Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • LPEM UI: Banyak Alternatif Tambah Penerimaan Negara, Bukan PPN 12%

    LPEM UI: Banyak Alternatif Tambah Penerimaan Negara, Bukan PPN 12%

    Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat/LPEM UI menilai pemerintah memiliki alternatif untuk menambah penerimaan negara, bukan dengan memberlakukan PPN 12%.

    Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky melihat meski PPN dianggap sebagai instrumen yang relatif lebih mudah untuk meningkatkan penerimaan, tetapi efisiensi PPN sering terhambat dengan jumlah pekerja informal.

    “Ketika proporsi tenaga kerja informal dalam perekonomian meningkat, rasio PPN terhadap PDB cenderung menurun,” ujarnya, dikutip pada Rabu (25/12/2024).

    Di mana prevalensi pekerjaan informal semakin menghambat kinerja PPN, yang menyoroti korelasi negatif antara proporsi pekerja informal dan rasio penerimaan dari PPN terhadap PDB.

    Untuk itu, LPEM UI melihat pemerintah perlu menurunkan tingkat infromalitas. Pasalnya, banyaknya aktivitas informal mempersempit basis pajak dan menambah beban pajak bagi kelompok usaha formal.

    Riefky memandang salah satu caranya yakni dengan memberi insentif atau kemudahan agar pelaku usaha informal mau beralih ke sektor formal. Mulai dari menyederhanakan aturan pajak dan mempermudah proses pendaftaran usaha. Selain itu, juga mensosialisasikan manfaat mendaftarkan usaha secara resmi.

    Alternatif kedua, pemerintah dapat mengeksplorasi potensi penerimaan pajak dari ekonomi digital. Seperti pajak kripto pada perdagangan mata uang kripto, pajak fintech pada bunga pinjaman, dan pajak pada transaksi pengadaan barang dan jasa melalui Sistem Informasi Pengadan Pemerintah (SIPP).

    Ketiga, mendorong keterbukaan perdagangan internasional dengan menyederhanakan prosedur kepabeanan, mengurangi hambatan perdagangan, serta mempermudah transaksi perdagangan internasional.

    Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Qibthiyyah & Arrachman (2018), menunjukkan bahwa semakin tinggi volume perdagangan internasional, baik impor maupun ekspor, semakin besar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi domestik dan penerimaan PPN.

    Melalui kebijakan tersebut juga dapat mendukung e-commerce untuk mempermudah perdagangan lintas batas serta membantu UMKM dalam ekspor.

    Terakhir, perbaikan administrasi perpajakan menjadi salah satu cara dalam meningkatkan penerimaan pajak.

    Hal tersebut nyatanya sejalan dengan kajian Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang menyebutkan bahwa melalui perbaikan administrasi pajak atau tax administration, dapat mengerek pendapatan hingga 1% dari produk domestik bruto (PDB).

    Melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), dengan PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) 2023 senilai Rp20.892,4 triliun, artinya tambahan pendapatan negara dapat mencapai Rp208,924 triliun.

    Meski demikian, pemerintah terpantau keukeuh terhadap implementasi PPN 12% yang menjadi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)—yang sejatinya dapat direvisi atau dibatalkan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu).

  • Skema BBM Subsidi Jadi BLT Tahun Depan, Wamen Tiko Bilang Begini

    Skema BBM Subsidi Jadi BLT Tahun Depan, Wamen Tiko Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah merampungkan skema baru penyaluran BBM subsidi, yang mulai diterapkan pada awal 2025. Penyaluran subsidi akan berbentuk blending antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang.

    Subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM.

    Meski begitu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa sampai dengan saat ini pihaknya belum menerima koordinasi lanjutan tentang pengalihan skema subsidi BBM yang akan berbentuk blending.

    Tiko, sapaan akrabnya, menyebut pihaknya masih menunggu kebijakan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait dengan skema baru ini.

    “Belum, belum, masih nunggu kebijakan pemerintah dulu. Lagi nunggu dari ESDM,” kata Tiko saat ditemui di Stasiun WHOOSH Halim, dikutip pada Rabu (25/12/2024).

    Adapun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan skema baru penyaluran BBM subsidi rampung. Skema baru itu pun bakal diimplementasikan pada 2025.

    “Menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung yang InsyaAllah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas [rapat terbatas] dan setelah diputuskan ratas baru kami umumkan,” kata Bahlil usai menghadiri Rakornas Investasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Bahlil pun memastikan skema penyaluran BBM subsidi yang diambil bakal adil. Dengan begitu, BBM subsidi hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

    Maklum, skema penyaluran BBM subsidi yang sebelumnya dinilai tidak tepat sasaran yakni banyak dinikmati oleh orang kaya.

    Ketika ditanya kapan skema penyaluran BBM subsidi baru itu akan diterapkan, Bahlil menyebut pada awal 2025 mendatang.

    “[Awal] 2025, InsyaAllah,” katanya singkat.

    Skema penyaluran BBM subsidi memang tengah digodok oleh pemerintah. Terbaru, skema yang dipilih adalah kombinasi antara BLT dan subsidi langsung pada barang.

    Khusus kriteria penerima BLT nanti akan diambil dari data masyarakat kurang mampu milik Kementerian Sosial, PT Pertamina (Persero), Kemenko Ekonomi, hingga Kemenko Pembangunan Manusia. Selanjutnya, data-data tersebut akan dikonsolidasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 

    Sementara itu untuk subsidi barang langsung, nantinya akan dikhususkan salah satunya untuk kendaraan berpelat kuning atau kendaraan umum dan UMKM. Dengan kata lain, kendaraan di luar itu tidak diperkenankan menerima BBM subsidi. 

  • Kajian Belum Rampung, Tol Kongsi Aguan-Salim Rp23 Triliun Masih Terkendala Lahan

    Kajian Belum Rampung, Tol Kongsi Aguan-Salim Rp23 Triliun Masih Terkendala Lahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum mengungkap sebagian Seksi Jalan Tol Kamal–Teluknaga–Rajeg sepanjang 38,6 kilometer (Km), yang merupakan proyek kongsi Aguan-Salim, masih terkendala masalah lahan.

    Kepala BPJT Miftachul Munir menuturkan bahwa jalan tol tersebut secara keseluruhan terdiri dari 8 seksi. Namun, hingga saat ini baru 3 seksi yang telah rampung dokumen teknisnya atau detail engineering design (DED).

    “Keseluruhan [DED 8 Seksi] belum. Jadi yang sudah disetujui [DED-nya] itu kalau tidak salah Seksi 1, Seksi 2, dan Seksi 3,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Selasa (24/12/2024).

    Lebih rinci, Munir menjelaskan pengerjaan DED pada proyek Tol yang terintegrasi dengan wilayah PIK 2 itu memang dilakukan secara parsial.

    Alasannya, sejumlah seksi masih harus diselesaikan permasalahan penentuan lokasi lahan hingga penentuan biaya tanah yang bakal dikeluarkan.

    ”Tentunya harus perlu survei gitu ya. Terus biaya tanah, itu akan menentukan trase dan berapa kira-kira tapak lahan yang akan terkena dari peta bidangnya karena dari trase itu,” tambahnya.

    Secara terperinci, Tol ini terdiri dari Seksi 1 (Sedyatmo—Kosambi) 6,7 km, Seksi 2 (Kosambi—Teluknaga) 3,7 km, Seksi 3 (Teluknaga—Tanjung Pasir) 3,1 km, Seksi 4 (Tanjung Pasir—Kohod) 3,65 km, Seksi 5 (Kohod—Surya Bahari) 5,15 km, Seksi 6 (Surya Bahari—Pakuhaji) 5,5 km, Seksi 7 (Pakuhaji—Mauk) 5,1 km, Seksi 8 (Mauk—Rajeg) 5,7 km. 

    Adapun nantinya, Munir menambahkan Tol Kamal–Teluknaga–Rajeg itu juga bakal terintegrasi dengan Jalan Tol Sedyatmo hingga tersambung pada Jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road 2 (JORR 2).

    “Tetapi saat ini memang mereka [pemrakarsa yakni Agung Sedayu Group] baru berjalan [konstruksinya] yang main lane-nya ya, yang junction-junction-nya belum sampai dilaksanakan,” tambahnya.

    Sebelumnya, Bos Agung Sedayu Group (ASG) Sugianto Kusuma atau Aguan menyebut saat ini proyek tersebut tengah dalam proses konstruksi tahap 1. Di mana, nantinya ruas tol tersebut bakal terintegrasi langsung dengan Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

    “Ini kita tahap satu selesaikan dulu, kalau sudah jalan baru kita tahap kedua. [Untuk lahan] Sekarang saya rasa sudah semua, ada timnya masing-masing kerja,” jelasnya kepada Bisnis, saat ditemui di Tangerang, Banten, Jumat (1/11/2024).

    Lebih lanjut, Aguan menargetkan bahwa konstruksi ruas Tol Kamal–Teluknaga–Rajeg tersebut bakal rampung pada kuartal pertama tahun depan.

    “Untuk target [kami] coba di Kuartal I/2025 bisa buka,” jelasnya singkat.

    Untuk diketahui, Tol baru di Tangerang tersebut diprakarsai PT Duta Graha Karya yang merupakan konsorsium duo grup raksasa yakni Salim Group dan Agung Sedayu.

    Dalam proyek ini, PT Duta Graha Karya dilaporkan menggelontorkan dana investasi sebesar Rp23,22 triliun yang dilaksanakan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atas Prakarsa Badan Usaha (unsolicited project) yang sepenuhnya investasi dari Badan Usaha.

    Adapun, PT Duta Graha Karya sendiri merupakan badan usaha swasta milik dua konglomerat raksasa yakni Agung Sedayu dan Grup Salim.  Sebagian besar saham PT DGK saat ini digenggam oleh Agung Sedayu dengan porsi kepemilikan saham mencapai 99%.

    Sementara sisanya yakni 1% digenggam oleh PT Kukuh Mandiri Lestari. Di mana, PT Kukuh Mandiri Lestari sendiri merupakan perusahaan yang berada di bawah payung Agung Sedayu dan Salim Grup dengan porsi kepemilikan 50:50.

  • Harga Pangan Hari Ini 25 Desember: Telur, Beras, hingga Bawang Turun

    Harga Pangan Hari Ini 25 Desember: Telur, Beras, hingga Bawang Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga pangan sebagian besar mengalami penurunan secara rata-rata nasional saat perayaan Hari Raya Natal 2024. Komoditas pangan yang turun harganya yaitu beras, bawang, cabai, hingga telur ayam.

    Menurut data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rabu (25/12/2024) pukul 07.41 WIB, harga beras premium mengalami penurunan sebesar 0,71% menjadi Rp15.310 per kilogram.

    Tidak hanya itu, harga beras medium turun 2,08% menjadi Rp13.190 per kilogram dibandingkan hari sebelumnya. Sedangkan, harga beras SPHP naik 0,24% menjadi Rp12.530 per kilogram.

    Komoditas pangan yang harga nya juga turun yaitu bawang putih bonggol turun 4,74% menjadi Rp40.600 per kilogram, sedangkan bawang merah turun 1,27% dengan harga Rp41.920 per kilogram.

    Di sisi lain, kedelai biji kering impor naik harganya 1,16% menjadi Rp10.500 per kilogram dan harga jagung tingkat peternak naik 8,09% menjadi Rp6.550 per kilogram. 

    Adapun, harga cabai merah keriting mengalami kenaikan 1,27% menjadi Rp41.920 per kilogram dan harga cabai rawit merah turun 6,47% menjadi Rp48.570 per kilogram.

    Di samping itu, harga telur ayam ras turun 4,05% menjadi Rp29.580 per kilogram. Sementara, harga daging ayam ras turun 0,21% menjadi Rp37.440 per kilogram. 

    Selanjutnya, harga daging sapi murni turun 3,38% menjadi sebesar Rp130.830 per kilogram. Di sisi lain, harga gula konsumsi turun 1,94% menjadi Rp17.650 per kilogram. 

    Sementara itu, harga minyak goreng kemasan sederhana berada di angka Rp18.600 per liter atau naik 0,80% dari hari sebelumnya.

    Di sisi lain, harga tepung terigu curah turun 2,67% menjadi Rp9.850 per kilogram. Sedangkan, minyak goreng curah turun 1,65% menjadi Rp17.330 per liter.

    Berbagai jenis ikan seperti ikan kembung, ikan tongkol, dan ikan bandeng memiliki harga bervariasi. Harga ikan kembung hari ini yaitu Rp42.180 per kilogram atau turun 9,05% dari hari sebelumnya. 

    Sementara itu, harga ikan tongkol naik 2,75% menjadi Rp33.240 per kilogram dan ikan bandeng turun 1,33% menjadi Rp33.480 per kilogram. 

  • Kaleidoskop 2024: Pembangunan IKN Melambat, Investasi Mandek

    Kaleidoskop 2024: Pembangunan IKN Melambat, Investasi Mandek

    Bisnis.com, JAKARTA – Pembangunan Megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara banyak mengalami pasang surut sepanjang 2024. Posisinya bahkan mengalami perlambatan imbas dari adanya estafet kepemimpinan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Prabowo Subianto.

    Sementara itu, kinerja investasi di IKN juga tampak mengalami perlambatan pasca-pergantian pemerintahan. Hal itu ditunjukkan lewat nihilnya groundbreaking investasi IKN sejak Prabowo resmi menjabat sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024.

    Namun demikian, baru-baru ini kabinet Prabowo Subianto memastikan bahwa pembangunan IKN bakal tetap berlanjut. Di lain hal, kinerja investasi proyek jumbo sebesar Rp466 triliun itu juga dikabarkan bakal terus berlanjut.

    Berikut rangkuman Bisnis mengenai pasang surut pembangunan dan investasi IKN sepanjang 2024:

    1. Anggaran Jumbo

    Pada tahun anggaran 2024, pembangunan IKN mendapat alokasi jumbo dari kas negara mencapai Rp40,6 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar jelang pelaksanaan HUT RI perdana di IKN.

    Kala itu, Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Maju yakni Sri Mulyani Indrawati mengatakan mayoritas anggaran IKN dikucurkan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    “Untuk IKN tahun depan akan mencapai Rp40,6 triliun, termasuk yang PUPR Rp35 triliun,” kata Sri Mulyani, Rabu (16/8/2023).

    Adapun, penggunaan anggaran tersebut akan disalurkan untuk menyelesaikan pekerjaan prioritas untuk kemajuan infrastruktur dasar di IKN, yakni kantor pemerintahan dan perumahan terutama untuk ASN tahap pertama.

    Berdasarkan catatan Bisnis, anggaran senilai Rp40,6 triliun itu digunakan untuk penyempurnaan Bendungan Sepaku Semoi dan pembangunan Embung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

    Kemudian, anggaran juga digunakan untuk mendukung pembangunan Jalan Tol Akses Ikn Seksi 3A, Seksi 3B, Seksi 5A, Seksi 5B, Seksi 6A, Seksi 6B, serta Seksi 6c.

    Tak hanya itu, anggaran itu juga digunakan untuk pembangunan landasan pacu di Bandara IKN hingga untuk mendukung konstruksi rumah susun (rusun) bagi para ASN di IKN.

    Akan tetapi, dalam peralanannya alokasi negara untuk pembangunan IKN pada 2024 mengalami penambahan. Per Juli 2024, Kementerian Keuangan melaporkan pagu pembangunan IKN senilai Rp42,5 triliun atau naik sekitar Rp1,9 triliun.

    Dalam konfirmasinya, tambahan anggaran tu digunakan untuk penyelesaian pembangunan Bandara IKN hingga jalan dan jembatan.

    2. Proyek Konglomerat RI

    Di masa pemerintahan Presiden Jokowi, belasan konglomerat tampak ikut turun gunung mendukung pembangunan IKN.

    Komitmen sejumlah konglomerat RI turut serta dalam pembangunan IKN dimulai oleh Bos Agung Sedayu Group (ASG) yakni Sugianto Kusuma atau kerap disapa Aguan.

    Tak tanggung-tanggung, untuk memantik komitmen pengusaha lain, Aguan bersama dengan konsorsiumnya langsung mengguyur investasi IKN dengan nilai mencapai Rp40 triliun.

    Alhasil, hingga groundbreaking ke-8 total investasi di IKN dilaporkan telah mencapai Rp58,4 triliun.

    “Nah ini dengan ke-8 terakhir kemarin jadi Rp58,4 triliun. Nah mudah-mudahan nanti kalau yang ke-9 ini ada beberapa lagi mungkin di sana [bertambah] ya,” jelas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono.

    Adapun hingga saat ini posisinya belum bertambah seiring dengan belum adanya komitmen investasi selama Presiden Prabowo menjabat.

    3. Nasib Investasi Djarum dan Wings Group

    Meski diklaim mendapat banyak dukungan dari pengusaha kelas kakap RI, mencuat kabar Grup Djarum milik konglomerat Budi Hartono dan Wings Group milik Wiliam Katuari mundur dari konsorsium Nusantara yang dipimpin bos Agung Sedayu Sugianto Kusuma alias Aguan untuk pembangunan proyek di IKN.

    Informasi tersebut diketahui usai Badan Otorita IKN merilis daftar baru anggota Konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh Aguan-Sugianto Kusuma. Dalam laporannya, Grup Djarum milik Budi Hartono dan Wings Group milik Wiliam Katuari tidak lagi terdaftar dalam Konsorsium Nusantara.

    Saat ditelusuri, Djarum Group dan Wings Group memang menyebut dirinya tidak akan ikut dalam proyek komersial IKN. Keduanya memilih terlibat dalam pembangunan botanical Garden atau proyek nonkomersial di IKN.

  • 9,5 Juta Ton Pupuk Subsidi Siap Disalurkan ke Petani Mulai 1 Januari 2025

    9,5 Juta Ton Pupuk Subsidi Siap Disalurkan ke Petani Mulai 1 Januari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 9,5 juta ton yang disiapkan PT Pupuk Indonesia. Pupuk bersubsidi ini diharapkan dapat disalurkan langsung ke petani mulai 1 Januari 2025.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, dari 9,5 juta ton pupuk bersubsidi tersebut terbagi menjadi empat jenis, yakni Urea sebanyak 4,6 juta, NPK sebanyak 4,2 juta ton dan NPK untuk kakao sebesar 147 ribu ton dan organik sebesar 500.000 ton. 

    “Pupuk alhamdulillah sudah semua ditandatangani dan sudah siap 1 Januari, petani sudah bisa menggunakannya, berbeda dengan sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih kepada PT Pupuk Indonesia,” kata Amran melalui keterangan resmi, Selasa (24/12/2024). 

    Amran mengatakan, dengan kesiapan stok ini, maka proses penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2025 bisa dilakukan sesuai dengan target pemerintah.

    Selain itu, Amran menuturkan, distribusi pupuk bersubsidi tahun 2025 akan menggunakan skema baru, yakni langsung kepada petani. Skema penyaluran yang lebih sederhana ini akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang penyederhanaan penyaluran pupuk bersubsidi yang ditargetkan terbit pada Desember ini.

    Dia mewanti-wanti tak boleh ada pihak yang mempersulit petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi tersebut. 

    “Intinya petani tidak boleh dipersulit, gunakan KTP. Sekarang sudah siap di kios-kios,” kata dia.

    Amran menuturkan, Kementerian Pertanian mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk fokus mewujudkan swasembada pangan. Ketersediaan pupuk, kata dia, menjadi salah satu faktor krusial dalam melaksanakan arahan Presiden tersebut.

    Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, perusahaan siap mengimplementasikan Perpres tentang penyaluran pupuk bersubsidi yang akan segera terbit. 

    Rahmad menganggap aturan baru ini membuat distribusi pupuk bersubsidi menjadi lebih sederhana, dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik. Rahmad juga menyampaikan, PT Pupuk Indonesia siap menyalurkan pupuk bersubsidi dengan tepat jumlah dan tepat waktu pada musim tanam perdana tahun 2025.

  • KCIC Siapkan 3 Akses Jalan ke Stasiun Whoosh Karawang, 1 Rampung Juli 2025

    KCIC Siapkan 3 Akses Jalan ke Stasiun Whoosh Karawang, 1 Rampung Juli 2025

    Bisnis.com, KARAWANG – Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi menargetkan akses menuju Stasiun Whoosh Karawang melalui Jalan Trans Heksa Karawang (THK) dapat rampung pada Juli 2025.

    Dwiyana mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk mempercepat proses pembangunan jalan akses menuju ke stasiun kereta cepat itu.

    Akses yang terus dipercepat pembangunannya adalah akses yang berasal dari Kota Deltamas, kawasan Trans Heksa Karawang (THK), dan exit tol kilometer (KM) 42 yang masih dalam tahap pengerjaan.

    “Untuk THK, akses kita harapkan Juli tahun depan paling lambat kita bisa operasikan. Pokoknya secepat mungkin yang kita bisa lakukan,” kata Dwiyana usai meresmikan pengoperasian Stasiun Whoosh Karawang, Selasa (24/12/2024).

    Adapun, saat ini penumpang yang ingin berpergian dengan kereta cepat dari Stasiun Whoosh Karawang dapat melewati Jl. Badami, kemudian masuk ke Jl. Pasar Jati dan Jl. Raya Pangkalan. Sebagai alternatif, penumpang yang menggunakan kendaraan kecil dapat melalui Jl. Trans Hexa Karawang kemudian masuk ke Jl. Raya Pangkalan. 

    Selain itu, Stasiun Whoosh Karawang juga terkoneksi dengan jalan tol melalui Exit Tol Karawang Barat KM 47 Jakarta-Cikampek, kemudian masuk ke Jl. Trans Heksa Karawang.

    Dwiyana menyebut, dengan akses jalan yang saat ini ada, dirinya memprediksi penumpang yang berpergian dengan kereta cepat melalui Stasiun Whoosh Karawang bisa mencapai 3.000 sampai 5.000 penumpang.

    Nantinya, jika seluruh akses jalan sudah dapat beroperasi, Dwiyana memperkirakan akan ada 14.000 penumpang yang bisa berpergian dengan Whoosh dari Karawang.

    “Nantinya dengan progres jalan akses yang lain yang sedang kita siapkan, ada akses THK, ada akses Deltamas, dan juga ada tol KM 42, kita harapkan proyeksi penumpang sesuai POLAR UI 14.000 penumpang bisa tercapai,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Dwiyana menuturkan, pihaknya juga menyiapkan shuttle bus yang nantinya dapat membawa penumpang Whoosh dari stasiun ke pusat kota Karawang.

    Selain itu, nantinya juga terdapat transportasi publik yang disediakan untuk membawa penumpang ke pusat kota Karawang.

    “Untuk menuju ke pusat kota Karawang bisa ditempuh dalam 30 menit saja, sudah ada shuttle bus, gratis, menuju ke Grand Outlet,” kata Dwiyana.

    Sementara itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menyampaikan bahwa penetapan lokasi (Penlok) exit tol KM 42 menuju Stasiun Whoosh Karawang masih terus dibahas.

    Ossy menuturkan bahwa penlok tersebut kemungkinan akan rampung dalam waktu dekat setelah mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

    “Intinya sedang kita bahas, pastinya kita akan berusaha. PKKPR kalau tidak salah sudah kan. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diwujudkan,” ucap Ossy.

  • Jepang Beri Pinjaman Rp3,98 Triliun ke RI, Bisa Bantu Program Swasembada Pangan

    Jepang Beri Pinjaman Rp3,98 Triliun ke RI, Bisa Bantu Program Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Jepang resmi memberikan pinjaman senilai total 38,69 miliar yen atau setara Rp3,98 triliun kepada Indonesia untuk proyek penanggulangan risiko gunung berapi serta pengembangan pelabuhan ikan dan pasar ikan internasional.

    Minister Urusan Ekonomi Kedutaan Besar Jepang di Indonesia Hajime Ueda menjelaskan, secara terperinci pinjaman sebesar maksimum 23,148 miliar yen akan diberikan untuk pengurangan risiko bencana gunung berapi. Kemudian, pinjaman sebesar maksimal 15,545 miliar yen akan diberikan untuk pengembangan pelabuhan terpadu pelabuhan perikanan dan pasar ikan tradisional.

    Dia mengatakan, pinjaman ini diberikan pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Pinjaman untuk pengembangan pelabuhan ikan diberikan dengan bunga fixed rate 1,8% per tahun dan 0,2% per tahun untuk jasa konsultasi. Sementara itu, tenor yang diberikan adalah selama 30 tahun, termasuk grace period 10 tahun. 

    Dia menjelaskan, implementasi program ini dilakukan melalui studi kelayakan atau feasibility study (FS) dan detailed design (DD) pada delapan pelabuhan, yakni Banda Aceh, Bagansiapiapi, Natuna, Jakarta, Pekalongan, Likupang, Merauke, dan Biak. 

    Dia menuturkan, hasil studi dan desain kedelapan pelabuhan tersebut akan menentukan titik prioritas tinggi untuk kemudian dikembangkan dan direhabilitasi. 

    Ueda mengatakan, pinjaman ini juga sejalan dengan visi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam swasembada pangan dan juga Program Makan Bergizi Gratis. Hal tersebut karena pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pendaratan hasil laut dan kualitas makanan laut yang dijual melalui rantai dingin (cold chain). 

    “Sehingga program ini bisa berkontribusi pada pasokan protein berkualitas bagi masyarakat Indonesia dan mengurangi kesenjangan. Menurut saya, program ini bisa membantu visi pemerintahan Indonesia yang baru dalam swasembada pangan dan juga program makan bergizi gratis,” kata Ueda dalam konferensi pers di Kantor Kedubes Jepang di Indonesia, Jakarta pada Selasa (24/12/2024).

    Penanggulangan Risiko Gunung Berapi

    Sementara itu, pinjaman terkait pengurangan risiko gunung berapi diberikan dengan bunga fixed rate 1,6% per tahun untuk persyaratan prioritas dan 0,2% untuk porsi konsultasi dengan tenor 30 tahun termasuk masa tenggang (grace period) 10 tahun. Adapun, pelaksana program ini nantinya adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. 

    Dia menjelaskan, program pengurangan risiko gunung berapi antara Jepang dan Indonesia sebenarnya telah dilakukan sejak sekitar 1970-an lalu. Ueda mengatakan, pemberian pinjaman dana ini merupakan bentuk keberlanjutan kerja sama kedua negara dalam bidang penanggulangan risiko di kawasan gunung berapi. 

    Dia memaparkan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah gunung berapi terbanyak di dunia dengan lebih dari 500 gunung berapi, termasuk sekitar 130 gunung berapi aktif. Di sisi lain, dia menyebut fasilitas pengendalian erosi (sabo) telah rusak akibat letusan di masa lalu.

    Dia mengatakan, proyek perbaikan fasilitas erosi ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung berapi.

    Dia melanjutkan, program pengurangan risiko ini akan dilakukan di tiga lokasi, yaitu Gunung Kelud, Gunung Semeru, dan Gunung Agung. Ueda menuturkan, ketiga lokasi tersebut dipilih karena belum lama ini mengalami erupsi, yaitu Kelud pada 2014, Gunung Agung pada 2018, dan Semeru pada 2022 lalu.  

    “Program ini akan dilakukan dengan menyiapkan dan memelihara fasilitas pengendalian erosi dan menerapkan langkah-langkah non-struktural seperti pemasangan radar curah hujan untuk mengurangi risiko bencana dan memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh letusan gunung berapi,” ujarnya. 

  • ESDM Siap Buka-bukaan ke KPPU soal Dugaan Fraud Tender Proyek Cisem II

    ESDM Siap Buka-bukaan ke KPPU soal Dugaan Fraud Tender Proyek Cisem II

    Bisnis.com, MEDAN – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera berkoordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan kecurangan atau fraud dalam tender proyek pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap 2 ruas Batang-Cirebon-Kandanghaur.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menekankan bahwa Kementerian ESDM menghormati langkah KPPU terkait penyelidikan pada kasus tersebut.

    Dia pun menegaskan bahwa pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) itu dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian ESDM. 

    “Ini kami akan lihat dan koordinasikan dengan KPPU. Dalam hal ini bukan persaingan usaha, tapi adalah bagaimana kita melihat ini penyaluran gas ini relatif sumbernya satu, Pertamina, dan penyalurannya nggak mungkin banyak operator, tetep itu ditunjuk operatornya,” kata Yuliot di Medan, dikutip Selasa (24/12/2024).

    Dia pun mengatakan, Kementerian ESDM mendukung penuh proses pemeriksaan KPPU dan akan menyampaikan semua informasi pelaksanaan tender proyek Cisem II sehingga memberikan kejelasan kepada publik. 

    Selain itu, Kementerian ESDM juga berkomitmen untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan. Menurut Yuliot, hal ini mencerminkan sikap proaktif Kementerian dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. 

    “Kami juga akan menyiapkan apa yang disampaikan keberatan oleh KPPU. Nanti kami akan jelaskan lebih detail,” ucap Yuliot.

    KPPU melaksanakan penyelidikan atas laporan yang berkaitan dengan dugaan persekongkolan tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) multi years contract (Cisem 2) dengan nilai pagu tender kisaran Rp3 triliun.  

    Dalam hal ini, mantan Menteri ESDM pada Kabinet Indonesia Maju Arifin Tasrif telah memenuhi panggilan KPPU dalam penyelidikan kasus dugaan persekongkolan tender dalam pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan proyek tersebut yang dilaksanakan oleh Kementerian ESDM pada tahun 2024. 

    Tender yang diumumkan pada 23 April 2024 tersebut meliputi berbagai pekerjaan seperti pembuatan rancangan rinci, pengadaan material/komponen, manufaktur dan pabrikasi material/komponen, konstruksi dan instalasi jaringan pipa gas +245 km dan instalasi termasuk pembangunan stasiun/instalasi metering dan uji commissioning.  

    Instalasi baja karbon berdiameter 20 inci tersebut bertujuan untuk mentransmisikan gas alam dengan kapasitas 183 MMscfd dari Batang ke Kandanghaur Timur. Tender pembangunan pipa gas bumi tersebut dimenangkan oleh KSO PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung yang diumumkan pada 14 Juli 2024. 

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal KPPU Deswin Nur mengatakan, tender tersebut dilaporkan terindikasi memuat dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

    Untuk itu, sejak 4 September 2024, KPPU mulai melakukan penyelidikan atas dugaan tersebut dan mengagendakan berbagai panggilan guna mengumpulkan minimal dua jenis alat bukti.  

    Panggilan penyelidikan tersebut antara lain dialamatkan ke berbagai pihak terkait, termasuk mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Dalam waktu dekat, KPPU juga akan meminta keterangan kepada pihak-pihak lain yang berkaitan dengan tender tersebut. 

    “Kami meminta semua pihak untuk kooperatif dalam memenuhi panggilan KPPU dan menyerahkan alat bukti yang diperlukan. Bagi yang menolak, dapat dilakukan penyidikan dan diancam pidana denda atau pidana kurungan paling lama satu tahun sebagai pengganti pidana denda”, jelas Deswin. 

  • Kementerian Investasi Susun 3 Kajian Hilirisasi, Ini Detailnya

    Kementerian Investasi Susun 3 Kajian Hilirisasi, Ini Detailnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menyusun tiga kajian terkait hilirisasi, yaitu Kajian Akselerasi Hilirisasi Investasi Strategis, Kajian Optimalisasi Hilirisasi Investasi Strategis, dan Kajian Dampak Hilirisasi.

    Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM Heldy Satrya Putera menjelaskan, Kajian Akselerasi memotret perkembangan investasi hilirisasi dari 28 komoditas, salah satunya nikel yang memiliki dua sasaran utama hilirisasi yaitu produk stainless steel dan baterai kendaraan listrik.

    ”Dari kajian ini, kita dapat melihat perkembangan hilirisasi misalnya hilirisasi nikel, sudah sampai produk yang mana karena kami sudah membuat hilirisasi nikel dengan konsep ekosistem, mulai dari tambangnya sampai kepada produk akhirnya,” ujar Heldy dalam keterangannya, Selasa (24/12/2024).

    Sementara itu, sambung Heldy, Kajian Optimalisasi terdiri dari tujuh komoditas yakni bauksit, aspal buton, minyak bumi, gas bumi, biofuel, ikan tuna-cakalang-tongkol, serta rumput laut. Dalam kajian tersebut, terekam apa saja permasalahan komoditas yang ada sehingga bisa optimalkan.

    Terakhir, Kajian Dampak Hilirisasi mengkaji dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan pada dua komoditas utama yaitu nikel dan kelapa sawit. Heldy menjelaskan, kajian ini menerangkan komoditas hilirisasi seperti kepala sawit yang sering kali dianggap sebagai penyebab utama deforestasi.

    Dia mengeklaim kelapa sawit sebenarnya memiliki dampak positif yang signifikan jika dilihat dari berbagai aspek seperti menjadi bahan bakar.

    ”Jadi [kelapa sawit] mulai dari utamanya, produknya sampai cangkangnya semua sudah dimanfaatkan di dalam negeri,” kata Heldy.

    Untuk aspek ekonomi, dampak hilirisasi dari komoditas nikel terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 0,45%. Sementara dari komoditas kelapa sawit, menyumbang PDB sebesar 0,23%.

    Heldy menjelaskan jika angka tersebut dikumulatifkan maka menjadi 0,6%—0,7%. Oleh sebab itu, dia meyakini hilirisasi memberi sumbangan cukup signifikan dari total pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%.

    Sebelumnya, Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis yang dirilis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan bahwa kebutuhan investasi di sektor hilirisasi sampai dengan 2040 diproyeksikan sebesar US$618,1 miliar.

    Perinciannya, US$498,4 miliar dari sektor mineral dan batu bara, US$68,3 miliar dari sektor minyak dan gas bumi, serta US$51,4 miliar dari sektor perkebunan, kelautan, perikanan dan kehutanan.

    Selain itu, diproyeksikan adanya peningkatan ekspor sebesar US$857,9 miliar, peningkatan PDB sebesar US$235,9 miliar, serta penyerapan tenaga kerja mencapai kurang lebih tiga juta pekerja.

    Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, kontribusi hilirisasi terhadap realisasi investasi periode Januari—September 2024 mencapai Rp272,91 triliun atau setara dengan 21,6% dari total realisasi investasi.