Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Jawa Tengah jadi Provinsi dengan UMP Terendah meski Naik 6,5%, Yogyakarta Kalah

    Jawa Tengah jadi Provinsi dengan UMP Terendah meski Naik 6,5%, Yogyakarta Kalah

    Bisnis.com, JAKARTA – Provinsi Jawa Tengah menjadi wilayah dengan ketetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 paling rendah sebesar Rp2.186.898 usai naik 6,5%. UMK Jawa tengah lebih rendah dari Yogyakarta.

    Sebagaimana diketahui, kenaikan UMP sebesar 6,5% itu telah diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (29/11/2024).

    Selanjutnya, ketentuan rinci terkait kenaikan UMP 2025 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024 tentang Penetapan upah minimum 2025 yang telah diteken pemerintah pada Rabu (4/12/2024).

    “Nilai kenaikan upah minimum provinsi tahun 2025 sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari Upah Minimum provinsi tahun 2024,” demikian bunyi Pasal 2 ayat 3 beleid itu, dikutip Rabu (4/12/2024). 

    Adapun, formula kenaikan UMP 2025 mengacu pada beleid tersebut adalah UMP 2025 = UMP 2024 + nilai kenaikan UMP 2025. Adapun, nilai kenaikan UMP dan UMK tahun 2025 mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan dan Pekerja/Buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi Pekerja/Buruh. 

    Dengan demikian, UMP Jawa Tengah yang semula Rp2.036.947 naik menjadi Rpp2.186.898. Namun demikian, posisinya tetap menjadi yang terendah di Indonesia.

    Diikuti oleh wilayah Jawa Barat yang tercatat hanya naik Rp149.951 dari semula Rp2.057.495 menjadi Rp191.232. 

    Serta, di posisi ketiga yakni wilayah DI Yogyakarta dari semula Rp2.125.897 menjadi Rp2.264.080.

    Secara lebih terperinci, berikut daftar UMP 2025 terendah di Indonesia:

    Jawa Tengah: Rp2.036,947.00 menjadi Rp2.186.898 

    Jawa Barat: Rp2.057,495.00 menjadi Rp2.191.232 

    DI Yogyakarta: Rp2.125,897.61 menjadi Rp2.264.080 

    Jawa Timur: Rp2.165,244.30 menjadi Rp2.305.984 

    Nusa Tenggara Timur: Rp2.186,826.00 menjadi Rp2.328.969 

    Nusa Tenggara Barat: Rp2.444,067.00 menjadi Rp2.602.931 

    Bengkulu: Rp2.507,079.24 menjadi Rp2.670.039 

    Lampung: Rp2.716,497.00 menjadi Rp2.893.069 

    Sumatera Utara : Rp2.809,915.00 menjadi Rp2.992.559 

    Sumatera Barat : Rp2.811,449.27 menjadi Rp2.994.243

  • Respons Dingin Buruh & Pengusaha usai UMP Naik 6,5% Ketok Palu

    Respons Dingin Buruh & Pengusaha usai UMP Naik 6,5% Ketok Palu

    Bisnis.com, JAKARTA – Buruh dan pelaku usaha kurang puas dengan keputusan pemerintah yang menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 6,5%. Keduanya memberikan respons dingin.  

    Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengatakan kenaikan upah yang diterima pekerja atau buruh belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

    Berdasarkan perhitungannya, kenaikan UMP 6,5% akan berdampak pada penambahan upah sekitar Rp300.000 secara rata-rata. Terbilang rendah jika dibandingkan dengan harga-harga bahan pokok yang melambung dalam setahun terakhir. 

    “Dan kalau kita sandingkan dengan biaya hidup, kenaikan harga barang, dan daya beli itu masih belum mencukupi,” kata Mirah kepada Bisnis, dikutip Kamis (5/12/2024).

    Mirah menyebut keinginan Indonesia untuk menaikkan daya beli masyarakat dengan kenaikan UMP 6,5% hanya dapat terwujud jika pemerintah juga menurunkan harga sembilan bahan pokok (sembako) serta memberikan bantuan sosial (bansos) kepada pekerja atau buruh. Selain itu, pemerintah tidak menaikkan tarif tenaga listrik maupun bahan bakar minyak (BBM).

    “Ketika pemerintah menurunkan harga, maka upah yang tadi naik 6,5% itu sedikit membantu daya beli masyarakat,” ujarnya.

    Aktivitas orang berbelanja di Pasar Tanah AbangPerbesar

    Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo, Sarman Simanjorang menyampaikan, pelaku usaha baik dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Apindo akan mencoba melakukan konsolidasi terlebih dahulu menanggapi kenaikan UMP 6,5%. 

    Sejauh ini, kalangan pengusaha kurang puas dengan penjelasan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengenai asal muasal upah minimum ditetapkan naik 6,5%. Padahal, pelaku usaha ingin meminta penjelasan secara rinci mengenai perhitungan dari kenaikan tersebut.

    Kendati begitu, pelaku usaha tengah menyiapkan langkah-langkah yang perlu diantisipasi seiring adanya kebijakan tersebut. Mengingat kenaikan UMP dan UMK dipukul rata sebesar 6,5% pada 2025.

    “Kalau pukul rata itu gimana? Nasibnya industri-industri padat karya gimana? Yang sudah melakukan PHK, ini kan harus ada penanganan khusus, gimana nasib UMKM kita? Nah ini kan harus diantisipasi, jadi ya kita nanti akan coba cermati kira-kira apa dampak-dampaknya,” tutur Sarman.

    Di sisi lain, pelaku usaha mengusulkan adanya opsi penundaan kenaikan upah bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayar kenaikan upah minimum sampai dengan 6,5%. Hal ini, rencananya akan disampaikan dalam rapat bersama dengan Kemnaker dan Dewan Pengupahan Nasional.

    Mengingat aturan ini bersifat ‘perantara’, Sarman mengharapkan agar pemerintah dalam menetapkan aturan pengupahan ke depan dapat berpihak dan mengakomodir masukan dari kedua pihak, dalam hal ini pengusaha dan buruh/pekerja.

    “Bagaimanapun upah itu adalah tanggung jawab pengusaha, sehingga inspirasi pengusaha itu juga harus sangat didengar,” pungkasnya.

    Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan bahwa nilai kenaikan upah minimum baik provinsi maupun kabupaten/kota tahun depan minimal 6,5%.

    Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri untuk merespons kemungkinan adanya daerah yang menetapkan nilai kenaikan upah minimum di bawah 6,5% tahun depan.

    Merujuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025, nilai kenaikan UMP dan UMK 2025 ditetapkan sebesar 6,5%. Nilai kenaikan UMP dan UMK tahun 2025 mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    Secara terperinci, indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan dan Pekerja/Buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi Pekerja/Buruh.

    Dalam aturan itu, pemerintah juga menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan kabupaten kota, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Indah menyebut, penetapan upah sektoral harus lebih tinggi dari UMP.

    “Upah minimum sektoral harus lebih tinggi dari UMP,” ujarnya. 

    Buruh bekerja di pabrik tekstilPerbesar

    Sama seperti UMP dan UMK, upah minimum sektoral untuk provinsi paling lambat ditetapkan dan diumumkan pada 11 Desember 2024, sedangkan kabupaten kota paling lambat 18 Desember 2024. UMP, UMK, upah minimum sektoral provinsi dan kabupaten/kota yang telah ditetapkan mulai berlaku pada 1 Januari 2024. 

    Sementara itu, pemerintah akan memberikan perlakuan khusus bagi perusahaan yang mengalami kendala dalam menerapkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5% tahun depan.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, perlakuan khusus akan diberikan pemerintah terhadap perusahaan yang mengalami kesulitan finansial. 

    “Ini lebih spesifik treatment untuk pelaku usaha yang memang saat ini kesulitan finansial sehingga kalau penerapan UMP itu sekarang, maka mereka bisa jadi tidak mampu [untuk membayar],” ungkap Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Rabu (4/12/2024).

    Sejalan dengan rencana tersebut, Kemnaker bersama kementerian/lembaga terkait termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah membentuk tim untuk mencari solusi bagi industri-industri yang terkendala dalam menerapkan upah minimum 2025. Tim ini nantinya turut melibatkan asosiasi pengusaha. 

    Yassierli menyebut, pemerintah masih memiliki waktu hingga 1 Januari 2025 untuk mencari berbagai opsi yang dapat membantu perusahaan yang terkendala menerapkan kebijakan ini.

    “Kita masih punya waktu, karena penerapannya itu nantikan 1 Januari 2025,” pungkasnya. 

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkeu Sri MulyaniPerbesar

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku pemerintah sudah mempertimbangkan setiap kemungkinan, termasuk PHK massal, sebelumnya memutuskan naikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% pada 2025.

    Airlangga menjelaskan notabenenya alokasi anggaran perusahaan untuk menggaji para buruh tidak terlalu signifikan. Menurutnya, industri padat karya hanya mengalokasikan 30% anggarannya untuk menggaji buruh, bahkan industri non-padat karya hanya 15%.

    Oleh sebab itu, pemerintah melihat masih ada ruang untuk peningkatan gaji buruh. Airlangga meyakini, banyak pilihan yang bisa dilakukan perusahaan daripada lakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Tentu PHK itu langkah terakhir dari pengusaha ya,” kata Airlangga.

    Bagaimanapun, sambungnya, peningkatan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% diambil berdasarkan banyak pertimbangan terutama tingkat inflasi maupun pertumbuhan ekonomi.

    Airlangga mengaku pemerintah juga telah menemui para pelaku usaha. Dia mencontohkan dirinya yang menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 pada Minggu (1/12/2024). “Sudah jelas di Rapimnas Kadin,” jelas mantan ketua umum Partai Golkar tersebut.

  • Perprindo Mengadu ke Wamenperin Soal Aturan TKDN Industri Refrigerasi

    Perprindo Mengadu ke Wamenperin Soal Aturan TKDN Industri Refrigerasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (Perprindo) menyoroti kinerja sektor perindustrian elektronika khususnya pendingin dan refrigerasi terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    Saat ini, Pemerintah Indonesia menerapkan TKDN sebagai langkah strategis untuk melindungi investasi manufaktur di dalam negeri.

    Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Perprindo dengan Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza dan Anggota DPR RI Komisi VI Darmadi Durianto, Selasa (3/12/2024).

    Dengan penggunaan komponen dalam negeri pada produk dalam negeri, diharapkan akan menumbuhkan industri-industri di dalam negeri, baik di hulu hingga hilir.

    “Kami mendukung penuh langkah pemerintah dalam penerapan TKDN, sebagaimana anggota-anggota Perprindo sudah melakukan komitmen berinvestasi membagun pabrik Air Conditioner di Indonesia seperti BESTLIFE, Daikin, Sharp, Haier Aqua, Midea, Hisense, Hitachi, Gea, dan lainnya,” kata Sekjen Perprindo Andy Arif Widjaja, dalam keterangan tertulis Rabu (4/12/2024).

    Perprindo, kata dia, terganggu oleh oknum perusahaan-perusahaan besar yang memanfaatkan TKDN IK (Industri Kecil) untuk ikut proyek-proyek pemerintah.

    “Hal inilah yang membuat geram dan menghambat pertumbuhan investasi dalam negeri yang sudah melakukan komitmennya untuk berinvestasi membangun pabrik di Indonesia,” lanjut Andy.

    Dia berharap pemerintah melakukan upaya tindakan tegas terhadap oknum perusahaan-perusahaan yang menyalahi aturan karena merugikan para pelaku usaha yang sudah berinvestasi di dalam negeri.

    Wakil Sekjen Perprindo Heryanto dari merek Sharp menyampaikan modus dari oknum perusahaan besar yang memanfaatkan sertifikat TKDN IK ini diawali dengan membuat dan mendaftarkan perusahaan dalam skala yang memenuhi klasifikasi industri kecil, dengan proses verifikasi dari pejabat pemerintah terkait yang dilakukan secara digital hanya berdasarkan dokumen yang disampaikan tanpa perlu adanya verifikasi dari Surveyor.

    Oknum perusahaan besar ini dengan mudah mendaftarkan usahanya sebagai pabrikan atau produsen produk tertentu. Kemudahan yang diberikan pemerintah bagi perusahaan dengan modal di bawah Rp5 miliar untuk mendapatkan sertifikat TKDN IK dengan penetapan perhitungan besaran TKDN 40% justru membuka celah terjadinya penyimpangan.

    “Kami juga menemukan di lapangan adanya oknum perusahaan besar tersebut mengelabui dengan menggunakan second brand. Untuk perusahaan yang memproduksi jenis AC kecil ada beberapa, tetapi ada perusahaan yang memproduksi jenis AC besar seperti VRF/VRV maupun chiller yang tidak masuk akal diproduksi oleh UMKM mengingat harganyanya pun sudah milyaran,” paparnya.

    Menurut dia, bukan hanya oknum perusahaan besar dalam negeri saja yang menyalahi dengan memanfaatkan sertifikat TKDN IK, tetapi ada perusahaan-perusahaan yang tidak produksi atau mempunyai pabrik di Indonesia tetapi mendapatkan sertifikat TKDN.

    “Kondisi inilah yang menjadi kekhawatiran karena dapat mengganggu keberlangsungan investasi bagi para anggota kami dan Perprindo sudah melakukan verifikasi ke lokasi perusahaan yang tertulis di sertifikat TKDN IK tersebut dan mendapati bahwa lokasi hanyalah berbentuk gudang dan bukanlah industri dan tidak ada kegiatan industri di sana,” tambahnya.

    Anggota DPR RI Komisi VI Darmadi Durianto mengaku terbuka untuk mendengar aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh para pelaku usaha untuk kemajuan perekonomian di Indonesia.

    Dia menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap perusahaan-perusahaan yang nakal dan mengambil tindakan tegas melalui koordinasi berbagai kementerian terkait untuk menangani kondisi ini.

    “Disinilah peran pemerintah diharuskan hadir mendorong investasi, untuk memastikan terkendali melalui penguatan pengawasan dengan koordinasi di berbagai kementerian terkait,” kata Darmadi.

    Sementara itu, Wamenperin Faisol Riza menyambut baik aspirasi yang disampaikan Perprindo.

    “Kementerian Perindustrian akan berusaha menciptakan iklim perindustrian yang sehat untuk meningkatkan semangat para pelaku usaha dalam negeri yang telah berinvestasi di Indonesia,” katanya.

    Saat ini, kata Wamenperin, banyak sekali investor asing yang ingin melakukan investasinya di Indonesia, dan menjadi peluang sekaligus tantangan untuk melakukan perbaikan regulasi secepat mungkin.

  • Jelang Libur Nataru, KAI Siapkan 62 KA Tambahan per Hari

    Jelang Libur Nataru, KAI Siapkan 62 KA Tambahan per Hari

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI akan menambah sebanyak 62 kereta per hari dengan kapasitas angkut 198.948 TD per hari selama masa Natal dan Tahun Baru(Nataru) 2024/2025.

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba menuturkan perseraon berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada para pelanggan kereta api. Sejumlah inisiatif telah disiapkan untuk memastikan perjalanan yang aman, nyaman, dan berkesan selama periode Nataru 2024/2025 yang KAI tetapkan dari 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

    “KA tambahan KAI sebanyak 62 KA/hari dengan kapasitas angkut 198.948 TD/hari,” ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (3/12/2024)

    Selain itu, KAI menambah tenaga operasional seperti petugas cleaning service di stasiun 145 orang, On-Train Cleaning (OTC) 198 orang, dan petugas cuci kereta 147 orang. Penambahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan peningkatan frekuensi perjalanan kereta selama periode Nataru, sehingga kebersihan stasiun dan kereta tetap terjaga dengan optimal.

    Selanjutnya dengan menambah jumlah Customer Service Mobile (CSM) di 39 stasiun Daerah Operasi dan Divisi Regional. Sebanyak 170 petugas tambahan akan dikerahkan untuk membantu dan memberikan informasi secara langsung kepada pelanggan kereta api.

    Selain KA tambahan, dalam mendukung gerakan ramah lingkungan, KAI juga menyediakan fasilitas air minum gratis/drinking water station di 24 stasiun.

    Penumpang diimbau untuk membawa tumbler pribadi, sehingga dapat mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Inisiatif ini menjadi langkah konkret KAI dalam mewujudkan operasional yang lebih berkelanjutan.

    Anne mengatakan, akan ada penambahan fasilitas Face Recognition Boarding Gate di sejumlah stasiun. Saat ini sudah dilakukan penambahan pada beberapa stasiun seperti Stasiun Pasar Senen, Bekasi, Kiaracondong, Kutoarjo, Lempuyangan, Tegal, Pekalongan, Jember dan Medan.

    Ada juga penambahan gate di Stasiun Yogyakarta pintu timur semula 2 lane menjadi 4 lane, Stasiun Surabaya Pasarturi ruang tunggu ekonomi semula 2 lane menjadi 4 lane dan pemasangan gate face recognition di Stasiun Kediri, Cirebon Prujakan dan Malang (Stasiun lama).

    KAI juga turut menghadirkan suasana liburan yang semarak dengan dekorasi tematik Natal dan Tahun Baru di stasiun-stasiun utama. Penumpang dapat merasakan kenyamanan tambahan selama menunggu keberangkatan, sekaligus menikmati suasana yang hangat dan menyenangkan.

    “Untuk semakin memeriahkan momen liburan, beberapa kereta unggulan akan dihiasi dengan livery tematik Natal. Desain khusus ini tidak hanya memberikan tampilan baru yang menarik, tetapi juga memperkuat pengalaman pelanggan selama perjalanan dengan kereta api,” kata Anne. 

    Hingga 3 Desember 2024 Pukul 07.00 WIB, sebanyak 672.418 tiket kereta jarak jauh dan menengah pada masa libur Natal dan tahun Baru telah terjual atau 24,27% dari total tempat duduk yang disediakan sebanyak 2.770.864 tempat duduk. Adapun penjualan tertinggi pada periode sebelum Hari Natal terjadi pada H- 4 (21 Desember 2024) dengan total penjualan 51.300 tiket. Sementara untuk periode setelah Hari Natal, terjadi pada H+4 (29 Desember 2024) dengan penjualan 49.035 tiket. 

    “Jumlah tersebut masih akan terus berubah dinamis dan bertambah, karena penjualan masih berlangsung. KAI berharap masyarakat dapat segera memesan tiket dan merencanakan liburan dengan matang karena tiket KA masa Nataru masih cukup banyak tersedia,” jelas Anne. 

  • Kemenhub Siapkan 32.130 Unit Bus Untuk Mudik Nataru

    Kemenhub Siapkan 32.130 Unit Bus Untuk Mudik Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana transportasi pendukung selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. 

    Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi mengatakan, pihaknya menyiapkan sarana dan prasarana transportasi jalan, laut, kereta api, udara dan penyeberangan. Terbanyak adalah sarana bus yaitu 32.130 unit. 

    “Dalam rangka mendukung kelancaran dan animo masyarakat yang akan berpergian saat nataru, Kemenhub menyiapkan sarana dan prasarana transportasi,” kata Dudy dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (4/12/2024). 

    Dudy mengatakan, sarana bus yang disiapkan sebanyak 32.130 unit dengan kapasitas mencapai 1,2 juta penumpang. Prasarana yang disiapkan adalah 113 terminal. 

    Adapun, untuk transportasi laut, Kemenhub menyediakan 765 unit kapal dengan 32 unit kapal patroli. Kapal tersebut memiliki kapasitas hingga 60.212 kursi dengan 110 pelabuhan laut. 

    Pada sektor transportasi kereta api, Kemenhub menyiapkan 2.683 KA dengan kapasitas angkut antarkota sebanyak 4,1 juta, regional sebanyak 2,6 juta, dan commuter sebanyak 486 juta. 

    “Transportasi udara sarananya yang disediakan 417 unit pesawat dengan kapasitas 8,23 juta penumpang di 56 bandar udara,” kata Dudy. 

    Terakhir adalah transportasi penyeberangan. Kementerian Perhubungan menyiapkan 159 unit kapal dengan kapasitas mencapai 2,3 juta penumpang. Adapun, prasarana yang disiapkan adalah 11 lintas pelabuhan penyeberangan, 29 dermaga MB, 2 dermaga ponton dan 17 dermaga plengsengan.

  • Pemerintah Siapkan Skema Khusus Bagi Pengusaha yang Tak Sanggup Bayar UMP 2025

    Pemerintah Siapkan Skema Khusus Bagi Pengusaha yang Tak Sanggup Bayar UMP 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan memberikan perlakuan khusus bagi perusahaan yang mengalami kendala dalam menerapkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5% tahun depan.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, perlakuan khusus akan diberikan pemerintah terhadap perusahaan yang mengalami kesulitan finansial. 

    “Ini lebih spesifik treatment untuk pelaku usaha yang memang saat ini kesulitan finansial sehingga kalau penerapan UMP itu sekarang, maka mereka bisa jadi tidak mampu [untuk membayar],” ungkap Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Rabu (4/12/2024).

    Sejalan dengan rencana tersebut, Kemnaker bersama kementerian/lembaga terkait termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah membentuk tim untuk mencari solusi bagi industri-industri yang terkendala dalam menerapkan upah minimum 2025. Tim ini nantinya turut melibatkan asosiasi pengusaha. 

    Yassierli menyebut, pemerintah masih memiliki waktu hingga 1 Januari 2025 untuk mencari berbagai opsi yang dapat membantu perusahaan yang terkendala menerapkan kebijakan ini.

    “Kita masih punya waktu karena penerapannya itu nantikan 1 Januari 2025,” ujarnya.

    Pemerintah resmi menetapkan kenaikan upah minimum rata-rata sebesar 6,5%. Nilai tersebut dipukul rata untuk upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Kenaikan upah ini mulai berlaku 1 Januari 2025.

    Seiring dengan terbitnya regulasi ini, Yassierli meminta kepala daerah untuk menetapkan UMP paling lambat 11 Desember 2024 dan UMK paling lambat 18 Desember 2024.

    Bagi provinsi hasil pemekaran yang telah menetapkan UMP 2024 namun belum mempunyai dewan pengupahan provinsi, maka upah minimum 2025 menggunakan upah minimum provinsi pada provinsi induk. 

    Kemudian, untuk provinsi hasil pemekaran yang belum memiliki dewan pengupahan provinsi, upah minimum sektoral provinsi 2025 untuk sektor tertentu dapat menggunakan upah minimum sektoral provinsi pada provinsi induk sepanjang sektornya sama atau disepakati antara organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan.

  • Hilirisasi Batu Bara Jadi Salah Satu PR Satgas Baru Besutan Prabowo

    Hilirisasi Batu Bara Jadi Salah Satu PR Satgas Baru Besutan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno membocorkan salah satu tugas Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi besutan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Tri, satgas yang bakal dipimpin oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu bakal turut mendorong hilirisasi batu bara. Adapun, hilirisasi batu bara hingga saat ini masih jalan di tempat.

    “Ya, insyaallah. Harapannya gitu [mendorong hilirisasi batu bara],” kata Tri usai menghadiri acara Indonesia Mining Summit di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Tri menjelaskan hilirisasi batu bara penting untuk menciptakan nilai tambah, salah satunya hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Pasalnya, hingga saat ini Indonesia masih defisit liquefied petroleum gas (LPG). Pengembangan DME didorong untuk menjadi subtitusi LPG.

    Namun, Tri juga membuka kemungkinan lain bahwa hilirisasi batu bara tak mesti selalu menjadi DME.

    “Kita ada potensi untuk hilirisasi batu bara. Bisa jadi untuk substitusi [LPG], bisa jadi untuk tujuan yang lain. Misalnya, sekarang kan ada teknologi untuk pupuk, sudah pencairan [likuifikasi], ada macem-macem lah,” jelasnya.

    Prabowo segera membentuk Satgas Hilirisasi guna mendorong proses pengolahan produk mentah di dalam negeri. Rencana itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. 

    Bahlil mengatakan, Satgas Hilirisasi dibentuk demi merespons berbagai keluhan dan keinginan dari para dunia usaha, sedangkan untuk ketua satgas, Prabowo rencananya akan menunjuk Bahlil.

    “Kemarin di rapat, Presiden memutuskan membentuk satgas dan secara kebetulan yang ditunjuk sebagai ketua satgas adalah menteri ESDM,” kata Bahlil dalam acara yang sama.

    Menurutnya, segala unsur bakal dilibatkan agar kerja satgas bisa lebih efisien. Ini khususnya terkait perizinan bagi para pengusaha dalam mendorong hilirisasi.

    Bahlil mengatakan, proses pengesahan satgas saat ini masih berlangsung. Menurutnya, payung hukum pembentukan Satgas Hilirisasi akan berbentuk keputusan presiden (Keppres).

    Namun, dia memastikan Keppres yang dimaksud segera ditandatangani Prabowo dalam waktu dekat.

    “Keppresnya sekarang lagi dalam proses. Kita tunggu arahan secara teknisnya dari Bapak Presiden Prabowo,” ucap Bahlil.

    Dalam kesempatan terpisah, Bahlil mengingatkan para bos perusahaan untuk segera menjalankan hilirisasi batu bara menjadi DME. Dia pun menegaskan bahwa eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang mendapatkan perpanjangan menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), wajib menjalankan hilirisasi batu bara.

    “Syarat utama PKP2B kita lakukan perpanjangan, salah satu syaratnya adalah harus membangun hilirisasi. Saya melihat sampai sekarang belum ada [perusahaan melakukan hilirisasi],” kata Bahlil dalam acara Minerba Expo 2024 di Jakarta, Senin (25/11/2024).

    “Hati-hati, karena perjanjiannya dengan kalian waktu itu saya yang tanda tangan IUP waktu masih di Kementerian Investasi,” imbuhnya.

    Bahlil juga mengingatkan pengusaha tak boleh ingkar janji atau lari dari kewajiban untuk melakukan hilirisasi batu bara menjadi DME itu.

    “Biar mu [pengusaha] lari sampai ke manapun, saya tahu ini barang. Jangan sampai orang Papua bilang tulis lain, baca lain,” ucap Bahlil. 

  • Pengelola Tol Cipali Bersiap Antisipasi Kecelakaan saat Libur Nataru

    Pengelola Tol Cipali Bersiap Antisipasi Kecelakaan saat Libur Nataru

    Bisnis.com, CIREBON – Operator jalan bebas hambatan PT Astra Tol Cipali melakukan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinan kecelakaan lalu lintas pada musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

    Direktur Operasional Astra Tol Cipali Rinaldi,menjelaskan persiapan menyeluruh ini dilakukan dengan melibatkan Kepolisian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah, dan lembaga terkait lainnya. 

    “Rencana yang telah disusun tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Dengan sinergi ini, kami berharap dapat memberikan pelayanan prima kepada pengguna jalan selama periode Nataru,” kata Rinaldi, Rabu (4/12/2024).

    Sebagai langkah awal, Astra Tol Cipali bersama kepolisian wilayah telah menyiapkan skenario rekayasa lalu lintas. Strategi ini dibahas secara rinci dalam diskusi Tactical Floor Game (TFG) yang digelar pada Kamis, 21 November 2024.

    Melalui simulasi berbasis visual menggunakan papan permainan berskala besar, Astra Tol Cipali dan kepolisian memetakan titik rawan kemacetan serta jalur alternatif untuk mengurai kepadatan. 

    Mengantisipasi potensi kecelakaan yang mungkin terjadi akibat peningkatan volume kendaraan, Astra Tol Cipali menggelar simulasi Vehicle Accident Rescue (VAR) pada 28-29 November 2024. 

    Latihan ini melibatkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Bandung, SAR Astra, dan Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat.

    Simulasi berlangsung di Gerbang Tol Kertajati Utama dan melibatkan skenario kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan dengan lima korban. Petugas dari berbagai satuan, termasuk patroli jalan raya, ambulans, rescue, dan derek, dilatih untuk melakukan analisis situasi, memberikan pertolongan pertama, hingga mengevakuasi korban ke fasilitas kesehatan.

    “Praktik langsung seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kesiapan petugas di lapangan. Dengan latihan yang konsisten, penanganan kecelakaan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif,” jelas Rinaldi.

    Tidak hanya pada sisi operasional, Astra Tol Cipali juga memperkuat kesiapan jalur melalui inspeksi bersama Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. 

    Survey jalur yang dilakukan pada 28 November 2024 ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh ruas tol dalam kondisi siap digunakan selama arus libur Nataru.

    Peningkatan infrastruktur menjadi fokus utama, termasuk normalisasi saluran air untuk mencegah banjir, perbaikan jalan, dan penguatan infrastruktur di titik rawan longsor. Layanan di rest area juga ditingkatkan, baik dari segi fasilitas maupun kapasitas, agar pengguna jalan dapat beristirahat dengan nyaman.

    Astra Tol Cipali juga menggencarkan edukasi kepada masyarakat mengenai keselamatan berkendara melalui berbagai platform komunikasi. Informasi terkait rekayasa lalu lintas, jalur alternatif, dan lokasi layanan darurat akan disebarkan secara luas melalui media sosial dan aplikasi resmi Astra Tol Cipali.

    Selain itu, petugas di lapangan dilatih untuk memberikan edukasi langsung kepada pengguna jalan mengenai pentingnya mematuhi batas kecepatan dan menjaga konsentrasi selama berkendara, terutama di malam hari ketika risiko kecelakaan meningkat.

    Dengan serangkaian langkah strategis ini, Astra Tol Cipali optimis dapat menghadirkan pengalaman berkendara yang aman dan nyaman bagi masyarakat. 

  • Bos Semen Indonesia (SMGR) Blak-blakan Biang Kerok Laba Anjlok 44%

    Bos Semen Indonesia (SMGR) Blak-blakan Biang Kerok Laba Anjlok 44%

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG (SMGR) membukukan penurunan laba usaha sebesar 44% menjadi Rp1,88 triliun hingga September 2024 atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp3,36 triliun. 

    Direktur Utama SIG Donny Arsal mengatakan, penurunan tersebut juga disebabkan performa harga di pasar dan penjualan yang mengalami penurunan drastis, khususnya pada sektor ritel sebagai penyerap terbesar produksi nasional. 

    “Di ritel ini yang menarik harga ke bawah, demand-nya turun 5% itu harganya juga kedorong ke bawah karena kompetisi sehingga performance kami 2024 dibanding tahun lalu itu drop siginifikan,” kata Donny dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (4/12/2024). 

    Untuk diketahui, kapasitas produksi semen nasional saat ini mencapai 122 juta ton atau lebih tinggi dibandingkan 2019 lalu sebanyak 112 juta ton. Kendati demikian, permintaan anjlok dari 70 juta pada 2019 menjadi 65 juta saat ini. 

    Terlebih, masih ada banyak pembangunan pabrik semen yang disebut akan menambah beban kondisi pasokan semen dalam negeri. Sementara itu, permintaan hanya bergerak di kisaran 60 juta – 65 juta ton. 

    “Kondisi permintaan semen sampai September itu dari sisi ritel yang turun mungkin 70% dari demand kami itu datangnya dari ritel, bukan dari proyek. Dari proyek itu hanya menyumbang 20%-30% dari total revenue dan Semen Indonesia sudah kurang lebih 70% dari sisi partisipasi di proyek,” tuturnya. 

    Donny menerangkan saat ini kondisi antara kapasitas dan pertumbuhan permintaan masih ada gap yang cukup besar. Semen Indonesia secara kapasitas terpasang sebesar 54,2% telah merefleksikan 44,4% kapasitas dengan market share 49%. Artinya, pangsa pasar SIG lebih besar daripada kapasitas produksi. 

    Adapun, volume penjualan semen secara keseluruhan mengalami penurunan 4% menjadi 28.001 juta ton periode Januari-September 2024, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 29.203 juta ton. 

    “Volume itu turun 4% dan pendapatan bruto turun 5% ini meskipun kita manage biaya operasi, tapi penurunan dari sisi volume dan harga yang menyebabkan kinerja keuangan jauh lebih rendah dibandingka periode yang sama tahun sebelumnya,” jelasnya. 

    Dalam catatannya, total pendapatan bruto turun 5% menjadi Rp26,29 triliun hingga September atau turun dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp27,66 triliun. Sementara itu, dari sisi beban operasional dan ongkos angkut meningkat 1% menjadi Rp4,13 triliun pada periode yan sama tahun ini. 

    “Asumsi ke depan, ke depan dengan tingkat persaingan yang cukup ketat, ada dua kita akan support dari sisi semen hijau dan interlock brick semen untuk menjawab tantangan program 3 juta rumah, ini merupakan bagian dari bagaimana kita menciptakan pasar baru,” pungkasnya. 

  • Meski Core Tax Berlaku, Lapor SPT Tahun Depan Masih Pakai Cara Lama

    Meski Core Tax Berlaku, Lapor SPT Tahun Depan Masih Pakai Cara Lama

    Bisnis.com, BANDUNG — Wajib pajak masih akan melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahun pajak 2024 melalui laman DJP Online pada 2025 meski Core Tax System akan berlaku.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Dwi Astuti menjelaskan Core Tax System atau sistem inti administrasi perpajakan akan diluncurkan pada awal Januari 2025. Artinya, Core Tax System baru akan mencatat transaksi dari tahun pajak 2025.

    Oleh sebab itu, untuk tahun pajak 2024 masih menggunakan cara yang lama karena belum tercatat oleh Core Tax System.

    “Jadi ini demi kemudahan wajib pajak dan demi keberlanjutan juga,” jelas Dwi dalam acara Media Gathering di Bandung, Rabu (4/12/2024).

    Nantinya, wajib pajak orang pribadi maupun badan baru akan melaporkan SPT menggunakan Core Tax System pada 2026 untuk tahun pajak 2025.

    Lebih lanjut, Dwi meyakini akan ada banyak manfaat yang didapatkan baik oleh wajib pajak maupun Ditjen Pajak usai penerapan Core Tax System. Bagi wajib pajak, adanya integrasi data membuat kini berbagai layanan perpajakan seperti DJP Online, e-Nota, pembayaran, EoI, dan sebagainya akan berada dalam satu portal.

    Dengan demikian, layanan perpajakan semakin cepat dan dapat dimonitor secara waktu nyata. Selain itu, diyakini Core Tax System juga akan membuat sistem perpajakan di Indonesia bisa semakin tranparansi karena bisa melihat seluruh transaksi dalam satu portal.

    Di sisi lain, Ditjen Pajak semakin mudah mengelola administrasi perpajakan berbasis data untuk pengambilan keputusan. Sejalan dengan itu, terjadi penurunan biaya administrasi.

    Selain itu, Dwi mengaku Ditjen Pajak terus melakukan pelatihan kepada para pegawai pajak terkait Core Tax System. Begitu juga kepada wajib pajak, Ditjen Pajak juga terus melakukan edukasi pengenalan Core Tax System.

    “Intinya adalah kami memang ingin mempersiapkan semaksimal mungkin sehingga nanti pada saat deployment itu teman-teman wajib pajak sudah memiliki bekal yang cukup untuk menggunakan Core Tax,” tutupnya.