Xcloud.id

Category: Voi.id

  • Honda Recall 11.652 Unit Mobil di Indonesia karena Masalah Ini

    Honda Recall 11.652 Unit Mobil di Indonesia karena Masalah Ini

    JAKARTA – PT Honda Prospect Motor mengumumkan penarikan kembali (recall) atau penggantian komponen pada beberapa model yaitu Honda Civic, All New Honda CR-V dan All New Honda Accord.

    Komponen yang bermasalah meliputi steering gearbox dan high pressure fuel pump, yang melibatkan total 11.652 kendaraan, dengan tahun produksi mulai 2021 hingga 2024.

    Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy, mengungkapan Honda selalu berkomitmen pada keselamatan dan kenyamanan pelanggan.

    “Oleh karena itu, kami mengambil langkah proaktif ini untuk memastikan bahwa kendaraan Honda tetap memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah kami tetapkan,” katanya, dalam keterangan resminya yang diterima, Jumat, 3 Desember.

    Jika dirinci lebih detail masalah komponen steering gearbox melibatkan 7.623 unit yang terdiri dari, Honda Civic RS, tahun produksi 2021–2024, Honda Civic Type R, tahun produksi 2023–2024, All New Honda CR-V, tahun produksi 2023–2024.

    Masalah di atas berpotensi mengalami kendala seperti bunyi abnormal. Proses penggantian komponen tersebut diperkirakan memerlukan waktu sekitar 1-4 jam.

    Sementara itu, untuk komponen High Pressure Fuel Pump, yang berpotensi menimbulkan bau bahan bakar di ruang kabin. Sejumlah 4.020 unit kendaraan teridentifikasi dalam program ini, dengan rincian All New Honda Accord RS e:HEV, tahun produksi 2024, All New Honda CR-V RS e:HEV, tahun produksi 2023–2024. Proses pemeriksaan atau penggantian High Pressure Fuel Pump diperkirakan memerlukan waktu sekitar 1 jam.

    Ada langkah yang harus dilakukan konsumen yakni dengan cara memeriksa nomor rangka dan bisa di cek langsung yang terdampak di laman resmi Honda.

    Menyikapi masalah di atas Pemilik kendaraan yang teridentifikasi dapat menghubungi atau mendatangi dealer resmi Honda terdekat untuk mendaftar dan menjadwalkan pemeriksaan atau penggantian komponen. Pemeriksaan atau penggantian komponen dapat dilakukan mulai dari Jumat, 3 Januari 2025, dan dilakukan tanpa dikenakan biaya apa pun.

  • Agama dan Kepercayaan Syarat Sah Perkawinan

    Agama dan Kepercayaan Syarat Sah Perkawinan

    JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan sehingga Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) tidak bertentangan dengan konstitusi.

    “Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan unsur yang tidak dapat dihilangkan dari syarat sahnya perkawinan,” kata Hakim Konstitusi Arief Hidayat membacakan pertimbangan Putusan Nomor 146/PUU-XXII/2024 dilansir ANTARA, Jumat, 3 Januari.

    Dalam perkara ini, dua orang warga negara yang mengaku tidak memeluk agama dan kepercayaan tertentu, Raymond Kamil dan Teguh Sugiharto, mempersoalkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

    Raymond dan Teguh mendalilkan, pasal tersebut membatasi mereka untuk membentuk keluarga secara sah karena ketentuan normanya dinilai tidak mengakomodasi warga negara yang tidak memilih untuk tidak memeluk agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

    Terkait dalil tersebut, Mahkamah menjelaskan, beragama dan berketuhanan merupakan suatu keniscayaan sebagai perwujudan karakter bangsa dan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

    Karena itu, menurut MK, tidak adanya ruang bagi warga negara untuk memilih tidak beragama atau tidak memiliki kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan pembatasan yang proporsional dan bukanlah bentuk diskriminasi terhadap warga negara.

    MK meyakini perkawinan tidak terlepas dari Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 1 UU Perkawinan pun mengatur bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

    “Dengan tidak adanya ruang bagi warga negara Indonesia untuk memilih tidak menganut agama atau tidak menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka norma hukum positif yang hanya memberikan pengesahan terhadap perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing bukanlah norma yang menimbulkan perlakuan diskriminatif,” ucap Arief.

    Karena merupakan bagian dari bentuk ibadah sebagai suatu ekspresi beragama atau berkepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, maka perkawinan dapat dikategorikan sebagai forum eksternum dan negara dapat ikut menentukan tata cara dan syarat-syaratnya.

    Dengan adanya norma Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, negara pun menyerahkan perkawinan kepada agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena syarat sah perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

    Atas dasar itu, MK menolak permohonan Raymond dan Teguh. “Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan adalah tidak beralasan menurut hukum,” demikian Arief.

    Di dalam perkara yang sama, Raymond dan Teguh turut menguji UU KUHP baru, tetapi dinyatakan tidak dapat diterima oleh MK. Selain itu, keduanya juga menguji UU HAM, UU Adminduk, dan UU Sistem Pendidikan Nasional yang sama-sama berakhir kandas karena ditolak untuk seluruhnya.

  • Katalog LKPP Versi 6 Wajib Dipakai Instansi Pemerintah, Bisa Deteksi Pengadaan Janggal

    Katalog LKPP Versi 6 Wajib Dipakai Instansi Pemerintah, Bisa Deteksi Pengadaan Janggal

    JAKARTA – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) mengeluarkan katalog elektronik terbaru yakni versi 6 (V6) untuk digunakan dalam proses pengadaan belanja kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

    Kepala LKPP Hendrar Prihadi atau yang akrab disapa Hendi menegaskan, katalog V6 wajib digunakan oleh semua instansi pemerintah mulai tahun ini, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

    “Pak Presiden kemarin pada saat pembagian DIPA secara resmi me-launching katalog V6 dan mewajibkan seluruh pemerintah daerah, kementerian, lembaga untuk bisa memakai katalog V6 mulai per 1 Januari 2025,” kata Hendi di Kantor LKPP, Jakarta Selatan, Jumat, 3 Januari.

    Dari sisi transaksi pengadaan barang/jasa, per 1 Januari lalu, jumlah tayang produk katalog elektronik versi 6 telah mencapai 3,5 juta produk yang terdiri dari 2,9 juta produk termigrasi dan 615 ribu produk tayang kurasi. Hendi berharap semua perangkat pemerintah cepat beradaptasi dalam menggunakan katalog V6.

    “Pak Presiden sudah perintahkan itu. Sudah ada sekitar 3,5 juta produk yang sudah migrasi dari versi 5 ke versi 6. Kami berharap segera yang lainnya bisa menyusul. Target kami maksimal pada 20 Maret ya, 20 Maret semuanya sudah masuk ke katalog versi 6,” tutur dia.

    Melanjutkan, Deputi Transformasi Pengadaan Digital LKPP Patria Susantosa mengungkap perbedaan katalog V5 dan V6. Pada versi ini, proses pengadaan hingga transaksi yang dilakukan instansi pemerintah bersifat end-to-end, mulai dari pemesanan, kontrak, pengiriman, hingga pembayaran berada dalam satu platform dan dashboard.

    Sehingga, menurutnya, katalog V6 bisa mengidentifikasi pengadaan barang dan jasa suatu instansi pemerintah yang bersifat janggal atau anomali.

    “Ada fitur e-auditnya. Jadi kalau ada transaksi yang anomali, yang tidak wajar, misalnya belinya ke dia terus, itu ke-tracking semua, 100 persen itu bisa dilacak. Itu ada alertnya ke inspektorat. Sehingga inspektorat harusnya bertindak,” ujar Patria.

    Sebagai catatan, belanja pemerintah tahun anggaran 2024 mencapai Rp1.259,2 triliun atau setara 108,41 persen dari total belanja pengadaan barang dan jasa (PBJ).

    Kontribusi realisasi anggaran PBJ terhadap produk dalam negeri (PDN) mencapai Rp595,66 triliun atau sebesar 90 persen Kontribusi PBJ terhadap usaha mikro, kecil, dan kooperasi (UMKK) mencapai Rp277,42 triliun atau 41,9 persen.

  • Kemenag Tunggu Surat Arab Saudi soal Pembatasan Jemaah Haji Lansia

    Kemenag Tunggu Surat Arab Saudi soal Pembatasan Jemaah Haji Lansia

    JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) tengah menunggu surat resmi dari Pemerintah Arab Saudi mengenai pembatasan jamaah berusia lanjut (lansia) yang diizinkan untuk mengikuti ibadah haji.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief menyampaikan Pemerintah Arab Saudi berencana membatasi jemaah haji dengan tidak mengizinkan pemberangkatan jamaah yang berusia 90 tahun ke atas.

    “Mungkin jumlahnya tidak banyak, tapi formasi sementara, mereka mungkin akan membatasi jamaah dengan tidak memberikan izin pada jemaah di atas 90 tahun. Suratnya akan segera dikirim,” kata Hilman dalam rapat bersama Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 Hijriah/2025 Masehi Komisi VIII DPR dilansir ANTARA, Jumat, 3 Januari.

    Sejauh ini, menurut dia, Indonesia masih memberangkatkan jemaah lansia, seperti yang mencapai usia 100 tahun.

    “Karena kemarin kan yang 100 tahun masih ada di kita,” kata dia.

    Selain pembatasan jemaah lansia, Hilman mengungkapkan Pemerintah Arab Saudi juga berencana membatasi persentase jamaah lansia antara usia 70 atau 80 tahun ke atas.

    “Juga ada pembatasan persentase jemaah lansia antara usia 70 atau 80 tahun ke atas. Ini yang kami tunggu (surat resmi). Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan, karena kita ada prioritas lansia 10 persen, kami sedang sisir kembali,” ujar dia.

    Diketahui pada Haji 2025, keberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama jemaah calon haji Indonesia direncanakan berlangsung pada 2 hingga 16 Mei 2025.

    “Kita insyaallah tanggal 2–16 Mei itu pemberangkatan jamaah haji gelombang I. Jadi tanggal 1, jamaah sudah masuk ke asrama dan pemberangkatan jamaah haji dari Mekah ke Arafah itu 4 Juni,” kata Hilman Latief dalam Rapat Dengar Pendapat seputar Haji 2025 yang digelar oleh Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 Hijriah/2025 Masehi Komisi VIII DPR pada Kamis (2/1).

    Sementara itu, ujarnya, keberangkatan gelombang terakhir jamaah Indonesia menuju Tanah Suci tanggal 31 Mei 2025.

    “Closing date 31 Mei 2025. Closing date sudah tidak ada penerbangan lagi tanggal 31 Mei 2025,” ujar Hilman.

    Adapun puncak ibadah haji mulai digelar 5 Juni 2025.

    “Puncak haji wukuf di Arafah tanggal 5 Juni, jadi jamaah akan berangkat ke Arafah pada tanggal 4 Juni 2025. Idul Adha-nya di tanggal 6 Juni (10 Zulhijah) mudah-mudahan tidak ada pergeseran tanggal,” katanya.

  • Dua Rencana Pertarungan Anthony Joshua pada 2025

    Dua Rencana Pertarungan Anthony Joshua pada 2025

    JAKARTA – Mantan juara dunia kelas berat dua kali asal Inggris, Anthony Joshua (AJ), kemungkinan besar akan menjalani dua pertarungan dalam kalender tahun ini.

    Promotor ternama Eddie Hearn mengungkapan bahwa Joshua ditargetkan untuk kembali bertanding pada awal musim panas andaikata ia dapat berlatih penuh dalam bulan ini.

    “Pada Mei atau Juni 2025. Dia belum berlatih penuh. Dia mungkin siap untuk melanjutkan latihan dalam Januari 2025,” ujar Hearn seperti dilansir The Sun.

    Petinju asal Watford tersebut belum pernah bertarung lagi sejak mengalami kekalahan telak melawan kompatriotnya Daniel Dubois pada September 2024.

    Dia awalnya disiapkan untuk duel ulang melawan Dubois bulan depan, tetapi tidak terjadi karena belum fit. Dubois akhirnya akan melawan Joseph Parker dari Selandia Baru untuk menjaga sabuk IBF miliknya.

    Selain ada kemungkinan duel ulang dengan Dubois setelah itu, Joshua juga ditargetkan untuk menjalani duel melawan rekan senegaranya yang lain, Tyson Fury. Ini akan jadi bentrok terbesar dalam sejarah kelas berat Inggris jika terjadi.

    Hearn yang menjabat sebagai bos di Matchroom Boxing mengakui bahwa dirinya sangat menginginkan duel Joshua melawan Fury. Namun, dia menolak untuk mengambil keputusan yang terburu-buru.

    “Saat ini Anda memiliki pertarungan Dubois vs Parker pada 22 Februari 2025. Anda juga harus melihat apa yang ingin dilakukan Fury.”

    “Kami tidak terburu-buru, tetapi AJ akan bertarung dua kali pada 2025,” kata dia.

    Fury memastikan tidak pensiun setelah menderita kekalahan dalam duel ulang melawan jagoan Ukraina, Oleksandr Usyk, pada Desember 2024.

    Dengan demikian, petinju berjuluk The Gypsy King tersebut kemungkinan mau menerima bentrokan dengan Joshua. Duel mereka akan menentukan siapa yang terbaik di Inggris.

    Duel Joshua melawan Dubois juga terbuka. Namun, Dubois sepertinya akan mengincar pertarungan melawan Usyk untuk juara dunia tidak terbantahkan andai dia menang melawan Parker.

  • Topang Swasembada Pangan di Jawa Tengah, Bendungan Jlantah Siap Diresmikan Awal 2025

    Topang Swasembada Pangan di Jawa Tengah, Bendungan Jlantah Siap Diresmikan Awal 2025

    JAKARTA – Sebagai salah satu infrastruktur pendukung program swasembada pangan di Provinsi Jawa Tengah, progres pembangunan fisik Bendungan Jlantah telah mencapai 99 persen. Diketahui, bendungan ini memiliki potensi suplai air irigasi untuk Kabupaten Karanganyar seluas 1.494 hektare.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berharap, pada saat Bendungan Jlantah difungsionalkan sudah dapat tersambung dengan daerah irigasi di sekitarnya.

    “Salah satu fokus kami adalah untuk memastikan bahwa bendungan yang dibangun ini dapat dioptimalkan untuk mengairi sawah-sawah masyarakat. Sehingga, indeks penanaman bisa meningkatkan karena target kami memang tiga kali lipat tanam,” ujar Dody dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat, 3 Januari.

    Bendungan ini didesain dengan tinggi 70 meter, panjang puncak 404 meter, lebar puncak 12 meter dan elevasi puncak 690 meter.

    Dengan luas genangan 50,45 hektare, bendungan ini dapat menampung air hingga 10,97 juta meter kubik yang dapat dimanfaatkan sebagai suplai air irigasi untuk Kabupaten Karanganyar seluas 1.494 hektare. Terdiri dari 806 hektare daerah irigasi yang sudah ada (peningkatan IP 172 persen menjadi 272 persen) dan 688 hektare irigasi baru (IP 272 persen).

    Sementara itu, Direktur Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU Adenan Rasyid mengatakan, Kementerian PU melalui BBWS Bengawan Solo sudah melakukan impounding Bendungan Jlantah pada 20 Desember 2024. Diharapkan, pada 28 Februari 2025 air bendungan sudah mencapai elevasi 685 meter.

    “Ketika air di genangan sudah masuk ke intake (elevasi 662), air yang keluar dari outlet sudah langsung bisa didistribusikan ke jaringan irigasi untuk meningkatkan indeks penanaman melalui bendung yang sudah ada di hilir bendungan,” ucapnya.

    Selain untuk mendukung program swasembada pangan melalui suplesi air irigasi, Bendungan Jlantah juga berfungsi untuk menyediakan air baku sebesar 150 liter per detik untuk Kecamatan Jumapolo, Jumantono dan Jatipuro di Kabupaten Karanganyar.

    Kemudian, untuk mereduksi banjir sebesar 70,33 meter kubik per detik atau 51,26 persen dari debit banjir periode ulang 50 tahun dan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebesar 0,625 MW dan potensi pariwisata.

    Adapun bendungan ini dibangun oleh kontraktor PT Waskita Karya (Persero) dan PT Adhi Karya KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp1,02 triliun. Bendungan ini ditargetkan dapat diresmikan pada awal bulan 2025.

  • Museum Negeri Sumatera Utara Raih Penghargaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan

    Museum Negeri Sumatera Utara Raih Penghargaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan

    JAKARTA – Museum Negeri Sumatera Utara, yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Provinsi Sumatera Utara, menerima penghargaan sebagai Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik dalam ajang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) 2024.

    Kepala Disbudparekraf Sumut, Zumri Sulthony, menyatakan penghargaan ini mencerminkan komitmen nyata UPT Museum Sumut dalam menyediakan layanan yang inklusif, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

    “Penghargaan ini membuktikan kami berupaya keras menyediakan fasilitas yang memprioritaskan kenyamanan dan aksesibilitas bagi semua masyarakat,” ujar Zumri di Medan, seperti dikutip ANTARA.

    Ia menambahkan bahwa pencapaian ini menjadi dorongan bagi Museum Negeri Sumut untuk terus berinovasi, tidak hanya dalam pelayanan publik di sektor kebudayaan, tetapi juga dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya layanan yang adil dan inklusif.

    “Kami merasa bangga dengan pengakuan ini. Hal ini menguatkan tekad kami untuk menjadikan museum sebagai ruang belajar yang ramah, nyaman, dan terbuka bagi semua lapisan masyarakat,” tambahnya.

    Fasilitas dan layanan yang ada di museum telah dirancang untuk memastikan akses yang mudah bagi kelompok rentan. Langkah ini merupakan bagian dari misi jangka panjang Disbudparekraf Sumut untuk memberikan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    Rachmat Hadi Saputra, Kepala UPT Museum Negeri Sumatera Utara, menekankan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil dari kerja keras tim dalam menciptakan lingkungan museum yang inklusif dan nyaman.

    “Pengakuan ini memacu kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan, sehingga museum dapat menjadi tempat yang benar-benar ramah bagi semua kelompok,” katanya.

    Museum Negeri Sumatera Utara kini tidak hanya berperan sebagai pusat edukasi dan pelestarian sejarah, tetapi juga sebagai contoh dalam memberikan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan.

  • John Sykes Pastikan Tidak Akan Mengubah Nama Rock and Roll Hall of Fame

    John Sykes Pastikan Tidak Akan Mengubah Nama Rock and Roll Hall of Fame

    JAKARTA – Ketua Rock Hall, John Sykes menyatakan tidak ada keinginan untuk mengubah nama Rock and Roll Hall of Fame, meski sudah banyak musisi dan grup dari luar genre tersebut yang dilantik.

    Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga penghargaan untuk musisi dan grup berpengaruh yang berbasis di Amerika Serikat itu telah memberi interpretasi yang luas tentang rock and roll dengan mengundang berbagai artis yang membawakan genre lain.

    Adapun beberapa musisi lintas genre yang pernah dilantik Rock and Roll Hall of Fame, seperti Missy Elliott, A Tribe Called Quest, Eminem, Cher, Whitney Houston, Willie Nelson, hingga Dolly Parton.

    Apa yang terjadi pun memunculkan beberapa seruan untuk memperbaharui nama Rock and Roll Hall of Fame, namun Sykes menegaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi.

    “Saya pikir itu karena beberapa orang tidak memahami arti rock and roll,” kata John Sykes saat wawancara terbaru dengan Vulture.

    “Jika Anda kembali ke suara asli di tahun 1950an, itu adalah segalanya. Seperti yang disebut Missy Elliot, itu adalah gumbo,” sambungnya.

    Namun Sykes mengakui adanya tantangan untuk mengubah persepsi publik agar memahami tentang apa itu rock and roll.

    “Daripada menyebutkan nama itu, rock and roll lebih baik dalam mengkomunikasikan kepada orang-orang dari mana rock and roll berasal dan apa sebenarnya rock and roll,” ujarnya. “Begitu mereka mendengarnya seperti itu, mereka akan mengerti.”

    Lebih lanjut, Sykes mengungkap salah satu kisah yang dialaminya dengan Jay-Z, yang dilantik pada tahun 2021, tetapi memiliki keraguan tentang kehormatan itu.

    “Dia mengatakan kepada saya, ‘Rock sudah mati. Rock seharusnya disebut Hip-Hop Hall of Fame.’ Dan saya berkata, ‘Ya, hip-hop itu rock and roll.’ Dia menjawab, ‘Tidak, bukan.’ Dan saya berkata, ‘Kita harus menjelaskannya dengan lebih baik. Little Richard, Otis Redding, Chuck Berry — para artis ini adalah landasan rock and roll. Jika Anda melihat suara-suara selama bertahun-tahun, para artis itu akhirnya mempengaruhi hip-hop.’”

    Menurut Sykes, Jay-Z berdebat dan ragu-ragu atas penghargaan itu, tetapi akhirnya hadir dan menerima pelantikannya.

    “Itu membuat saya merasa seperti kami telah melakukan tugas kami untuk mengkomunikasikan bahwa rock and roll terbuka untuk semua,” pungkasnya.

  • Presidential Threshold Dihapus Perluas Alternatif Pilihan bagi Rakyat

    Presidential Threshold Dihapus Perluas Alternatif Pilihan bagi Rakyat

    JAKARTA – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai penghapusan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold oleh Mahkamah Konstitusi (MK) mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan setara.

    Peneliti Perludem Haykal mengatakan, penghapusan presidential threshold merupakan tonggak baru dalam demokrasi Indonesia lantaran dengan putusan tersebut, setiap partai politik memiliki hak setara untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.

    “Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat prinsip kesetaraan, tetapi juga membuka ruang kompetisi politik yang lebih adil dan inklusif, menghindarkan masyarakat dari polarisasi, serta memperluas alternatif pilihan bagi rakyat Indonesia,” ucap Haykal seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis 2 Januari, disitat Antara

    Namun, kata dia, tantangan implementasi tetap harus diantisipasi dengan baik.

    Menurutnya, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan seluruh pemangku kepentingan harus memastikan bahwa perubahan aturan itu dapat diintegrasikan ke dalam sistem pemilu yang diakomodasi melalui revisi Undang-Indang (UU) Pemilu yang saat ini telah masuk ke Program Legislasi Nasional (prolegnas).

    Dengan revisi UU Pemilu yang telah masuk dalam Prolegnas 2025, ia berharap DPR dan Pemerintah menjadikan putusan MK tersebut sebagai dasar dalam merancang aturan pemilu yang baru.

    “Perludem percaya bahwa keputusan ini membuka jalan bagi terciptanya demokrasi yang lebih sehat, kompetitif, dan inklusif di Indonesia,” tuturnya.

    Untuk itu, sambung dia, Perludem mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung implementasi putusan tersebut serta mendorong Pemerintah dan partai politik untuk berkomitmen menciptakan sistem politik yang menjunjung tinggi hak memilih dan dipilih sebagai wujud kedaulatan rakyat.

    Dengan demikian, dirinya menegaskan bahwa putusan tersebut bukan hanya sebuah akhir, melainkan awal dari perjuangan panjang menuju demokrasi yang lebih baik bagi bangsa Indonesia.

    MK melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 memutuskan bahwa norma Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

    Artinya putusan tersebut secara resmi menghapus ketentuan presidential threshold sebesar 20 persen suara sah nasional atau 25 persen kursi DPR untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

    Putusan itu menandai langkah bersejarah dalam perjalanan demokrasi Indonesia, memberikan peluang lebih besar bagi partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan pasangan presiden-wakil presiden tanpa batasan ambang suara yang selama ini dinilai problematik.

    Ketentuan presidential threshold telah diuji materi ke MK lebih dari 30 kali dalam kurun waktu satu dekade terakhir, namun selalu ditolak meski disertai perbedaan pandangan di antara hakim MK.

    Dalam berbagai putusan sebelumnya, mayoritas hakim cenderung mendukung keberlanjutan aturan ini sebagai open legal policy (kebijakan hukum terbuka) dari pembentuk UU.

    Tetapi hari ini, terjadi pergeseran posisi pandangan hakim yang mempertimbangkan situasi demokrasi terkini.

    MK kini menilai bahwa mempertahankan ambang batas pencalonan presiden tidak konstitusional karena bertentangan dengan hak politik warga negara.

  • Meme Coin Solana Melambung, Pump.fun Panen Cuan Rp6,4 Triliun

    Meme Coin Solana Melambung, Pump.fun Panen Cuan Rp6,4 Triliun

    JAKARTA – Platform agregator meme coin Pump.fun yang beroperasi di ekosistem blockchain Solana membukukan capaian tahun 2024 dengan positif. Pada 2 Januari, platform ini mencatat pendapatan lebih dari 14 juta dolar AS (sekitar Rp226,8 miliar), berkat aktivitas pengguna yang tinggi dalam meluncurkan dan memperdagangkan koin meme. 

    Data dari Dune Analytics dan DefiLlama menunjukkan bahwa Pump.fun berhasil mengumpulkan 72.506 token Solana (SOL) dari biaya transaksi. Saat ini harga SOL diperdagangkan di atas 200 dolar AS (sekitar Rp3,24 juta) per koin.

    Selain itu, Pump.fun mempertahankan dominasinya di pasar bursa terdesentralisasi (DEX) berbasis Solana. Pada Desember 2023, platform ini berkontribusi terhadap 52,8% dari total transaksi di seluruh DEX di jaringan Solana.

    Pendapatan Hampir Sentuh Rp6,4 Triliun

    Prestasi ini melanjutkan tren positif yang dicapai Pump.fun pada akhir 2023. Pada bulan November, platform ini mencatat rekor pendapatan bulanan sebesar 106 juta dolar AS (sekitar Rp1,7 triliun).

    Ini menjadikannya sebagai aplikasi terdesentralisasi pertama di ekosistem Solana yang berhasil menembus angka tersebut. Hingga kini, total pendapatan platform ini telah mendekati 398 juta dolar AS (sekitar Rp6,4 triliun), sebagian besar telah dikonversi ke USD Coin (USDC) dan disimpan di bursa Kraken.

    Di balik keberhasilan besar, Pump.fun juga menghadapi sejumlah kendala. Pada November 2023, fitur livestream platform ini menjadi sorotan karena konten berbahaya yang disiarkan oleh pengguna, termasuk laporan tentang kekerasan dan tindakan tidak pantas lainnya. 

    Kritik dari komunitas terhadap fitur Pump.fun memaksa pengembang untuk menyetop fitur livestream tersebut hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Insiden ini menyebabkan penurunan pendapatan mingguan sebesar 66% menjelang akhir tahun.

    Selain itu, regulator keuangan Inggris, Financial Conduct Authority (FCA), mengeluarkan peringatan kepada publik pada Desember 2023 terkait promosi layanan finansial tanpa izin oleh Pump.fun. FCA juga memblokir akses platform ini di wilayah Inggris. Kendati menghadapi sejumlah kendala, Pump.fun masih menunjukkan potensi besarnya dalam ekosistem memecoin Solana.