Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Irfan Setiaputra Pamit Usai Dicopot dari Kursi Dirut Garuda

    Irfan Setiaputra Pamit Usai Dicopot dari Kursi Dirut Garuda

    Bisnis.com, JAKARTA – Bos maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) Irfan Setiaputra mengumumkan penggantian dirinya sebagai direktur utama pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Jumat (15/11/2024). 

    Irfan Setiaputra mengatakan RUPSLB Garuda yang diselenggarakan hari ini, Menteri BUMN Erick Thohir telah memutuskan untuk memberhentikan dirinya sebagai Direktur Utama Garuda.

    “Saya tentu menerima dengan sikap profesional saya disertai ucapan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan,” kata Irfan, Jumat (15/11/2024). 

    Irfan mulai menjabat sebagai Direktur Utama GIAA pada 22 Januari 2020 menggantikan Ari Askhara yang terkena skandal penyelundupan Harley Davidson dan Sepeda Brompton. 

    Seperti yang diketahui, hari ini GIAA dijadwalkan akan melakukan RUPSLB hari ini. Pihak direksi Garuda Indonesia menyatakan bahwa RUPSLB tersebut akan dilaksanakan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada tanggal 15 November 2024. Agenda tunggal dalam rapat ini adalah perubahan susunan pengurus GIAA. 

    “Agenda ini merupakan usulan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara [BUMN] Republik Indonesia sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna, sesuai dengan surat nomor: SR-463/MBU/09/2024 tertanggal 24 September 2024,” demikian pernyataan direksi GIAA dalam keterbukaan informasi, dikutip Jumat (25/10/2024).

    Pemberitaan Bisnis sebelumnya menyebutkan Pelaksana Tugas CEO di Lion Air dikabarkan menjadi kandidat utama untuk posisi tersebut. Kandidat potensial lainnya adalah Chief Financial Officer Garuda, Prasetio. 

    Sumber Bloomberg menyebutkan penunjukan direktur utama GIAA akan dilaksanakan pada pertengahan November 2024. Perwakilan Lion Air juga menolak untuk memberikan komentar. 

    Berikut pesan dari Irfan Setiaputra usai dicopot dari Dirut Garuda Indonesia (GIAA): 

    Rekan2 media ysh dan banggakan… RUPSLB Garuda hari ini tgl 15/11/2024 telah memutuskan memberhentikan saya sebagai Dirut Garuda Indonesia. Saya tentu menerima dengan sikap profesional saya disertai ucapan terima kasih atas kepercayaan yg telah diberikan. 

    Dengan tulus saya berterima kasih atas dukungan rekan- rekan selama ini, untuk kerelaan menerima informasi dari saya, juga untuk  pertanyaan-pertanyaan kritis yg kadang ‘mengerikan’… namun membuat saya makin mawas diri. Terima kasih juga untuk pertemanan yg ‘seru’ dan doa yg telah dipanjatkan,

    Saya memohon maaf untuk semua kesalahan, waktu untuk menunggu yg lama,dan keterlambatan menjawab. Saya belajar banyak dari rekan-rekan semua.

    Saya doakan rekan-rekan untuk selalu sehat, tidak lelah menyebarkan berita baik dan asyik, juga untuk terus membangun optimisme publik demi masa depan republik yg kita cintai ini.

    Adalah sebuah kehormatan bagi saya dapat bekerja bersama rekan2 . 

    Salam hormat…..

  • Hampir Akhir Tahun, Capaian Surplus Neraca Dagang US,43 Miliar Masih Jauh dari Target

    Hampir Akhir Tahun, Capaian Surplus Neraca Dagang US$24,43 Miliar Masih Jauh dari Target

    Bisnis.com, JAKARTA — Surplus neraca perdagangan barang sepanjang tahun ini atau sejak Januari hingga Oktober 2024 terealisasi senilai US$24,43 miliar. Capaian tersebut tercatat masih jauh dari target US$31,6 miliar hingga US$53,4 miliar pada 2024. 

    Untuk mencapai batas bawah target saja, kinerja surplus neraca perdagangan pada dua bulan terakhir di 2024 setidaknya harus senilai US$7,17 miliar atau minimal pada November dan Desember masing-masing US$3,59 miliar. 

    Sementara melihat rata-rata surplus dalam 10 bulan terakhir senilai US$2,4 miliar. Dalam dua bulan, hanya akan terkumpul tambahan surplus US$4,8 miliar. 

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menyampaikan surplus yang tidak mencapai target dapat berimbas kepada likuiditas valas domestik, termasuk cadangan devisa. 

    Meski demikian, posisi cadangan devisa tetap akan ditentukan oleh minat asing terhadap surat utang Indonesia dan pembayaran maupun penarikan utang. 

    Pada kesempatan berbeda, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menyampaikan terdapat indikasi berkurangnya aliran mata uang asing yang masuk ke Indonesia ketika surplus neraca dagang tidak mencapai target.

    Pada gilirannya dapat melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, apalagi jika ditambahkan dengan kondisi di pasar keuangan yang dipengaruhi sentimen dari kondisi instabilitas geopolitik dan hasil Pilpres AS. 

    “Pelemahan rupiah ini berpotensi memicu perubahan harga barang-barang impor,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (15/11/2024). 

    Lebih jauh lagi, kata Yusuf, kondisi ini memberikan tekanan langsung terhadap cadangan devisa negara. 

    Waswas penurunan cadangan devisa ini dapat mempengaruhi kemampuan Indonesia dalam membiayai impor dan membayar utang luar negeri, serta mengurangi bantalan (buffer) yang dapat digunakan terhadap gejolak eksternal.

    Di sisi lain, turunnya surplus juga dapat berpotensi memperlebar defisit transaksi berjalan (current account deficit) dan mempengaruhi persepsi investor global terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Khawatirnya, akan memicu arus modal keluar atau capital outflow.

    “Pelebaran pada defisit transaksi berjalan saya kira juga akan ikut menentukan fleksibilitas dari kebijakan terutama kebijakan moneter dalam merespon berbagai kondisi perekonomian,” ujarnya. 

     

    Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan secara kumulatif hingga Oktober 2024, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus senilai US$24,43 miliar. Berasal dari surplus nonmigas senilai US$41,82 miliar, namun terkoreksi dengan adanya defisit dari neraca migas senilai US$17,39 miliar. 

     

    Sementara surplus neraca dagang Indonesia khusus Oktober 2024 senilai US$2,48 miliar atau turun US$0,75 miliar secara bulanan. Secara persentase, surplus tersebut anjlok 0,76% secara bulanan (month to month/MtM) dan 1% secara tahunan (year on year/YoY). 

  • Update Bandara Terdampak Erupsi Lewotobi: 3 Tutup, 11 Beroperasi Normal

    Update Bandara Terdampak Erupsi Lewotobi: 3 Tutup, 11 Beroperasi Normal

    Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak tiga bandara masih ditutup imbas abu vulkanik erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. 

    Berdasarkan informasi resmi yang diterima Bisnis, Bandara yang tutup adalah Bandara Frans Sales Lega, Ruteng, Bandara H. Hasan Aroeboesman, Ende, serta Bandara Fransiskus Xaverius Seda, Maumere. 

    Bandara Ruteng ditutup dari 08.25 WITA hingga Sabtu (16/11/2024) pukul 07.00 WITA sesuai dengan Notam C1862/24 NOTAMR C1844/24. Bandara Ende ditutup pukul 08.44 hingga 17.00 WITA berdasarkan NOTAM nomor C1863/24 NOTAMR C1854/24. 

    Kemudian, Bandara Maumere ditutup pukul 08.22 sampai besok pukul 06.00 WITA berdasarkan Nomor NOTAM: C1861/24 NOTAMR C1842/24. 

    Beberapa Bandara yang sudah beroperasi adalah, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Bandara Komodo, Labuan Bajo. Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa, Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. 

    Selanjutnya, Bandara Lombok, Bandara Soa Bajawa, Bandara Gewayantana Larantuka, Bandara Lweolwba, Bandara Tambolaka, Bandara Waingapu dan Bandara Sabu. 

    Terpisah, PT Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airports mengimbau kepada calon penumpang dari dan menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bandara Zainuddin Abdul Majid Lombok dan Bandara El Tari Kupang untuk memastikan ke maskapai masing-masing terkait potensi penundaan ataupun pembatalan penerbangan. 

    Hal tersebut disebabkan karena terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores, NTT.

  • Banyak Pabrik Tutup, BPS Justru Catat Ekspor Tekstil RI Naik

    Banyak Pabrik Tutup, BPS Justru Catat Ekspor Tekstil RI Naik

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekspor tekstil dan produk tekstil tercatat mengalami peningkatan, baik secara nilai maupun volume pada Januari-Oktober 2024, di tengah gelombang pailit yang menghantam sejumlah pabrik tekstil Tanah Air.

    Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menyampaikan, nilai ekspor TPT sepanjang Januari-Oktober 2024 mencapai US$9,85 miliar. Nilai tersebut naik tipis 0,89% dibanding periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar US$9,76 miliar.

    “Untuk ekspor TPT Januari-Oktober 2023 nilainya US$9,85 miliar,” kata Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jumat (15/11/2024).

    Secara volume, ekspor TPT Indonesia juga turut mengalami peningkatan. Merujuk data BPS, volume ekspor TPT mencapai 1,61 juta kgm atau naik 5,06% dibanding periode yang sama tahun lalu sebanyak 1,53 juta kgm. 

    Secara bulanan, nilai ekspor TPT pada Oktober 2024 mencapai US$1,01 miliar atau naik 6,27% dibanding bulan lalu yang tercatat US$951 miliar. Produk TPT dengan nilai ekspor terbesar yakni pakaian dan aksesori rajutan (HS61) yakni senilai US$350 juta, diikuti pakaian dan aksesorinya bukan rajutan (HS62) US$331 juta, dan serat stapel buatan (HS55) US$176 juta.

    Volume ekspor TPT mencapai 174 juta kgm pada Oktober 2024. Angka tersebut meningkat 17,68% dibanding September 2024 yang tercatat sebanyak 148 juta kgm. Pada periode tersebut, volume ekspor terbanyak berasal dari produk serat stapel buatan (HS55) yakni 99,1 juta kgm dengan nilai mencapai US$176 juta.

    Selain itu,  filamen buatan (HS54) 17,42 juta kgm, pakaian dan aksesorinya (rajutan) atau HS61 sebanyak 17,38 juta kgm, dan kapas (HS52) sebanyak 14,2 juta kgm.

    Dalam catatan Bisnis, sejumlah pabrik tekstil mengalami gelombang pailit. Tak hanya PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL), kepailitan turut melanda sejumlah pabrik lain seperti PT Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex), PT Cahaya Timur Garmindo (CTG), PT Sampangan Duta Panca Sakti Tekstil (Dupantex), PT Alenatex, PT Kusumahadi Santosa, PT Kusumaputra Santosa, dan PT Pamor Spinning Mills.

    Fenomena yang menghantam pabrik tekstil ini, disebut-sebut karena perusahaan tekstil lokal kalah bersaing dengan produk impor murah yang membanjiri pasar dalam negeri. 

    Di sisi lain, pesanan juga mengalami penurunan. Pengaruh teknologi dan media sosial terhadap cara penjualan dan pembelian, serta dampak dari pandemi Covid-19 yang belum teratasi pemulihannya turut menjadi pemicu kolapsnya sejumlah pabrik tekstil di Indonesia.

  • Sri Mulyani Bakal Tarik Utang Baru untuk Bayar Jatuh Tempo 2025

    Sri Mulyani Bakal Tarik Utang Baru untuk Bayar Jatuh Tempo 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pihaknya akan mengambil langkah penerbitan utang baru alias refinancing untuk membayar utang jatuh tempo 2025. 

    Tercatat dalam profil utang pemerintah, terdapat jatuh tempo senilai Rp800,33 triliun. Termasuk di dalamnya jatuh tempo kepada Bank Indonesia dalam rangka burden sharing senilai Rp100 triliun. 

    Sri Mulyani optimistis pemerintah akan melunaskan utang yang ada dengan refinancing. Meski demikian, terkait waktu penerbitan, denominasi, maupun jenis Surat Berharga Negara (SBN), masih pemerintah ramu. 

    “Kami menyusun strategi untuk pembiayannya. Untuk itu kami juga duduk dengan BI, kalau jumlah yang tadi jatuh tempo plus adanya tambahan defisit, kami akan melihat berapa yang akan kita issue [terbitkan] di dalam negeri dan berapa di luar negeri,” ujarnya, dikutip pada Jumat (15/11/2024). 

    Pemerintah mengambil langkah tersebut karena sepanjang APBN dianggap stabil dan kredibel oleh investor, tidak sedikit yang menunggu penerbitan surat utang milik pemerintah Indonesia. 

    Sepanjang ini pun, Sri Mulyani menyampaikan investor yang memiliki SBN dan akan jatuh tempo, lebih memilih melakukan revolve atau pembelian kembali SBN ketimbang mencairkannya. 

    “Mereka [investor] biasanya menunggu apakah kami akan meng-issue yang baru kemudian mereka revolve aja. Itu kalau mereka percaya terhadap APBN dan pengelolaan keuangan negara,” jelasnya. 

    Aksi berbagi beban alias burden sharing antara pemerintah dan bank sentral, di mana Bank Indonesia membeli surat utang negara di pasar perdana untuk menstabilkan sistem keuangan dan membiayai APBN selama pandemi Covid-19, tercatat senilai Rp836,56 triliun. 

    Sejatinya, Bank Indonesia (BI) dilarang untuk membeli surat berharga negara (SBN) di pasar primer. Namun melalui kebijakan burden sharing–istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Gubernur BI Perry Warjiyo–BI diperkenankan membeli langsung surat utang untuk membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19.

    Pembiayaan yang masuk ke APBN tersebut saat itu digunakan sebagai sumber dana program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Skema burden sharing sebagaimana SKB II yang hanya berlaku pada 2020 telah diterbitkan sebesar Rp397,56 triliun untuk Public Goods.

    Penerbitan SBN dalam rangka SKB III yang diperuntukkan untuk kontribusi di bidang kesehatan dan kemanusiaan mencapai Rp215 triliun pada tahun 2021 dan Rp224 triliun pada 2022. 

    Total jatuh tempo utang tersebut mulai pada 2025 (Rp100 triliun), 2026 (Rp154,5 triliun), 2027 (Rp210,5 triliun), 2028 (Rp208,06 triliun), 2029 (Rp107,5 triliun), dan 2030 (Rp56 triliun). 

    Pilihan Terbaik

    Ekonom United Overseas Bank Limited (UOB) Enrico Tanuwidjaja menyampaikan langkah refinancing menjadi pilihan terbaik saat ini dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan global, regional, maupun domestik. 

    “Peran serta investor dalam revolving is the best. Saya percaya pilihan yang akan ditempuh Kemenkeu telah mempertimbangkan banyak hal termasuk dalam hal BI,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (15/11/2024). 

    Melalui penerbitan utang baru, surat utang tersebut akan berpindah tangan dari sebelumnya oleh Bank Indonesia, ke berbagai pihak termasuk investor asing. 

    Sebelumnya, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede meyampaikan dengan skema tersebut, dapat memperpanjang profil jatuh tempo utang, memberikan pemerintah lebih banyak ruang untuk membayar di masa depan. 

    Meskipun demikian, Josua mewanti-wanti pilihan refinancing dapat meningkatkan beban pembayaran bunga, terutama jika penerbitan dilakukan pada suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan beban bunga utang yang jatuh tempo.

    Untuk itu, pemerintah perlu memastikan penetapan suku bunga yang menarik bagi investor tetapi tetap dalam batas fiskal yang sehat. 

    Meski terdapat pilihan lainnya seperti debt switching, mengerek penerimaan pajak untuk bayar utang, maupun penggunaan cadangan dari APBN, pemerintah harus mempertimbangkan kestabilan fiskal. 

    “Pada akhirnya, strategi terbaik harus mempertimbangkan stabilitas fiskal, keberlanjutan utang, serta efek terhadap pasar modal, termasuk dampaknya terhadap rating kredit pemerintah dan kepercayaan investor,” ujarnya. 

  • Trump Tunjuk Robert F Kennedy Jr sebagai Menteri Kesehatan AS

    Trump Tunjuk Robert F Kennedy Jr sebagai Menteri Kesehatan AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump memilih Robert F. Kennedy Jr. atau RFK Jr, seorang aktivis lingkungan yang telah menyebarkan informasi yang salah tentang vaksin, untuk memimpin Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan atau sebagai menteri kesehatan.

    Dalam postingannya di X yang dikutip dari Reuters, Jumat (15/11/2024), Kennedy bersumpah untuk berupaya mengakhiri penyakit kronis, memberantas korupsi, dan menyediakan data yang dibutuhkan masyarakat Amerika untuk membuat keputusan yang tepat. Dia juga berjanji kepada Trump bahwa dia akan berupaya untuk membuat Amerika sehat kembali.

    Sebelumnya, Kennedy mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2024 sebagai calon independen sebelum mengundurkan diri pada bulan Agustus dan mendukung Trump dengan imbalan perannya dalam pemerintahan Partai Republik.

    Kennedy, putra dan keponakan dari dua tokoh politik Partai Demokrat, sering kali berbicara tentang upaya mengatasi apa yang dia sebut sebagai epidemi penyakit kronis yang meliputi obesitas, diabetes, dan autisme, serta mengurangi bahan kimia dalam makanan.

    “Keselamatan dan kesehatan seluruh warga Amerika adalah peran paling penting dalam pemerintahan mana pun, dan Departemen Kesehatan akan memainkan peran besar dalam membantu memastikan bahwa setiap orang akan terlindungi dari bahan kimia berbahaya, polutan, pestisida, produk farmasi, dan bahan tambahan makanan yang berkontribusi terhadap krisis kesehatan yang luar biasa di negara ini,” kata Trump dalam sebuah postingan di media sosial.

    Pada hari Kamis saat berpidato di rumahnya di Mar-a-Lago di Florida, Trump memuji Kennedy, dengan mengatakan bahwa dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam posisi barunya. 

    “Kami ingin Anda mengemukakan hal-hal dan ide-ide serta apa yang telah Anda bicarakan sejak lama,” kata Trump tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan mengawasi regulasi obat-obatan, badan kesehatan masyarakat termasuk Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit dan asuransi kesehatan untuk lebih dari 140 juta orang termasuk masyarakat miskin, mereka yang berusia 65 tahun ke atas, dan orang cacat melalui Medicare dan Medicaid.

    Kementerian tersebut memiliki anggaran US$3,09 triliun untuk tahun fiskal 2024, atau sebesar 22,8% dari total anggaran federal AS.

    Drew Altman, presiden firma riset kesehatan KFF, menggambarkan langkah ini sebagai sesuatu yang bersejarah dan mengatakan apa yang akan dilakukan Kennedy, jika memang benar, pada akhirnya akan dilakukan dalam peran tersebut masih harus dilihat, mengingat dia jarang membahas program seperti Medicaid dan Medicare, yang memberikan banyak manfaat dari anggaran kesehatan AS.

    “Secara historis, menteri adalah orang-orang dengan pengalaman nyata dan kedudukan dalam layanan kesehatan nasional dan dia jelas bukan orang seperti itu, dan memiliki pandangan dari luar arus utama, dan merupakan orang yang tidak setia,” kata Altman.

    Penunjukan tersebut, yang telah diperkirakan akan dilakukan selama berminggu-minggu, menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa aktivis kesehatan masyarakat yang mengatakan bahwa Kennedy dapat mempunyai peran negatif dalam kesehatan masyarakat Amerika mengingat kekuasaannya atas lembaga-lembaga tersebut. Partai Demokrat mengecam keputusan tersebut.

    Beberapa politisi dan kelompok bisnis mendukung pencalonan tersebut, seperti National Community Pharmacists Association, yang menyatakan bahwa hal tersebut didorong oleh kesediaannya untuk mengambil alih korporasi.

  • Bos Lion Air Wamildan Tsani Bertemu Erick Thohir Jelang RUPSLB Garuda (GIAA)

    Bos Lion Air Wamildan Tsani Bertemu Erick Thohir Jelang RUPSLB Garuda (GIAA)

    Bisnis.com, JAKARTA – Wamildan Tsani Panjaitan bertemu Menteri BUMN Erick Thohir pada Kamis (14/11/2024) atau menjelang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Garuda Indonesia (GIIA).

    Nama Wamildan Tsani belakangan ramai diperbincangkan usai digadang-gadang menjadi Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk. menggantikan Irfan Setiaputra. 

    Berdasarkan unggahan di akun Instagram Wamildan Tsani, tampak foto Plt. Direktur Lion Air tersebut tengah berjabat tangan dengan Erick Thohir.

    “Siang ini, saya menghadiri rapat dengan sosok inspiratif, Bapak Erick Thohir,” tulisnya, dikutip Jumat (15/11/2024).

    Perbesar

    Dalam keterangan di unggahan yang sama, Tsani menyatakan semangatnya untuk membawa perubahan positif bagi Indonesia dan selalu memotivasinya untuk terus berprestasi dan berkontribusi lebih untuk indonesia.

    Seperti yang diberitakan sebelumnya, Tsani digadang-gadang akan menggantikan Irfan Setiaputra sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia.

    Keputusan itu diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dijadwalkan hari ini, Jumat (15/11/2024).

    Kementerian BUMN berencana untuk kembali merombak susunan pengurus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada November 2024.

    Pihak direksi Garuda Indonesia menyatakan bahwa RUPSLB tersebut akan dilaksanakan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada tanggal 15 November 2024. Agenda tunggal dalam rapat ini adalah perubahan susunan pengurus GIAA.

    “Agenda ini merupakan usulan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara [BUMN] Republik Indonesia sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna, sesuai dengan surat nomor: SR-463/MBU/09/2024 tertanggal 24 September 2024,” demikian pernyataan direksi GIAA dalam keterbukaan informasi, dikutip Jumat (25/10/2024).

    Pemberitaan Bisnis sebelumnya menyebutkan Pelaksana Tugas CEO di Lion Air dikabarkan menjadi kandidat utama untuk posisi tersebut. Kandidat potensial lainnya adalah Chief Financial Officer Garuda, Prasetio.

    Sumber Bloomberg menyebutkan penunjukan direktur utama GIAA akan dilaksanakan pada pertengahan November 2024. Perwakilan Lion Air juga menolak untuk memberikan komentar.

    Seorang pejabat Garuda mengatakan bahwa penunjukan anggota dewan merupakan prerogatif Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan bahwa maskapai tidak memiliki komentar tambahan.

  • COP29, Negara-Negara Berjibaku Kumpulkan US Triliun untuk Pendanaan Iklim

    COP29, Negara-Negara Berjibaku Kumpulkan US$1 Triliun untuk Pendanaan Iklim

    Bisnis.com, JAKARTA – Negara-negara yang menghadiri KTT COP29 berupaya mencapai kemajuan mengenai cara mengumpulkan hingga US$1 triliun pendanaan iklim bagi kelompok paling rentan di dunia.

    Pembicaraan tersebut dilakukan ditengah  ketegangan politik yang membayangi perundingan itu dan mundurnya delegasi Argentina dari KTT tersebut yang diselenggarakan di Baku, Azerbaijan.

    Keberhasilan KTT iklim PBB tahun ini bergantung pada apakah negara-negara dapat menyepakati target pendanaan baru yang akan dilaksanakan setiap tahun oleh negara-negara kaya, pemberi pinjaman pembangunan, dan sektor swasta. Negara-negara berkembang membutuhkan setidaknya $1 triliun per tahun pada akhir dekade ini untuk mengatasi perubahan iklim, kata para ekonom dalam pembicaraan di PBB.

    Banyak negara mengatakan bahwa dana tersebut sangat penting dalam menetapkan tujuan iklim mereka yang ambisius menjelang COP30 2025 di Brasil. Namun, mencapai kesepakatan bisa jadi sulit pada pertemuan puncak tahun ini, karena suasana telah memburuk karena ketidaksepakatan publik dan pesimisme mengenai perubahan dalam politik global.

    Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden telah membuat peran Amerika Serikat di masa depan dalam perundingan perubahan iklim menjadi diragukan, dan ketegangan antara negara-negara maju dan berkembang telah muncul ke permukaan di panggung utama dan di ruang perundingan.

    “Para pihak harus ingat bahwa waktu terus berjalan,” kata Ketua Negosiator COP29 Yalchin Rafiyev pada konferensi pers dikutip dari Reuters, Jumat (15/11/2024).

    Target pemenuhan pendanaan tahunan sebelumnya sebesar US$100 miliar akan berakhir tahun ini. Namun negara-negara kaya baru memenuhi janji tersebut secara penuh mulai 2022.

    Sebuah laporan dari Independent High-Level Expert Group on Climate Finance mengatakan bahwa target angka tahunan perlu ditingkatkan menjadi setidaknya US$1,3 triliun per tahun pada 2035 jika negara-negara gagal mengambil tindakan sekarang.

    Di balik layar, para perunding sedang mengerjakan rancangan naskah, namun dokumen tahap awal yang diterbitkan oleh badan iklim PBB menunjukkan pandangan seputar perundingan masih sangat berbeda.

    Banyak negara Barat yang datang ke Baku enggan menjanjikan dana dalam jumlah besar. Kemungkinan penarikan Amerika Serikat dari kesepakatan pendanaan di masa depan akan meningkatkan tekanan pada para delegasi untuk mencari cara lain guna mengamankan dana yang dibutuhkan.

    Diantaranya adalah bank pembangunan multilateral dunia seperti Bank Dunia, yang didanai oleh negara-negara kaya dan sedang dalam proses reformasi sehingga mereka dapat memberikan pinjaman lebih banyak.

    Sepuluh negara terbesar mengatakan mereka berencana untuk meningkatkan pendanaan iklim mereka sekitar 60% menjadi US$120 miliar per tahun pada  2030, dengan setidaknya tambahan US$65 miliar dari sektor swasta.

    Zakir Nuriyev, ketua Asosiasi Bank Azerbaijan, mengatakan 22 bank di negaranya akan memberikan hampir US$1,2 miliar untuk membiayai proyek-proyek yang membantu transisi Azerbaijan ke ekonomi rendah karbon.

    Perpecahan

    Adapun, banyak pemimpin global yang memutuskan untuk tidak ikut serta pada Konferensi COP29. 

    Sejauh ini, COP29 lebih banyak  ditandai dengan perpecahan dibandingkan persatuan, salah satunya adalah mundurnya delegasi Argentina secara tiba-tiba pada hari Kamis (14/11/2024) mengikuti perintah dari Buenos Aires.

    Juru bicara kepresidenan negara tersebut mengatakan langkah tersebut akan memungkinkan Gerardo Werthein, menteri luar negeri yang baru, untuk menilai kembali situasi dan merenungkan posisinya.

    “Menteri menarik delegasi berdasarkan keseluruhan reformasi yang akan dilakukan menteri. Tidak banyak lagi yang bisa dikatakan,” kata juru bicara Manuel Adorni pada konferensi pers di Buenos Aires.

    Presiden Argentina Javier Milei, yang sebelumnya menyebut pemanasan global sebagai hoaks, pekan ini dijadwalkan bertemu Trump, yang juga seorang penyangkal perubahan iklim.

    Ketika ditanya apakah Argentina akan menarik diri dari Perjanjian Paris, Ana Lamas, wakil menteri lingkungan hidup Argentina, yang memimpin delegasi negara tersebut di COP29, mengatakan negaranya hanya menarik diri dari COP29.

    Para pengamat mengkritik penarikan dana yang dilakukan oleh pemerintah sayap kanan Argentina, dan mengatakan hal itu dapat merugikan harapan negara tersebut dalam mengumpulkan dana tunai untuk perubahan iklim di masa depan.

    “Hal ini akan membuat Argentina, yang selama ini merupakan tokoh penting dalam bidang lingkungan hidup, terlihat kurang kredibel dan kurang dapat diandalkan di pasar internasional dan komunitas internasional,” kata Oscar Soria, ketua kelompok masyarakat sipil Top Social.

    Presidensi COP29 Azerbaijan menggambarkan hal ini sebagai masalah antara Argentina dan PBB.

    Seorang perunding dari negara maju mengatakan sejauh ini mereka belum melihat tanda-tanda bahwa negara lain akan mengikuti jejak Argentina dan keluar dari perjanjian tersebut.

    Sehari sebelumnya, Menteri Iklim Prancis Agnès Pannier-Runacher membatalkan perjalanannya ke COP29 setelah Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menuduh Prancis melakukan kejahatan di wilayah luar negerinya di Karibia.

    Prancis dan Azerbaijan telah lama memiliki hubungan yang tegang karena dukungan Paris terhadap saingan Azerbaijan, Armenia. Tahun ini, Paris menuduh Baku ikut campur dan bersekongkol dalam kerusuhan di Kaledonia Baru.

    “Terlepas dari perselisihan bilateral apa pun, COP harus menjadi tempat di mana semua pihak merasa bebas untuk datang dan bernegosiasi mengenai aksi iklim,” kata komisioner iklim Uni Eropa Wopke Hoekstra sebagai tanggapannya, dalam sebuah postingan di X.

    Hal ini menyusul pidato pembukaan Aliyev di konferensi tersebut yang menuduh Amerika Serikat dan UE bersikap munafik karena memberi kuliah kepada negara-negara mengenai perubahan iklim namun tetap menjadi konsumen dan produsen utama bahan bakar fosil.

  • Perdagangan RI-AS Makin Cuan, per Oktober 2024 Raup US,55 Miliar

    Perdagangan RI-AS Makin Cuan, per Oktober 2024 Raup US$13,55 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai surplus neraca perdagangan nonmigas Indonesia dengan AS dalam 10 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Per Oktober tercatat surplus neraca perdagangan Indonesia dengan AS mencapai US$13,55 miliar. 

    Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menyampaikan dalam paparannya, posisi surplus per Oktober hampir mendekati realisasi surplus 2023 yang mencapai US$14,01 miliar. 

    Peningkatan surplus terjadi seiring dengan nilai perdagangan nonmigas dengan Negeri Paman Sam tersebut yang juga melesat. 

    “Komoditas utama yang diekspor ke AS adalah pakaian dan aksesorisnya [bukan rajutan HS 62] serta pakaian dan aksesorisnya [rajutan HS 61],” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (15/11/2024). 

    Selain HS 61 dan HS 62 yang menjadi tonggak utama komoditas ekspor ke AS Sejak 2013 hingga Oktober 2024, komoditas karet dan barang dari karet (HS 40) juga tercatat menjadi primadona warga AS. 

    Komoditas lainnya yakni mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85) dan alas kaki (HS 64) rutin diekspor ke AS. 

    Dalam 10 tahun terakhir, surplus neraca perdagangan tertinggi tercapai pada 2022 dengan nilai US$18,87 triliun. Mengingat, kala itu adanya ‘durian runtuh’ dari kenaikan harga komoditas unggulan. 

    Secara historis, ekspor nonmigas pada 2013 tercatat senilai US$15,08 miliar. Kemudian pada 2023 ekspor mencapai US$23,23 miliar. Per Oktober 2024, ekspor nonmigas ke AS telah mencapai US$21,51 miliar. 

    Sementara nilai importasi yang dilakukan Indonesia dari AS cenderung stagnan. Pada 2013 di angka US$8,87 miliar. Kemudian pada 2023 impor meningkat ke angka US$9,22 miliar. Per Oktober 2024, impor nonmigas ke AS mencapai US$7,96 miliar.

    Komoditas utama yang diimpor dari AS, yakni mesin dan peralatan mekanis dan bagiannya (HS 84), biji dan buah yang mengandung minyak (HS 12), dan ampas makanan (HS 23). 

    Secara kumulatif tahun ini, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus senilai US$24,43 miliar. Berasal dari surplus nonmigas senilai US$41,82 miliar, namun terkoreksi dengan adanya defisit dari neraca migas senilai US$17,39 miliar. 

    Surplus neraca dagang Indonesia khusus Oktober 2024 senilai US$2,48 miliar atau turun US$0,75 miliar secara bulanan. Secara persentase, surplus tersebut anjlok 0,76% secara bulanan (month to month/MtM) dan 1% secara tahunan (year on year/YoY). 

    1731648058_6461dcad-fb43-4384-a5b4-4fd3bb03472b.Perbesar

  • Sri Mulyani Ungkap Modus Tekstil Ilegal Banjiri Indonesia Rp4,6 Triliun

    Sri Mulyani Ungkap Modus Tekstil Ilegal Banjiri Indonesia Rp4,6 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkap modus operandi impor tekstil dan produk tekstil (TPT) ilegal senilai Rp4,6 triliun yang membanjiri pasar Indonesia. Hal ini seiring dengan penindakan penyelundupan impor TPT ilegal yang bernilai jumbo.

    Menkeu menyampaikan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan penindakan penyelundupan di bidang kepabeanan dan cukai sebanyak 31.275 kali sepanjang Januari—November 2024. Adapun, total nilainya mencapai Rp6,1 triliun dan potensi kerugian negara Rp3,9 triliun.

    Dari penindakan itu, salah satu barang yang paling banyak diseludupkan adalah impor komoditas dalam bentuk tekstil dan barang-barang produk tekstil sebanyak 12.495 dengan nilai Rp4,6 triliun.

    “Ini [penyelundupan tekstil dan produk tekstil] yang meresahkan banyak masyarakat. Namun juga pada saat yang sama kita lihat banyak yang dijual di masyarakat luas,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers Pengungkapan Hasil Penindakan Kepabeanan dan Cukai 2024, Kamis (14/11/2024).

    Jika dilihat dalam sepekan, sejak 4–11 November 2024, pihaknya telah melakukan penindakan penyelundupan barang di bidang kepabeanan dan cukai sebanyak 283 kali dengan nilai mencapai Rp49 miliar, mulai dari komoditas garmen, tekstil, elektronik, rokok, minuman keras (miras), dan narkotika.

    Sepanjang periode tersebut, potensi kerugian negara mencapai Rp10,3 miliar. Namun, Sri Mulyani menyebut penindakan ini masih dalam proses penyelidikan.

    Lebih jauh, dia menjelaskan, impor tekstil dan produk tekstil ilegal yang bernilai jumbo itu lantaran masukanya barang produksi yang berlebih di negara lain. Namun, dia menegaskan Kemenkeu terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

    “Modusnya adalah ada barang produksi yang berkelebihan di negara lain dan beberapa negara destinasi yang biasanya menjadi pemasaran melakukan tarif yang sangat tinggi, sehingga barang yang berlebihan itu juga salah satunya muntah dalam bentuk illegal activity di Indonesia,” ujarnya.

    Sri Mulyani menambahkan, Kemenkeu bersama dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menyelaraskan kebijakan proteksi impor. Sebab, TPT membutuhkan proteksi baik di hulu (tekstil) maupun hilir (garmen atau produk tekstil).

    Menurutnya, jika pemerintah memberlakukan kebijakan proteksi yang tinggi di hulu, maka akan memicu kenaikan biaya bahan baku pada industri garmen di dalam negeri.

    “Kalau kita lepaskan di hulunya, hilirnya senang, hulunya tidak senang,” imbuhnya.