Xcloud.id

Category: Liputan6.com Ekonomi

  • Penghasilan Nelayan di Era Prabowo Bakal Dinaikkan Jadi Rp 7,5 Juta Sebulan, Bisa? – Page 3

    Penghasilan Nelayan di Era Prabowo Bakal Dinaikkan Jadi Rp 7,5 Juta Sebulan, Bisa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi IV DPR RI periode 2024-2029, Rokhmin Dahuri, menyatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu menerapkan pendekatan terpadu dalam mewujudkan perikanan tangkap yang mampu menyejahterakan nelayan.

    Rokhmin menegaskan bahwa KKP di Kabinet Merah Putih harus serius dalam menetapkan kebijakan di sektor perikanan. Ia berharap pendapatan nelayan di era kepemimpinan Prabowo dapat meningkat, sehingga nelayan di Indonesia bisa mendapatkan penghasilan minimal Rp7,5 juta per bulan.

    “Kebijakan pada on fishing di KKP harus serius, perikanan tangkap terukur sebaiknya menggunakan pendekatan ekonomi, bukan pendekatan biologi. Pastikan berapa jumlah kapal ikan dan nelayan yang boleh beroperasi di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) agar pendapatan nelayan minimal mencapai Rp7,5 juta per orang per bulan,” ujar Rokhmin dalam Diskusi Publik KNTI bertema ‘Arah Kebijakan Baru Pemerintah Indonesia pada Tata Kelola Perikanan’, Selasa (29/10/2024).

    Merusak Lingkungan

    Menurut Rokhmin, langkah lain untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan adalah dengan memberantas Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) dan destructive fishing.

    Sebagai informasi, destructive fishing adalah praktik penangkapan ikan yang merusak, seperti menggunakan bahan peledak atau racun. Praktik ini menjadi ancaman utama bagi pengelolaan potensi perikanan Indonesia.

    “Berantas IUU dan destructive fishing, seluruh nelayan seharusnya mengikuti pedoman Responsible Fisheries yang diterbitkan oleh FAO,” tambahnya.

    Selain itu, Rokhmin menyoroti kurangnya penyediaan mata pencaharian alternatif bagi nelayan oleh KKP. Di Indonesia, banyak nelayan tidak dapat melaut selama 3-4 bulan karena cuaca buruk dan paceklik ikan. Akibatnya, mereka tidak memiliki penghasilan dan banyak yang terjebak dalam kemiskinan.

    “Mata pencaharian alternatif ini belum disediakan oleh KKP. Di seluruh dunia, termasuk Indonesia, nelayan minimal 3-4 bulan tidak bisa melaut akibat cuaca buruk atau paceklik ikan, dan pemerintah tidak memberikan alternatif penghasilan,” ujarnya.

     

  • Segini Gaji Hakim Setelah Naik di Akhir Era Jokowi – Page 3

    Segini Gaji Hakim Setelah Naik di Akhir Era Jokowi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan kenaikan gaji dan tunjangan hakim sebelum turun dari jabatannya, pada 18 Oktober 2024 lalu.

    Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024, tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 94 Tahun 2012 mengenai hak keuangan dan fasilitas hakim di bawah Mahkamah Agung (MA).

    Dalam PP tersebut tertuang, bahwa kenaikan gaji hakim akan dilakukan secara berkala, dengan syarat telah memenuhi masa kerja golongan. Selain itu, kenaikan gaji berkala akan diberikan jika dalam penilaian dengan predikat kinerja tahunan paling rendah dinyatakan baik.

    “Pemberian kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 3D dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh atasan langsung hakim yang bersangkutan atas nama pejabat yang berwenang,” tulis Pasal 3E PP Nomor 44 Tahun 2024.

    Terkait rincian gaji dalam PP tersebut, tertulis untuk hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, bagi hakim golongan III mendapatkan gaji pokok paling kecil Rp2.785.700 dan paling besar Rp5.180.700. Sementara gaji hakim golongan IV akan menerima paling kecil Rp3.287.800 dan terbesar Rp6.373.200.

    Selanjutnya, untuk kenaikan tunjangan hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer, bagi hakim tingkat pertama mulai dari Rp11.900.000 sampai dengan Rp37.900.000. Sedangkan hakim tingkat banding mulai dari Rp38.200.000 sampai dengan Rp56.500.000.

    Tak hanya kenaikan gaji, para hakim juga akan mendapatkan tunjangan keluarga dengan hitungan untuk istri/suami senilai 10 persen dari gaji dan anak 2 persen dari gaji, tunjangan beras 10 kilogram yang dapat diberikan dalam bentuk uang, hingga tunjangan kemahalan.

    Berikut besaran gaji pokok hakim berdasarkan golongan, menurut PP nomor 44 tahun 2024, dirangkum Liputan6.com, Selasa (29/10/2024).

    Gaji Hakim Golongan III

    Golongan III/a: Rp2.785.700 – Rp4.575.200
    Golongan III/b: Rp2.903.600 – Rp4.768.800
    Golongan III/c: Rp3.026.400 – Rp4.970.500
    Golongan III/d: Rp3.154.000 – Rp5.180.700

    Golongan IV/a: Rp3.287.800 – Rp5.399.900
    Golongan IV/b: Rp3.426.900 – Rp5.628.300
    Golongan IV/c: Rp3.571.900 – Rp5.866.400
    Golongan IV/d: Rp3.723.000 – Rp6.114.500
    Golongan IV/e: Rp3.880.400 – Rp6.373.200

     

     

  • Maruarar Sirait Hibahkan Tanah buat Bangun Rumah Gratis, Lengkap Beserta Isinya – Page 3

    Maruarar Sirait Hibahkan Tanah buat Bangun Rumah Gratis, Lengkap Beserta Isinya – Page 3

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan harga rumah-rumah yang dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBRK) dan masyarakat kurang mampu bisa diturunkan.

    Untuk itu, pria yang akrab disapa Ara ini siap mendengar berbagai masukan berharap dukungan dari berbagai mitra kerja di bidang perumahan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah, yang jadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya targetkan rumah untuk rakyat bisa diturunkan. Saya siap mendengar masukan dari mitra perumahan, ayo gotong royong bangun rumah rakyat,” ujar Ara di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, dikutip Selasa (29/10/2024).

    Sebagai perbandingan, dia mengacu pada harga sewa di rumah susun alias Pasar Rumput, Jakarta. Dalam kunjungannya beberapa waktu lalu, ia menilai harga sewa Rp 3,5 juta per bulan yang ditawarkan terlalu tinggi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

    Setelah menghitung kebutuhan operasional Rusun Pasar Rumput sebesar Rp 18 miliar per tahun, Ara menganggap harga sewa ideal sekitar Rp 1,25 juta per bulan.

    “Bayangkan di Pasar Rumput, (unit) bersih, AC, 2 kamar, kalau dikasih Rp 1,25 juta buat rakyat kecil senang enggak? Dikasih buat ASN senang enggak,” kata Ara.

     

  • Harapan Besar Nelayan Tradisional pada Prabowo-Gibran – Page 3

    Harapan Besar Nelayan Tradisional pada Prabowo-Gibran – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan, menyampaikan terdapat tiga hal utama yang perlu menjadi perhatian Pemerintahan baru yang di pimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sektor perikanan.

    Pertama, menyangkut kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan di Indonesia. Ia melihat hingga kini masih banyak nelayan yang miskin bahkan mengalami kemiskinan ekstrim, utamanya di daerah pesisir.

    “Setidaknya ada tiga hal yang menurut kami perlu mendapatkan perhatian. Pertama adalah soal kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan Indonesia yang saya kira dalam kondisi kesejahteraan yang masih miskin dan bahkan kemiskinan ekstrim itu masih ada di masyarakat daerah pesisir,” kata Dani dalam Diskusi Publik KNTI ‘Arah Kebijakan Baru Pemerintah Indonesia pada Tata Kelola Perikanan’, Selasa (29/10/2024).

    Selain itu, KNTI juga menilai perlindungan wilayah penangkapan ikan di Indonesia masih sangat lemah, bahkan konflik ruang laut antara nelayan dengan aktivitas perikanan yang lain juga masih tinggi. Oleh karena itu, ia berharap di Pemerintahan yang baru bisa memperhatikan hal tersebut.

    Perhatian kedua, kaitannya dengan akses terhadap teknologi, permodalan, pasar, hingga peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih lemah.

    “Dari nelayan dan pembudidaya kita, termasuk pengorganisasian nelayan dan pembididaya ikan di Indonesia yang masih lemah, dan KNTI disini terus kami mendorong agar penguatan sumber daya manusia, penguatan organisasi nelayan untuk menopang kemajuan sektor perikanan itu sendiri,” ujarnya.

    Ketiga, terkait dengan keberlanjutan dari sumber daya ikan itu sendiri. Lantaran, kata Dani, wilayah perikanan Indonesia banyak yang dieksploitasi berlebihan. Alhasil, banyak nelayan yang kesulitan mendapatkan sumber daya ikan.

    “Saya kira itu sangat penting ke depan, bagaimana praktek ilegal fishing, over fishing, itu bisa menjadi satu perhatian Pemerintah, termasuk pencemaran laut masih menjadi masalah besar, terutama dari sampah, dan pencemaran dari tumpahan minyak yang dirasakan nelayan-nelayan kami dibeberapa daerah,” pungkasnya.

  • Harga Sewa Rusun Pasar Rumput Kemahalan, Menteri Ara: Harusnya Rp 1,25 Juta – Page 3

    Harga Sewa Rusun Pasar Rumput Kemahalan, Menteri Ara: Harusnya Rp 1,25 Juta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan harga rumah-rumah yang dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBRK) dan masyarakat kurang mampu bisa diturunkan.

    Untuk itu, pria yang akrab disapa Ara ini siap mendengar berbagai masukan berharap dukungan dari berbagai mitra kerja di bidang perumahan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah, yang jadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya targetkan rumah untuk rakyat bisa diturunkan. Saya siap mendengar masukan dari mitra perumahan, ayo gotong royong bangun rumah rakyat,” ujar Ara di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, dikutip Selasa (29/10/2024).

    Sebagai perbandingan, dia mengacu pada harga sewa di rumah susun alias Pasar Rumput, Jakarta. Dalam kunjungannya beberapa waktu lalu, ia menilai harga sewa Rp 3,5 juta per bulan yang ditawarkan terlalu tinggi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

    Setelah menghitung kebutuhan operasional Rusun Pasar Rumput sebesar Rp 18 miliar per tahun, Ara menganggap harga sewa ideal sekitar Rp 1,25 juta per bulan.

    “Bayangkan di Pasar Rumput, (unit) bersih, AC, 2 kamar, kalau dikasih Rp 1,25 juta buat rakyat kecil senang enggak? Dikasih buat ASN senang enggak,” kata Ara.

    Efisiensi Anggaran

    Ke depan, Ara melanjutkan, pihaknya juga mengedepankan keterbukaan informasi di Kementerian PKP. Sehingga terjadi efisiensi anggaran serta menghindari tindak korupsi di sektor perumahan. Apalagi Kementerian PKP memiliki tugas untuk membangun 3 juta rumah, namun anggaran yang disediakan masih minim.

    “Bayangkan anggaran perumahan tahun 2025 kami hanya Rp 5 triliun. Anggaran ini lebih sedikit daripada tahun 2024 yang anggaran perumahan Rp 14 triliun yang hanya bisa digunakan membangun sekitar 200 ribu unit. Jadi bayangkan kami harus membangun 3 juta rumah, dan saya harus bisa menggunakan dana non APBN untuk mensukseskan program tersebut,” ungkapnya.

    Ara lantas mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam program perumahan. Misalnya dari pengusaha, pengembang, perbankan, serta pihak swasta bisa membangun rumah lewat dana CSR nya sehingga efisiensi APBN bisa dilaksanakan dengan baik.

    “Tolong bantu kami ajak khususnya semua mitra kerja untuk bergotong royong membangun rumah untuk rakyat. Sesuai dengan bidangnya masing-masing dan saya juga berharap dunia usaha sektor properti bisa terus berkembang. Kalau harga rumah turun kan rakyat juga senang dan Indonesia lebih sejahtera,” tuturnya.

  • IMF: Pelemahan Yen Bawa Manfaat ke Ekonomi Jepang – Page 3

    IMF: Pelemahan Yen Bawa Manfaat ke Ekonomi Jepang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dana Moneter Internasional (IMF) menilai Yen yang lemah akan bermanfaat bagi ekonomi Jepang, karena dorongan ekspor melebihi peningkatan biaya impor.

    Mengutip Channel News Asia, Senin (29/10/2024) kepala misi IMF di Jepang, Nada Choueiri juga mendesak Jepang untuk menaikkan suku bunga secara bertahap dan menyusun anggaran tambahan, ketika guncangan besar melanda ekonomi.

    “Kami akan menyarankan Bank of Japan untuk tetap berhati-hati, seperti yang telah mereka lakukan sejauh ini, dan bersikap secara bertahap dalam laju kenaikan suku bunga, karena ada ketidakpastian yang tinggi atas prospek inflasi,” ungkap Choueiri, dalam sebuah wawancara.

    Seperti diketahui, Yen telah melanjutkan penurunannya baru-baru ini terhadap Dolar Amerika Serikat karena ekspektasi bahwa perbedaan suku bunga AS-Jepang akan tetap lebar.

    Namun, kondisi ini menimbulkan masalah bagi otoritas yang khawatir akan pukulan terhadap rumah tangga dari kenaikan biaya impor akibat yen yang lemah.

    Tetapi Choueiri mengatakan bahwa manfaat dari peningkatan ekspor dari Yen yang lemah melebihi kenaikan biaya impor untuk Jepang, yang merupakan ekonomi yang “sangat berorientasi ke luar”.

    “Jadi, depresiasi Yen pada pertumbuhan bersih di Jepang,” katanya.

    Sebelumnya, pelemahan Yen memicu peringatan dari Menteri Keuangan Jepang Katsunobu Kato, yang mengatakan bahwa pergerakan Yen yang sepihak dan cepat baru-baru ini memerlukan peningkatan kewaspadaan.

    “Penting untuk menyadari bahwa otoritas Jepang berkomitmen pada rezim nilai tukar yang fleksibel,” jelasnya, ketika ditanya apakah pergerakan Yen yang cepat akan mendukung intervensi di pasar mata uang.

     

  • RI Berpotensi Kehilangan Banyak Produksi Migas, Inovasi Ini jadi Solusi – Page 3

    RI Berpotensi Kehilangan Banyak Produksi Migas, Inovasi Ini jadi Solusi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pertamina EP Rantau Field yang merupakan bagian dari Pertamina Hulu Rokan Zona 1 terus melakukan upaya untuk berkontribusi optimal terhadap target produksi migas nasional. Terbaru, Pertamina EP Rantau melakukan continuous improvement untuk mengatasi masalah kepasiran dengan Inovasi We Are Fines.

    Pertamina EP Rantau mengelola lapangan-lapangan migas yang tergolong sudah mature dan memiliki loss production opportunity yang disebabkan oleh pasir (sand/mud). Menurut data yang dihimpun oleh Pertamina EP Rantau Field, Potensi Kehilangan Produksi/Loss Production Opportunity di tahun 2019 sampai 2022 adalah 62%.

    Inovasi We Are Fines berupaya menekan angka tersebut dengan melakukan Management reservoir adalah proses pengelolaan data dan informasi terkait reservoir Migas untuk mengoptimalkan produksi. Ini mencakup analisis geologi atau karakteristik batuan, data produksi, dan perencanaan pengembangan untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan eksploitasi sumber daya migas.

    Metode We Are Fines memanfaatkan dan mengimplementasikan hasil study dari LEMIGAS yang menyatakan bahwa penggunaan Potassium Klorida (KCI) memberikan efek positif pada reservoir.

    KCl adalah garam yang bersifat hipertonis, artinya ia memiliki konsentrasi garam yang lebih tinggi dari air formasi. Hal ini menyebabkan fluida KCl akan menarik air dari formasi ke dalam fluida KCl. Proses ini dinamakan Osmosis. Proses ini dapat mencegah terjadi swelling pada formasi batuan. Swelling pada formasi bantuan dihindari karena dapat menyebabkan terproduksinya pasir ke permukaan.

    Berhubung mineralogi formasi batuan di Lapangan Rantau memiliki tanah liat yang tinggi, penggunaan completion fluid yang tidak tepat dapat menyebabkan terjadinya swelling dan terproduksinya pasir. Oleh karena itu Metode We Are Fines juga melakukan improvisasi sensitivitas penggunaan konsentrasi KCl 2 sampai dengan 7% yang lebih efektif dan efisien pada masing-masing layer di Lapangan Rantau.

    “Keberhasilan metode we are fines didalam menentukan kandungan tanah liat disetiap lapisan batuan diharapkan dapat mempertahankan operasi produksi di field Rantau dan direplikasi ke lapangan migas mature lainnya,” ujar Petroleum Engineering PEP Rantau Feruz Kausar.

     

  • Petani Tembakau Titip 5 PR Ini ke Presiden Prabowo – Page 3

    Petani Tembakau Titip 5 PR Ini ke Presiden Prabowo – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Agus Parmuji menaruh harapan besar pada Presiden RI ke-8 bapak Prabowo Subianto agar berkomitmen melindungi jutaan petani tembakau dari ancaman global dan berbagai regulasi yang mengancam kelangsungan ekonomi petani tembakau di tanah air.

    Agus Parmuji mengungkapkan, saat ini industri hasil tembakau legal telah diawasi dan diatur dengan lebih dari 480 peraturan yang ketat, baik sisi fiskal maupun nonfiskal yang meliputi peraturan daerah, peraturan bupati/wali kota/gubernur, sampai kementerian dan perundang-undangan. Belum lagi terbitnya PP 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang menuai penolakan dari banyak kalangan, termasuk penolakan dari ekosistem pertembakauan.

     

    “Padatnya regulasi aturan yang dibebankan IHT legal nasional tersebut, akan berdampak pula bagi kelangsungan hidup jutaan petani tembakau yang selama ini bergantung pada pabrikan rokok,” ujar Agus Parmuji dikutip, Selasa (28/10/2024).

    Agus Parmuji menegaskan, demi melindungi jutaan petani tembakau yang selama ini sebagai soko guru ekonomi bangsa, DPN APTI menitipkan 5 PR besar pada Presiden Prabowo Subianto. Pertama, pemerintah Indonesia tidak perlu mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Mengingat posisi Indonesia seperti halnya beberapa negara lain di dunia yang mata pencaharian masyarakatnya banyak yang bergantung dari sektor pertembakauan.

    Kerangka FCTC

    Menurutnya, kerangka FCTC jika diterapkan di Indonesia akan mematikan tenaga kerja, petani, buruh, yang juga bakal menekan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu, justru bertolak belakang dengan visi misi Asta Cita yang ingin menyerap jutaan tenaga kerja demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Pihaknya juga mendukung visi Presiden Prabowo yang akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

    “Kami berharap Presiden Prabowo tidak meratifikasi FCTC. Suara rakyat wajib didengar oleh Pemerintah Indonesia, utamanya mereka yang hajat hidupnya bergantung pada industri hasil tembakau,” tegasnya.