Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • LPEM UI Prediksi APBN 2025 Bisa Boncos Rp158,21 Triliun Imbas Kabinet Gemuk Prabowo

    LPEM UI Prediksi APBN 2025 Bisa Boncos Rp158,21 Triliun Imbas Kabinet Gemuk Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — LPEM UI memprediksikan belanja pemerintah pusat dalam APBN 2025 akan meningkat paling sedikit senilai Rp39,55 triliun hingga Rp158,21 triliun, sejalan dengan kabinet ‘gemuk’ yang Presiden Prabowo Subianto pimpin.

    Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menyampaikan hal tersebut sejalan dengan asumsi konservatif bahwa ekspansi kabinet hanya meningkatkan aktivitas dan anggaran sebesar 5% hingga 20%.

    “Anggaran belanja Pemerintah Pusat diestimasi meningkat sekitar Rp39,55 triliun hingga Rp158,21 triliun di 2025, atau meningkat sekitar 4% hingga 15,8% dari total anggaran belanja dalam APBN 2025,” ujarnya dalam Indonesia Economic Outlook 2025, dikutip pada Senin (18/11/2024).

    Pada dasarnya, estimasi tersebut berfokus pada implikasi fiskal dari membesarnya ukuran kabinet terhadap peningkatan beban fiskal.

    Riefky menyampaikan bahwa peningkatan anggaran sebesar 5% hingga 20% dianggap konservatif menimbang peningkatan jumlah kementerian mencapai sekitar 41% (dari 34 kementerian menjadi 48 kementerian).

    Penambahan jumlah kementerian dan lembaga di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menimbulkan sejumlah kekhawatiran, termasuk potensi meningkatnya birokrasi, tidak konsistennya kebijakan antar kementerian/lembaga, naiknya inefisiensi administrasi, dan tambahan beban fiskal.

    Cakupan estimasi mencakup dua komponen, yaitu peningkatan belanja personil dan barang dari Pemerintah Pusat.

    Estimasi ini mencakup berbagai subkomponen dalam belanja personil dan barang—seperti belanja gaji dan tunjangan, pensiun, serta belanja perjalanan dinas—yang dianggap terdampak dari adanya ekspansi ukuran kabinet.

    Mengingat, Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik Kabinet Merah Putih yang berisikan 48 kementerian, terdiri dari 109 anggota, dengan penambahan 22 kementerian dan lembaga baru.

    Dengan jumlah 48 kementerian, kabinet saat ini merupakan yang terbesar dalam 58 tahun terakhir.

    Terakhir kali jumlah kabinet lebih besar dari 48 kementerian adalah pada tahun terakhir era pemerintahan Presiden Soekarno yaitu kabinet “Dwikora III” di tahun 1966 dengan jumlah kementerian mencapai 79.

    Pada 2025, total belanja negara tahun mencapai sebesar Rp3.621,3 triliun, termasuk senilai Rp1.541,4 triliun belanja non-K/L pada belanja pemerintah pusat dan belanja K/L mencapai Rp1.160,1 triliun.

    Sementara transfer ke daerah senilai Rp919,9 triliun. Sehingga total belanja pemerintah pusat akan mencapai Rp2.701,4 triliun.

    Menggunakan asumsi millik LPEM UI tersebut, artinya belanja pemerintah pusat berpotensi meningkat ke angka Rp2.740,95 triliun hingga Rp2.859,61 triliun dalam APBN 2025.

  • Abu Vulkanik Lewotobi Mereda, Sejumlah Bandara Beroperasi Normal

    Abu Vulkanik Lewotobi Mereda, Sejumlah Bandara Beroperasi Normal

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah bandara udara yang sempat ditutup imbas erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, NTT telah kembali beroperasi normal. 

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Budi Rahardjo mengatakan sejumlah bandara kembali beroperasi normal menyusul berkurangnya penyebaran abu vulkanik pada Senin (18/11/2024). 

    Beberapa bandara tersebut antara lain Bandara Frans Sales Lega Ruteng dan Bandara H. Hasan Aroeboesman Ende, Bandar Udara Soa Bajawa, Bandara Komodo Labuan Bajo, Bandara Wunopito Lembata, Bandara Gewayantana Larantuka, Bandara Waingapu, Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, dan Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka. Sedangkan bandara yang masih belum beroperasi yakni Bandara Fransiskus Xaverius Seda, Maumere. 

    “Aktivitas sejumlah penerbangan di bandara yang telah dibuka juga sudah kembali normal. Di Bandara Komodo Labuan Bajo, misalnya, maskapai penerbangan melayani penumpang dengan normal,” ujar Budi dalam keterangan resmi, Senin (18/11/2024). 

    Di sisi lain, Budi mengatakan, kondisi pelayaran di sekitar wilayah erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki juga terpantau aman. Hal ini terlihat dari kondisi  gelombang, angin dan arus serta jarak pandang yang aman untuk pelayaran.  

    Terkait dampak erupsi gunung Lewotobi Laki-laki, evakuasi wisatawan telah berlangsung sejak tanggal 10 hingga 18 November 2024, dengan jumlah penumpang 5.282 orang dan dilayani 132 kapal.

     

    “Saat ini KNP. Chundamani sandar Labuan Bajo untuk standby keadaan kedaruratan,” imbuh Budi. 

    Adapun untuk angkutan penyeberangan rute Larantuka – Kupang pada kurun 1 – 11 November 2024 telah memberangkatkan 1.538 orang, 74 unit kendaraan roda dua, 21 unit kendaraan roda empat dan 33 unit kendaraan roda enam yang dilayani 5 kapal.

    Lalu rute Kupang-Larantuka pada periode 3-14 November 2024 memberangkatkan 1.798 orang, 96 unit kendaraan roda dua, 30 unit kendaraan roda empat dan 54 unit kendaraan roda enam, yang dilayani oleh 5 kapal.

  • Lion Grup Gandeng Jeju Air Buka Rute Medan-Incheon, Cek Jadwalnya

    Lion Grup Gandeng Jeju Air Buka Rute Medan-Incheon, Cek Jadwalnya

    Bisnis com, JAKARTA – Lion Group dan Jeju Air menjalin kerja sama membuka penerbangan Medan (KNO) – Korea Selatan (ICH) melalui Bandara Batam (BTH). 

    Corporate Communications Strategic of Lion Group, Danang Mandala Prihantoro mengatakan Lion Group bersama Jeju Air kini menghadirkan perjalanan internasional bagi pelancong dan pebisnis dari Medan dan sekitarnya ke Korea Selatan.

    Kolaborasi ini memungkinkan perjalanan dari Bandar Udara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatra Utara (KNO) menuju Bandar Udara Internasional Incheon, Korea Selatan (ICN), dengan transit melalui Bandar Udara Internasional Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau (BTH).

    Perincian perjalanan dimulai dengan penerbangan domestik dari Kualanamu menuju Batam dengan Lion Group, yang menawarkan jadwal fleksibel dan layanan penerbangan yang nyaman. Setelah tiba di Batam, pelanggan akan melanjutkan penerbangan internasional menuju Incheon dengan Jeju Air, maskapai berbiaya hemat nomor satu di Korea Selatan. 

    Berikut Jadwal Penerbangan Batam-Incheon:

    – 7C-5302 rute Batam – Incheon: Sabtu, Minggu, Rabu, Kamis, pukul 23:45 WIB, tiba 08:35 +1 KST

    – 7C-5301 rute Incheon – Batam: Sabtu, Minggu, Rabu, Kamis, pukul 17:45 KST, tiba 22:30 WIB

    Waktu kedatangan +1 menunjukkan bahwa penerbangan tiba keesokan harinya.

    Danang mengatakan penerbangan ini menawarkan waktu keberangkatan yang tepat, memungkinkan penumpang untuk memaksimalkan waktu mereka di Korea Selatan. Dengan menggunakan pesawat modern dari Lion Group dan Jeju Air, pelanggan dapat menikmati kenyamanan serta layanan berkualitas selama penerbangan.

    Kolaborasi ini juga mempermudah koneksi bagi masyarakat Medan dan wilayah Sumatra lainnya, yang dapat transit dengan mudah di Batam, sebelum melanjutkan perjalanan internasional.

    “Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan mobilitas internasional, tetapi juga berkontribusi pada penguatan hubungan pariwisata dan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan,” ujar Danang. 

  • Kemenperin Beberkan Jurus Genjot Kontribusi Industri Manufaktur

    Kemenperin Beberkan Jurus Genjot Kontribusi Industri Manufaktur

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap tantangan dibalik tren kontribusi industri terhadap produk domestik bruto (PDB) yakni arus produk manufaktur impor yang menekan produk lokal.

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya tengah berupaya memperketat regulasi impor guna mendukung industri dalam negeri agar dapat tumbuh lebih optimal.

    “Upaya kami adalah termasuk mempercepat inovasi dan terus meningkatkan efisiensi produksi lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Agus, dikutip Senin (18/11/2024).

    Untuk diketahui, kontribusi industri pengolahan terhadap PDB triwulan III/2024 mencapai 19,02% (year-on-year/yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 18,52% yoy.

    Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi industri pengolahan terhadap PDB pada 2014 sebesar 21,28%, turun drastis dari tahun sebelumnya dengan sumbangsih 23,6% atau Rp2.152,6 triliun dari total PDB Rp9.084 triliun pada 2013. 

    Penurunan terus terjadi hingga 2023, di mana kontribusi manufaktur berada di angka 18,67% atau Rp3.900 triliun dari total PDB atas harga berlaku mencapai Rp20.892 triliun.

    Proporsi manufaktur terhadap PDB 2023 memang mengalami kenaikan dibandingkan 2022 yang berkontribusi 18,34%, tetapi masih lebih rendah dari porsi manufaktur tahun 2021 sebesar 19,25%.

    Menperin Agus meyakini peningkatan kontribusi sektor industri dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi Presiden Pabowo Subianto sebesar 8% dalam lima tahun ke depan.

    “Kemenperin akan melanjutkan program hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri serta mendukung pengembangan industri berbasis sumber daya alam sebagai bagian dari upaya pengembangan industri strategis nasional,” tuturnya.

    Senada, Inspektur Jenderal Kemenperin, M. Rum menerangkan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi untuk mempertajam pengawasan kebijakan Kemenperin pada 2025.

    Pada tahun 2025-2029, arah kebijakan industrialisasi difokuskan untuk melakukan penguatan ekosistem industrialisasi dan peningkatan kompleksitas produk industri dengan target peranan industri sebesar 21,9%. 

    “Selain itu, penguatan struktur dan hilirisasi industri yang disertai dengan penguatan ekosistem industrialisasi, yang meliputi riset, inovasi, standar, SDM, penerapan teknologi regulasi, dan pembiayaan yang didukung investasi di sektor prioritas,” ujarnya.

  • Ekonom Ramal The Fed Pangkas Suku Bunga 50 Bps Tahun Depan

    Ekonom Ramal The Fed Pangkas Suku Bunga 50 Bps Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memperkirakan bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve atau The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 50 basis points (bps) pada 2025.

    Hal itu sejalan dengan ekspektasi pasar usai persamuhan Federal Open Market Committee (FOMC) edisi November, yang menurunkan Fed Fund Rate (FFR) ke level 4,5%–4,75%. Namun, laju penurunan FFR diproyeksi melambat pada Desember.

    “Probability untuk nanti Desember turun saat ini sekitar 50%-60% dan tahun depan mungkin [FFR dipangkas] sekitar 50 bps,” katanya dalam forum Wealth Wisdom 2024 di Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

    Dalam paparan Josua, potensi adanya pelambatan ataupun jeda dalam pemangkasan suku bunga tersebut tak lain karena pernyataan Ketua The Fed Jerome Powell terkait pendekatan yang fleksibel dan berbasis data dalam penyesuaian suku bunga.

    Kekuatan ekonomi atau progres inflasi yang lemah dinilai dapat memperlambat pemotongan FFR, sementara pelemahan pasar tenaga kerja atau penurunan inflasi yang lebih cepat berpotensi mendorong kebijakan yang lebih agresif.

    Sebelumnya, ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed juga tak luput dari perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae meyakini bahwa pemotongan FFR pada 2025 akan berdampak positif terhadap likuiditas perbankan dalam negeri.

    “Bagi perbankan Indonesia, penurunan FFR yang diikuti dengan penyesuaian BI Rate [suku bunga acuan Bank Indonesia] akan berdampak pada turunnya cost of fund [biaya dana] bank,” katanya dalam jawaban tertulis, dikutip Minggu (17/11/2024).

    Menurutnya, penurunan biaya dana akan berdampak positif pada profitabilitas bank, sehingga ruang penurunan suku bunga kredit akan lebih terbuka. Hal ini kemudian akan mengakselerasi pertumbuhan kredit.

    Meskipun demikian, Dian meminta agar bank tetap memperhatikan dinamika politik dan ekonomi global dalam menyusun strategi dan rencana bisnis bank untuk tahun depan.

    Dia melihat bahwa pergantian kepala pemerintahan dari Joe Biden yang berlatar belakang Partai Demokrat kepada Trump (Partai Republik) akan berpengaruh terhadap orientasi ekonomi AS, yang pada gilirannya berdampak ke Tanah Air.

  • Bos SKK Migas Ngadu ke DPR: Ada Oknum Peras Kontraktor di Selat Madura

    Bos SKK Migas Ngadu ke DPR: Ada Oknum Peras Kontraktor di Selat Madura

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengungkapkan adanya aksi pemerasan yang dilakukan oknum terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

    Djoko menyebut aksi premanisme itu tepatnya terjadi di wilayah Selat Madura. Dia menuturkan preman-preman itu melakukan pemerasan terhadap KKKS yang melakukan kegiatan eksplorasi seismik.

    Adapun, modus pemerasan itu dengan cara meminta ganti rugi rumpon atau alat bantu penangkapan ikan yang terdampak eksplorasi. Padahal, dalam berita acara sebelumnya tidak terdapat rumpon di wilayah eksplorasi.

    “Tapi masyarakat melakukan ancaman kalau tidak diganti. Jadi, bahkan kami sudah mengganti satu rumpon itu Rp6 juta sampai Rp30 juta,” kata Djoko dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (18/11/2024).

    Menurut Djoko, hal itu sangat menghambat kegiatan eksplorasi, termasuk mengganggu kenyamanan investor untuk menggarap wilayah-wilayah perairan. Ini khususnya di Selat Madura. 

    Oleh karena itu, Djoko meminta bantuan kepada Komisi XII DPR dan para pemangku kepentingan terkait untuk menyelesaikan masalah itu bersama-sama. 

    “Kami mohon bantuan Bapak-Ibu sekalian, Komisi XII DPR RI bersama stakeholder terkait, TNI-Polri, tokoh-tokoh daerah, untuk bisa membantu kami memberikan pengertian kepada masyarakat yang tidak bertanggung jawab ini melakukan pemerasan di lapangan,” tutur Djoko.

    Dia menambahkan bahwa solusi permasalahan di atas sangat dinantikan oleh para pengusaha. Selain itu, penyelesaian masalah tersebut juga akan sangat memudahkan langkah SKK Migas untuk mencapai target-target.

    “Isu-isu strategis yang kami paparkan tersebut sangat dinantikan solusinya oleh pemangku bisnis,” tutup Djoko.

  • APBN Terbatas, Kementerian PU Setop Proyek Infrastruktur Jumbo

    APBN Terbatas, Kementerian PU Setop Proyek Infrastruktur Jumbo

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan bakal melakukan moratorium proyek khususnya yang membutuhkan biaya jumbo, imbas dari minimnya pagu anggaran 2025 yang tersedia. 

    Menteri PU, Dody Hanggodo menuturkan bahwa tidak akan melelang proyek infrastruktur baru berskala besar seperti bendungan hingga jalan tol.

    “Pembangunan fisik yang besar, kayak bangun bendungan, bangun gitu-gitu, sementara mungkin kita setop dulu sementara waktu. Apa yang ada, kita maksimalkan,” kata Doddy saat ditemui di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Pada kesempatan itu, dia menegaskan bakal memanfaatkan sejumlah sarana dan prasarana yang telah terbangun untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Saat dikonfirmasi sampai kapan moratorium proyek itu bakal dilakukan, Dody mengaku belum mengetahui secara pasti. Namun, dia memastikan bahwa pembangunan proyek baru bakal langsung dilaksanakan apabila anggaran telah tersedia. 

    “Sampai kapan [moratorium proyeknya], sampai nanti diperlukan, sampai kemudian anggaran tersedia,” tegas Dody. 

    Sebelumnya, hal senada juga sempat disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Di mana, orang nomor 1 di RI itu meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar memastikan tidak ada proyek mercusuar di pemerintahannya. 

    “Ada beberapa pengarahan dari saya, Menteri Bappenas pastikan program dan kegiatan di semua kementerian/lembaga mempunyai kontribusi signifikan terukur dan bersinergi. Pelajari semua proyek jangan ada proyek yang mercusuar,” kata Prabowo kepada menteri serta kepala badan dan lembaga Kabinet Merah Putih.

    Prabowo juga menyampaikan agar program-program kementerian/lembaga di pemerintahannya fokus pada apa yang disampaikan saat pidato perdananya usai dilantik di Gedung MPR, Minggu (20/10/2024) yaitu mewujudkan swasembada pangan dan swasembada energi.

  • Usul CPO Masuk Program MBG, Gimni: Minyak Sawit Mirip Air Susu Ibu

    Usul CPO Masuk Program MBG, Gimni: Minyak Sawit Mirip Air Susu Ibu

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) mengusulkan agar komponen minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) menjadi salah satu bagian yang masuk ke program unggulan makan siang bergizi gratis (MBG).

    Direktur Eksekutif Gimni Sahat Sinaga mengatakan bahwa nutrisi dalam minyak kelapa sawit setara dengan air susu ibu.

    “Saya tanya ke 100 dokter, cuma 3 yang tahu bahwa sawit itu mirip dengan air susu ibu. Berarti, pengenalan sawit itu sangat kuat,” kata Sahat dalam acara bertajuk Menggapai Kedaulatan Pangan, Energi Terbarukan dan Ekonomi Melalui Perkebunan Sawit Untuk Menuju Indonesia Emas 2045, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Sahat pun mengaku telah menyampaikan kandungan nutrisi minyak sawit untuk MBG kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono agar dimasukkan bersama dengan ikan laut sebagai alternatif daging.

    Pasalnya, konsep menu 4 sehat 5 sempurna yang didesain selama ini di Indonesia berasal dari peternak Switzerland. Padahal, dia menjelaskan, komponen daging yang ada di menu itu memicu kolesterol.

    Untuk itu, dia mengusulkan konsep 4 sehat 5 sempurna yang dikenalkan oleh ahli gizi dari Switzerland kepada Indonesia perlu diubah.

    “Di tengah itu susu boleh, tapi tambah sawit, di kanan jangan daging, kita archipelago, daging itu bikin kolesterol. Ikan dan ayam saja,” tuturnya.

    Sahat menyebut, sawit dapat dikonsumsi oleh semua kalangan karena nutrisi dan vitamin yang terkandung di dalamnya cocok untuk semua orang. Sayangnya, tidak banyak yang paham dengan kandungan hebat nutrisi sawit ini.

    Dia mengatakan bahwa minyak sawit bebas lemak trans dan memenuhi kebutuhan gizi yang memberikan manfaat untuk kesehatan manusia. Sejumlah kandungan nutrisi dari sawit di antaranya beta-karoten, tokoferol, tokotrienol yang merupakan komponen antioksidan Vitamin E. “Untuk kebutuhan kesehatan, sudah banyak penelitiannya,” terangnya.

    Setali tiga uang, Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bustanul Arifin menilai Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) perlu berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program MBG.

    “Sepertinya Gapki perlu berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional, lambat atau cepat dugaan saya,” ujar Bustanul.

    Menurutnya, pengusaha kelapa sawit dapat berkontribusi pada ketahanan pangan, baik secara langsung, maupun tidak langsung dengan peningkatan pendapatan.

    Dia menyebut ketahanan pangan meliputi ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan. Adapun, peningkatan produktivitas mutlak sangat penting, utamanya pangan pokok. Serta, penguatan akses, kecukupan gizi, pemanfaatan dan keamanan pangan.

  • Pertamina Buka Jalan 35 UMKM Go Internasional, Pertemukan dengan Buyer

    Pertamina Buka Jalan 35 UMKM Go Internasional, Pertemukan dengan Buyer

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) mempertemukan 35 UMKM binaan dengan potential buyer dalam ajang Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) 2024.

    Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro mengatakan upaya mempertemukan UMKM dengan potential buyer itu merupakan bagian dari pembinaan dan business matching.

    Adapun para potential buyer itu berasal dari internal Pertamina hingga anak usaha maupun eksternal dalam hal ini perusahaan luar negeri.

    “Saya sangat apresiasi business matching ini, suatu bentuk model baru bagi kita membina UMKM, karena dalam business matching ini, para pengrajin, UMKM dipertemukan dengan potential buyer,” kata Wiko dalam acara Closing SMEXPO 2024 di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Dia mengatakan Pertamian SMEXPO merupakan bentuk pembinaan UMKM melalui program yang terintegrasi. Pertamina memberikan pelatihan agara UMKM Indonesia bisa masuk ke ekosistem pasar digital (marketplace) hingga pameran di enam kota.

    “Saat ini terdapat 66.000 UMKM yang ada dalam binaan Pertamina sejak 1993, di mana 32.000 di antaranya masih tercatat sebagai UMKM aktif,” kata Wiko.

    Tampilan aplikasi SmexpoPerbesar

    Dalam kesempatan yang sama, Corporate Secretary Pertamina Brahmantya Satyamurti Poerwadi merinci jumlah potential buyer yang dimaksud mencapai 143 dan berasal dari 17 negara termasuk Indonesia.

    Berkat upaya mempertemukan UMKM binaan dengan potential buyer itu, nilai transaksi dari SMEXPO 2024 mencapai Rp15,9 miliar. Angka ini naik 17% dari tahun sebelumnya.

    “Total transaksi Rp15,9 miliar, naik 17% dari 2023. Pengunjung selama SMEXPO dengan pengunjung lebih dari 30.000 dan total transaksi outside mencapai Rp4,9 miliar, naik 116% dari tahun sebelumnya,” ucap Brahmantya.

    Pertamina SMEXPO adalah media bagi UMKM Mitra Binaan Pertamina untuk belajar berjualan secara online dan mengembangkan pasar melalui platform e-commerce (marketplace SMEXPO).

    SMEXPO menjadi ajang pameran hybrid yang diadakan setiap tahun baik di level nasional maupun level lokal/regional.

    Adapun pameran hybrid Pertamina SMEXPO beragendakan UMK exhibition, talkshow, workshop, business matching baik dengan pengusaha lokal maupun internasional dan hiburan. Pertamina SMEXPO kali ini telah memasuki tahun kelima.

    “SMEXPO tahun ini serentak di enam kota yakni, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Bandung, Makassar, dan Jakarta,” ucap Brahmantya.

  • Kejar Target Ekonomi 8%, Manufaktur Harus Tumbuh 9% Per Tahun

    Kejar Target Ekonomi 8%, Manufaktur Harus Tumbuh 9% Per Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance alias Indef memperkirakan bahwa industri pengolahan atau manufaktur harus tumbuh rata-rata 8,5%—9% per tahun agar pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai hingga 2045.

    Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi 8% merupakan target yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk mencapai target tersebut, Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus menilai pemerintahan Prabowo harus memberi perhatian khusus ke sektor manufaktur.

    “Karena industri pengolahan adalah kontributor terbesar dalam PDB [produk domestik bruto] dan biasanya pertumbuhan ekonomi itu selalu bergantung kepada pertumbuhan industri,” jelas Ahmad dalam diskusi publik Indef secara daring, Senin (18/11/2024).

    Secara historis, sambungnya, jika sektor manufaktur tumbuh maka perekonomian secara keseluruhan juga ikut tumbuh. Sebaliknya, jika pertumbuhan sektor manufaktur melambat maka pertumbuhan ekonomi secara umum juga melambat.

    Ahmad menjelaskan, Indef menghitung jika pertumbuhan sektor manufaktur mencapai 8,5%—9% per tahunnya maka sumbangannya ke PDB atas dasar harga konstan (ADHK) akan mencapai tak kurang dari Rp16.000 triliun pada 2045.

    “Kontribusinya sampai 30% terhadap PDB. Ini yang agak menyulitkan sehingga industrinya harus tumbuh lebih besar,” jelasnya.

    Sebagai perbandingan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan sektor manufaktur ‘hanya’ sebesar 4,24% pada Kuartal III/2024. Secara struktur, sektor manufaktur berkontribusi sebesar 19,02% dalam PDB harga berlaku.

    Sementara itu, sumbangan sektor manufaktur baru mencapai Rp242 triliun ke PDB ADHK pada Kuartal III/2024.

    Oleh sebab itu, Ahmad menekankan pentingnya industri pengolahan mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Dia mencontoh dari sisi pembiayaannya: jika likuiditasnya masih kurang maka perlu investasi ke sektor industri.

    Kemudian, sambungnya, infrastuktur juga harus terus ditingkatkan sehingga biaya logistik dan sejenisnya bisa berkurang. Tak lupa, faktor akses pasar dan inovasi juga harus diberi kemudahan dan dukungan dari pemerintah.

    “Intinya adalah, kalau kita ingin membangun sebuah ekonomi yang produktif dan berdaya saing ya harus dimulai dari bagaimana menata dari sisi hulu ke hilir sehingga bisa semakin kuat strukturnya,” ujar Ahmad.

    Senada, Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto mengingatkan bahwa Indonesia beberapa kali pernah merasakan pertumbuhan ekonomi 8% atau bahkan lebih ketika masa Orde Baru. Oleh sebab itu, target pemerintahan Prabowo bukanlah suatu hal yang mustahil tercapai.

    Menurutnya, rezim Orde Baru bisa mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% karena ditopang pertumbuhan ektor manufaktur yang tinggi. Oleh sebab itu, tegasnya, jika industri pengolahan tidak bangkit maka akan sangat berat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%

    “Faktor kuncinya ada di sektor industri. Ketika tumbuh 8%, industri kita itu tumbuhnya double digit, bukan setara dengan pertumbuhan ekonomi atau bahkan di bawah pertumbuhan ekonomi,” tambah Eko dalam kesempatan yang sama.