Category: Bisnis.com Ekonomi

Airlangga: Prabowo Masih Kaji Dana Talangan untuk Selamatkan Sritex

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal rencana Presiden Prabowo Subianto menggelontorkan dana talangan atau bailout untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex dari kondisi pailit.

Dia mengatakan bahwa pemerintah masih mengkaji peluang tersebut. Namun, dia memastikan pihaknya bakal berkoordinasi dengan kurator terlebih dahulu.

Mengingat, saat ini telah ada kurator yang merupakan pihak yang berhak melakukan eksekusi terhadap harta pailit dari raksasa tekstil dengan kode emiten SRIL itu.

“Nanti dilihat dulu karena sekarang statusnya kan sudah ada kurator dan tentu harus ada pembicaraan dengan kurator,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (29/10/2024).

Lebih lanjut, Airlangga pun juga tak menutup kemungkinan untuk membuka opsi untuk melibatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) turut membantu Sritex dari ancaman gulung tikar.

Dia memastikan Ditjen Bea Cukai sudah setuju bahwa impor dan ekspor produk Sritex akan terus berjalan.

“Sekarang kami monitor dulu. Pertama, Bea Cukai sudah menyetujui bahwa impor ekspornya bisa terus berjalan dan ini dulu pernah dilakukan di kawasan berikat di Jawa Barat. Jadi akan diberlakukan sama sehingga impor ekspornya terus berjalan sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti,” pungkas Airlangga.

29/10/2024 16:30
Segini Alokasi Anggaran Pengadaan Mobil Menteri dan Wamen 2025, Cukup Beli Mobil Pindad?

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menentukan alokasi pengadaan mobil bagi menteri, wakil menteri, serta eselon lainnya untuk Tahun Anggaran 2025.

Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto memberikan arahan bagi para menteri dan pejabat eselon I untuk menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad. Hal ini dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri serta memperkuat dan mendukung industri dalam negeri.

Meski demikian, PT Pindad belum merilis harga resmi mobil Maung yang telah memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 70% tersebut. Terlebih, jenis kendaraan Maung MV3 memiliki berbagai tipe.

Pada dasarnya, pemerintah telah menentukan standar biaya pengadaan mobil untuk tahun 2025 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 39/2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

Mengacu Pasal 2 beleid ini, bahwa penggunaan standar biaya ini bersifat batas tertinggi atau dapat dilampaui. Artinya, para pejabat dapat melakukan pengadaan mobil dengan harga yang lebih tinggi dari ketentuan.

Para pejabat juga diberikan pilihan untuk melakukan pengadaan kendaraan konvensional atau listrik.

Untuk kendaraan konvensional bagi pejabat eselon I dialokasikan senilai Rp878,91 juta per unit.

Bagi pejabat yang ingin membeli Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), kas negara mengalokasikan anggaran senilai Rp966,8 juta per unit untuk eselon I dan Rp746,11 juta per unit untuk eselon II.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa KBLBB belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Bisnis mengestimasikan untuk kendaraan konvensional dengan jumlah menteri dan wamen secara total sebanyak 109 orang, artinya kas negara perlu menyiapkan sekitar Rp95,8 miliar untuk melakukan pengadaan kendaraan.

Sementara bila eselon I seluruhnya menggunakan kendaraan listrik, artinya kebutuhan anggaran mencapai Rp105,38 miliar.

Dalam bagian penjelasan, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga.

Bagi satuan kerja baru yang sudah ada ketetapan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pengadaan kendaraan dinasnya dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia.

Di sisi lain, mengacu pada PMK No. 172/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara, tercantum mobil untuk menteri dan wamen memiliki spesifikasi yang sama.

Jenisnya dapat dipilih, yakni Sedan 3.500 cc 6 silinder atau Sport Utility Vehicles (SUV)/Multi Purpose Vehicles(MPV) 3.500 cc 6 silinder.

Khusus untuk menteri atau yang setara menteri, dapat memiliki maksimal dua unit kendaraan sementara wamen hanya satu unit.

29/10/2024 16:18
Sritex Ajukan Kasasi Putusan Pailit, Pakar Sebut Kemungkinan Menang Kecil

Bisnis.com, JAKARTA – Peluang PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex untuk memenangkan kasasi terhadap putusan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang dinilai kecil.

Dalam perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg terkait pembatalan perdamaian atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Sritex Group disebutkan bahwa perusahaan tersebut lalai memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon.

Pakar Hukum Bisnis dan Industri Frank Alexander Hutapea mengatakan, untuk memenangkan pengajuan kasasi atas putusan tersebut, Sritex harus memiliki bukti konkret yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak lalai maupun kredit macet.

“Sekarang, di kasasi ini walaupun kemungkinannya kecil, tetapi pernah ada kasasi dikabulkan tapi bukan dari aspek hukumnya, melainkan dari aspek kemanusian dan kepentingan umum,” kata Frank kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024).

Dia mencontohkan, terdapat salah satu kasus yang kasasi atas kepailitannya dikabulkan lantaran ada pertimbangan bahwa perusahaan menjalankan aspek kemanusiaan, kepentingan umum, dan tidak untuk mencari keuntungan.

Adapun, kasus yakng dimaksud yakni tercatut dalam putusan Mahkamah Agung (MA) No.1262 K/Pdt. Sus-Pailit/2022 yang menggugat pailit Yayasan Rumah Sakit Karsa. Namun, dengan pertimbangan kemanusiaan, status pailit dibatalkan.

“Jadi apakah kasasi ini boleh atau tidak? Boleh hukum formilnya, untuk mengajukannya. Tetapi pertimbangan hukumnya kan apabila ada kesalahan pembuktian fakta di pengadilan negeri,” jelasnya.

Dalam kasus Sritex, Frank menerangkan terdapat tiga solusi atau jalan keluar dari putusan pailit tersebut. Pertama, kasasi dapat dikabulkan apabila terdapat alasan nonhukum, sebagai contoh alasan kemanusiaan, kepentingan umum dan tidak untuk keuntungan.

Solusi kedua, Sritex tetap dipailitkan dan menempuh jalur pemberesan aset perusahaan yang digunakan untuk membayar hak tanggungan kepada buruh pekerjanya sebagai kreditor preferen.

“Buruh memiliki hak preferen, diutamakan sebelum mereka [kreditur]. Jadi hasil dari pemberesan dari harta pailit digunakan untuk membayar pesangon buruhnya, tapi tetap pailit karena secara UU hanya ada pemberesan aset,” jelasnya.

Solusi alternatif lain yang tidak memiliki payung hukum dan tidak menjadi opsi yakni terkait hak khusus dari presiden. Hak-hak tersebut mencakup injeksi pendanaan dari pemerintah dan pembukaan status pailit.

Kendati demikian, melihat kelangsung bisnis Sritex dan kondisi keuangan yang saat ini disebut masih sulit, maka pendanaan pun hanya menjadi solusi sementara.

“Kalau mau dibuat kaya gini ya dibikin aja di-approve oleh disetujui kreditur 100%, yang jadi hambatannya dalah approval dari 100% kreditur karena proposal mereka beda-beda kecuali melanjutkan proposal perdamaian dari yang kemarin macet itu,” terangnya.

29/10/2024 16:17
Tekan Impor LPG, ESDM Bakal Masifkan Jaringan Gas Rumah Tangga

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui produksi liquefied petroleum gas (LPG) dalam negeri belum bisa menutupi kebutuhan domestik. Oleh karena itu, RI masih ketergantungan pada impor LPG.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menuturkan, konsumsi LPG dalam negeri mencapai 8,8 juta ton pada 2024, sementara produksi LPG hanya mencapai sekitar 2 juta ton.

“Sekarang [konsumsi] sudah 8 juta 2024, sudah 8,8 juta ton, sementara produksi dalam negeri 2 jutaan. Ini kan tantangan karena kan juga harus disubsidi,” jelas Laode dalam acara FGD di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah secara keseluruhan mengalokasikan anggaran subsidi LPG 3 kg mencapai Rp87,4 triliun untuk tahun ini. Angka tersebut lebih besar dibanding anggaran subsidi energi lainnya. Lihat saja, anggaran subsidi jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) saja cuma dipatok Rp25,8 triliun.

Untuk mengurangi beban subsidi tersebut, Laode mengatakan pemerintah ingin mendorong konversi penggunaan LPG 3 kg menjadi jaringan gas (jargas) rumah tangga.

“Kami upayakan masif jargas dikembangkan sehingga bisa menggantikan LPG yang sekarang, cita-citanya kita bisa turunkan impor kita yang sudah membebani,” katanya.

Di sisi lain, Kementerian ESDM belakangan memastikan target pembangunan jaringan gas rumah tangga atau jargas sebanyak 2,5 juta sambungan tahun ini bakal meleset.

Otoritas hilir minyak dan gas (migas) mencatat capaian jargas per tengah tahun ini baru sekitar 900.000 sambungan rumah tangga atau belum sampai separuh dari target yang dipatok sampai akhir tahun ini.

“Jika ditargetkan tahun 2025 ke 2,5 juta sambungan, maka ini masih menjadi pekerjaan rumah, belum bisa mencapai angka tersebut,” kata pada Juni 2024 lalu.

29/10/2024 16:01
RI Buka Opsi Tambah Impor Beras 1 Juta Ton untuk Penuhi Cadangan pada Awal 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berencana menambah kuota impor beras sebanyak 1 juta ton untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) seiring adanya perkiraan penurunan produksi beras nasional sebesar 2,43% tahun ini.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, pengadaan 1 juta ton beras impor telah mempertimbangkan neraca produksi dan perkiraan cadangan beras yang harus dimiliki hingga Februari 2025.

“Itu memang ada tambahan 1 juta ton. 1 juta ton itu tentunya melihat neraca dari produksi, kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki supaya kita bisa melewati bulan Februari,” tutur Arief saat ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Sejalan dengan hal itu, Arief menyebut bahwa pemerintah tengah memperkuat produksi beras dalam negeri. Dia menuturkan, produksi beras pada Desember-Februari secara historis mengalami penurunan sehingga diperlukan cadangan pangan.

Apabila produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan nasional, maka pemerintah akan memenuhi cadangan pangan melalui pengadaan dari luar negeri.

“Kita semua sudah mengupayakan produksi dalam negeri tetapi proyeksi dari BPS itu memang kurang, kita harus ada cadangan,” tutur Arief.

Adapun, pemerintah pada tahun ini sepakat untuk mendatangkan 3,6 juta ton beras impor. Merujuk Prognosa Neraca Pangan per 25 September 2024, realisasi impor beras Januari-Agustus 2024 mencapai 2,9 juta ton, sementara pada September-Desember 2024 pemerintah berencana mendatangkan 1,5 juta ton beras. Dengan demikian, total impor beras tahun ini mencapai 4,4 juta ton.

Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporannya mencatat, produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk diramal mencapai 30,34 juta. Jumlah tersebut turun 760.000 ton atau 2,44% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Penurunan produksi terjadi pada periode Januari-April 2024 sebesar 1,91 juta ton dibanding periode yang sama tahun lalu. Kendati begitu, BPS mencatat bahwa pada periode Mei—Agustus dan periode September—Desember produksi beras diperkirakan mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 0,16 juta ton dan 1 juta ton.

Sementara itu, total konsumsi beras pada periode Januari-Desember 2024 mencapai 30,92 juta ton, atau meningkat 310.000 ton dibandingkan periode yang sama pada 2023.

29/10/2024 15:31
RI Bakal Kurangi Impor Kedelai, Daging hingga Susu, Wamentan: Harus Swasembada

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan Indonesia akan mengurangi impor daging, susu, hingga kedelai guna menuju cita-cita swasembada pangan pada 2028.

Wamentan Sudaryono mengatakan bahwa pemerintah bakal menggenjot swasembada pangan. Sejauh ini, kata dia, Indonesia belum swasembada daging dan susu.

Pemerintah juga mempertimbangkan untuk swasembada bawang putih, kedelai, serta komoditas pangan lain yang masih impor.

“Intinya yang semua pangan yang impor harus swasembada,” ujar Sudaryono Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah Menteri dan Kepala Badan untuk membahas upaya Indonesia mencapai swasembada pangan di 2028, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Zulhas, perlu kerja sama dan koordinasi yang baik antar kementerian/lembaga untuk mencapai swasembada pangan di 2028.

Dalam hal ini, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Badan Gizi Nasional.

“Satu tim harus kerjasama yang baik untuk mencapai swasembada pangan tahun 2028,” kata Zulhas usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Adapun rapat koordinasi itu dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Lalu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Menteri Koordinator Bidang Pangan mengoordinasikan sejumlah kementerian dan badan.

Diantaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Gizi Nasional, dan Badan Pangan Nasional.

Dalam pidato perdananya, Prabowo menegaskan agar Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia.

Dia optimistis, Indonesia dapat mencapai swasembada pangan paling lambat 4-5 tahun. “Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” ujar Prabowo dalam pidatonya, Minggu (20/10/2024).

29/10/2024 15:24
Pertumbuhan Ekonomi Global Berisiko Melambat Jika Trump Menang Pilpres AS, Ini Penyebabnya

Bisnis.com, JAKARTA – Kemenangan Donald Trump dalam Pilpres AS 5 November mendatang belum tentu akan menjadi nilai tambah bagi perekonomian dan pasar keuangan global.

Chief Investment Officer perusahaan investasi milik negara Singapura, Temasek International, Rohit Sipahimalani menyebut pemerintahan Trump akan memperlambat pertumbuhan global yang pada akhirnya akan berdampak pada perusahaan-perusahaan AS.

“Saya tahu kebijaksanaan dan konsensus konvensional adalah bahwa saat ini kepresidenan Trump lebih baik bagi pasar,” kata Sipahimalani dikutip dari Bloomberg dalam sebuah wawancara di Bloomberg Television, Selasa (29/10/2024).

Selain itu, Sipahimalani juga mengutip harapan untuk pajak yang lebih rendah dan lebih banyak deregulasi. Namun, menurutnya, jika melihat ke tahun 2025, gambarannya tidak begitu jelas.

Investor di seluruh dunia berada dalam kegelisahan menjelang pemilihan presiden AS minggu depan. Kemenangan Trump akan lebih menguntungkan bagi investor yang memegang saham dan Bitcoin dibandingkan lawannya dari Partai Demokrat Kamala Harris, menurut survei terbaru Bloomberg Markets Live Pulse.

Sipahimalani mengatakan, meskipun kemenangan Harris akan bermanfaat bagi negara-negara berkembang, hal sebaliknya mungkin terjadi jika kemenangan Trump. Dia mengatakan, kemenangan Trump mungkin akan berarti dolar lebih kuat dan suku bunga lebih tinggi dibandingkan pada pemerintahan Harris.

“Tarif akan menciptakan ketidakpastian, yang tidak pernah baik untuk investasi dan sebenarnya menurut saya hal ini akan berdampak negatif tidak hanya bagi negara-negara berkembang tetapi juga di seluruh dunia,” katanya, seraya menambahkan bahwa hal ini akan “berdampak pada pertumbuhan global.”

Temasek adalah salah satu perusahaan investasi milik negara terbesar di dunia dengan nilai portofolio bersih sebesar S$389 miliar atau US$294 miliar. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan ini telah memulai perubahan besar dalam strateginya, dengan mengerahkan lebih banyak modal di AS.

Baru-baru ini, Temasek juga mengumumkan rencana untuk berinvestasi sebesar US$30 miliar selama setengah dekade ke depan. Meski begitu, Sipahimalani memperkirakan pasar akan lebih bergejolak pada tahun 2025 dibandingkan beberapa tahun terakhir.

Dia mengatakan bahwa pasar terlalu meremehkan risiko ekor atau tail risk, atau peristiwa yang memiliki peluang lebih kecil untuk terjadi namun jika hal tersebut terjadi, dampaknya akan sangat besar.

Menurutnya, perlambatan pertumbuhan global juga akan berdampak langsung pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di AS mengingat 25% pendapatan perusahaan-perusahaan S&P 500 berasal dari luar negeri.

Terkait China, Sipahimalani mengulangi komentarnya sebelumnya bahwa cara otoritas China menerapkan stimulus fiskal jauh lebih penting daripada jumlah uang tunai yang akan dibelanjakan.

Sipamihalani menuturkan, apa pun kebijakan yang diambil pemerintah saat ini, hal tersebut perlu diulang beberapa kali sebelum dapat diterapkan dengan benar, seraya mengutip pertanyaan mengenai kesediaan pejabat untuk mengambil risiko dan masalah struktural lainnya.

“Satu tahun ke depan akan penuh tantangan dan ini akan menjadi pasar perdagangan,” ujarnya.

29/10/2024 14:39
Kemenkeu Siapkan Anggaran untuk Cetak 3 Juta Hektare Sawah

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan akan menyiapkan anggaran untuk mewujudkan perintah Prabowo Subianto dalam mencetak tiga juta hektare sawah.

Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu menyebutkan pada dasarnya Prabowo mencanangkan dalam lima tahun ke depan untuk melakukan swasembada beras.

“[Cetak sawah] satu juta dulu kami akan siapkan anggarannya, kemudian tiga juta,” ujarnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

Saat ini, Anggito menyampaikan telah ada satu juta hektare sawah yang dikerjakan di Maluku. Bila mana dalam pemerintahan Prabowo berhasil mencatak tiga juta sawah, Anggito meyakini Indonesia akan menjadi penghasil beras terbesar di dunia.

Pasalnya, di tengah krisis global, negara-negara mengutamakan kepentingan domestiknya dan menutup keran impor. Untuk itu, Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri.

“Nomor satu swasembada, make sure kita tidak ada impor beras. Make sure kita cukup untuk menghidupi rakyat kita melalui pangan dan produk yang ada,” jelasnya.

Selain di Maluku, cetak sawah juga direncanakan di Kalimantan Tengah, yang ide awalnya adalah food estate.

Selain itu, Anggito juga menyebutkan adanya revitalisasi dari Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk mendukung kebutuhan pangan Tanah Air.

“Jadi ini pencetakan sawah termasuk Bulog, sekarang menjadi Bulognas. Sudah direvitalisasikan supaya Bulog punya peran sebagai buffer untuk kebutuhan-kebutuhan pangan kita,” tuturnya.

Meski demikian, Anggito tidak menyebutkan seberapa besar anggaran yang akan disiapkan dari kas negara untuk menambah lahan padi tersebut.

Sementara melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, belum tercatat alokasi khusus untuk cetak sawah, namun terdapat porsi untuk membiayai program Quick Win Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa senilai Rp15 triliun.

Adapun dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pangan Pertanian, yang salah satu tujuannya meningkatkan kemampuan produksi pangan, untuk tahun depan dianggarkan senilai Rp675,33 miliar.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono optimistis Kementerian Pertanian (Kementan) mampu cetak lahan sawah seluas tiga juta hektare dalam waktu 3—4 tahun ke depan.

Sudaryono menaksir bahwa target tiga juta hektare itu nantinya akan bisa memenuhi kebutuhan pangan nasional hingga 80 tahun ke depan.

“Kami perkirakan dengan tiga juta itu bisa menjamin generasi kita 80 tahun ke depan. Dengan tadi eksponensial penambahan penduduk, kemudian kebutuhan konsumsi pangan kita, dengan tiga juta itu bisa paling tidak kita save selama 70—80 tahun ke depan,” ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/10/2024).

29/10/2024 14:06
Bukan Bailout, Kemudahan Ekspor Paling Mendesak untuk Selamatkan Sritex

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut hal yang paling mendesak untuk penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex setelah dinyatakan pailit yakni berkaitan dengan kemudahan izin ekspor.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pabrik Sritex masih berproduksi untuk memenuhi pesanan dari pasar. Untuk itu, meski dipailitkan, gerbang untuk ekspor produk Sritex perlu dibuka demi menjaga pasar luar negeri.

“Mereka kan tetap produksi, tapi barang tidak bisa keluar dari pabrik, tidak keluar dari kawasan berikat. Itu bagaimana pemerintah bisa memastikan dalam hal ini Bea Cukai bahwa barang-barang yang diproduksi oleh mereka itu bisa keluar, bisa diekspor,” kata Agus kepada wartawan, dikutip Selasa (29/10/2024).

Langkah ini juga mesti dilakukan untuk menjaga tenaga kerja di pabrik Sritex agar tidak terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan pernyataan manajemen Sritex, saat ini tenaga kerja di Sritex Group mencapai 50.000 pekerja.

Pemerintah tengah menggodok sejumlah upaya untuk memastikan perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara itu tetap berproduksi dan mempertahankan puluhan ribu karyawan yang ada saat ini.

Hal ini juga ditegaskan oleh Plt Direkut Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Reni Yanita bahwa bahwa Sritex masih menjalankan produksinya sebesar 65%, lebih tinggi dibandingkan pandemi di level 40%.

“Sritex masih berproduksi dan utilisasi nya 65%, jadi ini hal berbeda ketika memang sudah nggak berporduksi, komitmen dari pemiliknya pun mereka tetap akan mempertahankan tenaga kerjanya,” tuturnya.

Kendati demikian, Kemenperin tengah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain terkait dengan pembekuan izin ekspor-impor akibat putusan pailit Sritex untuk kembali dibuka agar produk TPT dari pabrik tersebut tetap terserap.

Tak hanya mempermudah ekspor, Sritex yang merupakan perusahaan dalam lingkup kawasan berikat membidik pasar domestik. Pasalnya, permintaan global mengalami perlambatan akibat ketidakpastian ekonomi dan geopolitik.

“Kalau dibilang sih karena kondisinya ekspornya masih begini memang inginnya untuk domestik, kepengin ada instrumen pemerintah untuk menjaga pasar doemstik ini supaya diisi oleh produk lokal,” pungkasnya.

29/10/2024 13:57
Pendanaan EBT Kurang, Penyesuaian Tarif Listrik hingga Insentif Pajak Diperlukan

Bisnis.com, JAKARTA – Institute Essential for Services Reform (IESR) menilai keterbatasan kemampuan investasi PT PLN (Persero) menjadi salah satu hambatan utama dalam mengakselerasi pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT).

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan, margin usaha yang bisa diinvestasikan juga kecil. Menurutnya, margin usaha yang bisa diinvestasikan itu hanya sebesar US$2 miliar hingga US$3 miliar per tahun.

“Idealnya PT PLN memiliki equity US$5 miliar hingga US$6 miliar per tahun. Selain itu, karena tingkat utang PLN besar, ada keterbatasan menarik pinjaman baru,” kata Fabby kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024).

Fabby berpendapat fakta tersebut juga menunjukan bahwa investasi swasta tidak masuk secara optimal di proyek PLN. Padahal di Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), investasi swasta seharusnya mencapai 60% hingga 65% dari kebutuhan investasi.

“Ini bisa disebabkan proyek-proyek yang ditawarkan oleh PLN tidak menarik secara finansial bagi swasta dan/atau tidak bankable,” ucap Fabby.

Dia pun memberikan lima rekomendasi bagi pemerintah guna meningkatkan pendanaan pembangunan pembangkit EBT. Pertama, memperkuat kemampuan investasi PLN dengan melakukan penyesuaian tarif listrik yang memberikan margin usaha yang wajar bagi PLN.

Kedua, pemerintah juga bisa memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada PLN untuk pengembangan energi terbarukan. Ketiga, perbaiki mekanisme lelang pembangkit energi terbarukan di PLN supaya lebih terjadwal dan frekuensi lebih sering.

Keempat, perbaiki tarif listrik energi di Perpres No. 112/2022 dengan mempertimbangkan perkembangan terbaru, yaitu biaya capex pembangkit dan kenaikan suku bunga. Kelima, berikan insentif kepada investor pengembang energi terbarukan.

“Misalnya, insentif fiskal dan pajak, serta menyediakan pendanaan murah [low cost finance] untuk pembangkit energi terbarukan skala kecil, di bawah 10 MW yang dibangun di Indonesia Timur atau daerah terpencil,” imbuh Fabby.

Fakta kesiapan pendanaan pembangunan pembangkit EBT yang belum memadai terungkap berdasarkan Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2024 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga itu mengungkapkan terdapat keterbatasan operator listrik untuk mendanai pembangunan pembangkit energi terbarukan.

Menurut BPK, secara keseluruhan selama 2021 sampai dengan semester I/2023, realisasi pendanaan yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur tenaga listrik dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PLN di bawah kebutuhan pendanaan yang diperlukan.

BPK mencatat dari investasi yang dianggarkan sebesar Rp230,2 triliun, hanya terealisasi sebesar Rp138,2 triliun atau sebesar 60,03% dari RKAP atau sebesar 28,39% dari proyeksi investasi RUPTL.

“Selain itu, skema pendanaan pengembangan EBT belum terealisasi secara optimal di mana belum ada penyusunan komite pengarah yang mendukung skema pendanaan Energy Transition Mechanism [ETM], serta belum terbentuknya struktur tata kelola Just Energy Transition Partnership [JETP],” demikian bunyi laporan IHPS I-2024 BPK dikutip Senin (28/10/2024).

Berdasarkan hal tersebut, BPK merekomendasikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia segera melakukan perbaikan antara lain berkoordinasi dengan Kemenkomarves, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN.

Koordinasi itu untuk mendorong penyusunan komite pengarah skema pendanaan ETM, penyusunan struktur tata kelola JETP, mengidentifikasi secara detil skema, sumber, dan pembagian porsi pendanaan.

“Serta mendorong lembaga keuangan dalam negeri untuk mampu membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan suku bunga yang kompetitif,” imbuh BPK.

29/10/2024 13:19