Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Sri Mulyani: Rasio Pajak Capai 10,02% per Akhir Oktober 2024

    Sri Mulyani: Rasio Pajak Capai 10,02% per Akhir Oktober 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan posisi tax ratio atau rasio pajak terhadap PDB per akhir Oktober 2024 telah mencapai 10,02%. 

    Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut dalam rangka menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie yang mempertanyakan posisi tax ratio Indonesia di tengah penurunan pendapatan negara.  

    “Tax ratio sekarang di 10,02% dengan proyeksi dari GDP,” ujarnya dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR, Rabu (13/11/2024).  

    Melihat capaian tersebut, masih dalam rentang yang pemerintah targetkan untuk tahun ini sebesar 9,92% hingga 10,2%.  

    Mengacu data APBN Kita edisi November 2024 yang memaparkan realisasi belanja dan penerimaan hingga akhir Oktober, pendapatan negara mencapai 80,2% atau setara Rp2.247,5 triliun dari target Rp2.802,3 triliun.

    Penerimaan pajak telah mencapai Rp1.517,5 triliun atau kontraksi 0,4% dari periode yang sama di tahun lalu. 

    Penerimaan tersebut berasal dari PPh non-migas senilai Rp810,76 triliun atau setara 76,24% dari target. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, realisasi pajak non-migas tersebut menurun 0,44%. 

    Lalu, dari PPN dan PPnBM yaitu senilai Rp620,42 triliun atau setara 76,47% dari target. Secara tahunan, angka tersebut naik sebesar 7,87%.

    Kemudian, setoran dari PBB dan pajak lainnya senilai Rp32,65 triliun atau setara 86,52% dari target. Secara tahunan, realisasi tersebut naik sebanyak 12,81%. Terakhir dari PPh Migas mencapai Rp53,70 triliun atau setara 70,31% dari target. Secara tahunan, angka tersebut turun cukup drastis yaitu -8,97%.

    Adapun, angka tax ratio yang Sri Mulyani sampaikan tersebut berbeda berdasarkan hasil perhitungan Bisnis.

    Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Bisnis, produk domestik bruto (PBD) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.463,7 triliun hingga Kuartal III/2024 atau selama Januari—September 2024.

    Sementara itu, berdasarkan pembukuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.561,52 triliun. Perinciannya, penerimaan pajak sebesar Rp1.354,82 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp206,7 triliun.

    Jika penerimaan perpajakan dibagi PDB maka didapatkan rasio pajak (dalam arti luas) per Kuartal III/2024 yaitu sebesar 9,48%. Bahkan, angka tersebut akan lebih kecil apabila penerimaan kepabeanan dan cukai tidak diikutsertakan (rasio pajak dalam arti sempit) yaitu hanya sebesar 8,22%.

    Meski demikian, Sri Mulyani tidak menyampaikan proyeksi tax ratio yang akan dicapai pemerintah. Pasalnya, penerimaan perpajakan tahun ini saja telah diyakini tidak akan mencapai target. 

  • Truk Listrik Fuso eCanter Resmi Mengaspal di Indonesia, Segini Harganya

    Truk Listrik Fuso eCanter Resmi Mengaspal di Indonesia, Segini Harganya

    Bisnis.com, JAKARTA –  PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), distributor resmi Mitsubishi Fuso resmi menjual truk listrik Fuso eCanter kepada perusahaan logistik, PT Yusen Logistics Indonesia.

    Seremoni peresmian operasional perdana truk listrik Fuso eCanter itu dilakukan di kantor PT Yusen Logistics Indonesia yang berlokasi di Soewarna Business Park Blok A, Kota Tangerang, Banten pada Rabu (13/11/2024).

    Presiden Direktur PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Daisuke Okamoto mengatakan, PT Yusen Logistics Indonesia sebagai konsumen pertama Fuso eCanter membuktikan bahwa penerapan green logistics dapat diimplementasikan di Indonesia. 

    “Kami berharap, eCanter bisa menjadi solusi bisnis bagi para konsumen yang memiliki misi dan nilai karbon netral,” ujar Okamoto saat seremoni peresmian Fuso eCanter pada Rabu (13/11/2024).

    Adapun, PT Yusen Logistics Indonesia mengoperasikan truk listrik Fuso eCanter dengan spesifikasi baterai berukuran M berkapasitas 83 kWh, yang sanggup menempuh perjalanan sejauh 140 kilometer dengan gross vehicle weight (GVW) sebesar 6 ton dalam sekali pengisian daya penuh. 

    Nantinya, Fuso eCanter akan menempuh rute perjalanan distribusi di area Jakarta hingga ke Cikarang dan Karawang, Jawa Barat.

    Lebih lanjut dia mengatakan, tak hanya fokus terhadap penjualan, KTB juga telah memberikan pelatihan khusus bagi sopir dan mekanik truk listrik Fuso eCanter. Hal ini dilakukan agar konsumen memiliki dapat mengoptimalkan penggunaan truk listrik dengan aman dan nyaman.

    KTB juga berkomitmen memberikan layanan purnajual terbaik, lewat dukungan yang mencakup garansi pembelian, layanan free service, dan fasilitas sistem pembiayaan dengan skema Operating Lease (OPL).

    “Kami berkomitmen untuk menjadi konsultan bisnis terpercaya untuk anda, baik itu dukungan teknis maupun pemeliharaan, untuk memastikan bahwa eCanter berkontribusi terhadap kesuksesan bisnis Anda yang berkelanjutan,” pungkas Okamoto.

    Director of Sales & Marketing Division KTB, Aji Jaya, menambahkan terkait harga truk listrik Fuso eCanter yang ditawarkan bisa saja berbeda-beda tergantung dari pesanan paket dari konsumen. Yang jelas, harga truk listrik Fuso eCanter di atas Rp1 miliar.

    “Kami kerja sama dengan perusahaan leasing, kami ada paket operating lease. Terkait range harga, sebelum dipaketkan itu di atas Rp1 miliar, untuk berapanya tergantung kebutuhan konsumen,” jelas Aji.

  • Labuan Bajo Terisolasi Imbas Erupsi Gunung Lewotobi, Kapal Jadi Alternatif

    Labuan Bajo Terisolasi Imbas Erupsi Gunung Lewotobi, Kapal Jadi Alternatif

    Bisnis.com, JAKARTA – Angkutan laut menjadi salah satu alternatif mobilitas masyarakat keluar dari Labuan Bajo, NTT setelah sejumlah bandara ditutup dan penerbangan dibatalkan akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. 

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Budi Rahardjo menjelaskan agar masyarakat tetap tenang dan mengutamakan keselamatan dalam mengakses transportasi dari dan menuju Labuan Bajo, baik itu melalui jalur udara, darat, maupun laut. Akses laut dan darat dapat digunakan sebagai alternatif menunggu dibukanya kembali jalur udara. 

    “Masyarakat dapat memanfaatkan kapal perbantuan terlebih dahulu menuju NTB dan Bali. Setelah itu, mengambil penerbangan melalui dua lokasi tersebut,” jelas Budi dalam keterangan resmi, Rabu (13/11/2024). 

    Adapun sebanyak 1.668 orang penumpang menggunakan kapal perbantuan untuk mobilitas keluar dari Labuan Bajo. Alternatif mobilitas jalur laut ini dilakukan pasca ditutupnya sejumlah bandara akibat dari erupsi Gunung Berapi Lewotobi Laki Laki, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Berdasarkan data dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Bandara Kelas III Labuan Bajo, sejak 10 November hingga 12 November pukul 08.00 WITA, sebanyak 73 kapal perbantuan sudah dikerahkan dan sebanyak 1.668 masyarakat telah menggunakan perbantuan kapal ini untuk transportasi keluar dari Labuan Bajo. 

    Terdapat lima pelabuhan yang menjadi destinasi kapal perbantuan. Empat diantaranya adalah pelabuhan yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni Pelabuhan Sape , Pelabuhan Labuhan Lombok, Pelabuhan  Pelabuhan Lembar, dan Pelabuhan Bima. Sementara, 1 pelabuhan tujuan lainnya merupakan Pelabuhan Benoa yang terletak di Provinsi  Bali.

    Sementara itu, Bandara Labuan Bajo kembali ditutup per pagi ini, Rabu (13/11/2024). Empat bandara lainnya juga masih ditutup akibat terdampak sebaran abu vulkanik serta belum memenuhi aspek keselamatan untuk penerbangan. Empat bandara tersebut adalah Bandara Frans Sales Lega,Bandara Fransiskus Xaverius Seda, Bandara H. Hasan Aroeboesman, dan Bandara Soa.

    Sebagai tambahan informasi, sejumlah penerbangan rute Jakarta – Bali dan Jakarta – Lombok serta rute Bali –  Australia juga mengalami pembatalan. Hal ini disebabkan arah penyebaran abu vulkanik yang mempengaruhi penerbangan rute tersebut. 

    “Demi alasan keselamatan, sejumlah maskapai membatalkan penerbangan pada rute-rute tersebut pada hari ini dan kami terus memantau perkembangan terkait hal ini,” pungkas Budi Rahardjo.

  • Alasan Serikat Pekerja Minta Dewan Pengupahan Tolak Usulan Upah Padat Karya

    Alasan Serikat Pekerja Minta Dewan Pengupahan Tolak Usulan Upah Padat Karya

    Bisnis.com, JAKARTA – Serikat Pekerja Nasional (SPN) menginstruksikan seluruh anggotanya termasuk anggota Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit untuk menolak usulan upah padat karya. 

    Imbauan ini disampaikan usai sejumlah pengusaha menginginkan adanya upah padat karya.

    Ketua Umum SPN Iwan Kusmawan menyampaikan, isu upah padat karya tidak ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 31 Oktober 2024. Untuk itu, dia meminta kepada seluruh anggota SPN di pabrik, Dewan Pengupahan, dan LKS Tripartit di semua tingkatan untuk menolak usulan upah padat karya.

    “DPP SPN instruksikan kepada seluruh anggota di pabrik dan anggota Dewan Pengupahan serta LKS Tripartit semua tingkatan untuk menolak usulan upah padat karya,” imbau Iwan dalam keterangan resminya, Rabu (13/11/2024).

    Dia menegaskan, anggota yang melanggar instruksi akan dikenakan sanksi. Menurutnya, tindakan anggota yang menyepakati adanya upah padat karya merupakan perbuatan tercela dengan kategori penghinaan terhadap perjuangan anggota melawan upah murah.

    Selain itu, Iwan juga mewajibkan para anggota untuk mengawal setiap rapat di Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit. Dia mengimbau anggotanya untuk melapor ke DPP SPN, jika ditemukan adanya indikasi kongkalikong dalam rapat tersebut.

    “Kalau ditemukan ada indikasi kongkalikong dalam rapat rapat tersebut membahas upah padat karya segera laporkan kepada DPP SPN, kita akan buka call center pengaduan,” ujarnya. 

    Serikat pekerja turut memperingatkan semua pihak agar tidak memaksakan keinginan di luar putusan MK. Dia bahkan meminta agar pengusaha yang memaksa adanya upah padat karya untuk diperiksa lebih lanjut.

    “Pengusaha yang memaksa ingin ada upah padat karya perlu diperiksa dari berbagai aspek bisnisnya,” pungkasnya. 

    Sejalan dengan himbauan tersebut, serikat pekerja tengah merapatkan barisan untuk mempersiapkan mogok nasional jika penetapan upah minimum menyimpang dari putusan MK.

  • Tangis Haru Masayoshi Son saat Jensen Huang Kenang Softbank Kendalikan Nvidia

    Tangis Haru Masayoshi Son saat Jensen Huang Kenang Softbank Kendalikan Nvidia

    Bisnis.com, JAKARTA – CEO Nvidia Jensen Huang mengungkap bahwa SoftBank Group Corp milik investor kakap Masayoshi Son pernah menjadi pemegang saham terbesar perusahaan produsen chip tersebut.

    Hal tersebut dia ungkapkan dalam Nvidia AI Summit di Tokyo, Jepang pada Rabu (13/11/2024) yang turut menghadirkan Son.

    Huang menyebut, Son merupakan salah satu investor yang terbilang sukses saat masuk ke sektor teknologi. Dia juga mengungkap beberapa kesuksesan Son pada sektor ini, di antaranya berhasil membawa tokoh seperti pendiri Microsoft, Bill Gates, dan pendiri Yahoo Jerry Yang, dan pendiri Apple, Steve Jobs, masuk ke Jepang.

    Selain itu, Son juga menjadi salah satu tokoh yang berperan dalam awal industri komputasi awan atau cloud di China yang membawa Alibaba menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia.

    “Banyak dari anda yang tidak mengetahui ini, tetapi dalam satu waktu, Masa [Masayoshi Son] adalah pemegang saham terbesar NVidia,” katanya dikutip dari Bloomberg pada Rabu (13/11/2024).

    Ketika diingatkan tentang saham Nvidia yang pernah SoftBank sebelumnya – yang hari ini bernilai sekitar US$178 miliar – Son terharu lalu memeluk Huang. “Kita dapat menangis bersama,” ujar Huang.

    Adapun, terkait rekam jejaknya yang cemerlang di sektor teknologi, Son menyebut dirinya hanya beruntung. “Saya lahir pada waktu yang tepat dan kemudian saya juga bertemu pengusaha-pengusaha yang hebat,” kata Son.

    Sebagai informasi, SoftBank Group Corp. akan menjadi perusahaan pertama yang membangun superkomputer dengan chip menggunakan desain Blackwell baru dari Nvidia Corp., yang menunjukkan ambisi perusahaan Jepang tersebut untuk mengejar AI.

    Unit telekomunikasi SoftBank berencana membangun superkomputer AI terkuat di Jepang untuk mendukung berbagai layanan lokal, kata kedua perusahaan tersebut.

    Komputer tersebut akan didasarkan pada produk DGX B200 Nvidia, yang menggabungkan prosesor komputer dengan apa yang disebut chip akselerator AI. Upaya tindak lanjut akan menampilkan Grace Blackwell, versi yang lebih maju.

    Saham SoftBank Corp., operator nirkabel No. 3 Jepang, membalikkan kerugian dan naik 1,5% pada hari Rabu. SoftBank Group, yang terdiri dari tim investasi konglomerat, turun sebanyak 3,3%.

    Chip Nvidia telah menjadi komoditas berharga bagi perusahaan teknologi terbesar di dunia, yang menggunakan komponen tersebut untuk mengembangkan dan menjalankan model AI. Prosesnya memerlukan perangkat lunak untuk dibombardir dengan data — sesuatu yang sangat mahir ditangani oleh chip akselerator.

    Pengumuman tersebut menunjukkan bahwa SoftBank, yang hingga awal 2019 memiliki 4,9% saham Nvidia, telah mendapatkan posisi yang menguntungkan untuk chip tersebut.

    Son mengatakan dia bersiap untuk ‘bergerak maju’ dalam taruhan AI. Pada Selasa (12/11/2024), perusahaan melaporkan kembalinya profitabilitas karena meningkatnya valuasi teknologi.

    Sementara itu, Huang telah mengumumkan varian chip Blackwell baru buatan Nvidia awal tahun ini, namun kendala produksi memperlambat peluncurannya. Meskipun Huang mengatakan bahwa pasokan akan berlimpah setelah produksi meningkat, pelanggan tetap bersemangat untuk mendapatkan chip baru yang pertama.

    Nvidia telah berkeliling dunia untuk menyelenggarakan acara-acara semacam itu, mempromosikan yang disebut sebagai revolusi industri baru. Acara di India dan sekarang Jepang bertujuan untuk memperluas penerapan sistem AI ke upaya berbasis negara dan mengurangi ketergantungan Nvidia pada beberapa pelanggan besar di AS. 

    Selain komputer baru dan rencana pembelian kedua, unit telekomunikasi SoftBank Corp. juga akan menggunakan peralatan Nvidia untuk menyediakan layanan AI melalui jaringan seluler. Perangkat keras tradisional, berdasarkan chip khusus yang dirancang untuk memaksimalkan lalu lintas data seluler, tidak optimal untuk layanan AI baru.

    “Hasilnya adalah jaringan AI yang tersebar di seluruh Jepang,” kata Huang, seraya menambahkan bahwa hal ini akan mengubah jaringan komunikasi menjadi jaringan AI.

    Huang menyebut, teknologi bernama AI-RAN itu, atau jaringan akses radio AI, akan lebih cocok untuk robotika jarak jauh, dukungan kendaraan otonom, dan memberi daya pada layanan lainnya. Mereka juga membutuhkan lebih sedikit listrik. 

    Unit telekomunikasi, yang mengoperasikan operator nirkabel terbesar ketiga di negara itu, akan mulai menguji jaringan tersebut dengan mitranya Fujitsu Ltd. dan Red Hat dari International Business Machines Corp.

    Jepang berada di titik puncak perubahan, kata Son, yang sering mengkritik pemerintah dan perusahaan di negara tersebut karena kelambanan mereka dalam mengadopsi teknologi baru. Menurutnya, saat ini, pemerintah Jepang tidak menghalangi pengembangan AI.

    “Tetapi mereka harus lebih mendorong. Seperti yang Anda katakan, ini adalah penyetelan ulang, ini adalah momen mengejar revolusi ini. Kita tidak boleh melewatkan kali ini,” kata Son kepada Huang.

  • Sri Mulyani Was-Was RI Kena Tarif Impor usai Trump Menang Pilpres AS

    Sri Mulyani Was-Was RI Kena Tarif Impor usai Trump Menang Pilpres AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai arah kebijakan fiskal presiden AS terpilih Donald Trump karena diperkirakan akan cukup ekspansif ketimbang petahana Joe Biden. 

    Sri Mulyani menyampaikan kebijakan Trump yang diwaspadai seperti penurunan pajak korporasi, ekspansi belanja strategis, dan proteksionisme dengan menaikkan tarif impor barang. 

    Selama ini, kata Bendahara Negara tersebut, AS menargetkan tarif impor hanya kepada China karena neraca dagang yang surplus. Ke depan, Trump diperkirakan akan memperluas pemberlakuan tarif impor ke negara-negara Asean, di mana termasuk di dalamnya Indonesia. 

    “Namun, sama seperti Trump periode pertama, semua melihat partner dagang AS yang surplus. Jadi, mungkin tidak hanya China yang kena, Asean seperti Vietnam dan beberapa negara lain akan dijadikan poin untuk fokus dan perhatian terhadap pengenaan tarif impor ini,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Kementerian Keuangan, Rabu (13/11/2024). 

    Bukan hanya kebijakan impor yang Sri Mulyani waspadai, tetapi beberapa perubahan arah kebijakan AS pascakemenangan Trump seperti gencatan senjata dan aksi perdamaian tidak akan se-agresif Biden. 

    Di sisi lain, komitmen Trump terhadap perubahan iklim atau climate change juga tidak akan sefokus Biden. Diketahui Trump akan memperbolehkan lagi produksi bahan bakar fosil. 

    Khawatirnya, perubahan arah kebijakan terkait perubahan iklim ini akan berdampak pada manufkatur, khususnya terkait kendaraan listrik. 

    “Pengaruh diperbolehkannya produksi fossil fuel mempengaruhi harga minyak dan terhadap masa dengan EV dengan seluruh rantainya,” jelas Sri Mulyani. 

    Sebelumnya dalam masa kampanye, melansir dari Bloomberg (7/11/2024), Trump menjanjikan akan mengerek naik tarif impor produk dari China seperti baja dan kendaraan listrik. 

    Presiden AS terpilih tersebut telah mengancam akan mengenakan tarif hingga 60% pada barang-barang China, tingkat yang diprediksi Bloomberg Economics akan menghancurkan perdagangan antara ekonomi terbesar di dunia.

    Bahkan, ekonomi Asia Pasifik juga terancam dari janji kampanye Trump yang mencakup tarif tinggi, kebijakan imigrasi yang lebih ketat, dan perubahan yang luas peraturan fiskal AS.  

    “Kawasan Asia Pasifik akan menghadapi tantangan mulai dari tarif yang lebih tinggi, berkurangnya kepercayaan dunia usaha, dan gejolak pasar keuangan,” kata Senior Economist Moody’s Analytics Stefan Angrick dalam laporannya, Senin (11/11/2024). 

    Dia memaparkan, risiko terbesar yang akan dihadapi negara Asia Pasifik adalah penerapan tarif impor yang lebih tinggi oleh AS. Sebagian besar ekspor yang dilakukan perekonomian Asia Pasifik dikirim ke AS, mendorong sebagian besar pertumbuhan di kawasan ini. 

  • Serikat Petani Minta Pemerintah Perjelas Regulasi Baru Soal Distribusi Pupuk

    Serikat Petani Minta Pemerintah Perjelas Regulasi Baru Soal Distribusi Pupuk

    Bisnis.com, JAKARTA – Serikat Petani Indonesia (SPI) meminta pemerintah memperjelas kebijakan baru distribusi pupuk. Permintaan tersebut menyusul adanya rencana pemerintah untuk memangkas prosedur penyaluran pupuk bersubsidi ke petani mulai 2025.

    Ketua Umum SPI Henry Saragih menilai, keputusan yang akan diambil pemerintah untuk mempermudah penyaluran pupuk subsidi ke petani belum jelas. 

    “Harus diperjelas kebijakan baru distribusi pupuk yang baru tersebut seperti apakah,” kata Henry Saragih kepada Bisnis, Selasa (12/11/2024).

    Dia juga meragukan jumlah regulasi yang dipangkas oleh pemerintah yakni 145 regulasi untuk memudahkan penyaluran pupuk bersubsidi.

    “Apakah benar ada 145 regulasi yang selama ini mengatur distribusi pupuk?” tanya dia.

    Di sisi lain, SPI mengusulkan agar pemerintah mendukung petani untuk memproduksi pupuk organik, misalnya dengan memberikan hewan ternak dan unit produksi olah pupuk organik sendiri.

    Untuk pupuk kimia, Henry mempersilahkan pemerintah untuk mendistribusikannya kepada semua petani, baik itu petani pangan maupun non pangan. Nantinya, distribusi pemasarannya dapat melalui koperasi-koperasi petani dan badan usaha milik desa (BUMD).

    “Jadi produsen pupuk silahkan saja produksi pupuk kimia sesuai yang dibutuhkan seluruh petani Indonesia,” imbuhnya.

    Adapun Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama kementerian terkait lainnya seperti Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian BUMN memutuskan untuk mempermudah prosedur penyaluran pupuk bersubsidi.

    Pemerintah setidaknya memangkas 145 regulasi yang dinilai memperlambat alur distribusi. Terdapat 41 Undang-undang, 23 Peraturan Pemerintah, serta 6 Peraturan Presiden (Perpres), dan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur tentang pupuk.

    Dalam rapat yang digelar hari ini Selasa (12/11/2024) di Kantor Kementan, Menko Pangan Zulkifli Hasan menuturkan, penyaluran pupuk bersubsidi nantinya tidak memerlukan Surat Keputusan dari gubernur dan bupati/wali kota namun cukup dari Kementan sebagai penanggung jawab.

    Nantinya, Kementan menugaskan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk menyalurkan pupuk subsidi ke gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Gapoktan, kata Zulhas, akan bertanggung jawab agar pupuk yang disalurkan sampai kepada petani penerima pupuk subsidi. Kemudian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membayar pupuk subsidi ke PT Pupuk Indonesia (Persero). 

    Untuk itu, pemerintah saat ini tengah merancang regulasi guna mempersingkat prosedur penyaluran pupuk bersubsidi. Rancangan regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) itu diharapkan terbit tahun ini dan mulai berlaku di 2024.

    “Putusan hari ini akan ada Perpres, semoga sebulan selesai sehingga Januari [2025 dan seterusnya], pupuk tidak jadi masalah lagi,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Selasa (12/11/2024).

  • Pakar Sarankan Pemerintah Tetapkan Bea Masuk 10% Produk Susu

    Pakar Sarankan Pemerintah Tetapkan Bea Masuk 10% Produk Susu

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Peternakan dari Universitas Padjajaran Rochadi Tawaf sepakat agar Kementerian Perdagangan (Kemendag) meninjau ulang tarif bea masuk 0% terhadap produk susu.

    Dia pun menyarankan agar pemerintah menetapkan bea masuk 5–10% terhadap produk susu yang masuk ke Indonesia.

    Rochadi menjelaskan adanya bea masuk hingga 10% ini agar peternak sapi perah lokal mampu bersaing dengan produk susu luar negeri. Terlebih, pemerintah harus melindungi peternak rakyat.

    Menurutnya, pemerintah perlu menghidupkan kembali Peraturan Presiden (Perpres) tentang Persusuan Nasional yang salah satunya memuat bea masuk atau proteksi.

    Di sisi lain, Rochadi juga menyoroti kebijakan perdagangan WTO terkait susu. Menurutnya, dengan kebijakan WTO ini apakah memungkinkan Indonesia melakukan proteksi untuk peternak rakyat.

    Kendati demikian, dia mengaku setuju akan adanya proteksi terhadap peternak susu perah lokal. Hal ini mengingat produktivitas susu sapi perah dalam negeri masih rendah atau hanya 10-15 liter per ekor per hari.

    “Kita harus memproteksi [peternak sapi perah lokal] sekarang menjadi misalnya katakan 5%—10% bea masuk. Itu sama dengan memproteksi peternak dalam negeri,” kata Rochadi kepada Bisnis, Selasa (12/11/2024).

    Rochadi mengatakan, jika bea masuk yang dikenakan 0%, maka peternak lokal tidak mampu bersaing dengan negara lain yang memiliki teknologi yang jauh lebih canggih.

    Wacana untuk meninjau ulang kembali tarif bea masuk produk susu sebesar 0% disampaikan Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi. Dia mengatakan peninjauan ini untuk menyelematkan peternak susu dalam negeri.

    Menkop Budi menyebut Selandia Baru dan Australia memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia yang menghapuskan bea masuk pada produk susu. Perjanjian ini membuat harga produk mereka setidaknya 5% lebih rendah dibandingkan dengan harga pengekspor produk susu global lainnya.

    Dia juga menuturkan bahwa kedekatan mereka dengan Indonesia juga membuat harga produk susu mereka sangat kompetitif. 

    “Karena itu [regulasi tarif bea masuk], ini yang harus kita lakukan langkah-langkah untuk peninjauan beberapa permasalahan dan regulasi yang ada,” tutur Budi dalam Konferensi Pers terkait Koperasi Susu Boyolali di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (11/11/2024).

    Senada, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta agar Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk meninjau kembali pengenaan bea masuk 0% terhadap produk susu.

    “Kita juga tadi berdiskusi dengan Pak Menteri bahwa kita meminta kepada Kementerian Pedagangan untuk meninjau kembali soal pengenaan bea masuk 0% kepada produk susu,” kata Ferry.

    Ferry juga meminta agar setiap industri pengolahan susu (IPS), termasuk di Pasuruan, wajib menyerap atau membeli hasil susu dari koperasi peternak sapi perah.

    “Karena sebenarnya memang harusnya seperti itu skemanya, tetapi karena ada kebijakan perdagangan yang membuat bea masuk menjadi 0%, susu 4,7 juta ton itu banjir. Dan susu itu diserap oleh industri pengolahan susu,” terangnya.

    Menurut Ferry, semestinya Kemendag juga sudah mempertimbangkan dengan matang, termasuk dampak, jika memberikan kebijakan bea masuk 0% terhadap produk susu. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah melindungi industri susu sapi perah lokal dengan tidak memberikan bea masuk 0%

    “Bahwa dalam rangka melindungi susu sapi perah Indonesia, kami meminta ada barrier,” tekannya.

    Lebih lanjut, dia menilai akan lebih bijak jika pemerintah memberikan insentif kepada peternak sapi lokal agar bisa bersaing dengan produk susu luar negeri.

    “Karena memang dampaknya ke peternak sapi perah kita. Sehingga harusnya ada, kita sedang kaji, insentif apa yang harus diberikan kepada peternak sapi perah di Indonesia, baik koperasi usaha dagang maupun perorangan, supaya mereka nggak terkena dampak,” tuturnya.

    Maka dari itu, dia pun menyarankan agar Kemendag tidak menerapkan kebijakan perdagangan berupa bea masuk 0%.

    “Atau sebaliknya, pemerintah pun juga harus mengkaji ulang penerapan bea masuk itu tidak boleh, kalau bisa jangan 0%,” tandasnya.

  • Pemerintah Gelontorkan Rp14 Triliun Buat Susu Program MBG, Pakar Sarankan Ini

    Pemerintah Gelontorkan Rp14 Triliun Buat Susu Program MBG, Pakar Sarankan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Peternakan dari Universitas Padjajaran Rochadi Tawaf mengusulkan agar pemerintah membentuk tim persusuan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) terealisasi dengan baik.

    Rochadi memandang, pemerintah terlebih dahulu harus membenahi produktivitas sapi perah dalam negeri, yang salah satunya dengan membentuk tim persusuan.

    “Jadi buatlah tim persusuan, tim persusuan itu Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Koperasi,” kata Rochadi saat dihubungi Bisnis, Selasa (12/11/2024).

    Nantinya, lanjut dia, tim persusuan ini bisa dikoordinatori oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas terkait program MBG, terutama komponen susu. Selanjutnya, sejumlah asosiasi persusuan dinilai juga perlu terlibat dalam tim ini sebagai anggota.

    “Asosiasi perwakilan-perwakilan itu untuk mengatasi gejolak-gejolak yang kayak sekarang,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, ramai pemberitaan terkait tak terserapnya susu sapi perah oleh industri pengolahan susu (IPS) terjadi pada Koperasi Setia Kawan di Pasuruan, Jawa Timur.

    Pada kasus ini, IPS pada periode tertentu melakukan pemberhentian penerimaan suplai susu dari koperasi dengan alasan tengah melakukan pemeliharaan mesin (maintenance). Periode tersebut, IPS diduga melakukan penambahan impor susu skim karena harga susu impor dunia sedang mengalami penurunan. 

    Berkaca dari kejadian tak terserapnya susu oleh IPS, Rochadi menyarankan agar pemerintah memberlakukan aturan main terkait kemitraan serta perkreditan.

    “Di tim inilah yang bergerak, yang bekerja mengawasi, memberikan penyuluhan, distribusi sapi, supply chain, diatur di sana. Jadi bentuk tim dulu ini supaya kondusif di dalam bisnisnya,” jelasnya.

    Setelah itu, lanjut dia, pemerintah mengembangkan produktivitas susu sapi perah di daerah yang sudah ditetapkan sebagai pusat persusuan nasional. Serta, menjangkau daerah industri baru.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa anggaran susu yang masuk ke dalam program makan MBG pada 2025 mencapai Rp14 triliun.

    Adapun, anggaran jumbo yang digelontorkan ini setara dengan 20% dari total anggaran program MBG pada tahun depan yang senilai Rp71 triliun.

    Namun, Budi mengungkap bahwa kondisi saat ini gabungan koperasi susu sapi seluruh Indonesia hanya mampu menyediakan susu sapi dengan nilai agregat Rp1,5 triliun. Ini artinya, masih ada sekitar Rp12,5 triliun yang belum terserap untuk program MBG pada 2025.

    “Bayangkan coba, berarti masih jauh sekali kan, artinya harusnya koperasi susu ini produknya pasti terserap. Karena kekurangannya sangat banyak,” terang Budi dalam Konferensi Pers terkait Koperasi Susu Boyolali di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (11/11/2024).

  • Menperin Sebut 17 Perusahaan RI Bisa Produksi Komponen Produk Apple

    Menperin Sebut 17 Perusahaan RI Bisa Produksi Komponen Produk Apple

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut terdapat 17 perusahaan atau industri dalam negeri yang dapat memproduksi 6 komponen produk teknologi milik Apple Inc.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan hingga saat ini baru 1 perusahaan yang menjadi bagian dari rantai pasok produksi Apple di dunia, yakni Geo Corporation yang merupakan developer aplikasi.

    “Kami sudah mengidentifikasikan dari 6 kategori part atau komponen Apple yang bisa di produksi di Indonesia kira-kira ada 17 perusahaan,” kata Agus dalam Raker dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (12/11/2024).

    Padahal, Indonesia memberikan kontribusi terhadap kinerja penjualan perusahaan tersebut. Agus menyebutkan bahwa penjualan produk Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet (HKT) Apple di Indonesia mencapai 2,17 juta unit dengan nilai lebih dari Rp30 triliun. 

    Sementara itu, Apple telah menggandeng rantai pasok global atau global value chain (GVC) dengan berbagai negara Asia Tenggara. Misalnya, di Vietnam terdapat 35 supplier yang memasok 35 komponen ke Apple. 

    “Di Malaysia ada 19 supplier, di Thailand ada 24 Singapura ada 23. Di Indonesia ada berapa? 1. namanya Geo Corporation. Ini yg akan kita kejar ke depan, padahal sales HKT mereka di atas Rp30 triliun [di Indonesia],” ujarnya. 

    Agus juga membandingkan, bahwa kinerja penjualan Apple di Vietnam, Thailand, maupun Filipina masih lebih kecil dibandingkan pendapatan yang dihasilkan di Indonesia. 

    “Dari data yang kita dapat 2,17 juta unit HKT Apple di jual disini. Filipina, share HKT nya 1,53 juta unit, Vietnam penjalan 1,43 juta unit dan GVC nya ada 35 supplier, Thailand penjualannya 1,69 juta unit dan GVC-nya 24 supplier,” terangnya.

    Untuk itu, Menperin Agus meminta agar Apple juga turut menjadikan industri di Indonesia sebagai bagian dari rantai pasok global. Hal ini menjadi salah satu syarat yang tengah dinegosiasikan dengan Apple demi membuka kembali pemblokiran penjualan Iphone 16. 

    Sebagaimana diketahui, penjualan Iphone 16 ditahan pemerintah lantaran belum terealiasinya komitmen investasi Apple Inc sebesar Rp1,7 triliun sebagai syarat memenuhi TKDN 35% lewat skema inovasi. Namun, hingga saat ini baru terealisasi Rp1,4 triliun.