Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Program 3 Juta Rumah Diklaim Sumbang Kontribusi Rp300 Triliun Terhadap PDB Nasional

    Program 3 Juta Rumah Diklaim Sumbang Kontribusi Rp300 Triliun Terhadap PDB Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan program 3 juta rumah diprediksi bakal menyumbang kontribusi hingga Rp300 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

    Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang menjelaskan bahwa program itu juga dapat mendorong perekonomian daerah lantaran sebanyak 2 juta rumah bakal dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir.

    “Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun,” jelasnya saat Diskusi bertema Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah, di Jakarta, Jumat, (20/12/2024).

    Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa program 3 juta rumah diharapkan mampu menekan angka kemiskinan hingga 1,8% pada 2025. Pasalnya, dengan asumsi profit margin 20% Satgas memperhitungkan bahwa terdapat uang bergulir sebesar Rp60 triliun.

    Adapun nantinya, program 3 juta rumah bakal diwujudkan lewat skema gotong royong. Di mana, sebanyak 2 juta rumah yang dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir bakal dibangun oleh kontraktor UMKM yang ada di desa.

    “Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” tegas Bonny. 

    Dengan demikian, efek program 3 juta rumah nantinya diharapkan tak hanya mampu menghadirkan hunian layak bagi masyarakat saja, melainkan juga mampu menstimulus perbaikan ekonomi bagi rakyat sekitar.

    Sebelumnya, itu menyukseskan implementasi program 3 juta rumah itu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) akan segera menjalankan Program Strategis Nasional (PSN) di sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Ara mengatakan bahwa rencana itu telah disampaikan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kepada Presiden Prabowo Subianto.  

    “Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati [saat melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo] adalah kita akan memperjuangkan PSN untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR,” ujarnya dalam agenda HUT Apersi ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024). 

  • AirNav Proyeksi Lalu Lintas Penerbangan Capai 76.340 Pergerakan Sepanjang Nataru

    AirNav Proyeksi Lalu Lintas Penerbangan Capai 76.340 Pergerakan Sepanjang Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA – Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia memproyeksikan lalu lintas penerbangan mencapai 76.340 pergerakan sepanjang periode Natal dan Tahun Baru 2024/2025. 

    Direktur Keselamatan, Keamanan, dan Standardisasi AirNav Indonesia Ahmad Nurdin Aulia mengatakan lonjakan traffic penerbangan mencapai total 76.340 pergerakan atau rata-rata 4.018 penerbangan per hari, meningkat 2,56% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

    Hingga kini, maskapai telah mengajukan 2.136 tambahan slot penerbangan untuk melayani delapan bandara tersibuk, termasuk Soekarno-Hatta (Tangerang), Ngurah Rai (Denpasar), Juanda (Surabaya), dan Kualanamu (Medan).  

    “Puncak arus libur Natal diperkirakan terjadi pada 21 Desember 2024, dengan 4.612 pergerakan per hari, sementara puncak arus Tahun Baru pada 28 Desember 2024, dengan 3.942 pergerakan per hari,” kata Aulia kepada wartawan, belum lama ini.  

    Rute penerbangan domestik terpadat adalah Soekarno-Hatta ke Denpasar dan Surabaya, sedangkan internasional adalah Soekarno-Hatta ke Singapura dan Kuala Lumpur. Puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 5 Januari 2025 dengan 4.116 pergerakan per hari.  

    Adapun, sampai November 2024, AirNav telah melayani 1.751.764 penerbangan domestik, internasional, dan lintas negara (overflying). Dengan adanya peningkatan traffic di Desember, pihaknya telah menyusun strategi operasional untuk menjaga kelancaran dan keselamatan navigasi penerbangan di seluruh wilayah Indonesia. 

    Selain itu, AirNav Indonesia telah membuka posko monitoring dari 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 di 56 bandara serta satu posko utama di Kementerian Perhubungan. Bersama para pemangku kepentingan seperti Otoritas Bandara, Angkasa Pura, dan BMKG, AirNav telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi keadaan darurat seperti cuaca ekstrem, letusan gunung berapi, hingga gangguan operasional bandara dan maskapai.  

    Aulia mengeklaim AirNav Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan keselamatan navigasi penerbangan. 

    “Dengan proyeksi peningkatan jumlah penumpang dan penerbangan selama liburan ini, kami telah menyusun berbagai strategi untuk memastikan kelancaran, keselamatan, dan efisiensi operasional penerbangan di seluruh wilayah Indonesia,” imbuhnya. 

    Beberapa strategi yang disiapkan AirNav selama periode Nataru yaitu kesiapan personil, penyesuaian jam operasional sesuai kebutuhan bandara, fleksibilitas slot penerbangan untuk memenuhi kebutuhan penerbangan ekstra, hingga penerapan inovasi teknologi.

  • Nasib Sritex Setelah Dinyatakan Pailit, Airlangga: Kami Restrukturisasi

    Nasib Sritex Setelah Dinyatakan Pailit, Airlangga: Kami Restrukturisasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait nasib PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex pasca-inkrah diputuskan pailit oleh Mahkamah Agung (MA).

    Menko Airlangga menyampaikan bahwa hingga saat ini Sritex masih tetap berjalan. “Sritex tetap berjalan,” kata Airlangga saat ditemui di Alfamart Drive Thru Alam Sutra, Kota Tangerang, Banten, Minggu (22/12/2024).

    Airlangga hanya menyampaikan bahwa pemerintah terus mendukung upaya restrukturisasi terhadap Sritex.

    “Ya upaya [dari pemerintah] restructuring,” singkatnya.

    Adapun, putusan penolakan kasasi dengan Nomor Perkara: 1345 K/PDT.SUS-PAILIT 2024 telah dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agung Hamdi dan dua anggota yakni Hakim Agung Nani Indrawati dan Lucas Prakoso pada Rabu, (18/12/2024).

    Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto menyampaikan perusahaan menghormati putusan MA tersebut dan telah melakukan konsolidasi internal. Pihaknya memutuskan untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK).

    “Upaya hukum ini kami tempuh, agar kami dapat menjaga keberlangsungan usaha, dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi 50.000 karyawan yang telah bekerja bersama-sama kami selama puluhan tahun,” ujar Wawan melalui keterangan resminya, Jumat (20/12/2024). 

    Wawan menegaskan bahwa langkah hukum tersebut ditempuh tidak hanya untuk kepentingan perusahaan, tetapi membawa serta aspirasi seluruh karyawan Sritex.

    Selama proses pengajuan kasasi ke MA, Wawan menyampaikan bahwa Sritex telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan usahanya, dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), sebagaimana pesan disampaikan pemerintah.

    Sementara itu, Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group Slamet Kaswanto menuturkan bahwa para pekerja telah menaruh harapan terhadap keputusan kasasi yang nantinya dapat memberikan solusi bagi kelangsungan pekerjaan mereka.

    “Kami selaku pekerja Sritex Group yang saat ini masih terikat hubungan kerja dengan Sritex merasa sangat kaget dan sedih dengan putusan kasasi MA ini karena kami sangat berharap putusan kasasi ini menjawab keinginan puluhan ribu buruh Sritex yang ingin terus bekerja agar upah yang didapat bisa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya,” tutur Slamet kepada Bisnis, Jumat (20/12/2024).

    Namun, para buruh tetap menghormati proses hukum atas kepailitan yang sedang berlangsung, meski tetap berharap opsi going concern dapat dijalankan untuk menjaga keberlangsungan usaha untuk menyambung hidup para pekerja.

  • Airlangga: PMK Barang dan Jasa Mewah Kena PPN 12% Bakal Terbit Sebelum Januari 2025

    Airlangga: PMK Barang dan Jasa Mewah Kena PPN 12% Bakal Terbit Sebelum Januari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang barang dan jasa mewah yang dikenakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% akan diterbitkan sebelum Januari 2025.

    Hal ini seiring dengan pengenaan tarif PPN yang naik dari 11% menjadi 12% pada awal tahun depan. Airlangga menjelaskan bahwa aturan dan klasifikasi untuk barang dan jasa mewah akan diterbitkan melalui PMK.

    “[PMK barang dan jasa mewah yang terkena PPN 12% terbit] sebelum 1 Januari [2025],” kata Airlangga saat ditemui di Alfamart Drive Thru Alam Sutra, Tangerang, Banten, Minggu (22/12/2024).

    Dalam aturan itu, Airlangga hanya menyampaikan bahwa pemerintah akan memasukkan kategori barang dan jasa mewah dan bukan. “Ya nanti ditentukan ada PMK-nya apa yang kategori mewah dan non mewah,” ungkapnya.

    Sayangnya, dia tak berkomentar lebih jauh terkait barang dan jasa mewah yang menjadi pertimbangan pemerintah. “Pertimbangannya nanti kita lihat,” singkatnya.

    Mengutip dari laman resmi Kemenko Perekonomian, Minggu (22/12/2024), pemerintah mengenakan PPN sebesar 12% terhadap barang dan jasa mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu yang sebelumnya tidak dikenakan PPN.

    Rinciannya, bahan makanan premium yang di antaranya beras premium, buah-buahan premium, ikan premium, dan daging premium.

    Kemudian, PPN 12% juga dikenakan untuk pelayanan kesehatan medis premium, jasa pendidikan premium, dan listrik pelanggan rumah tangga sebesar 3500 VA-6600 VA.

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Morgiarso menjelaskan Kementerian Keuangan tengah menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang nantinya merincikan kriteria hingga kategori enam barang/jasa premium itu yang akan dikenakan PPN 12%.

    “Nanti masih harus menunggu teknis detilnya kan di PMK,” kata Susi.

  • Titik One Way & Contra Flow Jakarta-Cikampek dan Jakarta-Ciawi Terbaru Nataru 2024

    Titik One Way & Contra Flow Jakarta-Cikampek dan Jakarta-Ciawi Terbaru Nataru 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah ruas jalan akan dilakukan pengaturan lalu lintas satu arah (one way) dan sistem lajur pasang surut/tidal flow (contra flow) sepanjang libur Natal dan tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Termasuk ruas jalan Jakarta-Cikampek.

    Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara resmi telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Angkutan Natal 2024 Dan Tahun Baru 2025. Pada SKB tersebut memuat pengaturan lalu lintas di libur natal dan tahun baru mendatang.

    Pada momen libur natal 2024 dan tahun baru 2025 diprediksi sekitar 110 juta orang akan melakukan pergerakan yang sebagian besar tujuannya adalah berlibur.

    “Saat libur nataru nanti akan ada pengaturan lalu lintas yang meliputi sistem satu arah (one way), dan sistem lajur pasang surut/tidal flow (contra flow),” kata Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Ahmad Yani, dikutip Minggu (22/12/2024). 

    Ahmad Yani mengatakan hal tersebut dilakukan demi menciptakan kelancaran arus lalu lintas agar semua masyarakat yang berpergian merasakan kenyamanan dan keamanan dengan mengutamakan keselamatan.

    Adapun pemberlakuan sistem jalur/lajur pasang surut/tidal flow (contra flow) adalah sebagai berikut :

    Jakarta – Cikampek :

    – Arah Cikampek (KM 47 – KM 70) berlaku pada tanggal 21, 24, 26, 27, 28, 29 Desember 2024 masing – masing mulai pukul 06.00 sampai dengan 10.00 WIB dan berlanjut di tanggal 1 Januari 2025 mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB.

    – Arah Jakarta (KM 70 – KM 47) berlaku pada tanggal 26 hingga 28 Desember 2024 mulai pukul 14.00 hingga 22.00 WIB dan berlanjut pada tanggal 29 Desember 2024 pada pukul 12.00 hingga 24.00 WIB serta tanggal 1 Januari 2025 mulai pukul 06.00 – 12.00 WIB.

    Jakarta – Bogor – Ciawi :

    – Arah Ciawi (KM 44 – KM 46) berlaku pada tanggal 21, 22, 24, 26, 27, 28, dan 29 Desember 2024 mulai pukul 06.00 hingga 13.00 WIB serta berlanjut pada 1 Januari 2025 mulak pukul 06.00 hingga 13.00 WIB.

    – Arah Jakarta (KM 21 – KM 8) berlaku pada tanggal 21, 22, 24, 26, 27, 28, dan 29 Desember 2024 mulai pukul 15.00 hingga 23.00 WIB serta berlanjut pada tanggal 1 Januari 2025 mulai pukul 15.00 sampai 23.00 WIB.

    “Untuk sistem satu arah atau one way dilakukan berdasarkan kebutuhan kondisi lalu lintas per jam, indikator rekayasa lalu lintas, evaluasi dan pertimbangan – pertimbangan lainnya yang dilakukan berdasarkan diskresi kepolisian,” katanya.

    Seiring dengan hal tersebut dalam Surat Keputusan Bersama ini juga tertuang bahwa pekerjaan proyek konstruksi di sekitar ruang manfaat jalan dihentikan sementara selama masa angkutan natal dan tahun baru 2024/2025 yakni mulai tanggal 18 Desember 2024 pukul 00.00 waktu setempat hingga 5 Januari 2025 pukul 24.00 waktu setempat

  • Satgas Klaim Program 3 Juta Rumah Tekan Kemiskinan, Pembangunan Merata

    Satgas Klaim Program 3 Juta Rumah Tekan Kemiskinan, Pembangunan Merata

    Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengeklaim program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dapat mengentaskan angka masyarakat miskin turun hingga 1,8%. Pemerataan pembangunan menjadi pendorong.

    Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang menjelaskan bahwa angka kemiskinan itu dapat ditekan lantaran terciptanya pertumbuhan ekonomi lewat adanya pengembangan perumahan.

    “Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8% per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ujarnya saat Diskusi bertema Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah, di Jakarta, Jumat, (20/12/2024).

    Bonny menjelaskan, sebanyak 2 juta rumah bakal dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Sementara sisanya yakni sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

    Sejalan dengan hal itu, Satgas Perumahan optimis program 3 juta rumah itu dapat menggairahkan perekonomian hingga ke daerah. 

    Di mana, saat ini saja terdapat 75.000 desa di seluruh Indonesia. Mengacu pada data itu maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah. 

    “Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20%, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ucap Bonny. 

    Sementara itu, bila mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

    Dengan demikian, apabila angka kemiskinan diproyeksi bakal ditekan hingga 1,8% maka jumlah masyarakat miskin sebanyak 25,22 juta bakal berkurang sebanyak 453.960 juta orang pada 2025.

    “Pengentasan kemiskinan melalui Program 3 Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya Program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan,” pungkasnya.

  • Daftar Tol Trans Jawa dan Trans Sumatra yang Terapkan Diskon 10% Selama Nataru

    Daftar Tol Trans Jawa dan Trans Sumatra yang Terapkan Diskon 10% Selama Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) resmi menerapkan potongan tarif sebesar 10% selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). 

    Adapun, implementasi diskon tarif itu bakal berlaku di Jalan Tol Trans Jawa dan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS). Setidaknya, terdapat 11 ruas tol yang bakal menerapkan diskon tarif tol sebesar 10% pada periode tertentu saat Nataru.

    Pada ruas Trans Jawa, pemberian potongan tarif berlaku secara terintegrasi. Sehingga, diskon 10% hanya berlaku bagi pengendara yang melakukan perjalanan menerus dari Jakarta hingga Semarang. 

    Adapun perinciannya, yakni Jalan Tol Jakarta – Cikampek, Cikampek-Palimanan, Palimanan-Kanci, Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Jalan Tol Semarang Seksi ABC.

    Selanjutnya, untuk koridor Trans Sumatera, pemberian potongan tarif tol sebesar 10% pada seluruh golongan kendaraan saat arus mudik berlaku pada ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (GT Bakauheni Selatan-GT Kayu Agung Utama), ruas Kayu Agung-Palembang (Kayu Agung Utama-Kramasan), dan ruas Tol Pekanbaru-Dumai.

    Lebih lanjut, periode pemberian potongan tarif itu terbagi dalam dua gelombang. Pada gelombang arus mudik potongan tarif ditetapkan berlaku pada Kamis 19 Desember 2024 selama 24 jam mulai pukul 05.00 WIB.

    Sementara pada arus balik, penetapan potongan tarif berlaku pada 28 Desember 2024 dan 3 Januari 2025 selama 24 jam mulai pukul 05.00 WIB.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengimbau kepada para pengendara yang melakukan perjalanan mudik menuju kampung halaman agar menyiapkan saldo uang elektronik (e-Toll) yang cukup sesuai tujuan perjalanan guna menghindari terjadinya antrean di gerbang tol akibat kekurangan saldo dan pengisian saldo. 

    “Serta melakukan pengecekan kendaraan sebelum memulai perjalanan agar kendaraan yang digunakan selalu dalam keadaan prima dan tetap mematuhi aturan berkendara dan rambu lalu lintas selama di perjalanan,” tegasnya daam keterangan resmi, Minggu (22/12/2024).

  • Beras Premium Aman dari Kenaikan PPN 12%, Menko Perekonomian Airlangga Jamin

    Beras Premium Aman dari Kenaikan PPN 12%, Menko Perekonomian Airlangga Jamin

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan beras premium tidak dikenakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% pada awal Januari 2025.

    Menko Airlangga menuturkan bahwa beras premium merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN 12%.

    “Beras premium itu bagian dari beras. Tidak ada PPN,” kata Airlangga saat ditemui di Alfamart Drive Thru Alam Sutra, Kota Tangerang, Banten, Minggu (22/12/2024).

    Dia kembali menegaskan, PPN 12% tidak dikenakan untuk beras premium. “Enggak [kena PPN 12% untuk beras premium],” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa beras medium, beras premium, daging ruminansia, kedelai, bawang merah, bawang putih, hingga cabai tidak terkena kebijakan PPN 12% pada awal tahun depan.

    Di sisi lain, Arief menjelaskan bahwa beras khusus sejatinya tidak dikelola Bapanas. Sehingga, beras khusus akan didiskusikan lebih lanjut apakah masuk ke barang yang dikenakan PPN 12%. Hal ini sama seperti daging kualitas premium seperti wagyu hingga kobe yang mesti dilakukan diskusi lebih lanjut.

    “Beras khusus kan nggak dikelola Badan pangan. Beras premium, medium iya [dikelola Badan Pangan]. Beras khusus nanti didiskusikan,” terangnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) juga menegaskan beras premium tidak dikenakan PPN 12% per Januari 2025.

    Menko Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah tidak mengenakan PPN 12% untuk komoditas pangan, termasuk beras premium. Dia pun menerangkan bahwa beras yang dikenakan PPN 12% adalah beras khusus.

    “Pangan nggak ada [kena PPN 12%], beras nggak ada. Beras khusus maksudnya, bukan premium,” kata Zulhas di Graha Mandiri, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

    Zulhas yang juga Ketua Umum PAN itu menjelaskan baik beras premium maupun beras medium tidak dikenakan pajak pertambahan nilai pada tahun depan.

    “Jadi [beras] premium, [beras] medium nggak [terkena PPN 12%], nggak ada 12%,” jelasnya.

    Teranyar, melalui keterangan tertulis, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menyampaikan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, tetap diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN dengan tarif 0%.

    Barang kebutuhan pokok yang dimaksud di antaranya beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

    Dalam catatan Bisnis, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mempertanyakan beras premium yang masuk ke dalam daftar harga barang mewah dan dikenakan PPN 12%. Menurutnya, pengenaan PPN 12% untuk beras premium justru akan memberatkan masyarakat.

    “Beras premium disebut barang mewah, barang mewahnya siapa? Sekarang masyarakat di desa banyak yang beli beras dalam kemasan. Beras dalam kemasan itu kan beras premium bukan medium,” ujar Andreas saat dihubungi Bisnis, Selasa (17/12/2024).

    Padahal, Andreas menjelaskan bahwa saat ini beras premium atau beras dalam kemasan juga dikonsumsi masyarakat, sebab harganya yang seringkali lebih murah dibandingkan beras yang dijual di pasar atau toko kelontong kecil.

    “Kalau di toko kecil itu dijual dalam bentuk literan, Rp10.000–Rp12.000 per liter, kalau dikonversi ke per kilogram lebih mahal dibanding beras premium,” ungkapnya.

  • Ditjen Pajak: PPN 12% Bukan Hanya untuk Barang Mewah

    Ditjen Pajak: PPN 12% Bukan Hanya untuk Barang Mewah

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut tidak seluruh jenis barang akan terkena kenaikan tarif PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Namun, bukan berarti hanya barang mewah yang terkena PPN 12%.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti memaparkan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenai tarif 11%, kecuali beberapa jenis barang yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak.

    Artinya, bukan hanya barang mewah yang terkena PPN 12%.

    Dia mengatakan, beberapa jenis barang yang mendapat pengecualian kenaikan PPN yaitu minyak goreng curah Kita, tepung terigu dan gula industri. 

    “Untuk ketiga jenis barang tersebut, tambahan PPN sebesar 1% akan ditanggung oleh pemerintah [DTP], sehingga penyesuaian tarif PPN ini tidak mempengaruhi harga ketiga barang tersebut,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (22/12/2024).

    Sementara itu, barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, tetap diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN dengan tarif 0%. Barang dan jasa tersebut sepertia brang kebutuhan pokok yaitu beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

    Selain itu, jasa-jasa di antaranya jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa tenaga kerja serta jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum juga mendapat pembebasan PPN 0%.

    Kemudian, barang lainnya seperti buku, kitab suci, vaksin polio, rumah sederhana,  rusunami, listrik, dan air minum juga diberikan fasilitas PPN 0%. Pemerintah juga akan memberikan insentif PPN lainnya yang secara keseluruhan diperkirakan sebesar Rp265,6 triliun untuk tahun 2025.

    Dia melanjutkan, bahwa kenaikan tarif PPN tersebut telah dilaksanakan secara bertahap sejak 2022 lalu. Ketentuan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). kenaikan tarif dilakukan secara bertahap, dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan kemudian dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. 

    “Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% tidak berdampak signifikan terhadap harga barang dan jasa,” ungkapnya.

  • Menko Airlangga Blak-Blakan PPN 12% Bisa Picu Inflasi

    Menko Airlangga Blak-Blakan PPN 12% Bisa Picu Inflasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada awal 2025 bisa memicu inflasi.

    Hal itu diungkapkan Airlangga saat ditemui di Alfamart Drive Thru Alam Sutra, Kota Tangerang, Banten, Minggu (22/12/2024).

    “Jadi tentu dari segi kenaikan ini [PPN menjadi 12%] pengaruh inflasi ada. Akan tetapi, relatif tidak terlalu tinggi,” kata Airlangga.

    Airlangga menyebut kenaikan inflasi akan didorong oleh sektor transportasi. Namun, perlu diketahui, jasa angkutan umum darat dan air diberikan fasilitas pembebasan PPN.

    “Dorongan ke transportasi karena transportasi tidak ada PPN-nya. Tentunya yang mendorong inflasi adalah transportasi,” ujarnya.

    Sama halnya dengan barang kebutuhan pokok yaitu beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran yang juga dikenakan PPN dengan tarif 0%.

    Airlangga mengaku optimistis daya beli masyarakat akan tumbuh di tengah PPN 12% yang bakal mulai berlaku pada awal Januari 2025. Terlebih, pemerintah juga mengeluarkan berbagai paket stimulus.

    “Antara lain bayar listrik 50% untuk Januari sampai Februari [2025]. Kemudian untuk pembelian perumahan PPN ditanggung pemerintah sampai dengan Rp2 miliar. Dan sampai pembelian Rp5 miliar dipotong Rp2 miliar. Nah itu kan membuktikan pemerintah memperhatikan apa yang dibeli oleh kelas menengah,” ungkapnya.

    Selain itu, Airlangga menambahkan pemerintah juga memberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) KBLBB atau Electric Vehicle (EV) atas penyerahan EV roda empat tertentu dan bus tertentu.

    Selanjutnya, PPnBM DTP KBLBB/EV atas impor EV roda empat tertentu secara utuh (Completely Built Up/CBU) dan penyerahan EV roda empat tertentu yang berasal dari produksi dalam negeri (Completely Knock Down/CKD), serta Pembebasan Bea Masuk EV CBU.

     “Terutama elektrik karena kami mau agar Jakarta ataupun Indonesia emisi karbonnya dikurangi. Demikian pula untuk mobil listrik dilanjutkan, bahkan ditambahkan kendaraan hybrid dikasih potongan 3%,” terangnya.