam pernyataan bersama awalnya US$ 20 miliar setara Rp 300 triliun. Namun kini dengan berbagai penambahan telah mencapai US$ 21,6 miliar, dengan rincian US$ 11,6 miliar bersumber dari dana publik negara-negara IPG, sedangkan US$ 10 miliar lainnya berasal dari bank-bank internasional yang bergabung dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) working group.
Adapun, dokumen CIPP merumuskan skenario dekarbonisasi yang telah merumuskan target kondisional bersama emisi gas rumah kaca bagi sektor ketenagalistrikan on-grid sebesar 250 juta ton CO2 dengan porsi energi terbarukan mencapai 44% di tahun 2030. Selain itu, peta jalan JETP juga menetapkan pencapaian emisi nol bersih ketenagalistrikan pada tahun 2050, satu dekade lebih cepat dari peta jalan yang sedang dipersiapkan pemerintah Indonesia.
CIPP 2023 akan fokus kepada sistem ketenagalistrikan on-grid. Sementara bagi sistem ketenagalistrikan off-grid akan dilaksanakan analisis yang lebih mendalam untuk menetapkan strategi dekarbonisasi yang sejalan dengan cita-cita industrialisasi dan hilirisasi Indonesia. Dokumen CIPP merupakan “living document” yang akan terus dimutakhirkan setiap tahunnya agar bisa mencerminkan kondisi perekonomian global dan prioritas kebijakan dalam negeri.
Di lain sisi, Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan peta jalan net zero emission (NZE) sektor energi yang diharapkan dapat menjadi landasan transisi energi sampai dengan 2060.
Adapun, target JETP dianggap lebih ambisius dan lebih tinggi dari target yang tertuang dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Peta Jalan NZE sektor energi.
“JETP merupakan salah satu upaya Indonesia dalam mendorong percepatan transisi energi sesuai dengan komitmen yang sudah tertuang dalam target Nationally Determined Contribution yang dalam aspirasi Indonesia kita dapat mencapai Net Zero Emission di tahun 2060,” ujar Arifin dalam kesempatan yang sama, Selasa (21/11/2023).
Arifin mengungkapkan adanya kerja sama JETP diharapkan dapat mengkatalisasi investasi dan dukungan yang jauh lebih besar ke depannya. Khususnya, dapat memprioritaskan dukungan dan investasi bagi fondasi dari transisi energi itu sendiri, yaitu pengembangan dan penguatan jaringan transmisi.
“Karena tanpa transmisi, tidak ada transisi. Selain itu, kerjasama teknis dan pendanaan dibutuhkan untuk dapat mempercepat upaya pelaksanaan proyek prioritas yang sudah di identifikasi dalam dokumen CIPP dalam semua area investasi,” tambahnya.
Selain itu, jalinan kerja sama dengan pendanaan internasional dibutuhkan untuk memastikan transisi energi dapat memperhatikan seluruh aspek sosio ekonomi dan lingkungan sebaik-baiknya, sehingga transisi energi dapat berlangsung secara berkeadilan.
“Dukungan dari para negara sahabat yang tergabung dalam International Partners Group (IPG), institusi finansial, pelaku usaha termasuk para perusahaan milik negara dan pihak swasta serta tentunya kementerian dan lembaga terkait dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam mencapai tujuan transisi energi di Indonesia,” tambah Arifin.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Inggris Tambah Pendanaan Rp135 Miliar buat Transisi Energi RI
(pgr/pgr)
