Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Titik One Way & Contra Flow Jakarta-Cikampek dan Jakarta-Ciawi Terbaru Nataru 2024

    Titik One Way & Contra Flow Jakarta-Cikampek dan Jakarta-Ciawi Terbaru Nataru 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah ruas jalan akan dilakukan pengaturan lalu lintas satu arah (one way) dan sistem lajur pasang surut/tidal flow (contra flow) sepanjang libur Natal dan tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Termasuk ruas jalan Jakarta-Cikampek.

    Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara resmi telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Angkutan Natal 2024 Dan Tahun Baru 2025. Pada SKB tersebut memuat pengaturan lalu lintas di libur natal dan tahun baru mendatang.

    Pada momen libur natal 2024 dan tahun baru 2025 diprediksi sekitar 110 juta orang akan melakukan pergerakan yang sebagian besar tujuannya adalah berlibur.

    “Saat libur nataru nanti akan ada pengaturan lalu lintas yang meliputi sistem satu arah (one way), dan sistem lajur pasang surut/tidal flow (contra flow),” kata Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Ahmad Yani, dikutip Minggu (22/12/2024). 

    Ahmad Yani mengatakan hal tersebut dilakukan demi menciptakan kelancaran arus lalu lintas agar semua masyarakat yang berpergian merasakan kenyamanan dan keamanan dengan mengutamakan keselamatan.

    Adapun pemberlakuan sistem jalur/lajur pasang surut/tidal flow (contra flow) adalah sebagai berikut :

    Jakarta – Cikampek :

    – Arah Cikampek (KM 47 – KM 70) berlaku pada tanggal 21, 24, 26, 27, 28, 29 Desember 2024 masing – masing mulai pukul 06.00 sampai dengan 10.00 WIB dan berlanjut di tanggal 1 Januari 2025 mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB.

    – Arah Jakarta (KM 70 – KM 47) berlaku pada tanggal 26 hingga 28 Desember 2024 mulai pukul 14.00 hingga 22.00 WIB dan berlanjut pada tanggal 29 Desember 2024 pada pukul 12.00 hingga 24.00 WIB serta tanggal 1 Januari 2025 mulai pukul 06.00 – 12.00 WIB.

    Jakarta – Bogor – Ciawi :

    – Arah Ciawi (KM 44 – KM 46) berlaku pada tanggal 21, 22, 24, 26, 27, 28, dan 29 Desember 2024 mulai pukul 06.00 hingga 13.00 WIB serta berlanjut pada 1 Januari 2025 mulak pukul 06.00 hingga 13.00 WIB.

    – Arah Jakarta (KM 21 – KM 8) berlaku pada tanggal 21, 22, 24, 26, 27, 28, dan 29 Desember 2024 mulai pukul 15.00 hingga 23.00 WIB serta berlanjut pada tanggal 1 Januari 2025 mulai pukul 15.00 sampai 23.00 WIB.

    “Untuk sistem satu arah atau one way dilakukan berdasarkan kebutuhan kondisi lalu lintas per jam, indikator rekayasa lalu lintas, evaluasi dan pertimbangan – pertimbangan lainnya yang dilakukan berdasarkan diskresi kepolisian,” katanya.

    Seiring dengan hal tersebut dalam Surat Keputusan Bersama ini juga tertuang bahwa pekerjaan proyek konstruksi di sekitar ruang manfaat jalan dihentikan sementara selama masa angkutan natal dan tahun baru 2024/2025 yakni mulai tanggal 18 Desember 2024 pukul 00.00 waktu setempat hingga 5 Januari 2025 pukul 24.00 waktu setempat

  • Satgas Klaim Program 3 Juta Rumah Tekan Kemiskinan, Pembangunan Merata

    Satgas Klaim Program 3 Juta Rumah Tekan Kemiskinan, Pembangunan Merata

    Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengeklaim program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dapat mengentaskan angka masyarakat miskin turun hingga 1,8%. Pemerataan pembangunan menjadi pendorong.

    Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang menjelaskan bahwa angka kemiskinan itu dapat ditekan lantaran terciptanya pertumbuhan ekonomi lewat adanya pengembangan perumahan.

    “Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8% per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ujarnya saat Diskusi bertema Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah, di Jakarta, Jumat, (20/12/2024).

    Bonny menjelaskan, sebanyak 2 juta rumah bakal dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Sementara sisanya yakni sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

    Sejalan dengan hal itu, Satgas Perumahan optimis program 3 juta rumah itu dapat menggairahkan perekonomian hingga ke daerah. 

    Di mana, saat ini saja terdapat 75.000 desa di seluruh Indonesia. Mengacu pada data itu maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah. 

    “Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20%, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ucap Bonny. 

    Sementara itu, bila mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

    Dengan demikian, apabila angka kemiskinan diproyeksi bakal ditekan hingga 1,8% maka jumlah masyarakat miskin sebanyak 25,22 juta bakal berkurang sebanyak 453.960 juta orang pada 2025.

    “Pengentasan kemiskinan melalui Program 3 Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya Program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan,” pungkasnya.

  • Daftar Tol Trans Jawa dan Trans Sumatra yang Terapkan Diskon 10% Selama Nataru

    Daftar Tol Trans Jawa dan Trans Sumatra yang Terapkan Diskon 10% Selama Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) resmi menerapkan potongan tarif sebesar 10% selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). 

    Adapun, implementasi diskon tarif itu bakal berlaku di Jalan Tol Trans Jawa dan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS). Setidaknya, terdapat 11 ruas tol yang bakal menerapkan diskon tarif tol sebesar 10% pada periode tertentu saat Nataru.

    Pada ruas Trans Jawa, pemberian potongan tarif berlaku secara terintegrasi. Sehingga, diskon 10% hanya berlaku bagi pengendara yang melakukan perjalanan menerus dari Jakarta hingga Semarang. 

    Adapun perinciannya, yakni Jalan Tol Jakarta – Cikampek, Cikampek-Palimanan, Palimanan-Kanci, Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Jalan Tol Semarang Seksi ABC.

    Selanjutnya, untuk koridor Trans Sumatera, pemberian potongan tarif tol sebesar 10% pada seluruh golongan kendaraan saat arus mudik berlaku pada ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (GT Bakauheni Selatan-GT Kayu Agung Utama), ruas Kayu Agung-Palembang (Kayu Agung Utama-Kramasan), dan ruas Tol Pekanbaru-Dumai.

    Lebih lanjut, periode pemberian potongan tarif itu terbagi dalam dua gelombang. Pada gelombang arus mudik potongan tarif ditetapkan berlaku pada Kamis 19 Desember 2024 selama 24 jam mulai pukul 05.00 WIB.

    Sementara pada arus balik, penetapan potongan tarif berlaku pada 28 Desember 2024 dan 3 Januari 2025 selama 24 jam mulai pukul 05.00 WIB.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengimbau kepada para pengendara yang melakukan perjalanan mudik menuju kampung halaman agar menyiapkan saldo uang elektronik (e-Toll) yang cukup sesuai tujuan perjalanan guna menghindari terjadinya antrean di gerbang tol akibat kekurangan saldo dan pengisian saldo. 

    “Serta melakukan pengecekan kendaraan sebelum memulai perjalanan agar kendaraan yang digunakan selalu dalam keadaan prima dan tetap mematuhi aturan berkendara dan rambu lalu lintas selama di perjalanan,” tegasnya daam keterangan resmi, Minggu (22/12/2024).

  • Beras Premium Aman dari Kenaikan PPN 12%, Menko Perekonomian Airlangga Jamin

    Beras Premium Aman dari Kenaikan PPN 12%, Menko Perekonomian Airlangga Jamin

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan beras premium tidak dikenakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% pada awal Januari 2025.

    Menko Airlangga menuturkan bahwa beras premium merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN 12%.

    “Beras premium itu bagian dari beras. Tidak ada PPN,” kata Airlangga saat ditemui di Alfamart Drive Thru Alam Sutra, Kota Tangerang, Banten, Minggu (22/12/2024).

    Dia kembali menegaskan, PPN 12% tidak dikenakan untuk beras premium. “Enggak [kena PPN 12% untuk beras premium],” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa beras medium, beras premium, daging ruminansia, kedelai, bawang merah, bawang putih, hingga cabai tidak terkena kebijakan PPN 12% pada awal tahun depan.

    Di sisi lain, Arief menjelaskan bahwa beras khusus sejatinya tidak dikelola Bapanas. Sehingga, beras khusus akan didiskusikan lebih lanjut apakah masuk ke barang yang dikenakan PPN 12%. Hal ini sama seperti daging kualitas premium seperti wagyu hingga kobe yang mesti dilakukan diskusi lebih lanjut.

    “Beras khusus kan nggak dikelola Badan pangan. Beras premium, medium iya [dikelola Badan Pangan]. Beras khusus nanti didiskusikan,” terangnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) juga menegaskan beras premium tidak dikenakan PPN 12% per Januari 2025.

    Menko Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah tidak mengenakan PPN 12% untuk komoditas pangan, termasuk beras premium. Dia pun menerangkan bahwa beras yang dikenakan PPN 12% adalah beras khusus.

    “Pangan nggak ada [kena PPN 12%], beras nggak ada. Beras khusus maksudnya, bukan premium,” kata Zulhas di Graha Mandiri, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

    Zulhas yang juga Ketua Umum PAN itu menjelaskan baik beras premium maupun beras medium tidak dikenakan pajak pertambahan nilai pada tahun depan.

    “Jadi [beras] premium, [beras] medium nggak [terkena PPN 12%], nggak ada 12%,” jelasnya.

    Teranyar, melalui keterangan tertulis, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menyampaikan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, tetap diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN dengan tarif 0%.

    Barang kebutuhan pokok yang dimaksud di antaranya beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

    Dalam catatan Bisnis, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mempertanyakan beras premium yang masuk ke dalam daftar harga barang mewah dan dikenakan PPN 12%. Menurutnya, pengenaan PPN 12% untuk beras premium justru akan memberatkan masyarakat.

    “Beras premium disebut barang mewah, barang mewahnya siapa? Sekarang masyarakat di desa banyak yang beli beras dalam kemasan. Beras dalam kemasan itu kan beras premium bukan medium,” ujar Andreas saat dihubungi Bisnis, Selasa (17/12/2024).

    Padahal, Andreas menjelaskan bahwa saat ini beras premium atau beras dalam kemasan juga dikonsumsi masyarakat, sebab harganya yang seringkali lebih murah dibandingkan beras yang dijual di pasar atau toko kelontong kecil.

    “Kalau di toko kecil itu dijual dalam bentuk literan, Rp10.000–Rp12.000 per liter, kalau dikonversi ke per kilogram lebih mahal dibanding beras premium,” ungkapnya.

  • Ditjen Pajak: PPN 12% Bukan Hanya untuk Barang Mewah

    Ditjen Pajak: PPN 12% Bukan Hanya untuk Barang Mewah

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut tidak seluruh jenis barang akan terkena kenaikan tarif PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Namun, bukan berarti hanya barang mewah yang terkena PPN 12%.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti memaparkan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenai tarif 11%, kecuali beberapa jenis barang yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak.

    Artinya, bukan hanya barang mewah yang terkena PPN 12%.

    Dia mengatakan, beberapa jenis barang yang mendapat pengecualian kenaikan PPN yaitu minyak goreng curah Kita, tepung terigu dan gula industri. 

    “Untuk ketiga jenis barang tersebut, tambahan PPN sebesar 1% akan ditanggung oleh pemerintah [DTP], sehingga penyesuaian tarif PPN ini tidak mempengaruhi harga ketiga barang tersebut,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (22/12/2024).

    Sementara itu, barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, tetap diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN dengan tarif 0%. Barang dan jasa tersebut sepertia brang kebutuhan pokok yaitu beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

    Selain itu, jasa-jasa di antaranya jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa tenaga kerja serta jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum juga mendapat pembebasan PPN 0%.

    Kemudian, barang lainnya seperti buku, kitab suci, vaksin polio, rumah sederhana,  rusunami, listrik, dan air minum juga diberikan fasilitas PPN 0%. Pemerintah juga akan memberikan insentif PPN lainnya yang secara keseluruhan diperkirakan sebesar Rp265,6 triliun untuk tahun 2025.

    Dia melanjutkan, bahwa kenaikan tarif PPN tersebut telah dilaksanakan secara bertahap sejak 2022 lalu. Ketentuan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). kenaikan tarif dilakukan secara bertahap, dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan kemudian dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. 

    “Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% tidak berdampak signifikan terhadap harga barang dan jasa,” ungkapnya.

  • Menko Airlangga Blak-Blakan PPN 12% Bisa Picu Inflasi

    Menko Airlangga Blak-Blakan PPN 12% Bisa Picu Inflasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada awal 2025 bisa memicu inflasi.

    Hal itu diungkapkan Airlangga saat ditemui di Alfamart Drive Thru Alam Sutra, Kota Tangerang, Banten, Minggu (22/12/2024).

    “Jadi tentu dari segi kenaikan ini [PPN menjadi 12%] pengaruh inflasi ada. Akan tetapi, relatif tidak terlalu tinggi,” kata Airlangga.

    Airlangga menyebut kenaikan inflasi akan didorong oleh sektor transportasi. Namun, perlu diketahui, jasa angkutan umum darat dan air diberikan fasilitas pembebasan PPN.

    “Dorongan ke transportasi karena transportasi tidak ada PPN-nya. Tentunya yang mendorong inflasi adalah transportasi,” ujarnya.

    Sama halnya dengan barang kebutuhan pokok yaitu beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran yang juga dikenakan PPN dengan tarif 0%.

    Airlangga mengaku optimistis daya beli masyarakat akan tumbuh di tengah PPN 12% yang bakal mulai berlaku pada awal Januari 2025. Terlebih, pemerintah juga mengeluarkan berbagai paket stimulus.

    “Antara lain bayar listrik 50% untuk Januari sampai Februari [2025]. Kemudian untuk pembelian perumahan PPN ditanggung pemerintah sampai dengan Rp2 miliar. Dan sampai pembelian Rp5 miliar dipotong Rp2 miliar. Nah itu kan membuktikan pemerintah memperhatikan apa yang dibeli oleh kelas menengah,” ungkapnya.

    Selain itu, Airlangga menambahkan pemerintah juga memberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) KBLBB atau Electric Vehicle (EV) atas penyerahan EV roda empat tertentu dan bus tertentu.

    Selanjutnya, PPnBM DTP KBLBB/EV atas impor EV roda empat tertentu secara utuh (Completely Built Up/CBU) dan penyerahan EV roda empat tertentu yang berasal dari produksi dalam negeri (Completely Knock Down/CKD), serta Pembebasan Bea Masuk EV CBU.

     “Terutama elektrik karena kami mau agar Jakarta ataupun Indonesia emisi karbonnya dikurangi. Demikian pula untuk mobil listrik dilanjutkan, bahkan ditambahkan kendaraan hybrid dikasih potongan 3%,” terangnya.

  • Omzet Bisnis Ritel RI Diproyeksi Tembus Rp440,3 Triliun pada 2024

    Omzet Bisnis Ritel RI Diproyeksi Tembus Rp440,3 Triliun pada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memproyeksikan bisnis ritel akan tetap tumbuh dengan mengantongi omzet senilai Rp440,3 triliun pada 2024. Program Every Price is Cheap (EPIC) Sale jadi salah satu pendorong. 

    Solihin menjelaskan total omzet senilai Rp440,3 triliun ini diperoleh dari perkiraan tahunan yang bisa mencapai Rp426 triliun. Ini artinya, omzet yang dikantongi peritel adalah Rp1,2 triliun per hari, dengan estimasi 354 hari.

    Adapun, jika ditambah dengan periode EPIC Sale, maka omzet yang dikantongi diproyeksi tumbuh 8% sehingga akan mencapai Rp14,3 triliun. Dengan begitu, total omzet yang diraup di bisnis ritel sepanjang 2024 adalah Rp440,3 triliun.

    “Totalnya [omzet Rp426 triliun], dikalikan 8% [target pertumbuhan] saya bulatkan Rp14,3 triliun, [total] kurang lebih sekitar Rp440,3 triliun,” jelas Solihin di Alfamart Drive Thru Alam Sutera, Kota Tangerang, Banten, Minggu (22/12/2024). 

    Solihin menuturkan bahwa program EPIC Sale diharapkan mampu meningkatkan penjualan di gerai peritel yang tergabung ke dalam Aprindo di Tanah Air. “Asumsi program ini mengundang masyarakat untuk belanja lebih diperkirakan setidaknya naik sampai dengan 8%,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia juga berharap program yang digelar mulai dari 22-31 Desember ini mampu mendongkrak daya beli masyarakat.

    “Kita harapkan daya beli masyarakat dengan program ini semakin terangsang untuk bisa membeli sebanyak-banyaknya, dan kita tutup nanti tahun ini dengan ketumbuhan ekonomi yang lebih baik,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong pertumbuhan perdagangan dalam negeri pada 2024. Dia pun berharap program EPIC Sale mampu mendongkrak daya beli masyarakat.

    “Mudah-mudahan dengan rangkaian kegiatan ini daya beli kita bisa terdongkrak. Apalagi kalau ibu-ibu dikasih diskon, pasti menarik,” tutur Airlangga.

    Airlangga menjelaskan, setidaknya ada tiga rangkaian kegiatan yang digelar pemerintah untuk mendorong pertumbuhan perdagangan pada 2024.

    Rinciannya, Harbolnas dengan target yang diperkirakan Rp40 triliun, BINA (Belanja di Indonesia Aja) Diskon dengan target Rp25 triliun, serta EPIC Sale sekitar Rp14 triliun.

    Dengan demikian, lanjut Airlangga, Indonesia akan mengantongi transaksi sekitar Rp80 untuk satu bulan ini di Desember tahun ini.

    “Kalau didolarkan itu sekitar US$5 miliar. Berarti US$5 miliar ini adalah penghematan devisa belanja di Indonesia saja. Jadi ini program Pak Menteri Perdagangan [Budi Santoso] yang harus kita dukung,” pungkasnya.

  • Kongres AS Sepakati RUU Pengeluaran, Pemerintah Terhindar dari ‘Shutdown’

    Kongres AS Sepakati RUU Pengeluaran, Pemerintah Terhindar dari ‘Shutdown’

    Bisnis.com, JAKARTA – Kongres AS meloloskan undang-undang pengeluaran pada Sabtu (21/12/2024) dini hari waktu setempat yang menghindarkan pemerintah mengalami penutupan atau government shutdown yang tidak stabil menjelang musim liburan yang sibuk. 

    Mengutip Reuters pada Minggu (22/12/2024), Senat AS yang dikuasai Demokrat dalam pemungutan suara 85-11 meloloskan RUU untuk melanjutkan pendanaan pemerintah 38 menit setelah berakhir pada tengah malam. Adapun, Pemerintah AS tidak menerapkan prosedur penutupan sementara.

    Pemerintah federal menghabiskan sekitar US$6,2 triliun tahun lalu dan memiliki utang lebih dari US$36 triliun. Dengan demikian, Kongres AS merasa perlu bertindak untuk mengesahkan pinjaman lebih lanjut pada pertengahan tahun depan.

    UU tersebut akan memperpanjang pendanaan pemerintah hingga 14 Maret, menyediakan US$100 miliar untuk negara bagian yang dilanda bencana dan US$10 miliar untuk petani, dan memperpanjang program bantuan pertanian dan pangan yang akan berakhir pada akhir tahun.

    RUU itu sekarang akan dikirim ke Gedung Putih, di mana Presiden Joe Biden diperkirakan menandatanganinya menjadi undang-undang. Paket tersebut sebelumnya telah disetujui DPR yang dikuasai Partai Republik dengan dukungan bipartisan.

    Pemungutan suara larut malam itu mengakhiri minggu yang penuh kepanikan saat Presiden terpilih Donald Trump dan sekutu miliardernya Elon Musk mengalahkan kesepakatan bipartisan awal, yang membuat Kongres menjadi kacau.

    Versi final UU itu mencabut beberapa ketentuan yang didukung oleh Partai Demokrat, yang menuduh Partai Republik menyerah pada tekanan dari miliarder yang tidak dipilih dan tidak memiliki pengalaman dalam pemerintahan.

    Kongres tidak menindaklanjuti permintaan Trump untuk menaikkan pagu utang, tugas yang sulit secara politis, sebelum dia menjabat pada 20 Januari 2025.

    Beberapa anggota Partai Republik memberikan suara menentang paket tersebut karena tidak memangkas pengeluaran. Ketua DPR Mike Johnson mengatakan partai tersebut akan memiliki pengaruh yang lebih besar tahun depan, ketika mereka akan memiliki mayoritas di kedua kamar Kongres dan Trump akan berada di Gedung Putih. 

    “Ini adalah langkah yang diperlukan untuk menjembatani kesenjangan, untuk membawa kita ke momen di mana kita dapat memberikan pengaruh pada keputusan akhir tentang pengeluaran,” katanya kepada wartawan setelah pemungutan suara DPR. 

    Dia mengatakan Trump mendukung paket tersebut. Penutupan pemerintah akan mengganggu segalanya mulai dari penegakan hukum hingga taman nasional dan menangguhkan gaji bagi jutaan pekerja federal. 

    Sebuah kelompok perdagangan industri perjalanan memperingatkan bahwa hal itu dapat merugikan maskapai penerbangan, hotel, dan perusahaan lain sebesar US$1 miliar per minggu dan menyebabkan gangguan yang meluas selama musim Natal yang sibuk. 

    Upaya Ketiga

    Paket tersebut menyerupai rencana bipartisan yang dibatalkan awal minggu ini setelah serangan daring dari Trump dan Musk. Mereka mengatakan paket tersebut berisi terlalu banyak ketentuan yang tidak terkait, seperti kenaikan gaji untuk anggota parlemen dan tindakan keras terhadap pengelola tunjangan farmasi.

    Partai Republik mencoret sebagian besar elemen dari RUU tersebut – termasuk ketentuan yang membatasi investasi di China yang menurut Partai Demokrat akan bertentangan dengan kepentingan Musk.

    “Dia jelas tidak ingin menjawab pertanyaan tentang seberapa besar rencananya untuk memperluas bisnisnya di China dan berapa banyak teknologi Amerika yang akan dijualnya,” kata anggota DPR AS dari Partai Demokrat Rosa DeLauro di gedung DPR.

    Trump telah menugaskan Musk, orang terkaya di dunia, untuk memimpin gugus tugas pemotongan anggaran tetapi dia tidak akan memegang jabatan resmi di Washington.

    Sementara itu, Musk menulis di platform media sosialnya X bahwa dia senang dengan paket tersebut. 

    “Uang itu berubah dari tagihan yang beratnya hanya beberapa pound menjadi tagihan yang beratnya hanya beberapa ons,” tulisnya.

    Pemimpin DPR dari Partai Demokrat, Hakeem Jeffries, mengatakan partainya masih mencapai beberapa tujuannya dan mencegah Partai Republik memberlakukan kenaikan plafon utang yang akan mempermudah pemotongan pajak.

    “Kami telah berhasil memajukan kebutuhan warga Amerika sehari-hari, tetapi masih ada hal-hal yang harus dikerjakan dan kami menantikan perjuangan itu di tahun baru,” katanya kepada wartawan.

    Permintaan Trump untuk menaikkan plafon utang ditolak dengan suara bulat oleh DPR – termasuk 38 anggota Partai Republik – pada hari Kamis. Johnson mengatakan anggota parlemen akan membahas masalah tersebut pada bulan Januari.

    Perwakilan Rich McCormick, salah satu dari 34 anggota Partai Republik yang memberikan suara menentang RUU hari Jumat, mengatakan RUU itu tidak mengubah lintasan fiskal negara dan hanya akan menambah beban utang.

    “Kita akan menjadi negara masa lalu jika kita terus melakukan apa yang kita lakukan,” katanya.

    Pemerintah federal terakhir kali tutup selama 35 hari selama masa jabatan pertama Trump di Gedung Putih karena perselisihan tentang keamanan perbatasan.

    Pertikaian sebelumnya mengenai batas utang telah membuat pasar keuangan khawatir, karena gagal bayar pemerintah AS akan menyebabkan guncangan kredit di seluruh dunia. 

    Batas tersebut telah ditangguhkan berdasarkan perjanjian yang secara teknis berakhir pada 1 Januari, meskipun anggota parlemen kemungkinan besar tidak perlu menangani masalah tersebut sebelum musim semi.

  • Daftar Barang yang Bebas PPN pada 2025

    Daftar Barang yang Bebas PPN pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengungkap terdapat sejumlah barang dan jasa yang diberikan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) alias PPN dengan tarif 0% pada awal Januari 2025.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menjelaskan bahwa pembebasan PPN atau PPN dengan tarif 0% itu diperuntukkan untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

    Dwi menyampaikan bahwa barang dan jasa yang terkena bebas PPN di antaranya merupakan barang kebutuhan pokok. Rinciannya, seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

    Sementara itu, untuk jasa dengan tarif PPN 0% adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, dan jasa keuangan.

    Kemudian, juga termasuk jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa tenaga kerja, serta jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum.

    “Barang lainnya [yang dibebaskan PPN] misalnya buku, kitab suci, vaksin polio, rumah sederhana, rusunami [rumah susun sederhana milik], listrik, dan air minum dan berbagai insentif PPN lainnya yang secara keseluruhan diperkirakan sebesar Rp265,6 triliun untuk 2025,” jelas Dwi dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/12/2024).

    Di sisi lain, Dwi menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada awal 2025 berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenai tarif 11%. Kecuali, beberapa jenis barang yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak, yaitu minyak goreng curah Minyakita, tepung terigu, dan gula industri.

    Adapun untuk ketiga jenis barang tersebut, tambahan PPN sebesar 1% akan ditanggung oleh pemerintah (DTP). “Sehingga penyesuaian tarif PPN ini tidak mempengaruhi harga ketiga barang tersebut,” tutupnya.

    Terkait minyak goreng Minyakita, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebelumnya memastikan minyak goreng rakyat alias Minyakita tidak terkena kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% pada 2025.

    Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan bahwa PPN untuk Minyakita tidak mengalami perubahan, atau masih dipatok 11% pada tahun depan. Begitu pula dengan pengenaan PPN untuk tepung terigu.

    Dewi menjelaskan hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan dan ketersediaan bahan pokok, sehingga bahan pokok yang sebelumnya tidak terkena PPN, ke depan juga tidak terkena PPN.

    “Bahan pokok yang sebelumnya terkena PPN seperti minyak goreng Minyakita dan tepung terigu, ke depan tidak akan terkena kenaikan PPN. Kedua komoditi ini dikenakan PPN seperti saat ini sebesar 11%,” kata Dewi kepada Bisnis, Kamis (19/12/2024).

    Dewi menjelaskan bahwa pengaturan lebih lanjut masih dalam proses. “Tentunya memperhatikan asas kehati-hatian dan kepentingan yang lebih luas agar tepat sasaran dan manfaat,” tandasnya.

  • Pengusaha Minta Pemerintah Konsisten Kasih Peraturan, Ini Alasannya

    Pengusaha Minta Pemerintah Konsisten Kasih Peraturan, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta agar pemerintah menetapkan peraturan dan kebijakan yang konsisten untuk mendukung iklim investasi. Pasalnya, investor asing sangat memperhatikan hal ini untuk menanamkan modalnya.

    Deputi Hubungan Internasional Apindo Didit Ratam mengatakan bahwa konsistensi dalam menerapkan peraturan sangat diperhatikan investor asing.

    “Yang dibutuhkan adalah konsistensi peraturan. Karena konsistensi peraturan ini yang sangat dipandang oleh investor asing,” kata Didit dalam konferensi pers Outlook Ekonomi 2025 di Kantor Apindo, Jakarta, dikutip pada Sabtu (21/12/2024).

    Dia menyampaikan bahwa pemerintah harus memberikan peraturan yang konsisten, salah satunya terkait aturan upah minimum provinsi (UMP), sehingga investor yang bertandang ke Indonesia tahu persis apa yang semestinya dilakukan.

    “Konsistensi, misalnya mengenai aturan UMP, jadi investor yang masuk tahu apa yang dihadapi,” tuturnya.

    Selain aturan UMP, Didit menyampaikan bahwa aturan mengenai kebijakan impor hingga Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga harus konsisten.

    Terlebih, Apindo memandang banyak sekali aturan yang terkadang berubah alias inkonsisten.

    “Jadi banyak sekali aturan-aturan yang kadang-kadang berubah ke sana-ke mari, ini yang kami ingin memberikan masukan ke pemerintah bahwa ini adalah sesuatu yang harus konsisten,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Apindo 2023–2028 Shinta Widjaja Kamdani memandang, untuk mendukung iklim investasi, maka diperlukan penyederhanaan perizinan, peningkatan transparansi, dan konsistensi kebijakan.

    Shinta mengatakan bahwa dunia usaha masih menghadapi proses perizinan yang kompleks dengan banyaknya jenis perizinan, prosedur yang panjang, biaya yang tinggi, dan kurangnya transparansi sehingga menciptakan ketidakpastian bisnis.

    Di samping itu, lanjut dia, disharmoni antara kebijakan pusat dan daerah, serta perbedaan interpretasi kebijakan juga mengganggu iklim usaha.

    “Sosialisasi dan diseminasi kebijakan yang tidak efisien di saat bersamaan juga menjadi hambatan tambahan bagi pelaku usaha,” tutupnya.