Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Darurat Produk Impor, Kemendag Sempurnakan Trade Remedies

    Darurat Produk Impor, Kemendag Sempurnakan Trade Remedies

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menyempurnakan instrumen pengamanan perdagangan atau trade remedies untuk melindungi industri dalam negeri lantaran melimpahnya barang impor yang masuk ke Tanah Air.

    Hal itu disampaikan Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi dalam acara Gambir Trade Talk #17 bertajuk Outlook Perdagangan Luar Negeri Indonesia Tahun 2025, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (19/11/2024). 

    Selain itu, Dewi menjelaskan penyempurnaan trade remedies ini juga dilakukan agar tidak membahayakan industri hilir.

    “Kami juga sedang melakukan penyempurnaan di sisi trade remedies agar instrumen trade remedies bisa dilakukan untuk selain perlindungan industri dalam negeri yang mengalami injury karena melimpahnya produk impor. Tetapi juga melakukan perlindungan dan tidak membahayakan industri hilir,” jelasnya.

    Sekadar informasi, Trade remedies adalah seperangkat instrumen atau alat yang digunakan oleh pemerintah suatu negara untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan yang tidak adil dari negara lain. 

    Praktik-praktik yang tidak adil ini bisa berupa dumping (menjual produk di bawah harga produksi), subsidi yang berlebihan, atau tindakan anti-persaingan lainnya.

    Dengan adanya penyempurnaan instrumen perdagangan ini, maka akan terjadi keseimbangan (equilibrium) meski Indonesia menerapkan pengenaan penambahan bea masuk.

    “Secepatnya [trade remedies disempurnakan],” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Dewi menyampaikan bahwa nantinya tim pertimbangan kepentingan akan membuat rekomendasi perdagangan yang merugikan bagi semua pihak. Terlebih, pemerintah ingin melindungi industri dalam negeri

    “Di satu sisi kita melindungi industri dalam negeri, tetapi secara makro ekonomi juga tidak banyak menimbulkan bea tinggi,” terangnya.

    Terlebih, salah satu program kerja yang dicanangkan dari Kemendag adalah melakukan pengamanan pasar dalam negeri. Dalam hal ini, pemerintah ingin agar pasar Indonesia menjadi lebih kuat, baik dari sisi produksi, industri, maupun konsumen.

    Dewi menyampaikan pengamanan pasar dalam negeri yang dimaksud terdiri dari stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok, peningkatan sarana perdagangan dalam negeri, memfasilitasi pengembangan damn sertifikasi produk.

    Lalu, peningkatan pemberdayaan konsumen, pengawasan perdangan, kepastian dan kemudahan usaha, pemberdayaan dan pengembangan produk dalam negeri, serta tindakan pengamanan perdagangan.

    “Secara produk, kami berharap produk kita bisa berdaya saing sehingga bisa compete dan harapannya bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Demikian juga dengan industri,” tandasnya.

  • Daftar 10 ‘Beban’ Tambahan Mulai 2025: PPN 12%, BPJS, hingga Tapera

    Daftar 10 ‘Beban’ Tambahan Mulai 2025: PPN 12%, BPJS, hingga Tapera

    Bisnis.com, JAKARTA — Kekhawatiran masyarakat soal potensi kenaikan pengeluaran pada tahun bukan isapan jempol belaka. Pasalnya terdapat peluang kenaikan sejumlah komponen dan tambahan pungutan pada 2025, yang akan memengaruhi belanja masyarakat.

    Wacana pajak pertambahan nilai alias PPN naik jadi 12% menjadi isu panas belakangan, karena dianggap berlaku saat daya beli masyarakat tidak prima. Kenaikan harga barang-barang menjadi dampak kenaikan PPN 12% yang paling dikhawatirkan masyarakat.

    Rencana kenaikan pajak itu pun menyeruak tidak lama setelah ramainya isu pembatasan subsidi tarif kereta rel listrik (KRL). Pemerintah ingin memberlakukan subsidi KRL berbasis NIK atau nomor induk kependudukan (NIK), karena menganggap banyak masyarakat mampu yang menggunakan KRL—meskipun merupakan transportasi umum atau bisa digunakan siapapun.

    Rentetan tambahan pungutan dan iuran itu juga berseliweran di tengah penurunan jumlah kelas menengah Indonesia, yang menurut sejumlah pakar perlu menjadi perhatian. Pasalnya, kelas menengah (middle class) menjadi kelompok penting bagi perekonomian Indonesia, yang separuh produk domestik brutonya (PDB) berasal dari konsumsi.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa dalam lima tahun terakhir, jumlah kelas menengah berkurang 9,48 juta orang. Mereka ‘turun kasta’ menjadi kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class).

    Berkurangnya jumlah kelas menengah dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Tanah Air, terutama dari sisi konsumsi. Adanya risiko tambahan beban belanja juga menimbulkan di kalangan kelas menengah, karena kenaikan upah belum terlihat besarannya.

    Bisnis menghimpun setidaknya 10 pungutan yang berpotensi naik atau bertambah pada 2025. Artinya, kurang dari dua bulan lagi, masyarakat perlu bersiap untuk membayar berbagai kewajiban tersebut apabila jadi berlaku.

    Lantas, apa saja pungutan yang berpotensi naik tahun depan?

    1. PPN Naik jadi 12%

    Pemerintah telah merencanakan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% per 1 Januari 2025. Dari besarannya, tarif pajak itu mengalami kenaikan 9,09%.

    Sebelumnya terdapat sinyal penundaan kenaikan tarif tersebut karena pemerintah belum memperhitungkan PPN 12% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berkali-kali, otoritas terkait menyebutkan bahwa nasib tarif PPN berada di tangan Prabowo.

    Usai Prabowo menduduki kursi RI 1, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal di hadapan Komisi XI DPR, bahwa tidak akan melakukan penundaan implementasi tarif PPN 12% pada 2025.

    “Jadi kami di sini sudah dibahas dengan bapak ibu sekalian sudah ada UU-nya, kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa [jalankan],” ujarnya dalam Raker bersama Komisi XI DPR, Rabu (13/11/2024).

    2. Tapera

    Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) membuat masyarakat harus membayar simpanan sebesar 3% dari gaji atau upah peserta. Kini Tapera masih berlaku untuk kalangan aparatur sipil negara (ASN) sebagai pengalihan dari program Tabungan Perumahan (Taperum).

    Implementasi Tapera secara luas berlaku paling lambat 2027, mencakup seluruh pekerja, yaitu pekerja swasta dan pekerja lepas. Masih terdapat kemungkinan tabungan tersebut tidak akan diterapkan tahun depan, tetapi pemerintah memiliki rencana untuk melakukan perluasan secara bertahap.

    Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya kepada BP Tapera paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya PP tersebut.

    3. Iuran BPJS Kesehatan

    Terdapat wacana iuran BPJS Kesehatan direncanakan naik pada tahun depan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti pun telah memberikan gambaran bahwa perubahan tarif mungkin baru akan ditetapkan pada pertengahan 2025.

    Hal tersebut berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59/2024 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tarif baru untuk iuran, paket manfaat, dan harga layanan diperkirakan akan mulai berlaku pada 1 Juli 2025.

    Saat ini, iuran BPJS Kesehatan Kelas 1 adalah Rp150.000, Kelas 2 sejumlah Rp100.000 dan Kelas 3 senilai Rp35.000 setelah mendapat subsidi dari pemerintah sebesar Rp7.000.

    4. Uang Kuliah Tunggal (UKT)

    Muncul pula wacana kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa. Sebelumnya, Nadiem Makarim—kala itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi—berencana mengerek naik UKT pada tahun ini.

    Pada akhirnya, Nadiem mengaku akan melakukan evaluasi dan mengkaji ulang kenaikan UKT yang menjadi keresahan masyarakat. Batalnya kenaikan UKT tersebut juga mempertimbangkan semua aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, keluarga, dan masyarakat.

    Meski demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatat adanya kenaikan biaya pendidikan, termasuk UKT pada Tahun Ajaran Baru 2024/2025.

    “Secara umum biaya kenaikan biaya perguruan tinggi pada bulan Agustus 2024 mengalami inflasi sebesar 0,46%. Salah satu contohnya adalah kenaikan UKT-nya. Dalam hal ini BPS tidak mencatat lebih rinci lagi untuk biaya perguruan tinggi,” jelas Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Senin (2/9/2024).

    5. Tarif Cukai

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani menyampaikan meski tidak ada kenaikan tarif cukai, sejauh ini pemerintah baru merencanakan penyesuain harga jual rokok di level industri.

    “Tentunya nanti akan kami review dalam beberapa bulan ke depan untuk bisa dipastikan mengenai kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah,” ungkapnya kepada Wartawan, Senin (23/9/2024).

    Artinya, meski tidak ada kenaikan cukai hasil tembakau (CHT), tetapi pemerintah akan mendorong industri melakukan penyesuain harga jual eceran.

    Pemerintah juga berencana menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) atau cukai minuman manis pada 2025.

  • KTT G20, China Ungkap Strategi Dukung Negara-Negara Global South

    KTT G20, China Ungkap Strategi Dukung Negara-Negara Global South

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden China Xi Jinping mengumumkan serangkaian langkah yang dirancang untuk mendukung negara-negara berkembang atau Global South pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara G20 di Rio de Janeiro, Brasil.

    Dalam pidato pertamanya di KTT G20, Xi mengatakan China akan mendukung pembangunan global melalui delapan rencana aksi, termasuk pembangunan melalui program Belt and Road initiative yang berkualitas tinggi, rencana kebijakan luar negeri khasnya yang mengarahkan investasi besar China ke proyek infrastruktur di negara berkembang.

    Dia juga mengumumkan bahwa China, bersama Brasil, Afrika Selatan, dan Uni Afrika, meluncurkan Inisiatif Kerja Sama Internasional Ilmu Pengetahuan Terbuka atau Open Science International Cooperation Initiative yang dirancang untuk menyalurkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi ke negara-negara Selatan.

    “China mendukung G20 dalam melaksanakan kerja sama praktis demi kepentingan negara-negara Selatan,” kata Xi, dikutip dari Reuters pada Selasa (19/11/2024).

    Xi juga menambahkan, impor China dari negara-negara berkembang diperkirakan mencapai US$8 triliun antara saat ini hingga 2030.

    “China selalu menjadi anggota Global South’ mitra jangka panjang yang dapat diandalkan bagi negara-negara berkembang, serta aktivis dan pelaku yang mendukung pembangunan global,” tambahnya.

    Dia melanjutkan, China tidak ingin menjadi pemain tunggal dan berharap bahwa pihak-pihak lain akan terlibat dan bekerja sama dengan banyak negara berkembang untuk mencapai modernisasi.

    Fokus Xi terhadap global south muncul ketika Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dan rekan-rekannya dari negara-negara berkembang mendorong peran yang lebih sentral dalam perundingan multilateral. Kedua pemimpin akan bertemu di Brasilia pada hari Rabu, saat Xi mengakhiri kunjungannya di Brasil dengan kunjungan kenegaraan.

    Brasil telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan suara negara-negara Selatan dengan menegaskan bahwa Uni Afrika harus menjadi anggota resmi G20, seperti yang terjadi pada Uni Eropa. AU berpartisipasi penuh dalam G20 tahun ini atas nama negara-negara Afrika.

    Meskipun kebangkitan negara-negara Selatan di G20 telah menyebabkan ketidaknyamanan di antara negara-negara kaya, hal ini memberikan peluang bagi China, mengingat hubungan ekonomi dan politik yang erat dengan sebagian besar negara berkembang, khususnya di Afrika, di mana negara tersebut merupakan pemberi pinjaman utama.

    G20 diluncurkan setelah krisis keuangan tahun 2007-2008 untuk melibatkan negara-negara berkembang dalam perundingan yang terbatas pada negara-negara industri Kelompok Tujuh (G7), dan telah menjadi wadah utama bagi kerja sama ekonomi dan keuangan.

    Negara ini mewakili sekitar 85% PDB global, lebih dari 75% perdagangan global, dan sekitar dua pertiga populasi dunia.

    Konsep Global South muncul untuk menunjuk negara-negara berkembang, negara berkembang atau berpendapatan rendah, sebagian besar di belahan bumi selatan, dan menggantikan istilah “Dunia Ketiga” setelah Perang Dingin tahun 1945-90.

  • PHK Massal: 2.500 Pekerja Raksasa Pesawat Boeing Diberhentikan

    PHK Massal: 2.500 Pekerja Raksasa Pesawat Boeing Diberhentikan

    Bisnis.com, JAKARTA – Produsen pesawat dengan bisnis global, Boeing, mengumumkan akan memberlakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kepada lebih dari 2.500 karyawan di negara bagian Washington, Oregon, Carolina Selatan dan Missouri di AS. 

    Pemberhentian ini merupakan bagian dari rencana besar produsen pesawat yang tengah terlilit utang tersebut untuk memangkas sebanyak total 17.000 pekerjaan, atau 10% dari tenaga kerja globalnya. 

    Dalam dokumen pengajuan yang diwajibkan oleh pemerintah federal yang diposting pada Senin (18/11/2024) waktu setempat menyebut, hampir 2.200 pemberitahuan pemutusan hubungan kerja (PHK) ditujukan kepada para pekerja di Washington dan 220 lainnya di South Carolina, dua negara bagian tempat Boeing memproduksi pesawat komersial. 

    Adapun, Boeing menolak mengomentari PHK tersebut.

    Raksasa kedirgantaraan ini mulai memberi tahu para pekerja AS yang terkena dampak pada Rabu pekan lalu bahwa mereka akan tetap menerima gaji Boeing hingga 17 Januari 2025, untuk mematuhi persyaratan federal untuk memberi tahu karyawan setidaknya 60 hari sebelum mengakhiri pekerjaan mereka.

    Berita bahwa Boeing akan mengirimkan Pemberitahuan Penyesuaian dan Pelatihan Ulang Pekerja atau Worker Adjustment and Retraining Notification (WARN) pada pertengahan November sudah diperkirakan secara luas. 

    PHK massal terakhir diperkirakan terjadi pada Desember mendatang. Boeing juga dapat memanfaatkan pengurangan tenaga kerja, perekrutan selektif, dan penjualan anak perusahaan untuk mengurangi tenaga kerja.

    Pada Oktober lalu, CEO baru Boeing, Kelly Ortberg, mengatakan perusahaannya tidak bermaksud untuk menghentikan produksi atau mengeluarkan tenaga kerja dari laboratorium teknik. Pengamat industri telah menunggu WARN untuk mengetahui indikasi bagaimana PHK dapat berdampak pada pekerja di pusat manufaktur utama perusahaan.

    Namun, beberapa ratus insinyur dan pekerja produksi termasuk di antara mereka yang menerima pemberitahuan PHK.

    The Society of Professional Engineering Employees in Aerospace Society mengatakan 438 anggota serikat pekerja di Boeing menerima pemberitahuan PHK pekan lalu, termasuk 218 insinyur dan 220 teknisi.

    Sementara itu, Asosiasi Internasional Ahli Mesin dan Pekerja Dirgantara (IAM) District Lodge 837 di St. Louis mengatakan Boeing mengirimkan pemberitahuan kepada 111 anggota, yang sebagian besar membuat komponen sayap untuk 777X.

    Adapun, orang-orang yang diberhentikan tampaknya berbeda-beda di setiap bagian dalam Boeing, kata beberapa pekerja non-serikat yang menerima WARN.

    Seorang pekerja di Boeing Defense, Space & Security mengatakan semua kecuali dua atau tiga anggota timnya yang beranggotakan 12 orang diberhentikan, sementara yang lain mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya dari sekitar 20 orang timnya yang menerima peringatan. 

    Keduanya mengatakan mereka memberikan dukungan penting bagi insinyur produksi dan desain, namun mereka tidak dianggap bekerja di bagian produksi.

    Pemberitahuan ini muncul ketika Boeing mencoba memulai kembali produksi 737 MAX yang paling laris, setelah pemogokan selama berminggu-minggu oleh lebih dari 33.000 pekerja di Pantai Barat AS menghentikan produksi sebagian besar jet komersialnya.

  • Pelatihan Juru Masak Masuk Quick Win Kementerian Ekraf, Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Pelatihan Juru Masak Masuk Quick Win Kementerian Ekraf, Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelatihan juru masak menjadi salah satu program quick win atau percepatan Kementerian Ekonomi Kreatif. Pelatihan ini akan mendukung salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Berizi Gratis.

    Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyampaikan, quick win merupakan program jangka pendek dalam 3 bulan pertama. Dalam memilih program jangka pendek, Kementeriannya menyelaraskan dengan program quick win Kepala Negara, salah satunya Makan Bergizi Gratis.

    “Pertama, program pelatihan juru masak untuk mendukung program makan bergizi gratis,” kata Teuku Riefky Harsya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, dikutip  Selasa (19/11/2024).

    Dia menuturkan, Kementerian Ekonomi Kreatif akan menyiapkan koki-koki andal untuk memberikan pelatihan kepada ribuan juru masak yang akan memasok makanan untuk program tersebut.

    Dalam hal ini, Kementerian Ekonomi Kreatif akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk implementasi pelatihan juru masak, termasuk tempat pelaksanaan pelatihan. Dengan demikian, menu makanan yang disiapkan dapat bervariasi, tetapi tetap memerhatikan kalori dan gizi yang tepat.

    “Katakanlah seorang juru masak itu harus memasak dengan menu harga Rp15.000 [per porsi] dengan kalori gizi tersebut supaya tidak itu-itu aja,” ujarnya. 

    Selain pelatihan juru masak, Teuku Riefky Harsya mengungkapkan tujuh program quick win lainnya. Diantaranya adalah program yang berkaitan dengan inkubasi ekraf di kawasan food estate.

    Menurutnya, inkubasi ini dapat memberikan dukungan kepada para pelaku ekraf yang bergerak di bidang pangan, kerajinan, atau produk-produk turunan hasil pertanian lainnya yang ditujukan untuk menjaga stabilitas sosial di sekitar kawasan food estate.

    Para pelaku ekraf ini, nantinya akan mendapat pelatihan dan akses berbagai sumber daya. Sebagai tahap awal, dia menyebut bahwa, pihaknya akan fokus pada pengembangan food estate di wilayah timur Indonesia.

    “Pada tahap pertama ini kami akan fokus pengembanagn food estate di wilayah timur Indonesia,” ungkapnya.

    Program quick win lainnya yakni penguatan sumber daya manusia (SDM) ekraf melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan, engagement dengan komunitas ekraf, program affiliator Super Emak, pengembangan desa kreatif, pengembangan kapasitas santri kreatif, serta penguatan rantai pasok digital. 

    “Itulah quick win Kementerian Ekraf yang disiapkan untuk membantu mencapai quick win pemerintahan Prabowo-Gibran,” pungkasnya. 

  • LAPORAN dari KTT G20 BRASIL: Kelaparan, Gaza dan Janji Jumbo dari Amerika

    LAPORAN dari KTT G20 BRASIL: Kelaparan, Gaza dan Janji Jumbo dari Amerika

    Bisnis.com, RIO de JENEIRO – Para pemimpin negara dengan ekonomi terbesar di dunia alias G20 memfokuskan pembahasan awal pada penderitaan yang disebabkan oleh konflik-konflik di Gaza dan Ukraina, sambil menyerukan kerja sama dalam hal perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, dan kebijakan pajak.

    Komunike awal ini merupakan kemajuan karena para pemimpin G20 mampu mencapai kesepakatan awal yang fokus mengenai perang Ukraina dan secara ringkas berfokus pada penderitaan manusia dan dampak ekonomi dari konflik tersebut.

    Para pemimpin menyatakan keprihatinan mendalam mengenai situasi kemanusiaan yang sangat buruk di Jalur Gaza dan menyerukan dengan segera bantuan dan perlindungan yang lebih banyak untuk warga sipil serta gencatan senjata yang komprehensif.

    AS juga telah mencabut mengenai penggunaan senjata buatan AS oleh Ukraina untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak menghadiri KTT G20 dan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov.

    Melansir Reuters, Selasa (19/11/2024), diskusi dalam KTT G20 juga mencakup perdagangan, perubahan iklim, dan keamanan internasional akan berhadapan dengan perubahan kebijakan AS yang tajam yang dijanjikan oleh presiden terpilih Donald Trump, mulai dari tarif hingga janji solusi bagi perang di Ukraina.

    Kesepakatan diraih setelah para diplomat melakukan negosiasi selama akhir pekan untuk menyelesaikan pernyataan bersama tersebut, dengan perdebatan mengenai kebijakan iklim yang berlangsung hingga dini hari pada hari Minggu, menurut orang-orang yang terlibat dalam perundingan tersebut.

    Sebagai tuan rumah pertemuan G20 tahun ini, Brasil memperluas fokus kelompok ini pada kemiskinan dan kelaparan ekstrem, sambil memperkenalkan tentang kerja sama untuk mengenakan pajak yang adil bagi negara-negara terkaya di dunia.

    Aliansi Lawan Kelaparan & Kemiskinan

    Saat yang sama Presidensi G20 Brasil meluncurkan inisiatif berupa Aliansi Global untuk Melawan Kelaparan dan Kemiskinan (Global Alliance Against Hunger dan Poverty), pada pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Senin (18/11/2024). Aliansi itu menargetkan pemberantasan kemiskinan dan kelaparan pada 2030.

    Untuk diketahui, isu kelaparan dan kemiskinan merupakan di antara isu yang menjadi fokus Presidensi G20 Brasil. Pada pembukaan KTT G20, aliansi global itu diluncurkan dengan melibatkan 148 anggota, termasuk 82 negara. Indonesia termasuk salah satunya.

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula dan Silva mengatakan bahwa kelaparan dan kemiskinan merupakan simbol dari tragedi bersama. Dia menyoroti bahwa masih ada 733 juta orang yang mengalami malnutrisi.

    “Ini seperti populasi gabungan dari Brasil, Meksiko, Jerman, Inggris, Afrika Selatan dan Kanada mengalami kelaparan di dunia yang menghasilkan hampir 6 miliar ton makanan per tahunnnya. Ini tidak bisa diterima,” ujar Presiden Lula pada sambutannya di pembukaan KTT G20 2024, di Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Brasil, Senin (18/11/2024).

    Adapun komitmen dari inisiatif tersebut adalah untuk membuat program pemberian transfer tunai ke 500 juta orang di negara-negara berpenghasilan rendah serta menengah ke bawah pada 2030.

    Alinasi itu juga bertujuan untuk memperluas pemberian makan bergizi untuk tambahan 150 juta anak sekolah di negara-negara yang mengalami kemiskinan anak serta kelaparan.

    Program itu nantinya diharapkan bisa didanai melalui kredit maupun hibah melalui bank pembangunan multilateral.

    Lula menjelaskan, peluncuran aliansi itu di Forum G20 bukan tanpa alasan. Pasalnya, forum ekonomi tersebut meliputi negara-negara anggota yang mewakili 85% dari PDB dunia sebesar US$110 triliun.

    Tidak hanya itu, Forum G20 juga berisi 75% dari US$32 triliun dari perdagangan barang dan jasa serta dua per tiga dari populasi dunia sebesar 8 miliar jiwa.

    “Hal ini berada di kehendak mereka yang duduk di meja ini untuk melaksanakan tugas mendesak dalam mengakhiri momok memalukan bagi kemanusiaan,” papar politisi yang berasal dari anak buruh tani itu.

    Nantinya, aliansi global tersebut akan mengartikulasi rekomendasi internasional, kebijakan publik yang efektif serta sumber pembiayaan guna mewujudkan target pemberantasan kelaparan dan kemiskinan di 2030.

    Aliansi itu juga akan fokus kepada tiga pilar untuk mencapai tujuannya yaitu nasional, finansial serta pengetahuan. Nantinya, aliansi tersebut akan menggelar konferensi secara reguler serta nantinya didukung oleh Organisasi Pangan dan Agrikultur atau FAO.

    Keanggotaan aliansi tersebut terdiri dari 84 negara serta entitas kewilayahan. Salah satunya yakni Indonesia yang juga merupakan negara anggota G20.

    Kemudian, terdapat anggota yang berasal dari 24 organisasi internasional, 9 lembaga keuangan internasional serta 31 yayasan filantropi maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).

    Janji Amerika Serikat

    Saat yang sama, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjanjikan kontribusi sebesar US$4 miliar untuk dana Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA) milik Bank Dunia bagi negara-negara termiskin di dunia.

  • SKK Migas: Koperasi Bisa Kelola Sumur Minyak Ilegal

    SKK Migas: Koperasi Bisa Kelola Sumur Minyak Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto membuka peluang entitas koperasi untuk mengelola sumur minyak ilegal.

    Menurutnya, Undang-Undang (UU) Migas memperbolehkan entitas koperasi untuk mengelola sumur minyak tua yang selama ini dibor secara ilegal oleh masyarakat.

    “UU Migas kita membolehkan kegiatan hulu migas ini dilaksanakan oleh koperasi, terutama untuk sumur-sumur tua dan dilakukan oleh masyarakat secara ilegal,” jelas Djoko dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR, Senin (18/11).

    Djoko menuturkan pengelolaan sumur migas oleh koperasi sudah dilakukan pada beberapa titik. Dia mencontohkan, pengelolaan di Blok Cepu dilakukan oleh koperasi dengan hasil produksi yang dibeli oleh PT Pertamina (Persero).

    Oleh sebab itu, SKK Migas akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait langkah pengelolaan sumur tua oleh entitas koperasi. Ini khususnya terkait ketentuan pengelolaannya.

    “Sekarang kita revisi mana potensi yang bisa kita lakukan untuk diaktifkan kembali, koordinasi dengan Kementerian Perekonomian,” imbuh Djoko.

    Djoko menambahkan bahwa beleid aturan terkait pengelolaan sumur-sumur tua yang dilakukan secara ilegal oleh masyarakat, tengah di bahas. Menurutnya, aturan itu bisa berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) maupun Peraturan Pemerintah (PP).

    “Kami berupaya hal ini bisa dikelola oleh badan usaha, termasuk KKKS Pertamina untuk dikelola secara baik sehingga bisa meningkatkan lifting,” ucapnya.

    Djoko menyebut pengeboran ilegal atau illegal drilling, illegal refinery, hingga illegal tapping masih menjadi hambatan industri hulu migas di Indonesia.

    Bahkan, dia mengklaim kegiatan ilegal itu menimbulkan potensi kehilangan sumber daya minyak hingga 8.000 barel per hari (BOPD). Oleh karena itu, Djoko mengingatkan seluruh pihak terkait bertanggung jawab mengatasi hal tersebut.

    “Ini membuat adanya potensi kehilangan minyak sebesar lebih kurang 8.000 BOPD. SKK Migas butuh dukungan semua pihak untuk mengatasi hal ini,” katanya.

  • Tarif PPN 12%: Pengusaha Was-Was Daya Beli Amblas

    Tarif PPN 12%: Pengusaha Was-Was Daya Beli Amblas

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha khawatir daya beli masyarakat makin turun seiring dengan rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. 

    Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja menyampaikan, naiknya tarif PPN menjadi 12% tahun depan akan mengakibatkan harga produk di pusat-pusat perbelanjaan ikut terkerek, yang berdampak pada daya beli masyarakat. 

    “Ini akan memberatkan masyarakat terutama untuk kelas menengah bawah yang saat ini masih mengalami kesulitan dalam hal daya beli,” kata Alphonzus kepada Bisnis, Senin (18/11/2024).

    Menurutnya, tarif PPN yang berlaku saat ini termasuk dalam kategori yang tidak rendah, jika dibanding dengan tarif yang berlaku di beberapa negara tetangga. Oleh karena itu, dia melihat tidak ada alasan mendesak untuk mengerek tarif PPN tahun depan.

    Di sisi lain, jika pemerintah perlu mengerek penerimaan negara, Alphonzus mengusulkan agar pemerintah sebaiknya meningkatkan pertumbuhan usaha secara maksimal terlebih dahulu. Pasalnya, saat ini masih banyak potensi pertumbuhan yang belum diupayakan secara maksimal.

    “Kenaikan tarif bisa dilakukan setelah pertumbuhan usaha mencapai tingkat yang optimal,” ujarnya.

    Salah satu pusat perbelanjaan malPerbesar

    Meskipun pemerintah tetap bersikeras untuk memberlakukan kenaikan tarif PPN menjadi 12%, dia meminta agar dibarengi dengan berbagai stimulus untuk masyarakat. Tujuannya, agar daya beli masyarakat kelas menengah bawah tidak semakin terpuruk.

    Dia khawatir, pertumbuhan sektor ritel tahun depan hanya single digit saja, jika penerapan PPN 12% tidak diiringi dengan adanya stimulus bagi masyarakat kelas menengah bawah.

    “Tanpa adanya stimulus maka pertumbuhan sektor ritel pada tahun depan diperkirakan hanya single digit saja atau dengan kata lain tidak akan lebih dari 10%,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa penerapan PPN 12% tahun depan tidak akan ditunda. Pasalnya, Undang-undang (UU) No.7/2021 telah mengamanatkan bahwa PPN harus naik sebesar 1%, dari 11% menjadi 12%, pada 1 Januari 2025.

    “Kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa [jalankan],” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (13/11/2024).

    Kendati begitu, Bendahara Negara memastikan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% tidak terjadi pada semua barang dan jasa. Kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan transportasi merupakan barang/jasa yang termasuk ke daftar PPN dibebaskan.

    Boikot

    Dalam perkembangannya di sosial media, masyarakat ramai-ramai mengajak untuk memboikot kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% tahun depan dengan mengurangi belanja.

    Seruan boikot ini setidaknya ramai di media sosial X (dulu Twitter). Salah satu netizen pun mengajak netizen lainnya untuk hemat belanja minimal untuk satu tahun saja.

    Netizen lain pun mengamini saran itu. Netizen mengajak untuk cermat dalam belanja dan mengajak berbelanja di warung tetangga saja alih-alih di minimarket demi menghindari PPN.

  • Percepatan NDC Indonesia Lewat Inovasi Bisnis Berkelanjutan

    Percepatan NDC Indonesia Lewat Inovasi Bisnis Berkelanjutan

    Bisnis.com, AZERBAIJAN- Sektor swasta memiliki peran strategis dalam mempercepat pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia untuk mengurangi emisi karbon melalui penerapan bisnis yang berkelanjutan dengan fokus pada inovasi.

    Hal ini dibahas dalam Konferensi Perubahan Iklim COP29 UNFCCC yang berlangsung di Baku, Azerbaijan, pada 16 November 2024, tepatnya pada sesi Collective Climate Action: Strengthening Actions to Meet Ambitious NDCs Together.

    Direktur Mobilisasi dan Sumberdaya Sektoral dan Regional Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Wahyu Marjaka, mengatakan bahwa upaya pengurangan emisi karbon harus melibatkan seluruh pihak, termasuk sektor swasta, dan diperlukan tindakan adaptasi serta inovasi untuk mencapainya.

    “Perusahaan harus beradaptasi dan menerapkan praktik-praktik bisnis berkelanjutan. Kemampuan sektor swasta untuk meningkatkan solusi iklim secara global, memanfaatkan rantai pasokan modal, dan mengembangkan teknologi, menjadikannya unik untuk mendorong perubahan yang signifikan,” ujar Wahyu saat memberikan keynote speech.

    Wahyu menjelaskan bahwa Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang cukup besar, yaitu 31,89% secara domestik dan hingga 43,2% dengan dukungan internasional.

    Indonesia juga berencana untuk mengajukan NDC kedua kepada UNFCCC pada akhir 2024, yang akan mencakup komitmen untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global hingga 1,5 derajat Celcius dan mencapai net-zero emissions pada 2060. Target ini juga akan mencakup sektor-sektor baru, termasuk sektor kelautan dan hulu migas.

    Melihat komitmen terhadap pencapaian target iklim global dan nasional, Wahyu menegaskan bahwa pemerintah, sektor swasta, serta filantropi harus menyelaraskan tindakan, memobilisasi sumber daya, dan menciptakan kemitraan untuk mencapai target ini.

    “Ketika bisnis sejalan dengan Perjanjian Paris, mereka tidak hanya mendorong inovasi, tetapi juga menciptakan permintaan untuk teknologi bersih,” kata Wahyu.

    Peran sektor swasta dalam mempercepat upaya dekarbonisasi juga terwujud melalui berbagai inovasi yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.

    Salah satu contohnya adalah inisiatif yang dipaparkan oleh APRIL Group, produsen kertas “PaperOne”, dalam panel di tempat yang sama.

    APRIL Group memperkenalkan konsep “Waste to Value” yang bertujuan untuk mengubah limbah industri menjadi sumber daya bernilai, seperti energi, pupuk, dan material pengerasan jalan.

    “Dengan izin pemerintah, kami dapat memanfaatkan sludge sebagai bahan bakar untuk produksi. Ini adalah komitmen kami untuk mendukung pengelolaan limbah berkelanjutan dan mengurangi emisi dari penimbunan di TPA (tempat pembuangan akhir),” ujar Rita Alim, Deputy Director External Relations APRIL Group saat berbicara di panel.

    Sludge terdiri dari serat dan material padat yang dihasilkan dari pengolahan air limbah dalam proses produksi pulp dan kertas.

    Limbah ini kemudian dimanfaatkan melalui teknologi recovery boiler milik APRIL untuk menghasilkan energi yang digunakan dalam kegiatan produksi.

    “Pada tahun 2023, kami telah memanfaatkan ulang lebih dari 323.000 ton limbah non-B3, yang tidak hanya mengurangi limbah yang kami buang ke TPA, tetapi juga menghemat biaya operasional,” tambah Rita.

    Langkah ini sejalan dengan visi keberlanjutan perusahaan, yaitu APRIL2030, yang bertujuan untuk mencapai target Iklim Positif dengan menjalankan solusi berbasis sains untuk menurunkan emisi karbon secara drastis.

    Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan target pertumbuhan berkelanjutan perusahaan, yang fokus pada penerapan bisnis sirkular dan produksi yang bertanggung jawab.

    Sejalan dengan komitmen ini, APRIL Group terus meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), salah satunya melalui biomassa yang sebagian besar didapatkan dari produk sampingan dan sisa yang dihasilkan dalam kegiatan produksi.

    “Kami menargetkan 90% kebutuhan energi pabrik berasal dari EBT, dan pada tahun 2024, realisasi pemanfaatannya telah mencapai 88%,” ungkapnya.

    Selain biomassa, kebutuhan energi juga dipasok dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas terpasang saat ini mencapai 26 MW, yang akan terus ditingkatkan menjadi 50 MW hingga 2030 nanti.

     

  • Penerimaan Negara di Sektor Hulu Migas Mencapai Rp201,4 Triliun per Oktober 2024

    Penerimaan Negara di Sektor Hulu Migas Mencapai Rp201,4 Triliun per Oktober 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan realisasi penerimaan negara di sektor hulu migas mencapai US$12,7 miliar atau setara Rp201,4 triliun (asumsi kurs Rp15.861 per dolar AS).

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyebut angka itu hampir mencapai target tahun ini yang sebesar US$12,9 miliar atau Rp204,9 triliun.

    “Ini yang paling membanggakan adalah penerimaan negara dari target US$12,9 miliar, kami Oktober sudah mencapai di angka US$12,7 miliar,” kata Djoko dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (18/11/2024). 

    Dengan capaian tersebut, Djoko pun optimistis penerimaan negara bahkan bisa mencapai di atas US$14 miliar atau Rp222,11 triliun di akhir tahun ini.

    “Alhamdulillah, kami memiliki outlook bahwa pada akhir tahun penerimaan negara bisa menyentuh angka di atas US$14 miliar,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Djoko mengatakan investasi di sektor hulu migas telah mencapai US$10,3 miliar atau setara Rp163,25 triliun per Oktober 2024.

    Dia mengatakan pihaknya pun tetap optimis target investasi di 2024 yang sebesar US$16 miliar atau Rp253,56 triliun bisa tercapai.

    “Realisasi sampai Oktober sebesar US$10,3 miliar. Kami harap akhir tahun bisa mencapai US$16 miliar,” ucapnya.

    Adapun prognosa investasi di hulu migas untuk 2024 itu sejatinya turun. Sebab, sebelumnya target investasi hulu migas mencapai US$17,7 miliar atau setara Rp280,59 triliun.

    Menurut Djoko, target itu turun karena ada sejumlah kebijakan dari pemerintah. Salah satunya, kebijakan kewajiban tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

    “Bahwa beberapa kegiatan jadi tertunda ke tahun depan. Jadi karena target-target seluruh kegiatan belum 100%, otomatis kan investasinya gak 100%, ada beberapa pekerjaan yang delay,” jelas Djoko.

    Kendati demikian, pemerintah saat ini sudah melakukan perubahan kebijakan terkait TKDN. Kini, syarat TKDN telah direlaksasi.