Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Menilik Potensi Kebijakan Iklim AS di Bawah Donald Trump

    Menilik Potensi Kebijakan Iklim AS di Bawah Donald Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Kemenangan Donald Trump pada Pilpres AS akan berdampak pada perubahan kebijakan Negeri Paman Sam terkait masalah iklim, mulai dari peningkatan produksi minyak mentah hingga kembali menarik AS dari Perjanjian Paris.

    Donald Trump tidak merahasiakan pandangannya mengenai perubahan iklim. Selama masa jabatan presiden pertamanya pada 2017-2021, Trump berulang kali menyatakan keraguan bahwa hal tersebut disebabkan oleh perilaku manusia, dan menyebutnya sebagai tipuan. 

    Saat kampanye untuk masa jabatan kedua, dia menyebut perubahan iklim sebagai salah satu penipuan terbesar sepanjang masa.

    Peneliti senior di Council on Foreign Relations, Alice Hill menyebut, kemenangan Trump menghadirkan hambatan nyata dalam perjuangan global melawan perubahan iklim. 

    “Di bawah kepemimpinan Presiden Trump, Amerika Serikat hampir pasti akan mundur dari upaya global dan domestik untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan produksi bahan bakar fosil,” kata Hill dikutip dari Deutsche Welle (DW) pada Kamis (14/11/2024).

    Laporan dari Copernicus Climate Change Service mencatat, tahun 2024 hampir pasti menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat dan tahun pertama pemanasan di atas 1,5 derajat Celcius. Para ilmuwan telah lama memperingatkan perlunya mengurangi setengah emisi pemanasan global pada tahun 2030 untuk menghindari bencana iklim.

    Untuk mencapai tujuan tersebut, negara-negara di dunia perlu bekerja sama. Namun, para ahli memperingatkan bahwa kebijakan “America First” yang diusung Trump tidak sejalan dengan kolaborasi global dalam aksi iklim – meskipun AS saat ini merupakan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar kedua di dunia setelah China, dan merupakan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar dalam sejarah.

    Genjot Produksi Minyak

    Menjelang pilpres, Trump berjanji untuk memperluas produksi bahan bakar fosil dalam negeri, lebih fokus pada minyak dan gas, serta mengurangi pengeluaran untuk energi ramah lingkungan.

    “Donald Trump dan para pendukungnya jelas mempunyai pandangan bahwa minyak dan gas sangat penting bagi kekuatan global Amerika dan hal ini tidak boleh dipermainkan,” kata Clarence Edwards, Direktur Eksekutif E3G di Washington.

    Pada masa jabatan pertamanya, pemerintahan Trump mendorong peningkatan pengeboran minyak dan gas alam, termasuk di kawasan lindung seperti Suaka Margasatwa Nasional Arktik di Alaska, dan memperjuangkan pembangunan jaringan pipa seperti Keystone XL dan Dakota Access. 

    Bahkan sebelum pemilu, Trump telah mengisyaratkan bahwa dia akan melanjutkan tren ini jika dia menang. Namun Edwards mengatakan hal ini bukan berarti energi terbarukan akan hilang sama sekali, hanya saja pemerintahan mendatang akan lebih fokus pada hidrokarbon.

  • Erupsi Gunung Lewotobi, BBN Airlines Batalkan Penerbangan ke Bali

    Erupsi Gunung Lewotobi, BBN Airlines Batalkan Penerbangan ke Bali

    Bisnis.com, JAKARTA – Maskapai anyar BBN Airlines Indonesia memutuskan untuk membatalkan penerbangan rute Jakarta (CGK) – Denpasar (DPS) akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. 

    Berdasarkan informasi resmi yang diterima Bisnis, BBN Airlines menginformasikan beberapa penerbangan mengalami gangguan akibat letusan gunung lewotobi laki-laki. Demi menjaga keselamatan penumpang dan awak kabin, BBN Airlines Indonesia pun mengambil langkah-langkah pencegahan. 

    “Dengan terpaksa kami memberitahukan bahwa beberapa penerbangan telah dibatalkan,” tulis pengumuman BBN Airlines Rabu (13/11/2024). 

    BBN Airlines juga menyadari ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan. Namun pihaknya mengklaim ingin memastikan bahwa keselamatan penumpang adalah prioritas utama. 

    Penumpang yang terdampak pembatalan ini dapat memilih untuk menjatuhkan Jadwal ulang penerbangan atau meminta pengembalian dana penuh. Bantuan lebih lanjut dapat menghubungi tim BBN Airlines melalui email maupun WhatsApp. 

    “Kami menghargai pengertian dan kerjasama Anda dalam situasi ini serta memohon maaf atas gangguan yang mungkin mempengaruhi rencana perjalanan Anda,” tulis BBN Airlines. 

    Di sisi lain, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Budi Rahardjo mengatakan sejumlah penerbangan rute Jakarta – Bali dan Jakarta – Lombok serta rute Bali –  Australia juga mengalami pembatalan. Hal ini disebabkan arah penyebaran abu vulkanik yang mempengaruhi penerbangan rute tersebut. 

    “Demi alasan keselamatan, sejumlah maskapai membatalkan penerbangan pada rute-rute tersebut pada hari ini dan kami terus memantau perkembangan terkait hal ini,” pungkas Budi Rahardjo.

    Adapun untuk saat ini terdapat enam bandara yang terdampak dan ditutup kegiatan operasionalnya. 

  • Garuda Indonesia GIAA Tambah Frekuensi Penerbangan ke Singapura

    Garuda Indonesia GIAA Tambah Frekuensi Penerbangan ke Singapura

    Bisnis.com, JAKARTA – Maskapai penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) akan menambah frekuensi penerbangan internasional menyusul kerja sama perseroan dengan Singapore Airlines. 

    Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan perseroan bekerja sama dengan Singapore Airlines untuk memperkuat jaringan penerbangan, khususnya hub Jakarta – Singapura. 

    “Penguatan kerja sama komersial tersebut salah satunya dilaksanakan melalui optimalisasi jaringan antara Indonesia dan Singapura dengan peningkatan frekuensi penerbangan yang dilayani kedua maskapai pada hub Jakarta dan Singapura yang secara bertahap akan mulai dioperasikan pada Kuartal IV 2024,” kata Irfan dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (13/11/2024). 

    Ke depannya, Garuda Indonesia akan meningkatkan frekuensi penerbangan Jakarta – Singapura PP (pulang-pergi) dari sebelumnya empat kali sehari menjadi enam kali sehari mulai tanggal 1 Desember 2024 mendatang. 

    Adapun Singapore Airlines akan meningkatkan frekuensi penerbangan Singapura – Jakarta PP dari sebelumnya enam kali sehari menjadi 8 delapan kali sehari mulai tanggal 22 November 2024 mendatang.

    Selain menambah frekuensi penerbangan di hub Jakarta dan Singapura, kedua maskapai akan memperluas perjanjian codeshare guna memaksimalkan jaringan dan kapasitas layanan penerbangan melalui rute dari Singapura menuju empat destinasi di Indonesia yaitu Jakarta, Denpasar, Medan, dan Surabaya, serta tujuan internasional dari Singapura ke berbagai destinasi di Eropa dan Asia. 

    Irfan mengklaim melalui optimalisasi jaringan dan kapasitas penerbangan codeshare tersebut, kedua maskapai akan mengoperasikan sedikitnya 390 penerbangan per minggu, di mana 362 di antaranya mencakup rute dari dan ke berbagai destinasi di Singapura dan Indonesia.

    Kedua maskapai juga sepakat memperkuat program frequent flyer mereka, sehingga mulai awal 2025, anggota GarudaMiles dan KrisFlyer dapat memperoleh dan menukarkan miles pada rute-rute codeshare yang dilayani Garuda Indonesia dan Singapore Airlines.

    Irfan Setiaputra menyatakan bahwa penguatan kerja sama komersial ini merupakan langkah strategis bagi Garuda Indonesia dan Singapore Airlines untuk memberikan nilai tambah kepada pengguna jasa serta mendukung pertumbuhan kegiatan bisnis dan pariwisata kedua negara. 

    “Singapura adalah pasar dan destinasi internasional yang penting bagi Garuda Indonesia, yang terlihat dari pertumbuhan signifikan jumlah penumpang antara kedua negara setiap tahun,” ujarnya.

  • Skema KUR Tematik untuk Biaya Kuliah Telah Rampung Disusun, Kapan Rilis?

    Skema KUR Tematik untuk Biaya Kuliah Telah Rampung Disusun, Kapan Rilis?

    Bisnis.com, JAKARTA — Skema program kredit usaha rakyat (KUR) tematik untuk pinjaman biaya kuliah atau student loan telah rampung. Lalu, apakah akan segera diluncurkan?

    Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Gede Edy Prasetya menjelaskan pihaknya sudah selesai menyusun skema student loan dari kredit usaha rakyat (KUR). 

    “Skemanya sudah siap. Cuma pemerintah mau enggak? Artinya petinggi-petinggi kita,” ujar Gede di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).

    Dia mengakui masih banyak penolakan dari rencana penerbitan selama student loan tersebut terutama dari kalangan mahasiswa. Mahasiswa, sambungnya, masih menganggap student loan sebagai bentuk dari komersialisasi pendidikan.

    Padahal, Gede mengklaim skema student loan program KUR Tematik yang dirancang pemerintah akan memudahkan mahasiswa. Dia mencontohkan, rancangan skemanya yaitu mahasiswa yang melakukan pinjaman biaya kuliah akan akan diberikan bunga 0%.

    Bahkan, mahasiswa bisa mencicil pinjaman biaya kuliahnya ketika sudah kerja. Tenornya, sambung Gede, juga akan disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa tersebut.

    “Tapi ini dianggap sebagai komersialisasi makanya kita belum berani untuk mengeluarkan itu,” katanya.

    Sebagai informasi, beberapa bulan lalu sempat heboh kasus mahasiswa membayar uang kuliah dengan pinjaman online atau pinjol. Oleh sebab itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong lembaga jasa keuangan, seperti bank, untuk membuka student loan dengan bunga yang lebih murah.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi memastikan penyedia jasa layanan keuangan bagi mahasiswa adalah legal, formal, serta diawasi OJK.

    Adapun seiring dengan kebutuhan pinjaman dari kalangan mahasiswa itu, OJK mendorong adanya skema pembiayaan atau student loan yang lebih murah dari lembaga jasa keuangan, termasuk dari perbankan.

    “Kami diskusi dengan penyelenggara jasa keuangan, ayo dong dibuka student loan, dengan skema yang lebih student friendly. Misalnya nanti bayarnya pas anaknya [mahasiswa] kerja,” kata perempuan yang biasa disapa Kiki itu dalam acara Training of Trainers bagi guru yang digelar oleh OJK pada Senin (20/5/2024).

  • Sri Mulyani Minta Wamen Anggito Kejar Potensi Pajak dari Shadow Economy

    Sri Mulyani Minta Wamen Anggito Kejar Potensi Pajak dari Shadow Economy

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meminta wakilnya, Anggito Abimanyu, untuk mengurus potensi penerimaan pajak dari sektor-sektor yang tidak terdeteksi oleh fiskus dan mendistorsi ekonomi alias shadow economy.

    Sebagaimana beberapa kali disebut oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalan Rapat Kerja (Raker) Komisi XI dengan Menteri Keuangan, shadow economy yang disoroti, termasuk persoalan judi online (Judol). 

    Sri Mulyani menuturkan keberadaan tambahan wakil menteri keuangan dari Prabowo memang dimaksudkan untuk mengejar hal-hal tersebut. 

    “Saya sudah minta Pak Anggito, kan memang ditambahkan dalam armada Kemenkeu, dalam tujuan Pak Prabowo waktu itu minta ‘ini sisi penerimaan banyak sekali’ yang dianggap belum bisa di-capture baik karena nature-nya ilegal, infromal, underground, shadow, apapun namanya yang grey grey tadi,” ungkapnya, Rabu (13/11/2024). 

    Bendahara Negara tersebut menyampaikan pihaknya kini sedang merumuskan langkah-langkah untuk menjaring kegiatan ekonomi yang tidak terpantau radar Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). 

    Sebagai infromasi, shadow economy atau ekonomi bayangan adalah ekonomi ‘bawah tanah’ yang tidak terdeteksi oleh pemerintah dan mendistorsi kinerja pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB). 

    Akibatnya, ratusan triliun pendapatan masyarakat yang tak terlilhat dalam radar tersebut turut hilang dalam kas negara karena tidak melaporkan pajaknya dan berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan pajak. 

    Pemerintah pun telah menyadari bahwa keberadaan ekonomi ini sebagai konsekuensi perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi dan tingginya sektor informal. 

    Pada kesempatan yang sama, Anggito—yang bertanggungjawab atas penerimaan negara—menyampaikan pihaknya sedang mencari sumber pendapatan negara untuk memenuhi belanja yang rencanakan semakin besar. 

    Untuk tahun ini saja, belanja direncanakan senilai Rp3.325,1 triliun. Sementara tahun depan, belanja untuk pemerintahan Prabowo disiapkan senilai Rp3.621,3 triliun atau naik Rp296,2 triliun. 

    “Kami juga mencari sumber lain yang disebut kegiatan ekonomi tidak tercatat, yang di bawah tanah maupun bayang-bayang. Jadi, kita akan coba membuat roadmap yang lebih utuh dengan memutakhirkan apa yang sudah ada sebelumnya,” tuturnya. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sempat memperkirakan shadow economy yang terjadi di Indonesia berkisar 30%—40% dari PDB. 

    Senada, berdasarkan estimasi dari World Bank, sektor informal di Indonesia menyumbang sekitar 36% dari total PDB antara tahun 2011 hingga 2019. Selain itu, menurut penelitian Schneider et al. (2010), besaran shadow economy di negara-negara berkembang bisa mencapai 35%—45% dari PDB.

    Maka dari itu, praktik ekonomi bawah tanah ini menjadi sorotan untuk menambah sumber-sumber penerimaan negara. 

  • COP29: ESDM Bicara Potensi RI Jadi Pengguna Geothermal Terbesar di Dunia

    COP29: ESDM Bicara Potensi RI Jadi Pengguna Geothermal Terbesar di Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan Indonesia berpotensi menjadi negara pengguna geothermal terbesar di dunia mengingat cadangan yang dimiliki sangat besar. 

    Hal ini menjadi topik pembicaraan melalui agenda United Nations Climate Change Conference atau COP29 hari ketiga yang berlangsung di Baku, Azerbaijan pada Rabu (13/11/2024). 

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pihaknya terus mendorong potensi geothermal di Indonesia yang memiliki cadangan terbesar kedua di dunia yakni sebesar 23 GW. 

    Jumlah tersebut masih dapat dioptimalkan pemanfaatannya mengingat utilisasi cadangan masih rendah yaitu baru 11%. 

    “Jadi tahun ini kami memilih fokus di geothermal untuk meningkatkan total tambahan 320 MW, Indonesia akan menjadi pengguna geothermal terbesar di dunia jika proyek tambahan dihasilkan dalam 3-4 tahun ke depan,” kata Eniya, dikutip dari Youtube COP UNFCCC, Rabu (13/11/2024).. 

    Dia juga mengatakan pemerintah tengah mengejar ketahanan energi, dengan memperbanyak kolaborasi internasional. 

    “Kita juga memiliki potensi besar dari lautan, tapi penggunaannya masih 0, jadi kita menjemput kolaborasi internasional untuk melakukannya dan kita ingin lebih banyak energi lautan di bagian timur Indonesia,” 

    Untuk potensi EBT di laut, dalam roadmap ESDM disebutkan terdapat potensi sebesar 2 GW meskipun dia menerangkan bahwa pihaknya masih perlu menganalisis lebih lanjut dan ditargetkan tahun ini selesai. 

    Eniya juga menyoroti pengembangan nuklir skala kecil. Adapun, pada tahun 2032-2033 pemerintah akan mulai melakukan pemasangan grid nuklir skala kecil sebesar 250 MW. 

    Di sisi lain, Eniya mengungkap pengembangan energi terbarukan tersebut masih diadang sejumlah kendala. Misalnya, masalah pada energi hidrogen terkait penyimpanan di sejumlah daerah maupun bioenergi yang membutuhkan eksplorasi lebih banyak. 

    “Semua program renewable energy ini baru terutilisasi kurang dari 1% atau hanya 0,3%. Jadi itu adalah potensi yang bisa kita buat dari Indonesia,” pungkasnya.  

  • COP29: Pertamina Ungkap Urgensi Pembangkit Panas Bumi dalam Transisi Energi

    COP29: Pertamina Ungkap Urgensi Pembangkit Panas Bumi dalam Transisi Energi

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) berencana meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) demi mengakselerasi transisi energi.

    CEO PT Pertamina Geothermal Energi Tbk (PGEO) Julfi Hadi menjelaskan panas bumi bahkan mampu menjadi baseload sumber kelistrikan. Menurutnya, sumber energi yang stabil dan besar melalui panas bumi menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah.

    Julfi menyebut panas bumi adalah salah satu sumber energi yang terbukti untuk bisa menjadi baseload. Oleh karena itu, pengembangan panas bumi menjadi penting.

    “Apalagi, dengan rencana pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari industri hilirisasi serta manufaktur, membutuhkan pasokan listrik yang stabil dan bersih. Panas bumi merupakan jawabannya,” kata Julfi dalam panel Energy Transition: Innovations, Sustainability Approaches, Strategic Efforts and Initiatives to Achieve Indonesia’s Climate Goals COP 29, Rabu (13/11/2024).

    Julfi juga menyampaikan PGEO menargetkan pengembangan panas bumi Pertamina mencapai 1,5 GW pada 2030. Ini demi mencapai target tersebut berbagai strategi dilakukan termasuk strategi investasi. 

    “Pengembangan ini membutuhkan investasi hingga US$50 juta dengan kalkulasi pertumbuhan kapasitas pembangkit panas bumi hingga 10,5 GW,” ungkap Julfi.

    Untuk bisa membuat investasi panas bumi ini menarik, Pertamina bahkan membuat model risiko yang lebih rendah dalam pengembangan panas bumi. Julfi menyebut Electrical Submersible Pumps yang merupakan salah satu teknologi untuk bisa mereduksi risiko pengembangan panas bumi.

    “Pompa akan menghasilkan peningkatan produksi bahkan di sumur sub komersial dan juga di pembangkit listrik. Katakanlah dulunya, mengembangkan sektor geothermal itu butuh 10 tahun, sekarang bisa dikembangkan dalam 5 tahun,” kata Julfi.

    Sementara itu, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menegaskan Indonesia tetap konsisten dalam mencapai target net zero emission (NZE). Adapun panas bumi menjadi sumber energi yang penting untuk menjadi sumber energi bersih yang stabil untuk memasok seluruh kebutuhan listrik nasional.

    “Potensi di Indonesia sangat besar, dengan posisi strategis yang memiliki potensi panas bumi lebih dari 23 gigawatt, di mana saat ini baru dimanfaatkan sekitar 2,5 gigawatt atau sekitar 11%,” kata Eniya.

    Dia menegaskan dengan memanfaatkan panas bumi maka penurunan emisi bisa mencapai 22 juta ton CO2 pada 2030. Pemerintah pun berkomitmen untuk mendukung semua pihak dalam pengembangan panas bumi dalam negeri.

    “Presiden kita sudah berulang kali menekankan pentingnya geothermal, dan dukungan internasional dibutuhkan agar Indonesia dapat menjadi negara nomor satu dalam pemanfaatan geothermal di dunia. Kami juga telah menyederhanakan regulasi perizinan dan menaikkan return of investment (IRR) hingga 1,5%,” kata Eniya.

  • Ditjen Gakkum Bakal Dipimpin Aparat, Bahlil Sebut Lebih Bertanggung Jawab

    Ditjen Gakkum Bakal Dipimpin Aparat, Bahlil Sebut Lebih Bertanggung Jawab

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ingin Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) segera dibentuk dan dipimpin oleh aparat.

    Hal itu Bhalil sampaikan dalam Rapat Kerja Bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (13/11/2024). Menurutnya, aparat lebih bisa bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas sebagai seorang Dirjen Gakkum.

    “Yang jadi Dirjen Gakum ini, kalau bukan Jaksa, Polisi, kalau enggak, [TNI] Angkatan Darat saja, Pak. Atau TNI lah. Mau Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, yang memang dapat kita bertanggung jawabkan orangnya,” tutur Bahlil.

    Dia juga mengatakan aparat tidak mudah dirayu jika ada oknum yang melobi. Selain itu, aparat juga dinilai bukan orang yang memiliki konflik kepentingan di dunia pertambangan.

    “Yang penting harus jangan sampai dirayu nih orang [calon Dirjen Gakkum]. Jadi kita harus menjamin bahwa ini steril, ya,” kata Bahlil.

    Pembentukan Ditjen Gakkum sendiri sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM yang ditandatangani pada 5 November 2024. 

    Berdasarkan beleid itu, Ditjen Gakkum akan menyelenggarakan sejumlah fungsi seperti perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM. 

    Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM. 

    Lalu, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Kemudian, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Selanjutnya, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Adapun, alasan Ditjen Gakkum mendesak untuk dibentuk diungkapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) ESDM Tri Winarno dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (12/11/2024).

    Menurutnya, pembentukan Ditjen Gakkum harus segera direalisasikan usai praktik penambangan ilegal kian marak.

    “Gakkum yang mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera ada di Kementerian ESDM,” ungkap Tri.

  • Makan Siang Bergizi, Cips Usul Tak Semua Siswa Diberikan Gratis

    Makan Siang Bergizi, Cips Usul Tak Semua Siswa Diberikan Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga think tank Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) menyarankan agar pemerintah lebih selektif dalam menjalankan program makan bergizi gratis (MBG), termasuk tidak membagikan program andalan Presiden Prabowo Subianto secara cuma-cuma.

    CEO CIPS Anton Rizki Sulaiman memandang pemerintah perlu lebih selektif untuk memberikan MBG kepada penerima, sehingga bantuan ini akan lebih efektif dan tepat sasaran. Terlebih, lanjut Anton, dana yang digelontorkan pemerintah untuk mengadakan MBG terbilang cukup jumbo.

    “Jadi kami mendorong untuk ada pendekatan yang lebih targeted dan mungkin tidak semuanya [makan bergizi gratis] diberikan secara gratis, misalnya,” kata Anton saat ditemui Bisnis, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Apalagi, Anton mengutarakan bahwa tujuan dari adanya program MBG adalah untuk memastikan anak-anak di Indonesia mendapatkan gizi yang baik. Untuk itu, dia menilai perlu adanya penggunaan anggaran yang lebih efektif.

    Jika berkaca dari beberapa negara yang telah lebih dulu menerapkan program makan di sekolah, Anton mengungkap ada berbagai macam model yang bisa diberikan kepada penerima MBG. Salah satunya diukur berdasarkan pendapatan orang tua dan dengan sistem voucher.

    Selain itu, program MBG dinilai perlu dilakukan di tingkat lokal. Maksudnya, sekolah maupun pemerintah setempat yang menentukan dan menyusun program MBG dengan pendekatan yang paling tepat.

    “Tentu kalau kita lihat masalah makanan di sekolah di Jakarta dan makanan di sekolah-sekolah di Papua atau di daerah-daerah terpencil itu akan sangat berbeda, masalah yang dihadapi sangat berbeda sehingga pendekatannya pun harus berbeda,” terangnya.

    Menjelang program makan bergizi gratis yang akan dimulai pada Januari 2025, Anton menyampaikan bahwa pihaknya sangat terbuka untuk bisa memberikan masukan dan melihat contoh di negara lain.

    “Kita harus bikin outcome, outcome-nya itu adalah bahwa anak-anak sekolah di Indonesia mendapatkan nutrisi yang baik, sehingga mereka bisa belajar dengan baik juga, dan learning outcome-nya jadi meningkat,” tandasnya.

    Seperti diketahui, pemerintah menggelontorkan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp71 triliun pada 2025.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa dana MBG ini tidak akan mengambil anggaran pendidikan dari kementerian/lembaga lain. Namun, dia mengakui anggaran senilai Rp71 triliun untuk program MBG memang berasal dari alokasi dana abadi pendidikan atau sebesar 20% APBN.

    Meski begitu, dia menjelaskan alokasi program MBG merupakan dana on top sehingga tidak mengambil anggota kementerian/lembaga manapun.

    Dia merincikan bahwa dana pendidikan selain untuk anggaran Kementerian Pendidikan, BRIN, Kementerian Agama, hingga Kementerian PUPR, juga termasuk dana below the line atau cadangan pendidikan yang tidak termasuk belanja.

    “Ini cadangan pendidikan ini yang menjadi belanja. Jadi tidak diambil dari pos yang sudah alocated [teralokasikan] tapi bisa dari cadangan pendidikan yang kita bisa kemudian gunakan untuk penggunaan program Makan Bergizi Gratis,” terang Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).

  • Stranas PK Usul Subsidi Listrik Pakai BLT, Lebih Tepat Sasaran

    Stranas PK Usul Subsidi Listrik Pakai BLT, Lebih Tepat Sasaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menerapkan bantuan tunai langsung (BLT) pada subsidi listrik agar penyerapannya lebih tepat sasaran bagi masyarakat dalam kategori miskin. 

    Untuk mendukung rekomendasi tersebut, pihaknya telah memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berbasis NIK sebagai target penerima subsidi listrik yang ditujukan untuk masyarakat miskin. Hal ini ditujukan agar program subsidi pemerintah lebih tepat sasaran.  

    Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Pahala Nainggolan mengatakan subsidi lewat BLT atau subsidi langsung ke konsumen dapat lebih optimal dibandingkan subsidi listrik yang selama ini diberikan untuk membayar PT PLN (Persero).

    “Itu namanya subsidi konsumen, yang ditarget yang dikasih. Makanya kita bilang ESDM yang kelola datanya, jangan PLN dia BUMN, badan usaha dia gak berkepentingan, mau miskin mau ngga, pokoknya kasih aja yang penting terjual,” kata Pahala di Kantor KPK C1 Jakarta, Rabu (13/11/2024). 

    Pihaknya membeberkan data bahwa terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp1,2 triliun per bulan imbas subsidi listrik yang tidak tepat sasaran menyasar ke 10,6 juta pelanggan PT PLN yang tidak masuk dalam kategori miskin. 

    Angka tersebut didapatkan dari survei pencatatan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mencatat sebanyak 33 juta masyarakat penerima subsidi listrik 450 VA dan 900 VA pada 2023. 

    “Ada kemungkinan kalau terus dijalanin, tergantung kecepatan PLN ya kan, sudah 2 tahun kita minta, kalau dia cepat konversi ID pelanggan nya jadi NIK, cepat dipadankan dengan dukcapil dan DTKS, dugaan kta terus bertambah,” tuturnya. 

    Dalam hal ini, Stranas PK menekankan pentingnya peninjauan kembali Permen ESDM 3/2024 di mana terdapat pasal  yang memungkinkan otomasi pemindahan pelanggan 900 VA non subsidi menjadi 900 VA subsidi jika teridentifikasi padan dengan DTKS. 

    Pahala menerangkan, dalam harmonisasi Permen ESDM ini, pihaknya sudah mengajukan bahwa pemindahan pelanggan tidak dilakukan dengan cara otomasi tetapi menggunakan mekanisme pengajuan.

    “Masalahnya ESDM nya selama ini udah gak kelola data, cuma nyiapin kuota, Rp37 triliun tahun ini udah kasih ke PLN, ngutang itu juga. Jadi PLN sendiri yang kelola data, sekarang PLN disuruh misahin miskin atau ngga, lah dia gak mau pusing,” pungkasnya.