Category: Liputan6.com Ekonomi

  • OJK Masih Upayakan Pencarian Bos Investree – Page 3

    OJK Masih Upayakan Pencarian Bos Investree – Page 3

    Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree) pada 21 Oktober 2024. Selain itu, OJK juga akan bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk membawa pulang Adrian Asharyanto Gunadi yang saat ini tengah berada di luar negeri. 

    Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail menjelaskan, pencabutan izin usaha  Investree tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024.

    “Pencabutan Izin Usaha Investree terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya, serta kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat,” jelas dia dalam keterangan tertulis, Selasa (22/10/2024).

    Pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI yang berintegritas, memiliki tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka perlindungan nasabah/masyarakat.

    OJK telah meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud.

    Sejalan dengan hal tersebut, OJK juga telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, antara lain Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha.

    Namun demikian, hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pengurus dan Pemegang Saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

     

  • Judi Online Bikin Masyarakat Boncos, Penyelenggara Jasa Pembayaran Tak Mau Kebobolan – Page 3

    Judi Online Bikin Masyarakat Boncos, Penyelenggara Jasa Pembayaran Tak Mau Kebobolan – Page 3

    Bukan tanpa alasan pihak LinkQu menerapkan hal ini. Komitmen mematuhi peraturan Regulator dalam hal ini Bank Indonesia dan juga pemerintah RI dilakukan oleh PT Tri Usaha Berkat (PT TUB) sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Financial Technology (FINTECH), dimana selain telah terdaftar, diawasi dan berizin dari Bank Indonesia juga sudah terdaftar sebagai anggota Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia (APPUI) dan juga telah bekerja sama dg PPATK, Kominfo juga beberapa lembaga lain terkait.

    Kepatuhan ini merupakan tanggung jawab moral dan hal paling esensial dalam menjalankan usaha di industri sistem pembayaran demi menjaga integritas layanan dan perlindungan konsumen.

    AFTECH Sendiri disini sebagai wadah bagi penyelenggara fintech dan pada tanggal 9 Agustus 2019 secara resmi ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital.

    “Sebagai perusahaan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) resmi, LinkQu selalu menjalankan proses pendaftaran akun merchant-merchant secara proper dan profesional sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku. Dan dengan segera melakukan pemblokiran merchant yang ditengarai melakukan penyalahgunaan layanan untuk kegiatan ilegal,” kata Head of Risk Management Linkqu Rizki Alwi.

    Tim operasional perusahaan fintech yang berbasis di Surabaya ini juga telah secara ketat telah melakukan proses monitoring dan analisa profil transaksi secara intensif demi mencegah terjadinya fraud dan juga aksi ilegal seperti judi online ini oleh seluruh pengguna jasa Linkqu.

     

  • 3 Strategi Menkop Budi Arie Dongkrak Kinerja Koperasi Indonesia – Page 3

    3 Strategi Menkop Budi Arie Dongkrak Kinerja Koperasi Indonesia – Page 3

    Ia menjelaskan, digitalisasi secara langsung mendukung inklusi keuangan, dimulai dari penerapan online data system, akses informasi terhadap operasional, koperasi menjadi lebih mudah, sehingga anggota koperasi bisa mendapatkan informasi update terkait produk keuangan koperasi.

    Selain itu, digitalisasi juga meningkatkan transparansi pengelolaan operasional koperasi. Dengan transparansi, maka akan ada kepercayaan terhadap produk keuangan yang dikembangkan oleh koperasi.

    “Dengan strategi ini, digitalisasi koperasi dapat mengakselerasi akses terhadap keuangan, memperluas mekanisme pembayaran, menambah opsi pemasaran, serta membantu pengembangan koperasi,” tutur Menteri Koperasi.

     

  • Strategi Kemenhub Lahirkan SDM Pelayaran Berkualitas, Begini Caranya – Page 3

    Strategi Kemenhub Lahirkan SDM Pelayaran Berkualitas, Begini Caranya – Page 3

    Psikolog Nurina juga menyoroti pentingnya praktik kerja sebagai pengalaman langsung di dunia industri.

    “Selain mendengarkan materi, para kadet juga diajak untuk berdiskusi tentang pengalaman mereka dan fenomena yang mereka hadapi sehari-hari,” ujar Nurina. Kegiatan ini dirancang untuk membantu mahasiswa mengidentifikasi dan mengatasi berbagai situasi kerja.

    Acara ini juga memberikan beberapa tips penting bagi kadet dalam menghadapi dunia kerja, terutama soft skill yang relevan seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, manajemen orang, kemampuan negosiasi, kolaborasi, pengambilan keputusan, serta kemampuan beradaptasi dan berpikir fleksibel.

    Salah seorang kadet, Bariq Akbar, mengungkapkan kesannya setelah mengikuti acara ini. Menurutnya, diskusi tersebut memberikan wawasan baru tentang cara berinteraksi dengan atasan dan rekan kerja serta strategi berpikir kritis dan pengendalian emosi di dunia kerja.

    Dengan langkah-langkah konkret seperti ini, PIP Semarang berupaya menyiapkan lulusan yang tangguh dan siap menghadapi tantangan global di industri pelayaran dan transportasi. 4o

  • Layanan Multi-share Class dari BRI Bantu Investasi Lebih Fleksibel – Page 3

    Layanan Multi-share Class dari BRI Bantu Investasi Lebih Fleksibel – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus berinovasi dalam meningkatkan layanan perbankan, termasuk untuk mendukung ekosistem pasar modal. Melalui Bank Kustodian, BRI meluncurkan layanan baru bernama Multi-share Class yang dirancang untuk mempermudah manajer investasi dalam mengelola dan mengadministrasikan reksa dana.  

    Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto menjelaskan bahwa fitur baru Multi-share Class menjadi jawaban atas kebutuhan investasi yang semakin dinamis. 

    “Ini dapat menjadi solusi bagi para manajer investasi dan investor reksa dana yang mencari fleksibilitas lebih dalam pengelolaan portofolio investasi,” ujarnya.  

    Layanan Multi-share Class memungkinkan satu reksa dana dibagi menjadi beberapa kelas unit penyertaan dengan karakteristik berbeda. Setiap kelas menawarkan pilihan spesifik seperti biaya pengelolaan investasi, mekanisme pembagian hasil investasi, hingga tingkat minimum pembelian (subscription). Hal ini memberikan manajer investasi keleluasaan untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan investor berdasarkan ukuran portofolio, profil risiko, preferensi biaya, atau target hasil investasi.  

    “Produk ini memang dirancang untuk memudahkan manajer investasi dalam mengelola berbagai kebutuhan investor di dalam satu reksa dana tanpa perlu membuka berbagai produk reksa dana baru secara terpisah,” kata Agus.

    Pilihan yang Relevan untuk Investor Masa Kini

    Dengan adanya layanan Multi-share Class, investor ritel maupun institusi kini memiliki opsi lebih beragam untuk mendiversifikasi aset. Tren pasar yang mengarah pada solusi investasi personal menjadi salah satu alasan BRI untuk membantu para investor masa kini.  

    “Kustodian BRI melihat tren pasar yang berkembang ke arah solusi investasi yang lebih personal dan relevan bagi investor masa kini. Dengan opsi Multi-share Class ini, kami memberikan manajer investasi fleksibilitas untuk melayani segmen investor yang lebih luas dalam satu produk reksa dana,” tambahnya.  

    Keamanan dan Transparansi untuk Semua Pihak

    Selain menawarkan fleksibilitas, Kustodian BRI juga memastikan pengelolaan dana investasi dilakukan dengan standar tinggi. Setiap transaksi dan pencatatan dana diawasi secara ketat, menjamin transparansi serta memberikan rasa aman bagi investor.  

    Dengan sistem yang andal, Bank Kustodian BRI membantu manajer investasi mengelola portofolio secara efisien. Hal ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investor sekaligus memperkuat posisi BRI di industri pasar modal.

     

  • Pertamina Siapkan USD 5,7 Miliar untuk Energi Baru Terbarukan hingga 2029 – Page 3

    Pertamina Siapkan USD 5,7 Miliar untuk Energi Baru Terbarukan hingga 2029 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pertamina berkomitmen mendukung transisi energi di Indonesia dengan mengalokasikan sekitar USD 5,7 miliar, atau 8 persen dari total belanja investasinya hingga 2029, untuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

    Chief Executive Officer Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), John Anis, mengungkapkan komitmen ini dalam Indonesia Pavilion di COP29, Baku, Azerbaijan (11/11).

    Investasi besar ini difokuskan pada berbagai proyek energi bersih, termasuk geothermal, bioetanol, hidrogen hijau, tenaga surya, tenaga angin, biomassa, baterai, dan bisnis karbon.

    Menurut John Anis, dukungan investasi ini menunjukkan komitmen Pertamina dalam mencapai target enhanced nationally determined contribution (NDC) Indonesia serta menargetkan net zero emission pada 2060.

    “Investasi Pertamina dalam EBT adalah bukti nyata komitmen kami mendukung target nasional, yang memerlukan terobosan-terobosan inovatif,” jelasnya.

    Pertamina menetapkan empat target utama hingga 2029:

    60 juta kiloliter (KL) bahan bakar nabati,
    5,5 juta KL produksi petrokimia,
    1,4 gigawatt (GW) kapasitas terpasang geothermal,
    1,5 juta ton setara CO2 pengurangan emisi melalui teknologi CCS/CCUS.

    Sejak 2015, Pertamina telah meluncurkan produk biodiesel dan terus mendukung bahan bakar nabati (BBN) dengan proyek uji coba bioetanol.

    Melalui Pertamax Green 95, Pertamina menggabungkan 5 persen bioetanol dengan bensin. Selanjutnya, Pertamina NRE berkolaborasi dengan PT Sinergi Gula Nusantara untuk membangun pabrik bioetanol di Banyuwangi dengan target produksi 30 ribu KL per tahun.

     

  • Biar Diterima Industri Pengolahan Susu, Menperin Minta Mentan Bina Peternak Sapi Perah – Page 3

    Biar Diterima Industri Pengolahan Susu, Menperin Minta Mentan Bina Peternak Sapi Perah – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa seluruh industri pengolah susu (IPS) harus menyerap hasil panen peternak lokal.

    Hal ini disampaikan menyusul kejadian peternak susu di Pasuruan, Jawa Timur, dan Boyolali, Jawa Tengah, yang terpaksa membuang susu karena ditolak oleh industri.

    Menteri Amran telah memfasilitasi pertemuan antara pihak industri dan peternak untuk mencari solusi atas masalah tersebut. Hasilnya, ia menetapkan kewajiban bagi seluruh industri untuk menyerap susu dari peternak lokal.

    “Kami sudah mempertemukan industri, peternak, dan pengepul, semuanya sudah sepakat, damai, dan seterusnya,” ujar Menteri Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (11/11/2024).

    Kewajiban penyerapan susu lokal ini telah ditetapkan dalam regulasi baru. Surat edarannya juga langsung disebarkan ke dinas peternakan di berbagai daerah di Indonesia.

    “Kami mengubah regulasi, seluruh industri wajib menyerap susu dari peternak lokal. Suratnya sudah kami tandatangani dan dikirim ke dinas-dinas di provinsi dan kabupaten untuk ditindaklanjuti,” jelas Mentan.

     

  • Bank Kustodian BRI Luncurkan Fitur Layanan Multi-share Class, Perluas Akses Investasi Bagi Investor – Page 3

    Bank Kustodian BRI Luncurkan Fitur Layanan Multi-share Class, Perluas Akses Investasi Bagi Investor – Page 3

    Melalui sistem yang kuat dan transparansi tinggi, Kustodian BRI memastikan bahwa setiap transaksi dan pencatatan dana investor dikelola secara ketat, sesuai standar dan regulasi yang berlaku. Hal ini memberikan rasa aman bagi investor dan mempermudah manajer investasi dalam mengelola portofolio dengan lebih efisien.

    Lebih lanjut, BRI mengharapkan peluncuran layanan ini mengharapkan peluncuran layanan Multi-share Class dapat menarik minat lebih banyak investor, memperkuat posisi Bank Kustodian BRI di industri Pasar Modal, dan mendorong manajer investasi untuk memberikan alternatif investasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.

    Bank Kustodian BRI telah melayani pasar modal Indonesia selama lebih dari 28 tahun, dengan menyediakan berbagai layanan seperti safekeeping, pengelolaan reksa dana, efek beragun aset (EBA), kontrak pengelolaan dana (KPD), dan jasa kustodian lainnya. Hingga September 2024, total Asset Under Custody yang dikelola mencapai Rp 1.391 triliun.

     

    (*)

  • Kemasan Rokok Polos Berpotensi Rugikan Konsumen? Ini Penjelasannya – Page 3

    Kemasan Rokok Polos Berpotensi Rugikan Konsumen? Ini Penjelasannya – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta Kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dinilai telah menabrak regulasi yang telah lebih dulu ditetapkan.

    Ketua Pakta Konsumen Nasional Ary Fatanen mengatakan, konsumen pun menjadi pihak paling dirugikan jika kebijakan dari aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) tersebut diterapkan.

    “Aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek ini menabrak regulasi lainnya. Salah satunya adalah UU Perlindungan Konsumen,” ujar Ary dikutip Selasa (12/11/2024).

    Ary melihat seharusnya konsumen mendapatkan informasi yang akurat seputar produk yang dibeli dan dikonsumsi sesuai hak yang sudah dilindungi oleh UU. Dengan munculnya rancangan untuk menyeragamkan kemasan rokok, maka konsumen terhalang mendapatkan hak atas informasi yang sudah diatur pada UU 8/1999 Pasal 4.

    Rancangan Permenkes akan membuat seluruh kemasan rokok yang dijual di pasar memiliki identitas yang sama. Poin ini juga menabrak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan merek dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, dan susunan warna untuk dapat dibedakan antara produk.

    Sikap ugal-ugalan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) atas usulan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa identitas merek ini diklaim bertujuam untuk menurunkan angka jumlah perokok, namun Ary menyangkal anggapan tersebut. Dia malah menilai kebijakan tersebut dapat menjadi bumerang untuk tujuan yang ingin dicapai.

    Hal ini menjadi tidak sejalan dengan arahan kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto agar tidak ada aturan yang tidak saling tumpang tindih dan bertentangan dengan aturan yang telah ada sebelumnya.

     

  • Terungkap, Ini Penyebab Pupuk Subsidi Baru Tersalur 5 Juta Ton – Page 3

    Terungkap, Ini Penyebab Pupuk Subsidi Baru Tersalur 5 Juta Ton – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti rendahnya penyaluran pupuk subsidi pada 2024. Realisasinya baru mencapai 5 juta ton ke petani di seluruh Indonesia.

    Padahal, kata Zulkifli, kuota subsidi pupuk telah ditambah menjadi 9,5 juta ton sejak awal 2024. Namun, penyalurannya tersendat di pertengahan jalan imbas dokumen administrasi yang tak kunjung lengkap.

    “Sederhananya begini, jatah pupuk tahun ini 9,5 juta (ton). Tapi baru bisa dikirim 5 juta. Kenapa? Karena harus ada SK dari bupati, SK dari gubernur. Ada usulan, ruwet, mengular, rumit sekali,” tegas Menko Zulkifli, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

    Dia menegaskan, meski kuota pupuk subsidi mencukupi, persoalan adminsitrasi yang terlalu panjang tadi membuat penyaluran melambat. Maka, ada beberapa aspek yang dihentikan.

    Menko Zulkifli mengatakan, telah disepakati setiap kementerian kalau alur penyalurannya menjadi lebih sederhana.

    “Jadi walaupun alokasinya besar, cukup. Tetapi kalau prosedurnya bertele-tele, mengular, akhirnya juga enggak bisa terserap dengan baik. Ini yang dipangkas,” kata dia.

    Pihaknya masih perlu menunggu landasan aturan berupa Peraturan Presiden (Perpres) yang akan terbit dalam waktu dekat. Nantinya, penyaluran cukup merujuk pada surat keputusan (SK) yang dikeluarkan Menteri Pertanian. Kemudian, PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku BUMN penyalur mendistribusikan ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

    “Sekarang langsung dari Mentan, kasih ke Pupuk Indonesia, Pupuk Indonesia langsung ke Gapoktan. Jadi ada banyak sekali atur-atur yang kita pangkas hari ini. Jadi kabar gembira lah untuk sebuah petani Indonesia,” ujar dia.