Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Menteri Maman Tegaskan Tak Ada Penurunan Ambang Batas Pajak UMKM

    Menteri Maman Tegaskan Tak Ada Penurunan Ambang Batas Pajak UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan tidak akan ada ambang batas pengenaan pajak UMKM dalam waktu dekat.

    Padahal, sebelumnya muncul wacana penurunan ambang batas pajak pengenaan pajak penghasilan (PPh) final 0,5% UMKM dari yang maksimal omzet Rp4,8 miliar per tahun menjadi Rp3,6 miliar per tahun.

    Begitu juga penurunan ambang batas pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) UMKM. Saat ini, hanya UMKM dengan omzet di atas Rp4,8 miliar per tahun yang wajib memungut PPN atas penjualannya.

    “Tidak ada penurunan ambang batas, tetap Rp4,8 miliar,” ujar Maman kepada Bisnis, Selasa (24/12/2024).

    Sebelumnya, Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Morgiarso tidak menampik pemerintah sedang membahas wacana penurunan ambang batas pengenaan pajak UMKM.

    Menurutnya, beberapa kali Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyampaikan secara terbuka wacana tersebut ke publik. Apalagi, sambungnya, penurunan ambang pajak usaha kecil juga menjadi saran Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

    Susi menjelaskan setidaknya ada dua alasan pemerintah berencana menurunkan ambang batas PPh final UMKM tersebut. Intinya, untuk memaksimalkan penerimaan negara.

    “Supaya threshold-nya [ambang batasnya] disesuaikan dengan beberapa praktis di beberapa negara. Demikian juga untuk masalah keadilan dan perluasan tax space-nya [cakupan basis pajaknya],” ujar Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2024).

    Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah selalu mengevaluasi ambang batas kena UMKM. Hanya saja, dia menegaskan ambang batas pajak UMKM tetap Rp4,8 miliar dan tidak ada penurunan pada tahun depan. 

    “Threshold tetap Rp4,8 miliar,” ujarnya kepada media massa di kantornya, Kamis (19/12/2024) malam.

  • AHY Buka Peluang Bangun Kawasan Permukiman Baru Dekat Stasiun Whoosh Karawang

    AHY Buka Peluang Bangun Kawasan Permukiman Baru Dekat Stasiun Whoosh Karawang

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka peluang untuk membangun kawasan permukiman baru di sekitar Stasiun Whoosh Karawang.

    AHY menyebut, pembangunan kawasan permukiman baru di sekitar stasiun kereta cepat itu dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian di sekitar kawasan stasiun.

    “Kita juga perlu mengembangkan kawasan permukiman baru, kawasan perumahan yang juga bisa semakin meningkatkan ekonomi masyarakat di sana [Karawang],” kata AHY saat ditemui di Stasiun Whoosh Halim, Selasa (24/12/2024).

    AHY akan terus berkordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terkait rencana pembangunan permukiman baru tersebut.

    “Yang jelas karena saat ini semua terintegrasi di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, saya rasa semakin baik koordinasi,” ujar AHY.

    Adapun, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mulai mengoperasikan Stasiun Whoosh Karawang untuk melayani naik turun penumpang kereta cepat pada Selasa (24/12/2024).

    Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menyampaikan, pada tahap akan ada 10 perjalanan kereta yang bakal berhenti di Stasiun WHOOSH Karawang.

    Lalu, pada tahap selanjutnya atau pada Februari 2025, KCIC bakal menambah pengoperasian kereta yang berhenti di Stasiun Whoosh Karawang menjadi 31 perjalanan kereta.

    “Selanjutnya nanti akan ada tahapan kedua, di mana memang frekuensi KA kita rencanakan per 21 Februari [2025] bertambah menjadi 62 KA per hari dan akan ada 31 KA yang berhenti di stasiun Karawang,” ucap Dwiyana.

    Lebih lanjut, Dwiyana menuturkan, pihaknya juga menyiapkan shuttle bus yang nantinya dapat membawa penumpang Whoosh dari stasiun ke pusat kota Karawang.

    Selain itu, nantinya juga terdapat transportasi publik yang disediakan untuk membawa penumpang ke kota Karawang.

    “Untuk menuju ke pusat kota Karawang bisa ditempuh dalam 30 menit saja, sudah ada shuttle bus, gratis, menuju ke Grand Outlet,” pungkasnya.

    Dwiyana menargetkan pada tahap pertama akan ada 3.000 sampai 5.000 penumpang yang naik Whoosh dari Karawang setiap harinya.

    “Sehingga kita harapkan sesuai proyeksi 3.000 sampai 5.000 penumpang dengan kondisi jalan akses saat ini bisa kita jalankan,” tutur Dwiyana.

  • Penyaluran FLPP Rumah Subsidi Tembus Rp151,22 Triliun dalam 15 Tahun

    Penyaluran FLPP Rumah Subsidi Tembus Rp151,22 Triliun dalam 15 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkap telah menyalurkan KPR Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tembus 1,59 juta unit dalam periode 15 tahun belakangan.

    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa anggaran yang telah diguyur pemerintah untuk membiayai rumah subsidi tembus Rp151,22 triliun.

    “Sejak digulirkan pada tahun 2010 hingga 20 Desember 2024 atau selama 15 tahun, KPR Subsidi FLPP telah mencapai realisasi KPR sebesar 1,59 juta unit rumah MBR senilai Rp151,22 triliun,” kata Heru dalam agenda Penandatanganan Kerja Sama KPR FLPP bersama Bank Penyalur di Jakarta, Senin (23/12/2024). 

    Sementara itu, Heru menegaskan bahwa total dana kelolaan hingga saat ini dilaporkan telah tembus 116,27 triliun.

    Adapun, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengguyur anggaran sebesar Rp28,2 triliun untuk pengadaan 220.000 unit kuota FLPP pada 2025. 

    Di mana alokasi penyaluran FLPP itu masih menggunakan skema eksisting yakni 75:25. Perinciannya, sebesar 75% diguyur lewat APBN sedangkan 25% nya dialokasikan dari perbankan.   

    “Pada 2025 mendatang, pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana sebesar Rp28,2 Triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220.000 unit rumah,” jelas Heru.

    Sekadar informasi, perumahan FLPP adalah perumahan yang digagas oleh pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memiliki rumah dengan cara memberikan pembiayaan atau kredit dengan bunga yang sangat ringan. 

    Nantinya, penyaluran FLPP 2025 itu sudah mulai dapat dilakukan pada Januari 2025. Sehingga, pada waktu tersebut bank penyalur sudah dapat melakukan akad KPR FLPP dengan kreditur.

  • Prospek Industri Manufaktur 2025 Masih Dibayangi Awan Gelap

    Prospek Industri Manufaktur 2025 Masih Dibayangi Awan Gelap

    Bisnis.com, JAKARTA – Prospek industri manufaktur nasional pada 2025 masih dihadapkan pada sejumlah tantangan berat, mulai dari gempuran produk impor asal China, kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% hingga upah minimum 6,5%.

    Peneliti Next Policy, Muhammad Ibnu Faisal, mengatakan impor produk manufaktur dari China belakangan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi sebagai dampak penerapan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA). 

    “Misalnya, periode 2019-2023, impor TPT (tekstil, pakaian, dan tekstil lainnya) dan kosmetik dari Cina mengalami peningkatan rata-rata tahunan sebesar 2,75% dan 35,46% masing-masingnya. Hingga 2024, nilai impor dari Cina mencapai US$52,26 miliar atau meningkat 13,03% dari tahun sebelumnya,” kata Ibnu di Jakarta (24/12/2024). 

    Posisi China saat ini masih menjadi negara dengan output manufaktur terbesar di dunia, mendominasi sekitar 31,6% dari output manufaktur global dan memiliki pengaruh besar dalam skala internasional.

    Banjir impor produk dari China dinilai semakin menantang dengan keberadaan Permendag 8/2024 yang merelaksasi impor berkontribusi pada volume impor yang tidak dikontrol. Tidak sedikit pelaku usaha lokal yang menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut. 

    Menanggapi paparan tersebut, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telisa Aulia Faliyanti menyebut bahwa lahirnya Permendag 8 Tahun 2024 menjadi salah satu penyebab turunnya Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur belakangan ini. 

    “Cost industri lokal kita masih belum efisien, mulai dari ketidakpastian regulasi hingga rendahnya produktivitas tenaga kerja. Sementara di China, ada dukungan penuh untuk mendorong inovasi melalui tekonologi terhadap industri, seperti pada industri kertas di sana,” terangnya.

    Telisa juga menyebut penyesuaian PPN semakin membebani industri lokal dan menurunkan daya saing produk lokal dalam pasar yang sangat kompetitif. 

    “Kebijakan PPN semakin membuat industri semakin sulit kompetitif secara harga,” ujarnya.

    Telisa juga menyoroti bagaimana penambahan biaya akibat kenaikan tarif PPN dan upah minimum bakal mempengaruhi harga produk yang pada akhirnya harus ditanggung konsumen. Dia memahami bahwa kenaikan PPN bertujuan untuk meningkatkan tax ratio sebagai upaya pemerintah dalam menggenjot penerimaan negara.  

    Namun, ironisnya, kondisi ekonomi saat ini dengan daya beli masyarakat yang sedang menurun justru memperlihatkan bahwa kebijakan ini mungkin tidak tepat secara waktu.  

    “PPN dinaikan untuk meningkatkan tax ratio. Kondisi masyarakat kurang memungkinkan ditengah kondisi daya beli masyarakat yang menurun. Adanya stimulus sebagai mitigasi,” terangnya.  

    Dia menilai agar kebijakan PPN sebaiknya difokuskan pada barang mewah untuk mengurangi dampak regresif dari PPN semakin meluas dan cenderung permanen.

    Ekonom Senior, Fithra Faisal Hastiadi mengatakan bahwa seharusnya alih-alih menyalahkan China, seharusnya industri lokal dibenahi terutama dalam hal absorptive capacity yaitu kemampuan suatu industri untuk dapat menyerap investasi secara efektif. 

    “Absorptive capacity itu dibangun berdasar tiga pilar, yaitu infrastruktur, SDM, dan institusi. Ketiga hal tersebut berpengaruh pada daya serap investasi. Misalnya SDM, gimana investasi bisa terjadi jika ternyata talenta yang diperlukan di industri tersebut tidak ada?” kata Fithra.

    Dalam hal ini, dia menegaskan pentingnya tinjauan ulang kebijakan PPN untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan industri nasional. 

    Menurut Fithra, industri setidaknya harus memiliki pertumbuhan ekonomi 27% secara kontribusi dengan 3 pilar yaitu SDM, infrastruktur, institusi agar tidak kehilangan momentum industrialisasi.

  • Coretax Meluncur Awal 2025, Wajib Pajak Sudah Bisa Log In

    Coretax Meluncur Awal 2025, Wajib Pajak Sudah Bisa Log In

    Bisnis.com, JAKARTA — Aplikasi Coretax atau sistem inti administrasi perpajakan telah memasuki tahap praimplementasi pada 16 Desember—31 Desember 2024. Wajib pajak dapat mulai log in ke sistem Coretax pada hari ini, Selasa (24/12/2024).

    Direktur P2Humas Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Dwi Astuti menjelaskan tujuan dari praimplementasi tersebut agar wajib pajak dapat lebih awal mengenal sistem Coretax sebelum resmi diluncurkan pada Januari 2025.

    “Harapannya adalah saat implementasi nanti Wajib Pajak tidak menemui kesulitan penggunaan aplikasi,” ujar Dwi Astuti dalam keterangannya, Selasa (24/12/2024).

    Dalam masa praimplementasi ini, sambungnya, wajib pajak dapat diakses oleh wajib pajak yang telah memiliki akun DJP Online. Untuk melakukan log in, wajib pajak harus memasukkan ID Pengguna berupa NIK atau NPWP, kata sandi DJP Online, kode captcha, dan mengklik tombol “Log in”.

    Bagi Wajib Pajak yang belum memiliki akun DJP Online dapat melakukan pendaftaran pada laman https://ereg.pajak.go.id/login.

    Terkait pelaksanaan praimplementasi ini, Dwi mengimbau agar wajib pajak berhati-hati terhadap prosedur yang dijalani dengan memastikan bahwa respons yang diterima melalui email atau SMS berasal dari Ditjen Pajak.

    Jika wajib pajak ragu, Dwi mengimbau agar menghubungi Ditjen Pajak melalui saluran komunikasi 1500200, faksimile (021) 5251245, email [email protected], twitter @kring_pajak, website pengaduan.pajak.go.id, atau chat pajak www.pajak.go.id.

    Dwi juga mengingatkan agar masyarakat selalu menjaga kerahasiaan data perpajakannya. Selain itu, dia mengungkapkan bahwa fitur yang dapat diakses masih terbatas selama tahapan praimplementasi. “Fitur coretax DJP akan dapat diakses secara lengkap setelah diluncurkan pada Januari 2025,” tutup Dwi.

    Sebelumnya, Dwi meyakini akan ada banyak manfaat yang didapatkan baik oleh wajib pajak maupun Ditjen Pajak usai penerapan Core Tax System.

    Bagi wajib pajak, adanya integrasi sehingga kini berbagai layanan perpajakan seperti DJP Online, e-Nota, pembayaran, EoI, dan sebagainya akan berada dalam satu portal.

    Dengan demikian, layanan perpajakan semakin cepat dan dapat dimonitor secara waktu nyata. Selain itu, diyakini Core Tax System juga akan membuat sistem perpajakan di Indonesia bisa semakin tranparansi karena bisa melihat seluruh transaksi dalam satu portal.

    Di sisi lain, Ditjen Pajak semakin mudah mengelola administrasi perpajakan berbasis data untuk pengambilan keputusan. Sejalan dengan itu, terjadi penurunan biaya administrasi.

    Selain itu, Dwi mengaku Ditjen Pajak terus melakukan pelatihan kepada para pegawai pajak terkait Core Tax System. Begitu juga kepada wajib pajak, Ditjen Pajak juga terus melakukan edukasi pengenalan Core Tax System.

    “Intinya adalah kami memang ingin mempersiapkan semaksimal mungkin sehingga nanti pada saat deployment itu teman-teman wajib pajak sudah memiliki bekal yang cukup untuk menggunakan Core Tax,” jelas Dwi dalam Media Gathering di Bandung, Rabu (4/12/2024).

  • PU Bocorkan Tarif Tol Sejumlah Ruas Bakal Naik 2025, Mana Saja?

    PU Bocorkan Tarif Tol Sejumlah Ruas Bakal Naik 2025, Mana Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap sejumlah ruas jalan tol bakal mengalami kenaikan tarif pada 2025. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 

    Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Miftachul Munir menjelaskan bahwa kenaikan tarif tol merupakan kebijakan reguler. Di mana, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) bakal mengerek tarif tol selama dua tahun sekali.

    “Kenaikan tarif itu kan amanah undang-undang dan PP ya, jadi secara reguler yang 2 tahun terakhir itu belum kenaikan tarif mereka akan mengajukan [kenaikan tarif],” kata Munir saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (24/12/2024). 

    Namun demikian, Munir mengaku tidak hafal betul ruas mana saja yang bakal naik tarif pada 2025. Hanya saja, kenaikan tarif pada sejumlah tol bakal terjadi pada kuartal I hingga Kuartal IV 2025.

    “Nanti bisa ditanyakan ke teman-teman di BUJT ya, nanti mungkin list-nya apa saja yang kira-kira di 2025 akan naik di kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 maupun sampai kuartal 4, itu reguler saja,” ujarnya.

    Sementara itu berdasarkan catatan Bisnis, sejumlah jalan tol yang terakhir melakukan penyesuaian tarif pada 2023 di antaranya Tol Jagorawi, Tol Sedyatmo, Tol Cimanggis – Cibitung dan Tol Ngawi – Kertosono yang kompak telah naik pada Agustus 2023.

    Kemudian, sejumlah ruas Jalan Tol Trans Jawa seperti Jalan Tol Pemalang – Batang, Batang – Semarang hingga Tol Solo – Ngawi, hingga ruas Jalan Tol Pemalang – Batang juga telah mengalami kenaikan tarif pada 2023. 

    Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, menjelaskan, umumnya besaran kenaikan tarif jalan tol tidaklah terlalu besar. Kisarannya dipatok pada level Rp500 pada masing-masing golongan. 

    “Penyesuaian itu naik Rp500 karena inflasi. Dan itu memang haknya BUJT dalam PPJT (Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol). Jadi, saya kira enggak besar,” jelasnya. 

  • Prabowo Mau Rem Proyek Tol Baru, Apa Dampaknya ke Investasi RI?

    Prabowo Mau Rem Proyek Tol Baru, Apa Dampaknya ke Investasi RI?

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) buka suara usai Presiden Prabowo Subianto disebut bakal menghentikan sementara pembangunan jalan tol baru. Ke depannya, pemerintah hanya akan fokus menyelesaikan proyek yang sudah masuk dalam tahap konstruksi.

    Kepala BPJT, Miftachul Munir memproyeksi pengereman pada sejumlah proyek jalan tol baru bakal mempengaruhi iklim investasi. Terlebih, saat ini sudah terdapat sejumlah investor asing yang menanamkan modalnya pada bisnis jalan tol di Indonesia.

    “Ini kan sangat mempengaruhi iklim investasi, apalagi kan kita sebagian besar juga ada investor asing yang masuk di kita gitu ya,” kata Munir saat ditemui di Kantor PU, Jakarta, Selasa (24/12/2024). 

    Atas dasar hal itu, Munir menyebut masih belum bisa banyak menyampaikan informasi lebih lanjut. Namun demikian, dia memastikan pihaknya bakal bergerak sesuai arahan dan instruksi yang diberikan oleh Presiden. 

    Adapun, proyek Jalan Tol Puncak santer disebut menjadi salah satu tol yang bakal disetop rencana pembangunannya. Namun demikian, Munir memastikan proses kajian pembangunan Tol Puncak bakal tetap dilanjutkan. 

    Nantinya, apabila proses kajian itu telah selesai, bakal disampaikan langsung ke Presiden Prabowo Subianto untuk selanjutnya diputuskan apakah jalan tol tersebut bakal direalisasikan atau tidak.

    “[Jalan Tol Puncak] saat ini sementara kajian. Jadi yang sementara kajian ya kajiannya kita lanjutkan, seperti itu [arahannya],” tegasnya. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut tidak akan menggagas pembangunan proyek jalan tol baru di masa kepemimpinannya. Hal itu disampaikan oleh Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo.  

    “Semua proyek tol yang memang belum berjalan [instruksinya] berhenti dulu,” jelasnya saat ditemui di sela-sela Media Gathering Nataru 2024/2025 Astra Infra Group di Jakarta, Selasa (17/12/2024).  

    Namun demikian, Sony menyebut sejumlah proyek jalan tol yang sudah terkontrak bakal tetap dilanjutkan. Di samping itu, proyek tol yang telah masuk tahap lelang seperti Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap (Getaci) juga tetap dilanjutkan.

    Kemudian, calon jalan tol terpanjang di Provinsi Bali yakni Tol Gilimanuk – Mengwi juga dipastikan bakal tetap dilanjutkan.

  • Ketua Banggar DPR Dukung PPN 12% Demi Biayai Makan Bergizi Gratis Cs

    Ketua Banggar DPR Dukung PPN 12% Demi Biayai Makan Bergizi Gratis Cs

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mendukung penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% pada 1 Januari 2025 agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa membiayai berbagai program unggulannya seperti Makan Bergizi Gratis hingga swasembada pangan.

    Said menyayangkan belakangan terjadi serangan politik antar fraksi di DPR akibat polemik PPN 12%. Padahal, sambungnya, setiap pemegang kepentingan perlu bersatu untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi 2025 seperti penguatan dolar Amerika Serikat hingga perang dagang AS-China Jilid II.

    Dia mengingatkan bahwa kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% sudah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-undang itu disetujui oleh partai Said, yakni PDI Perjuangan (PDIP), bersama mayoritas fraksi di DPR.

    Menurutnya, pemerintah dan DPR sudah sepakat atas penerapan PPN 12% ketika menyetujui APBN 2025.

    “Pemerintah dan DPR sepakat untuk memasukkan asumsi tambahan penerimaan perpajakan dari pemberlakuan PPN 12% ke dalam target pendapatan negara pada APBN 2025. Selanjutnya APBN 2025 telah di undangkan melalui UU No. 62/2024,” ujar Said dalam keterangannya, Selasa (24/12/2024).

    Elite politik PDIP itu menggarisbawahi seluruh fraksi di DPR memberikan persetujuan atas UU APBN 2025 tersebut dengan beberapa catatan. Artinya, menurut Said, pemberlakukan PPN 12% telah berkekuatan hukum dengan persetujuan legislatif dan eksekutif.

    Dia mengaku, dalam pembahasan APBN 2025, pemerintah dan DPR juga menyepakati target pendapatan negara dengan asumsi pemberlakuan PPN 12% untuk membiayai berbagai program strategis Prabowo seperti program quick win yang akan didanai oleh APBN 2025.

    Program yang dimaksud yaitu Makan Bergizi gratis (membutuhkan dana sekitar Rp71 triliun) Pemeriksaan Kesehatan Gratis (Rp3,2 triliun), Pembangunan Rumah Sakit Lengkap di Daerah (Rp. 1,8 triliun), pemeriksaan penyakit menular TBC (Rp8 triliun), Renovasi Sekolah (Rp20 triliun), Sekolah Unggulan Terintegrasi (Rp2 triliun), serta Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa (Rp15 triliun).

    Menurutnya, program-program di atas sejalan dengan agenda PDIP secara khusus. Oleh sebab itu, sambungnya, PDIP berkomitmen untuk mengawalnya melalui dukungan dari APBN 2025.

    “Sebagai Ketua Badan Anggaran [Banggar] DPR, saya juga sudah menyampaikan ke publik agar pemerintah melakukan mitigasi risiko atas dampak kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%, khususnya terhadap rumah tangga miskin dan kelas menengah,” katanya.

    Said merekomendasikan sembilan mitigasi risiko agar pemberlakuan PPN 12% tidak berdampak negatif ke perekonomian masyarakat banyak. Pertama, perlu penambahan anggaran untuk perlindungan sosial sehingga penerima manfaat bisa dipertebal—bukan hanya untuk rumah tangga miskin tetapi juga hampir miskin/rentan miskin.

    Kedua, subsidi energi (BBM, gas LPG 3 kg, listrik) untuk rumah tangga miskin diperluas hingga rumah tangga menengah. Ketiga, subsidi transportasi umum diperluas menjadi moda transportasi massal di berbagai wilayah.

    Keempat, subsidi perumahan untuk kelas menengah-bawah—setidaknya tipe rumah 45 ke bawah serta rumah susun. Kelima, bantuan untuk pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi dipertebal yang menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

    Keenam, melakukan operasi pasar dua bulan sekali dalam rangka memastikan agar inflasi terkendali. Ketujuh, menaikkan belanja barang dan jasa pemerintah yang sebelumnya paling sedikit 40% menjadi 50% untuk menggunakan produk UMKM.

    Kedelapan, memberikan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah dan diintegrasikan dengan program KUR. Kesembilan, realisasi program penghapusan kemiskinan esktrem dari 0,83% menjadi dan penurunan generasi stunting di bawah 15%.

  • Garuda (GIAA) Dikabarkan Lirik Pesawat C919 Comac China, Pesaing Boeing-Airbus

    Garuda (GIAA) Dikabarkan Lirik Pesawat C919 Comac China, Pesaing Boeing-Airbus

    Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan pesawat komersial China, Commercial Aircraft Corp of China Ltd. (Comac) dikabarkan tengah menjalin pembicaraan dengan PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) untuk memasarkan pesawat jet C919 berlorong tunggal. 

    Mengutip Bloomberg, Comac telah berdiskusi dengan beberapa petinggi maskapai penerbangan salah satunya Wamildan Tsani Panjaitan, Direktur Utama GIAA. 

    Comac disebut memiliki peluang besar sebagai pemasok pesawat mengingat GIAA sedang mencari 70 pesawat baru.

    “Garuda Indonesia sedang mencari hingga 70 pesawat baru dan juga berbicara dengan Boeing Co. dan Airbus SE. Keterlambatan pengiriman pesawat, terutama karena masalah rantai pasokan dan mogok kerja di Boeing, meningkatkan peluang Comac untuk memperoleh pesanan,” seperti dikutip dari Bloomberg, Selasa (24/12/2024). 

    Selain indonesia, Comac juga telah berkomunikasi dengan SCAT Airlines di Kazakhstan dan Angkor Air di Kamboja. Indonesia merupakan kesempatan besar bagi Comac, dan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto ingin memperkuat Garuda dan memperluas jaringan rute internasional.

    Meskipun demikian, Comac masih menghadapi tantangan dalam operasional pemeliharaan dan perbaikan di luar Tiongkok. Boeing dan Airbus memiliki jaringan penjualan dan fasilitas pemeliharaan global, serta dukungan rantai pasokan dan suku cadang di hampir setiap bandara.

    Selain itu Pesawat C919 belum tersertifikasi oleh regulator keselamatan negara lain, sehingga belum bisa terbang secara komersial di luar Tiongkok.

    Di sisi lain, Wamildan Tsani Panjaitan mengatakan pihaknya menargetkan penambahan pesawat sebanyak 15 hingga 20 unit sepanjang 2025. 

    “Target kami nanti di tahun 2025 akan menambah 15-20 pesawat lagi,” kata Wamildan dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jumat (6/12/2024).  

    Meski demikian, Wamildan mengaku penambahan pesawat ini membutuhkan koordinasi dengan kementerian terkait. Rencana penambahan pesawat dilakukan demi mengakomodir permintaan penumpang.

    Wamildan mengaku telah melakukan beberapa komunikasi dengan vendor seperti Airbus dan Boeing serta beberapa lessor. 

    Namun dia tidak dapat merincikan berapa besar dana yang akan dibutuhkan untuk pengadaan satu pesawat.

  • Cara Beli Tiket Whoosh untuk Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025

    Cara Beli Tiket Whoosh untuk Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 sudah semakin dekat. Ada banyak cara mengisi waktu libur Natal yang bisa dilakukan, salah satunya dengan menjajal Whoosh.

    Whoosh sendiri merupakan kereta cepat kebanggaan Indonesia. Sesuai dengan filosofi namanya, Whoosh memiliki laju yang lebih kencang daripada kereta api lainnya.

    Meski demikian, banyak di antara masyarakat yang belum tahu bagaimana cara membeli tiket kereta cepat Whoosh. Padahal, caranya sangat mudah.

    Untuk memesan tiket Kereta Cepat Whoosh, Anda bisa melakukan pemesanan secara online atau offline.

    Cara memesan tiket Whoosh secara Online

    Beberapa tempat yang bisa Anda manfaatkan untuk membeli tiket kereta Whoosh:

    Aplikasi Whoosh yang bisa diunduh di Google Play Store (Android) atau App Store (iOS)
    Website resmi KCIC di alamat https://ticket.kcic.co.id/
    Aplikasi mitra seperti Access by KAI, Livin by Mandiri, BRImo, dan BNI mobile banking

    Beli tiket Whoosh secara offline

    Tenang saja, Anda juga bisa membeli tiket Whoosh secara offline dengan memesan tiket secara langsung di loket atau ticket vending machine stasiun.

    Cara beli tiket Whoosh secara online:

    Unduh aplikasi Whoosh
    Daftar dengan mengisi informasi pribadi yang diperlukan
    Login ke aplikasi
    Pilih rute dan jadwal keberangkatan
    Pilih posisi tempat duduk
    Pilih metode pembayaran dan selesaikan proses pembayaran
    Setelah pembayaran berhasil, Anda akan menerima QR Code yang bisa digunakan untuk boarding

    Untuk mengetahui jadwal keberangkatan kereta Whoosh, Anda bisa mengunjungi link berikut ini:

    Tiket dan Jadwal Whoosh