Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • COP29: Pertamina Ungkap Urgensi Pembangkit Panas Bumi dalam Transisi Energi

    COP29: Pertamina Ungkap Urgensi Pembangkit Panas Bumi dalam Transisi Energi

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) berencana meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) demi mengakselerasi transisi energi.

    CEO PT Pertamina Geothermal Energi Tbk (PGEO) Julfi Hadi menjelaskan panas bumi bahkan mampu menjadi baseload sumber kelistrikan. Menurutnya, sumber energi yang stabil dan besar melalui panas bumi menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah.

    Julfi menyebut panas bumi adalah salah satu sumber energi yang terbukti untuk bisa menjadi baseload. Oleh karena itu, pengembangan panas bumi menjadi penting.

    “Apalagi, dengan rencana pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari industri hilirisasi serta manufaktur, membutuhkan pasokan listrik yang stabil dan bersih. Panas bumi merupakan jawabannya,” kata Julfi dalam panel Energy Transition: Innovations, Sustainability Approaches, Strategic Efforts and Initiatives to Achieve Indonesia’s Climate Goals COP 29, Rabu (13/11/2024).

    Julfi juga menyampaikan PGEO menargetkan pengembangan panas bumi Pertamina mencapai 1,5 GW pada 2030. Ini demi mencapai target tersebut berbagai strategi dilakukan termasuk strategi investasi. 

    “Pengembangan ini membutuhkan investasi hingga US$50 juta dengan kalkulasi pertumbuhan kapasitas pembangkit panas bumi hingga 10,5 GW,” ungkap Julfi.

    Untuk bisa membuat investasi panas bumi ini menarik, Pertamina bahkan membuat model risiko yang lebih rendah dalam pengembangan panas bumi. Julfi menyebut Electrical Submersible Pumps yang merupakan salah satu teknologi untuk bisa mereduksi risiko pengembangan panas bumi.

    “Pompa akan menghasilkan peningkatan produksi bahkan di sumur sub komersial dan juga di pembangkit listrik. Katakanlah dulunya, mengembangkan sektor geothermal itu butuh 10 tahun, sekarang bisa dikembangkan dalam 5 tahun,” kata Julfi.

    Sementara itu, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menegaskan Indonesia tetap konsisten dalam mencapai target net zero emission (NZE). Adapun panas bumi menjadi sumber energi yang penting untuk menjadi sumber energi bersih yang stabil untuk memasok seluruh kebutuhan listrik nasional.

    “Potensi di Indonesia sangat besar, dengan posisi strategis yang memiliki potensi panas bumi lebih dari 23 gigawatt, di mana saat ini baru dimanfaatkan sekitar 2,5 gigawatt atau sekitar 11%,” kata Eniya.

    Dia menegaskan dengan memanfaatkan panas bumi maka penurunan emisi bisa mencapai 22 juta ton CO2 pada 2030. Pemerintah pun berkomitmen untuk mendukung semua pihak dalam pengembangan panas bumi dalam negeri.

    “Presiden kita sudah berulang kali menekankan pentingnya geothermal, dan dukungan internasional dibutuhkan agar Indonesia dapat menjadi negara nomor satu dalam pemanfaatan geothermal di dunia. Kami juga telah menyederhanakan regulasi perizinan dan menaikkan return of investment (IRR) hingga 1,5%,” kata Eniya.

  • Ditjen Gakkum Bakal Dipimpin Aparat, Bahlil Sebut Lebih Bertanggung Jawab

    Ditjen Gakkum Bakal Dipimpin Aparat, Bahlil Sebut Lebih Bertanggung Jawab

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ingin Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) segera dibentuk dan dipimpin oleh aparat.

    Hal itu Bhalil sampaikan dalam Rapat Kerja Bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (13/11/2024). Menurutnya, aparat lebih bisa bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas sebagai seorang Dirjen Gakkum.

    “Yang jadi Dirjen Gakum ini, kalau bukan Jaksa, Polisi, kalau enggak, [TNI] Angkatan Darat saja, Pak. Atau TNI lah. Mau Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, yang memang dapat kita bertanggung jawabkan orangnya,” tutur Bahlil.

    Dia juga mengatakan aparat tidak mudah dirayu jika ada oknum yang melobi. Selain itu, aparat juga dinilai bukan orang yang memiliki konflik kepentingan di dunia pertambangan.

    “Yang penting harus jangan sampai dirayu nih orang [calon Dirjen Gakkum]. Jadi kita harus menjamin bahwa ini steril, ya,” kata Bahlil.

    Pembentukan Ditjen Gakkum sendiri sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM yang ditandatangani pada 5 November 2024. 

    Berdasarkan beleid itu, Ditjen Gakkum akan menyelenggarakan sejumlah fungsi seperti perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM. 

    Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM. 

    Lalu, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Kemudian, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Selanjutnya, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Adapun, alasan Ditjen Gakkum mendesak untuk dibentuk diungkapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) ESDM Tri Winarno dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (12/11/2024).

    Menurutnya, pembentukan Ditjen Gakkum harus segera direalisasikan usai praktik penambangan ilegal kian marak.

    “Gakkum yang mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera ada di Kementerian ESDM,” ungkap Tri.

  • Makan Siang Bergizi, Cips Usul Tak Semua Siswa Diberikan Gratis

    Makan Siang Bergizi, Cips Usul Tak Semua Siswa Diberikan Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga think tank Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) menyarankan agar pemerintah lebih selektif dalam menjalankan program makan bergizi gratis (MBG), termasuk tidak membagikan program andalan Presiden Prabowo Subianto secara cuma-cuma.

    CEO CIPS Anton Rizki Sulaiman memandang pemerintah perlu lebih selektif untuk memberikan MBG kepada penerima, sehingga bantuan ini akan lebih efektif dan tepat sasaran. Terlebih, lanjut Anton, dana yang digelontorkan pemerintah untuk mengadakan MBG terbilang cukup jumbo.

    “Jadi kami mendorong untuk ada pendekatan yang lebih targeted dan mungkin tidak semuanya [makan bergizi gratis] diberikan secara gratis, misalnya,” kata Anton saat ditemui Bisnis, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Apalagi, Anton mengutarakan bahwa tujuan dari adanya program MBG adalah untuk memastikan anak-anak di Indonesia mendapatkan gizi yang baik. Untuk itu, dia menilai perlu adanya penggunaan anggaran yang lebih efektif.

    Jika berkaca dari beberapa negara yang telah lebih dulu menerapkan program makan di sekolah, Anton mengungkap ada berbagai macam model yang bisa diberikan kepada penerima MBG. Salah satunya diukur berdasarkan pendapatan orang tua dan dengan sistem voucher.

    Selain itu, program MBG dinilai perlu dilakukan di tingkat lokal. Maksudnya, sekolah maupun pemerintah setempat yang menentukan dan menyusun program MBG dengan pendekatan yang paling tepat.

    “Tentu kalau kita lihat masalah makanan di sekolah di Jakarta dan makanan di sekolah-sekolah di Papua atau di daerah-daerah terpencil itu akan sangat berbeda, masalah yang dihadapi sangat berbeda sehingga pendekatannya pun harus berbeda,” terangnya.

    Menjelang program makan bergizi gratis yang akan dimulai pada Januari 2025, Anton menyampaikan bahwa pihaknya sangat terbuka untuk bisa memberikan masukan dan melihat contoh di negara lain.

    “Kita harus bikin outcome, outcome-nya itu adalah bahwa anak-anak sekolah di Indonesia mendapatkan nutrisi yang baik, sehingga mereka bisa belajar dengan baik juga, dan learning outcome-nya jadi meningkat,” tandasnya.

    Seperti diketahui, pemerintah menggelontorkan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp71 triliun pada 2025.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa dana MBG ini tidak akan mengambil anggaran pendidikan dari kementerian/lembaga lain. Namun, dia mengakui anggaran senilai Rp71 triliun untuk program MBG memang berasal dari alokasi dana abadi pendidikan atau sebesar 20% APBN.

    Meski begitu, dia menjelaskan alokasi program MBG merupakan dana on top sehingga tidak mengambil anggota kementerian/lembaga manapun.

    Dia merincikan bahwa dana pendidikan selain untuk anggaran Kementerian Pendidikan, BRIN, Kementerian Agama, hingga Kementerian PUPR, juga termasuk dana below the line atau cadangan pendidikan yang tidak termasuk belanja.

    “Ini cadangan pendidikan ini yang menjadi belanja. Jadi tidak diambil dari pos yang sudah alocated [teralokasikan] tapi bisa dari cadangan pendidikan yang kita bisa kemudian gunakan untuk penggunaan program Makan Bergizi Gratis,” terang Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).

  • Stranas PK Usul Subsidi Listrik Pakai BLT, Lebih Tepat Sasaran

    Stranas PK Usul Subsidi Listrik Pakai BLT, Lebih Tepat Sasaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menerapkan bantuan tunai langsung (BLT) pada subsidi listrik agar penyerapannya lebih tepat sasaran bagi masyarakat dalam kategori miskin. 

    Untuk mendukung rekomendasi tersebut, pihaknya telah memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berbasis NIK sebagai target penerima subsidi listrik yang ditujukan untuk masyarakat miskin. Hal ini ditujukan agar program subsidi pemerintah lebih tepat sasaran.  

    Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Pahala Nainggolan mengatakan subsidi lewat BLT atau subsidi langsung ke konsumen dapat lebih optimal dibandingkan subsidi listrik yang selama ini diberikan untuk membayar PT PLN (Persero).

    “Itu namanya subsidi konsumen, yang ditarget yang dikasih. Makanya kita bilang ESDM yang kelola datanya, jangan PLN dia BUMN, badan usaha dia gak berkepentingan, mau miskin mau ngga, pokoknya kasih aja yang penting terjual,” kata Pahala di Kantor KPK C1 Jakarta, Rabu (13/11/2024). 

    Pihaknya membeberkan data bahwa terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp1,2 triliun per bulan imbas subsidi listrik yang tidak tepat sasaran menyasar ke 10,6 juta pelanggan PT PLN yang tidak masuk dalam kategori miskin. 

    Angka tersebut didapatkan dari survei pencatatan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mencatat sebanyak 33 juta masyarakat penerima subsidi listrik 450 VA dan 900 VA pada 2023. 

    “Ada kemungkinan kalau terus dijalanin, tergantung kecepatan PLN ya kan, sudah 2 tahun kita minta, kalau dia cepat konversi ID pelanggan nya jadi NIK, cepat dipadankan dengan dukcapil dan DTKS, dugaan kta terus bertambah,” tuturnya. 

    Dalam hal ini, Stranas PK menekankan pentingnya peninjauan kembali Permen ESDM 3/2024 di mana terdapat pasal  yang memungkinkan otomasi pemindahan pelanggan 900 VA non subsidi menjadi 900 VA subsidi jika teridentifikasi padan dengan DTKS. 

    Pahala menerangkan, dalam harmonisasi Permen ESDM ini, pihaknya sudah mengajukan bahwa pemindahan pelanggan tidak dilakukan dengan cara otomasi tetapi menggunakan mekanisme pengajuan.

    “Masalahnya ESDM nya selama ini udah gak kelola data, cuma nyiapin kuota, Rp37 triliun tahun ini udah kasih ke PLN, ngutang itu juga. Jadi PLN sendiri yang kelola data, sekarang PLN disuruh misahin miskin atau ngga, lah dia gak mau pusing,” pungkasnya. 

  • Direktur BRI Dukung Cak Imin soal Tambahan Anggaran Bansos Rp100 Triliun

    Direktur BRI Dukung Cak Imin soal Tambahan Anggaran Bansos Rp100 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Supari mendukung upaya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar agar anggaran bansos ditambah hingga Rp100 triliun pada 2025. 

    Supari menjelaskan bahwa terjadi penurunan daya beli masyarakat sejak tahun lalu. Menurutnya, penurunan daya beli tersebut terjadi usai pemerintah menyetop bansos pandemi Covid-19.

    Dia berpendapat, selama 2020—2022 daya beli masyarakat cenderung terjaga karena dibantu penyaluran bansos pandemi oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Supari mendukung apabila anggaran bansos bertambah.

    “Mungkin bansosnya perlu ditambah Rp100 triliun. Menurut saya, apa yang disampaikan Pak Menteri [Menko PMK] Muhaimin itu penting, Rp100 triliun, supaya daya beli masyarakat itu nanti tumbuh, naik, dan saya yakin impact-nya akan kembali ke perekonomian nasional,” katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).

    Supari mengaku sudah berkeliling Indonesia, mulai dari Makassar, Sulawesi Selatan hingga ke Padang, Sumatra Barat. Hasilnya, pelaku UMKM selalu mengeluh bahwa belakangan pendapatan mereka turun drastis.

    Dia berpendapat, penurunan daya beli masyarakat menjadi penyebab berkurangnya omzet pelaku UMKM. 

    “Seluruh pasar yang saya hampirin, mereka omzetnya turun 40%—60% sekarang. Suka tidak suka ini harus kita lihat dengan apa adanya. Begitu mereka [pelaku UMKM] sekarang kondisinya,” ujar Supari.

    Kendati demikian, Supari meyakini bahwa berbagai program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menggenjot kembali perekonomian nasional. Dia mencontohkan program makan bergizi gratis yang akan turun melibatkan UMKM sehingga akan meningkatkan omzet mereka. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap anggaran bansos dapat dinaikkan menjadi Rp100 triliun pada 2025. 

    Menurut Cak Imin, angka tersebut dapat direalisasikan apabila seluruh pihak jajaran kementerian/lembaga mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi dan menutup segala kebocoran anggaran.

    “Presiden dengan tegas berkali-kali menyampaikan kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kami berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp100 triliun,” katanya di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

  • Janji Joe Biden ke Prabowo: AS Investasi Geothermal & PLTA di RI Rp3,77 Triliun

    Janji Joe Biden ke Prabowo: AS Investasi Geothermal & PLTA di RI Rp3,77 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat (AS) bakal ikut membiayai pembangunan satu unit pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal) dan dua pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Indonesia. Investasi yang disalurkan untuk proyek ini mencapai US$239,5 juta atau setara Rp3,77 triliun (asumsi kurs Rp15.778 per dolar AS).

    Hal ini diumumkan langsung oleh Presiden AS Joe Biden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Gedung Putih, Washington DC, Selasa (12/11/2024).

    Biden pun menekankan akan bermitra dengan Indonesia untuk mengembangkan sektor energi terbarukan. Adapun pembangunan geothermal dan PLTA itu akan dibiayai oleh United States Trade and Development Agency (USTDA) dan US Development Finance Corporation.

    “USAID dan US Development Finance Corporation membantu satu pembangkit listrik tenaga panas bumi dan dua pembangkit listrik tenaga air memperoleh investasi swasta senilai $239,5 juta untuk mendukung komitmen Indonesia mencapai emisi nol bersih di sektor energi pada tahun 2060 atau lebih awal,” kata Biden melalui keterangan resmi.

    Selain itu, AS juga akan memobilisasi jaringan mini energi terbarukan USTDA. Menurut Biden, nantinya kemitraan ini akan melibatkan publik-swasta dengan Laboratorium Nasional Kementerian Energi Amerika Serikat dalam rangka mencapai Net Zero World Initiative.

    “Kami akan mendukung mobilisasi US$6 juta hingga US$10 juta di lima lokasi dan akan memobilisasi hingga US$2 miliar dalam investasi untuk mengubah 500 MW diesel menjadi jaringan mini hibrida energi terbarukan,” katanya.

    Biden mengatakan bahwa kerja sama ini dilakukan demi mengembangkan alternatif energi bersih untuk pertumbuhan industri. Apalagi, AS dan Indonesia juga bermitra dalam peta jalan rantai pasokan baterai kendaraan listrik (EV) atau baterai traksi kendaraan listrik yang mengidentifikasi alternatif energi bersih untuk pertumbuhan industri bertenaga batu bara. 

    Biden menambahkan bahwa AS akan bermitra dengan Indonesia untuk mengembangkan metodologi pengumpulan data pekerja. Hal ini guna mengatasi transisi energi bersih tenaga kerja Indonesia.

    Tak hanya itu, Biden mengatakan Departemen Energi AS (DOE) mendukung studi Just Energy Transition Partnership Indonesia (JETP) Captive Coal untuk dekarbonisasi pada industri baja, semen, kertas, dan aluminium.  Kerja sama ini dapat menghasilkan investasi sebesar US$2 miliar untuk penerapan energi bersih.

    “Lebih jauh, USAID telah membantu Indonesia untuk mempercepat target emisi nol bersih di sektor kelistrikan dan menetapkan reformasi kebijakan untuk mencapai tujuan JETP,” kata Biden. 

  • 6 Bandara Tutup Akibat Erupsi Gunung Lewotobi, Ini Daftarnya

    6 Bandara Tutup Akibat Erupsi Gunung Lewotobi, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Bandara yang ditutup akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur bertambah menjadi enam bandara per Rabu (13/11/2024).

    Berdasarkan informasi resmi yang diterima Bisnis, Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka masuk dalam daftar enam bandara yang ditutup hari ini akibat terdampak abu vulkanik. Penutupan UPBU Tambolaka ini berdasarkan NOTAMN – C1833/24. 

    “Penutupan Bandara Lede Kalumbang sampai Rabu pukul 09.00 UTC (17.00 WITA). Penutupan ini dilakukan karena bandara masih terdampak Abu Vulkanik Gunung Lewotobi,” demikian keterangan UPBU Tambolaka seperti dikutip Rabu (13/11/2024).

    Selain itu, Bandara Komodo, Labuan Bajo kembali ditutup pada Rabu (13/11/2024) setelah sebelumnya sempat dibuka. Penutupan kembali bandara tersebut dilakukan karena dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.

    Berdasarkan informasi resmi Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Komodo, bandara tersebut kembali ditutup hari ini sampai dengan pukul 20.00 WITA, karena bandara masih terdampak abu vulkanik dari Gunung Lewotobi.

    “Operasional penerbangan diharapkan dapat beroperasi normal saat situasi dan kondisi sudah kondusif kembali,” demikian informasi UPBU Komodo, dikutip Rabu (13/11/2024). 

    Berikut daftar enam bandar udara yang ditutup per Rabu (13/11/2024): 

    – Bandara Fransiskus Xaverius Seda – Maumere: NOTAMR C1831/24;

    – Bandara H.Hasan Aroeboesman – Ende: NOTAMR C1835/24;

    – Bandara Soa – Bajawa: NOTAMR C1834/24;

    – Bandara Frans Sales Lega – Ruteng: NOTAMR C1832/24;

    – Bandara Labuan Bajo : NOTAMN – A3595/24;

    – Bandara Tambolaka : NOTAMN – C1833/24.

    Selain enam bandara ini, Bandar Udara Sultan M. Salahuddin Bima juga mengumumkan seluruh penerbangan dari dan ke Bima mengalami pembatalan. 

    “Diinformasikan bahwa penerbangan dari dan menuju Bima hari ini dibatalkan akibat penyebaran abu vulkanik dari Gunung Lewotobi,” tulis UPBU, dikutip Rabu (13/11/2024). 

    Sebanyak tiga penerbangan dibatalkan dengan perincian penerbangan kode IW1878 rute LOP-BMU, IW1879 rute BMU-LOP serta IW 1826 rute DPS – BMU. 

    Terpisah Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Budi Rahardjo mengatakan sejumlah penerbangan rute Jakarta – Bali dan Jakarta – Lombok serta rute Bali –  Australia juga mengalami pembatalan. Hal ini disebabkan arah penyebaran abu vulkanik yang mempengaruhi penerbangan rute tersebut. 

    “Demi alasan keselamatan, sejumlah maskapai membatalkan penerbangan pada rute-rute tersebut pada hari ini dan kami terus memantau perkembangan terkait hal ini,” pungkas Budi Rahardjo.

  • Sri Mulyani Akui Berat Kumpulkan Pajak sepanjang 2024

    Sri Mulyani Akui Berat Kumpulkan Pajak sepanjang 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui 2024 menjadi tahun yang berat dalam mengumpulkan pundi-pundi kas negara, khususnya dari pajak, untuk memenuhi kebutuhan belanja yang ditargetkan senilai Rp3.325,1 triliun. 

    Hingga kuartal III/2024, Bendahara Negara mencatat pendapatan mencapai 80,2% atau setara Rp2.247,5 triliun dari target Rp2.802,3 triliun. Sementara penerimaan pajak telah mencapai Rp1.517,5 triliun, terkontraksi 0,4% dari periode yang sama di tahun lalu. 

    “Tahun ini tahun yang sangat berat dengan pertumbuhan pajak kita negatif,” ujarnya dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (13/11/2024).

    Sektor utama yang mengalami kontraksi, yakni realisasi pajak dari sektor pertambangan yang pertumbuhan neto -41,4% (year on year/YoY). Selain itu, industri pengolahan juga kontraksi 6,3%.

    Sri Mulyani menjelaskan pertumbuhan ke bawah dari pajak tersebut akibat pergerakan harga komoditas unggulan Indonesia, yakni minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

    Sementara harga gas dan batu bara cenderung turun akibat outlook pertumbuhan yang rendah. Mengacu paparannya, harga batu bara telah anjlok 25,1% (YoY), kontraksi 3,6% sepanjang tahun ini (year to date/YtD), sedangkan secara bulanan (month to month/MtM) kontraksi 5%.

    Untuk komoditas gas, harganya telah anjlok 21,7% (YoY) dan 14,6% (MtM). Sementara secara tahun berjalan, harga gas alam tumbuh 3,6%.

    Lebih lanjut, penerimaan pajak tersebut berasal dari PPh non-migas senilai Rp810,76 triliun atau setara 76,24% dari target. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, realisasi pajak non-migas tersebut menurun 0,44%.

    Lalu, dari PPN dan PPnBM yaitu senilai Rp620,42 triliun atau setara 76,47% dari target. Secara tahunan, angka tersebut naik sebesar 7,87%.

    Kemudian, setoran dari PBB dan pajak lainnya senilai Rp32,65 triliun atau setara 86,52% dari target. Secara tahunan, realisasi tersebut naik sebanyak 12,81%. Terakhir dari PPh Migas mencapai Rp53,70 triliun atau setara 70,31% dari target. Secara tahunan, angka tersebut turun cukup drastis yaitu -8,97%.

    Dengan kondisi demikian, Sri Mulyani memproyeksikan outlook penerimaan pajak tidak akan menyentuh target awal dan hanya akan mencapai Rp1.921,9 triliun.

  • Bertemu Prabowo, Presiden AS Joe Biden Dukung Indonesia Gabung OECD

    Bertemu Prabowo, Presiden AS Joe Biden Dukung Indonesia Gabung OECD

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyatakan dukungannya terhadap upaya Indonesia untuk mempercepat aksesi keanggotaan pada Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

    Dukungan Biden tercantum dalam Pernyataan Bersama Presiden AS dan Presiden RI Prabowo Subianto, yang diterbitkan Gedung Putih AS melalui laman whitehouse.gov yang diakses Rabu (13/11/2024) waktu setempat.

    “Presiden Biden menyatakan dukungannya terhadap upaya Indonesia untuk mempercepat upaya bergabung dengan OECD, yang menyediakan jalan menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkualitas melalui kebijakan yang lebih kuat dan lebih akuntabel,” demikian kutipan pernyataan tersebut.

    Seiring dengan berjalannya proses aksesi, Biden berharap AS dapat bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memastikan keberhasilannya dalam menyelaraskan dengan standar dan praktik terbaik OECD. Hal ini termasuk dengan mendukung Indonesia dalam melakukan semua reformasi ekonomi, tata kelola, perdagangan, dan ketenagakerjaan yang diperlukan.

    Lebih lanjut, Biden dan Prabowo juga menyatakan komitmen mereka terhadap sistem perdagangan internasional berbasis aturan dan mengakui pentingnya lembaga dan norma multilateral yang mendorong perdagangan bebas dan adil. 

    “Kedua pemimpin berjanji untuk memajukan dialog dan konsultasi dalam menyelesaikan perselisihan WTO,” jelasnya.

    Selain itu, Prabowo dan Biden mengakui peran penting dari rantai pasokan mineral penting yang beragam dan tangguh untuk mendukung sektor manufaktur dan pertumbuhan ekonomi di kedua negara, serta mendukung transisi energi bersih global.

    Terkait hal tersebut, kedua negara menegaskan komitmennya untuk mengembangkan rantai pasokan mineral penting pada Indonesia dan AS. Hal tersebut dilakukan melalui kemitraan yang saling menguntungkan yang mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk standar lingkungan dan ketenagakerjaan yang kuat. 

    “Untuk mencapai hal ini, mereka berjanji untuk mempercepat diskusi yang sedang berlangsung mengenai mineral penting,” demikian kutipan pernyataan tersebut.

  • Sri Mulyani: Rasio Pajak Capai 10,02% per Akhir Oktober 2024

    Sri Mulyani: Rasio Pajak Capai 10,02% per Akhir Oktober 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan posisi tax ratio atau rasio pajak terhadap PDB per akhir Oktober 2024 telah mencapai 10,02%. 

    Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut dalam rangka menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie yang mempertanyakan posisi tax ratio Indonesia di tengah penurunan pendapatan negara.  

    “Tax ratio sekarang di 10,02% dengan proyeksi dari GDP,” ujarnya dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR, Rabu (13/11/2024).  

    Melihat capaian tersebut, masih dalam rentang yang pemerintah targetkan untuk tahun ini sebesar 9,92% hingga 10,2%.  

    Mengacu data APBN Kita edisi November 2024 yang memaparkan realisasi belanja dan penerimaan hingga akhir Oktober, pendapatan negara mencapai 80,2% atau setara Rp2.247,5 triliun dari target Rp2.802,3 triliun.

    Penerimaan pajak telah mencapai Rp1.517,5 triliun atau kontraksi 0,4% dari periode yang sama di tahun lalu. 

    Penerimaan tersebut berasal dari PPh non-migas senilai Rp810,76 triliun atau setara 76,24% dari target. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, realisasi pajak non-migas tersebut menurun 0,44%. 

    Lalu, dari PPN dan PPnBM yaitu senilai Rp620,42 triliun atau setara 76,47% dari target. Secara tahunan, angka tersebut naik sebesar 7,87%.

    Kemudian, setoran dari PBB dan pajak lainnya senilai Rp32,65 triliun atau setara 86,52% dari target. Secara tahunan, realisasi tersebut naik sebanyak 12,81%. Terakhir dari PPh Migas mencapai Rp53,70 triliun atau setara 70,31% dari target. Secara tahunan, angka tersebut turun cukup drastis yaitu -8,97%.

    Adapun, angka tax ratio yang Sri Mulyani sampaikan tersebut berbeda berdasarkan hasil perhitungan Bisnis.

    Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Bisnis, produk domestik bruto (PBD) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.463,7 triliun hingga Kuartal III/2024 atau selama Januari—September 2024.

    Sementara itu, berdasarkan pembukuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.561,52 triliun. Perinciannya, penerimaan pajak sebesar Rp1.354,82 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp206,7 triliun.

    Jika penerimaan perpajakan dibagi PDB maka didapatkan rasio pajak (dalam arti luas) per Kuartal III/2024 yaitu sebesar 9,48%. Bahkan, angka tersebut akan lebih kecil apabila penerimaan kepabeanan dan cukai tidak diikutsertakan (rasio pajak dalam arti sempit) yaitu hanya sebesar 8,22%.

    Meski demikian, Sri Mulyani tidak menyampaikan proyeksi tax ratio yang akan dicapai pemerintah. Pasalnya, penerimaan perpajakan tahun ini saja telah diyakini tidak akan mencapai target.