Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • KAI Tambah Jam Operasional LRT pada Malam Tahun Baru, Cek Jadwalnya

    KAI Tambah Jam Operasional LRT pada Malam Tahun Baru, Cek Jadwalnya

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memperpanjang jam operasi LRT Jabodebek dan pada malam pergantian tahun 31 Desember mendatang. 

    Executive Vice President LRT Jabodebek, Mochamad Purnomosidi mengatakan KAI menerapkan perpanjangan jam operasional LRT Jabodebek hingga melewati tengah malam pada pergantian tahun baru, 31 Desember 2024. Pihaknya memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. 

    Penyesuaian jadwal operasional ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat yang ingin menikmati malam pergantian tahun tanpa harus menghadapi kemacetan,” tulis Purnomosidi dalam keterangan resmi, Kamis (26/12/2024). 

    Dengan perpanjangan jam operasional tersebut, KAI menyiapkan 384 perjalanan LRT Jabodebek. Berikut adalah jadwal keberangkatan LRT Jabodebek pada tanggal 31 Desember 2024:

    Keberangkatan Pertama:

    – Harjamukti – Dukuh Atas BNI: 05.30 WIB

    – Dukuh Atas BNI – Harjamukti: 06.22 WIB

    – Jatimulya – Dukuh Atas BNI: 05.22 WIB

    – Dukuh Atas BNI – Jatimulya: 06.17 WIB

    Keberangkatan Terakhir:

    – Harjamukti – Dukuh Atas BNI: 00.48 WIB

    – Dukuh Atas BNI – Harjamukti: 01.40 WIB

    – Jatimulya – Dukuh Atas BNI: 00.38 WIB

    – Dukuh Atas BNI – Jatimulya: 01.33 WIB

    Selain itu, KAI juga masih menerapkan tarif perjalanan normal yakni tarif maksimal Rp 10.000 pada off peak hour dan Rp 20.000 pada peak hour. Adapun waktu peak hour yakni pada pukul 06.00 WIB sampai 08.59 WIB dan 16.00 hingga 19.59 WIB. Selebihnya selain waktu yang disebutkan di atas, akan berlaku tarif off peak hour.

    Purnomosidi mengatakan animo masyarakat merayakan momen pergantian tahun yang membuat potensi terjadinya kemacetan, pihaknya berharap masyarakat dapat memanfaatkan transportasi umum seperti LRT Jabodebek agar perjalanan mereka lebih nyaman, aman, dan lancar.

  • UNCTAD Ramal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,2% pada 2025

    UNCTAD Ramal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,2% pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — United Nations Conference on Trade and Development alias UNCTAD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,2% pada 2025.

    Dalam laporan terbarunya bertajuk Trade and Development Report 2024, UNCTAD mengestimasikan ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sepanjang 2024, UNCTAD meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1%.

    UNCTAD mencatat tingginya suku bunga acuan di Indonesia buat pelaku usaha memperlambat ekspansi bisnisnya pada tahun ini. Untungnya, konsumsi rumah tangga yang cenderung masih tinggi bisa menopang pertumbuhan ekonomi.

    Untuk tahun depan, organisasi bawahan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) itu melihat adanya prospek penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. Oleh sebab itu, UNCTAD meyakini ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi pada tahun depan.

    Selain prospek penurunan suku bunga acuan, UNCTAD mencatat ada tiga faktor utama yang membuat ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 5,2% pada tahun depan yaitu peningkatan belanja pemerintah, pariwisata, dan ekspor logam dasar.

    “Peningkatan belanja fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial membantu mendukung pertumbuhan. Meningkatnya kedatangan wisatawan—terutama dari Asia—memperkuat ekspor jasa. Sementara peningkatan volume ekspor logam dasar—terutama nikel—meningkatkan keseimbangan sektor eksternal,” tulis UNCTAD dalam laporannya, dikutip Kamis (26/12/2024).

    Sebagai perbandingan, perekonomian Indonesia diproyeksikan akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan rata-rata kawasan Asia Tenggara. UNCTAD memproyeksikan perekonomian kawasan Asia Tenggara akan tumbuh 4,4% pada 2025.

    Proyeksi itu tumbuh melambat dibandingkan tahun ini. Sepanjang 2024, UNCTAD memperkirakan pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara mencapai 4,5%.

    “Kebijakan moneter yang ketat akan berkelanjutan di tengah kekhawatiran terjadinya arus keluar modal asing dan tekanan depresiasi mata uang lokal akibat perkembangan moneter di tempat lain—khususnya di Amerika Serikat—sehingga semakin menahan permintaan domestik di kawasan Asia Tenggara,” jelas laporan tersebut.

    Lebih spesifik, perekonomian Indonesia (5,2%) juga diproyeksikan tumbuh lebih tinggi dibandingkan Malaysia (4%) dan Thailand (2,9%) namun lebih rendah daripada Vietnam (5,4%) pada 2025.

    Lembaga Lain

    Sebelumnya, sejumlah lembaga internasional lain juga sudah merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun depan.

    Dalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2024, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1% pada 2025. Bahkan, angka tersebut diperkirakan stagnan hingga 2029.

    Sejalan, dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2024, Bank Dunia atau World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1% pada 2025.

    Sementara itu, dalam laporan Economic Surveys Indonesia edisi November 2024, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan ekonomi Tanah Air akan tumbuh mencapai 5,2% pada 2025.

    Sedangkan dalam UU APBN 2025, pemerintah sendiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2% pada tahun depan.

  • Ekonom Senior Indef Buka-bukaan Alasan Pertumbuhan Ekonomi RI Bakal Sulit Capai 8%

    Ekonom Senior Indef Buka-bukaan Alasan Pertumbuhan Ekonomi RI Bakal Sulit Capai 8%

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus stagnan di level 5% dan sulit menembus cita-cita Presiden Prabowo Subianto di 8%. 

    Didik melihat alasannya bahwa selama ini tidak ada strategi kebijakan yang berhasil melepaskan sektor industri dari jebakan deindustrialisasi dini yang tercermin Purchasing Managers’ Index (PMI) melandai ke zona kontraktif atau di bawah 50.  

    Terlebih, pertumbuhan sektor industri cenderung rendah selama beberapa tahun terakhir di kisaran 3%—4%. 

    “Ini menunjukkan kinerja yang tidak memadai untuk mencapai pertumbuhan di atas 5%, apalagi 7% seperti target Jokowi atau target 8% pada pemerintahan Prabowo Subianto,” tuturnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (26/12/2024). 

    Untuk itu, Didik mendorong agar pemerintah melakukan terobosan dengan reindustrialisasi berbagai sumber daya alam (SDA). Di mana mengedepankan resource-based industry, led-export industry, atau outward looking industry. 

    Bukan hal baru di Indonesia, karena pada tahun 1980an hingga 1990an pemerintah menjalankan hal tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu menyentuh 8%.  

    Melihat data historis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencatatkan 7% – 8% hingga 10%, hanya di era Suharto atau pada rentang 1968 hingga 1998.  

    Lebih lanjut, Didik mengamini bahwa permintaan global memang mengalami perlambatan sehingga menerobos pasar internasional tidak lagi mudah.  

    “Karena itu, pasar-pasar baru di luar Eropa, Cina, US perlu dijadikan sasaran perdagangan luar negeri. Para duta besar diberi target untuk meningkatkan ekspor dan menjadikan neraca dagang bilateral menjadi positif,” lanjutnya.  

    Bukan hanya soal industri, kondisi fiskal Indonesia yang terus mencatatkan kenaikan posisi utang pemerintah juga menjasi musabab.  

    Didik memandang, kewajiban pemerintah setiap tahunnya yang harus membayar utang jatuh tempo dan bunga utang menggerus porsi belanja negara.  

    Sementara kebutuhan untuk mendanai program presiden terpilih, pemerintah harus kembali menarik utang baru.  

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengenang pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7% hingga 8% hanya terjadi di era kepemimpinan Suharto. Sementara saat ini, RI tengah berjuang keluar dari jebakan kelas menengah alias middle income trap menuju negara berpendapatan tinggi atau high income country.   

    Di mana untuk keluar dari jebakan yang ditargetkan pada 2045, Sri Mulyani menekankan butuh pertumbuhan ekonomi di angka 7%-8% setiap tahunnya. Sebagaimana target presiden terpilih Prabowo Subianto yang juga berkeinginan agar ekonomi tumbuh 8%.  

    Sementara untuk tahun ini saja, pertumbuhan ekonomi diprediksi tak lebih dari 5,1% year on year (YoY).

  • Fix! Beras Premium Tidak Kena PPN 12% pada 2025

    Fix! Beras Premium Tidak Kena PPN 12% pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan pemerintah tidak akan mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau Tarif PPN 12% untuk beras premium pada 2025.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa kebijakan penyesuaian PPN dari 11% menjadi 12% tidak akan dikenakan pada pangan pokok strategis, terutama pada beras yang diproduksi dalam negeri.

    “Beras medium dan premium tidak dikenakan PPN. Beras yang kena PPN [12%] itu beras khusus yang diimpor, misalnya untuk kebutuhan hotel atau restoran,” kata Arief dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (26/12/2024).

    Terlebih, Arief menyatakan pemerintah tengah menggenjot produksi beras dalam negeri. “Tentunya Bapak Presiden Prabowo itu berpihak pada kepentingan masyarakat menengah ke bawah. Apalagi sekarang ini kita lagi sama-sama dorong produksi beras dalam negeri,” imbuhnya.

    Arief juga mengklarifikasi terkait paparan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sebelumnya tercantum beras premium termasuk barang yang terkena PPN 12% pada Januari 2025. Dia menjelaskan, beras premium yang dimaksud adalah beras khusus yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri.

    “Itu maksudnya lebih ke beras khusus yang tidak bisa diproduksi dalam negeri, tapi terhadap beras khusus dari lokasi tertentu di Indonesia, misalnya seperti beras aromatik produksi lokal, itu juga tidak kena PPN. Hal ini supaya kita dapat terus menjaga margin yang baik bagi petani lokal kita,” jelasnya.

    Lebih lanjut, kualifikasi beras telah diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 2 Tahun 2023. Beleid itu menjelaskan beras umum terdiri dari atas beras premium dan medium yang ditentukan berdasarkan perbedaan derajat sosoh dan butir patah. 

    Untuk itu, Bapanas telah mengusulkan kepada Kemenkeu agar pemberlakuan PPN 12% hanya untuk beras khusus tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Ini telah sesuai dengan pasal 3 ayat 5 dalam Bab I pada Perbadan 2 Tahun 2023.

    Apalagi, Arief mengungkap bahwa beras premium banyak diminati masyarakat secara luas. Di samping itu, sebaran beras premium juga merata di semua lini pasar. “Jadi ini yang diperhatikan pemerintah, sehingga tidak termasuk barang mewah dan tidak dikenakan PPN seperti yang ada sebelum ini,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menegaskan beras premium tidak dikenakan PPN 12% pada tahun depan. Dia menuturkan bahwa beras premium merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN 12%.

    “Beras premium itu bagian dari beras. Tidak ada PPN,” kata Airlangga saat ditemui di Alfamart Drive Thru Alam Sutra, Kota Tangerang, Banten, Minggu (22/12/2024).

    Dia kembali menegaskan, PPN 12% tidak dikenakan untuk beras premium. “Enggak [kena PPN 12% untuk beras premium],” jelasnya.

    Adapun, Airlangga menyampaikan aturan dan klasifikasi untuk barang dan jasa mewah yang dikenakan PPN 12% akan dimuat di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

    Dia memastikan beleid itu bakal meluncur sebelum pengenaan PPN 12% dilakukan, atau sebelum Januari 2025. “[PMK barang dan jasa mewah] sebelum 1 Januari,” tuturnya.

    Dalam aturan itu, Airlangga hanya menyampaikan bahwa pemerintah akan memasukkan kategori barang dan jasa mewah dan bukan. “Ya nanti ditentukan ada PMK-nya apa yang kategori mewah dan non mewah,” ungkapnya.

    Namun, dia tidak berkomentar lebih jauh terkait barang dan jasa mewah yang menjadi pertimbangan pemerintah. “Pertimbangannya nanti kita lihat,” singkatnya.

  • Kemenaker Ungkap 50.417 Pekerja Mogok Kerja pada 2024, Mayoritas di Jawa Barat

    Kemenaker Ungkap 50.417 Pekerja Mogok Kerja pada 2024, Mayoritas di Jawa Barat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Satu Data Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 50.417 pekerja/buruh melakukan aksi mogok kerja sepanjang Januari—November 2024. Mayoritas pekerja berada di Jawa Barat. 

    Merujuk laman resmi Satu Data Ketenagakerjaan, Jawa Barat menjadi provinsi yang mendominasi aksi mogok kerja dengan persentase tenaga kerja yang terlibat mencapai 36,5% dari total mogok kerja nasional.

    Sepanjang Januari—November 2024, Kemnaker mencatat terdapat 18.400 pekerja Jawa Barat yang melakukan mogok kerja. Atau, ada 147.200 jam kerja yang hilang dengan 53 kasus mogok kerja pada provinsi ini.

    “Pada periode Januari-November tahun 2024, terdapat 240 kasus mogok kerja di Indonesia dengan 50.417 orang tenaga kerja yang terlibat dan 403.336 jam kerja yang hilang akibat mogok kerja tersebut,” demikian yang dikutip dari informasi di laman resmi Satu Data Kemnaker, Kamis (26/12/2024).

    Satu Data Kemnaker juga menunjukkan, Jawa Tengah menempati posisi kedua dengan 7.200 pekerja yang terlibat melakukan aksi mogok kerja. Pada wilayah ini, terdapat 20 kasus sehingga 57.600 jam kerja hilang akibat aksi mogok kerja.

    Lalu, Kalimantan Barat mencatat ada 2 kasus mogok kerja yang diikuti 2.635 pekerja sepanjang 11 bulan pertama di tahun ini. Disusul, Banten dengan 2.100 pekerja yang melakukan aksi mogok kerja atau ada 10 kasus.

    Serta, sebanyak 2.080 pekerja DKI Jakarta melakukan aksi mogok kerja. Wilayah ini mencatat ada 42 kasus mogok kerja dengan 16.640 jam kerja yang hilang imbas aksi ini.

    Dalam catatan Bisnis, Serikat Pekerja XL Axiata melakukan aksi mogok kerja dengan cuti massal. Cuti massal digelar selama satu hari pada Jumat (6/12/2024).

    Ketua Umum Serikat Pekerja XL Mustakim menyampaikan, aksi ini berisiko sedikit mengganggu layanan yang diberikan XL Axiata kepada lebih dari 58 juta pelanggan perusahaan. Namun, untuk layanan kritis diharapkan tidak mengalami gangguan.

    “Total karyawan yang melakukan cuti massal di kantor pusat dan regional mencapai hampir 1.000 orang dari total sekitar 1.600 pegawai XL Axiata,” ujar Mustakim kepada Bisnis, Jumat (6/12/2024).

    Pekerja memperbaiki BTS Perbesar

    Dia menuturkan, aksi cuti massal ini merupakan bentuk kekecewaan kepada Axiata Malaysia yang tidak melibatkan karyawan dan kurang transparan dalam menjalankan proses merger dengan Smartfren.

    Pada kasus lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut sebanyak 5 juta buruh akan lanjut melakukan aksi mogok nasional selama dua hari usai melakukan demonstrasi besar-besaran pada 24–31 Oktober 2024.

    Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan aksi mogok kerja tersebut bakal dilakukan selama dua hari kerja yang merupakan rangkaian dari aksi demo menuntut kenaikan upah minimum pada 2025 kepada pemerintahan baru.

    “Kedua, akan diselenggarakan mogok kerja nasional yang dilakukan hampir lebih dari enam konfederasi serikat buruh terbesar dan 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional,” kata Said dalam konferensi pers, Jumat (18/10/2024).

  • Harga Pangan Hari Ini (26/12): Cabai Makin Pedas, Telur, Ayam, Ikan Kompak Naik

    Harga Pangan Hari Ini (26/12): Cabai Makin Pedas, Telur, Ayam, Ikan Kompak Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Pascaperayaan Natal 2024, harga pangan seperti cabai, ikan, daging ayam ras, hingga telur ayam secara rata-rata nasional di pedagang eceran merangkak naik pada hari ini, Kamis (26/12/2024).

    Berdasarkan data yang tersaji dari laman resmi Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), pada pukul 07.48 WIB, harga pangan yang bersumber dari protein hewani kompak melambung tajam secara nasional.

    Harga ikan kembung di tingkat pedagang eceran tembus Rp42.400 per kilogram secara rata-rata nasional. Harganya naik 14,38% atau sebesar Rp5.330.

    Begitu pula dengan harga ikan bandeng yang naik 5,86% atau sebesar Rp1.960, sehingga harga rata-ratanya dipatok Rp35.430 per kilogram. Rata-rata harga ikan tongkol juga merangkak tajam 12,75% atau sebesar Rp4.160 menjadi Rp36.790 per kilogram.

    Selain itu, rata-rata harga daging ayam di pedagang eceran juga naik 1,56% atau sebesar Rp590 menjadi Rp38.380 per kilogram.

    Sama seperti daging ayam ras, harga telur ayam ras juga naik. Secara nasional, harga rata-ratanya tembus menjadi Rp32.340 per kilogram, melonjak 5,31% atau Rp1.630.

    Komoditas lainnya, seperti cabai merah keriting naik 5,08% atau sebesar Rp2.190. Harga rata-rata cabai merah keriting dibanderol Rp45.290 per kilogram. Sementara itu, harga rata-rata cabai rawit merah turun tipis 1,01% atau Rp520 menjadi Rp51.030 per kilogram.

    Di sisi lain, harga beras di tingkat pedagang eceran terpantau turun pada pagi hari ini. Misalnya saja, harga beras premium yang turun tipis 0,65% atau Rp100 menjadi Rp15.210 per kilogram. Sedangkan harga rata-rata beras medium menjadi Rp13.090 per kilogram, meski hanya turun 2,24% atau Rp300.

    Namun, harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog terpantau sedikit merangkak 0,24% atau Rp30. Alhasil, rata-rata harga beras SPHP Bulog dibanderol Rp12.450 per kilogram.

    Lebih lanjut, Panel Bapanas menunjukkan, harga bawang merah turun 7,21% atau Rp2.950 menjadi Rp37.960 per kilogram. Sama halnya dengan harga bawang putih bonggol yang turun 4,14% menjadi Rp40.560 per kilogram.

    Secara rata-rata nasional, harga minyak goreng kemasan sederhana turun Rp420 menjadi Rp18.260 per. Harga rata-rata minyak goreng curah juga turun 2,74% menjadi Rp17.040 per liter.

    Berikutnya, harga kedelai biji kering impor turun tipis 1,06% atau Rp110 menjadi Rp10.310 per kilogram. Untuk jagung pakan di tingkat peternak harganya merangkak 2,99% atau Rp180 menjadi Rp6.210 per kilogram. 

    Untuk harga rata-rata tepung terigu curah terpantau turun 2,68% dan dibanderol menjadi Rp9.790 per kilogram di tingkat pedagang eceran. Harga rata-rata tepung terigu kemasan (non-curah) juga melanjutkan tren penurunan sebesar 2,19% menjadi Rp12.510 per kilogram.

    Kemudian, gula konsumsi di pedagang eceran turun tipis 0,95% atau Rp170 menjadi Rp17.750 per kilogram. Harga rata-rata garam halus beryodium juga turun menjadi Rp11.180 per kilogram.

    Lalu, daging sapi murni terpantau turun 5,23% atau sebesar Rp7.030. Dengan demikian, harga daging sapi murni secara nasional tembus Rp127.380 per kilogram pada pagi ini.

  • KALEIDOSKOP 2024:Keran Impor Beras 2025 Dibatasi, Impor Sapi Perah Lanjut

    KALEIDOSKOP 2024:Keran Impor Beras 2025 Dibatasi, Impor Sapi Perah Lanjut

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan pasokan beras pada 2025 aman. Pemerintah menyetop impor untuk beras hingga gula, sementara untuk sapi perah tetap berlanjut untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berikut sejumlah peristiwa pada 2024. 

    Pemerintah mempercepat realisasi impor sapi perah untuk proyek MBG. Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan sebanyak 200.000 ekor sapi perah impor masuk ke Indonesia pada 2025. Ini merupakan bagian dari target 1,2 juta ekor sapi hidup hingga 2029.

    Kementan melaporkan sebanyak 50 ekor sapi perah impor asal Australia sudah tiba di Indonesia. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Agung Suganda mengungkap 50 ekor sapi perah impor asal Australia itu dalam keadaan hamil, sehingga Indonesia akan memiliki tambahan anak sapi.

    Selain itu, Kementan juga ikut mendorong perizinan sapi perah di Indonesia, serta mempertemukan dengan peternak dalam negeri. Selain itu, ada juga investor jumbo yang berkomitmen membangun peternakan terintegrasi di Indonesia.

    Teranyar, Kementan juga menyebut sejumlah perusahaan luar negeri telah menyatakan minat untuk investasi peternakan sapi di Indonesia. Mereka di antaranya Vietnam, Malaysia, Australia, Qatar, Uni Emirat Arab, dan China.

    Rinciannya, sebanyak 141 calon investor berencana impor sapi perah sebanyak 1,2 juta ekor selama lima tahun atau sepanjang 2025-2029.

    Lalu, sebanyak 70 calon investor juga berkomitmen untuk memasukkan sapi pedaging betina produktif sebanyak 800.000 ekor dalam lima tahun ke depan. Dengan demikian, total sapi hidup yang akan didatangkan selama lima tahun ke depan mencapai sekitar 2 juta ekor sapi hidup.

    Ilustrasi sapi perahPerbesar

    Regulasi Pupuk Dipangkas

    Terdapat 145 regulasi yang  membuat para petani sulit memperoleh pupuk subsidi. Pemerintah pun menargetkan regulasi terkait penyederhanaan penyaluran pupuk subsidi rampung pada 2025. Nantinya, sistem distribusi pupuk menjadi satu pintu di Kementan.

    Pada 12 November 2024, pemerintah sepakat untuk memangkas 145 regulasi yang dinilai menghambat penyaluran pupuk subsidi. Kebijakan ini diharapkan dapat membuat petani lebih mudah dan cepat memperoleh pupuk subsidi.

    Bukan hanya soal aturan, proses penyaluran pupuk juga membutuhkan persetujuan dari pemerintah daerah. Imbasnya, petani kerap terlambat mendapat pupuk.

    Persoalan pupuk subsidi ini juga sempat disentil Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto. Menurut Titiek, sengkarut permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi yang saat ini masih terjadi bisa menghambat pemerintah menuju swasembada pangan.

    Dia memandang, perlu ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian khusus terkait pupuk subsidi untuk Kementan, mulai dari data, koordinasi antar instansi baik di pusat maupun daerah, permasalahan regulasi hingga pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

  • Pengamat Was-Was Penghindaran Pajak Marak jika Ambang Batas UMKM Dipangkas

    Pengamat Was-Was Penghindaran Pajak Marak jika Ambang Batas UMKM Dipangkas

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat melihat para pelaku UMKM punya banyak cara dalam melakukan penghindaran pajak, apalagi jika pemerintah menurunkan ambang batas omzet wajib pajak dari Rp4,8 miliar menjadi Rp3,6 miliar. 

    Pada dasarnya penurunan tersebut akan menjaring UMKM dengan omzet di atas Rp3,6 miliar, yang sebelumnya menikmati Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5%, menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib menggunakan tarif normal yang berkisar 5% hingga 35%. 

    Alhasil, pemerintah akan mendapatkan tambahan PKP dan penerimaan dari penurunan ambang batas tersebut. 

    Meski demikian, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono melihat bahwa sulit memprediksi potensi tambahan PKP maupun penerimaan karena banyaknya perilaku oportunistik dari pengusaha. 

    Prianto menyampaikan pajak yang bersifat ‘memaksa’ merupakan bagian dari beban usaha sehingga sering kali menjadi objek efisiensi di setiap jenis usaha. 

    “Perilaku oportunistik tersebut berpotensi muncul ketika aturan threshold PKP tersebut secara resmi diumumkan. Bentuknya berupa upaya pelaku usaha agar omzet dalam setahun tidak lebih dari Rp3,6 miliar setahun,” tuturnya, Rabu (25/12/2024). 

    Dirinya mencontohkan, jika omzet usahanya mendekati threshold, pengusaha akan segera membentuk badan usaha baru. Contoh yang paling konkret adalah pembentukan CV karena lebih mudah dan berbiaya murah. 

    “Jadi, satu pengusaha dapat memiliki banyak CV dengan omzet tidak lebih dari Rp3,6 miliar,” tuturnya. 

    Adapun isu penurunan ambang batas sempat muncul kala pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi 2025 untuk mengurangi dampak dari kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%. 

    Dalam dokumen paparan yang Bisnis terima, terdapat kalimat yang menyebutkan bahwa pemerintah akan melanjutkan PPh Final 0,5% pada 2025, tetapi dengan penurunan threshold.

    Sementara dalam paparan yang berlangsung pada Senin (16/12/2024), pemerintah nyatanya menghapus kalimat penurunan threshold dari Rp4,8 miliar menjadi Rp3,6 miliar tersebut. 

    Seakan tidak pernah tertulis dalam dokumen, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun menegaskan bahwa pemerintah tidak menurunkan ambang batas dan threshold tetap Rp4,8 miliar. 

    “Threshold [UMKM] tetap Rp4,8 miliar,” ujarnya kepada media massa di kantornya, Kamis (19/12/2024) malam. 

    Melihat ke 11 tahun lalu, ambang batas omzet UMKM yang harus dikukuhkan menjadi PKP diperlebar ke angka Rp4,8 miliar dari Rp600 juta. Kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan yang kala itu dipimpin oleh Chatib Basri. 

    Melansir dari laman resmi Kementerian Keuangan, kebijakan tersebut terbit dalam rangka mendorong Wajib Pajak dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun lebih banyak berpartisipasi menggunakan skema Pajak Penghasilan (PPh) Final 1%—kini tarif PPh Final 0,5%—dan tidak kuatir lagi dengan efek PPN. 

    PKP dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar pun dapat memilih untuk menjadi nonPKP, sehingga tidak diwajibkan lagi untuk membuat Faktur Pajak dan tidak perlu lagi melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sehingga biaya kepatuhan perpajakan (cost of compliance) menjadi lebih rendah.

    Secara umum, dengan adanya aturan ini akan memudahkan Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya kemudahan ini ditambah kemudahan lain yang telah ada, maka Wajib Pajak akan menjadi lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

  • PPN 12%, Buah Simalakama dari Jokowi untuk Prabowo

    PPN 12%, Buah Simalakama dari Jokowi untuk Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Penetapan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12% dinilai sebagai buah simalakama bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang diwariskan pemimpin sebelumnya, Joko Widodo.

    Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiyansyah mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebenarnya dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Mengingat, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah bisa mengatur tarif PPN di rentang 5%—15%.

    Menurutnya, Prabowo yang telah mengamati situasi ekonomi, melihat kenaikan pajak ini sebagai “obat pahit pilihan” dari konsekuensi kebijakan pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang bisa dipandang sebagai buah simalakama.

    “Ini memang beban dari Jokowi, sehingga menjadi buah simalakama bagi Prabowo,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (25/12/2024).

    Lebih lanjut, menurut Trubus, salah satu alasan Prabowo mengambil sikap memilih kenaikan PPN ini adalah besarnya beban fiskal yang sudah ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya. Lalu, janji-janji kampanye dan besarnya kabinet Prabowo pun membuat kebutuhan belanja kian jumbo.

    Pemerintah saat ini harus menanggung utang negara yang cukup tinggi, dengan total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hanya sekitar Rp 3.200 triliun, sementara utang negara terhitung sangat besar.

    “Pemerintah utang cukup tinggi peninggalan Jokowi, sedangkan APBN sekitar Rp3.200 triliun tidak cukup menambal utang yang cukup banyak, akhirnya larinya pajak naik semua sehingga masyarakat akan menjerit meskipun menengah ke bawah,” katanya.

    Dia melanjutkan bahwa meskipun kenaikan PPN sudah menjadi bagian dari UU HPP yang telah disahkan, tetapi regulasi ini masih memungkinkan untuk dievaluasi.

    Salah satu opsi yang bisa ditempuh oleh Prabowo, kata Trubus, adalah penerbitan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) apabila kondisi darurat atau ketimpangan sosial makin parah.

    “Jika terjadi force majeure atau kondisi darurat, pemerintah bisa mengambil langkah luar biasa dengan mengeluarkan Perppu,” ungkapnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UU ini sudah sah, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah, tergantung pada situasi yang berkembang.

    Kenaikan PPN menjadi salah satu cara untuk mengatasi kekurangan penerimaan pajak dan meningkatkan pendapatan negara, yang sangat dibutuhkan untuk menutupi defisit anggaran. Namun, dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan sektor usaha menjadi perhatian utama.

    Trubus menegaskan pentingnya melihat kondisi lapangan kerja dan daya beli masyarakat terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh dengan kenaikan pajak ini. Khususnya dalam melihat asas keadilan dan gotong royong.

    Menurutnya, meskipun dibanjiri banyak insentif, tetapi dengan belum ada penjelasan kriteria barang mewah dan premium yang akan dikenakan, maka pedagang di lapangan akan memberlakukan harga yang sama untuk kenaikkan setiap barang dengan tidak ada pihak yang menindak.

    Belum lagi batas insentif tidak hanya 2 bulan, sehingga setelah waktu yang ditentukkan Prabowo bisa menaikkan lagi harga komoditas lainnya.

    “Meskipun mengeluarkan Perppu hanya boleh jika situasi mendesak atau force majure jika ketimpangan sosial, tetapi ini juga tergantung political will. Apabila Prabowo ingin ekonomi naik 8%, maka seharusnya memantapkan dulu di lapangan kerja dan daya beli sebelum menaikkan PPN,” pungkas Trubus.

    Catatan Hitam Pemerintahan Prabowo

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memastikan bahwa penerapan tarif PPN 12% bakal menjadi catatan hitam jelang 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto.

    Dia mengatakan bahwa penerapan kebijakan yang bakal dimulai per 1 Januari 2024 memberikan efek yang luas terhadap masyarakat. Apalagi,  pelaku usaha juga melayangkan protes keras terhadap langkah tersebut.

    “PPN 12% akan jadi catatan hitam paling bersejarah di 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Karena efek nya luas ke masyarakat, pelaku usaha juga protes ini ibaratnya program Prabowo mengorbankan banyak pihak,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (24/12/2024).

    Menurutnya, terdapat tiga faktor utama yang membuat pemerintah memaksakan untuk menerapkan PPN 12%. Pertama, pemerintah sedang butuh penerimaan pajak untuk biayai kebutuhan pembayaran bunga dan utang jatuh tempo.

    Apalagi, kata Bhima, total debt service tahun depan mencapai Rp1.300 triliun setara 59,3% total target penerimaan perpajakan 2025.

    “Utang ini jadi masalah serius kalau sampai pemerintah gagal bayar utang bisa sentimen negatif di pasar keuangan, rupiah bisa melemah drastis,” katanya.

    Kedua, Bhima melanjutkan bahwa kebutuhan program quick win seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan lumbung pangan atau food estate akan menguras anggaran yang sangat besar.

    Pemerintah akhirnya mencari jalan pintas dengan menganggap PPN sebagai solusi menambal defisit APBN yang nyaris menyentuh 3% karena besarnya dana untuk program 2025.

    Bhima pun menyebut bahwa alasan terakhir kenaikan tarif PPN 12% dianggap cara paling mudah mendapatkan pemasukan baru dibanding kerja keras lainnya seperti mengejar kepatuhan pajak dan memajaki kekayaan.

    “Pemerintah ini kan tidak mau susah mikir, suka jalan pintas, maka siapapun bisa dengan mudah naikan tarif pajak. Sementara kejar pajak kekayaan atau wealth tax butuh kerja ekstra untuk cocokkan data, penagihan hingga mengejar aset diluar negeri. Karena malas, maka yang diburu adalah wajib pajak eksisting,” pungkas Bhima.

  • Dukung Swasembada Aluminium, INALUM Cetak Kinerja All-Time High

    Dukung Swasembada Aluminium, INALUM Cetak Kinerja All-Time High

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Grup BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), berhasil mencetak kinerja perusahaan terbaik sepanjang sejarah pada tahun 2024. Hal ini merupakan dampak positif dari langkah strategis Peseroan dalam mendorong produksi dan penjualan guna mengkapitalisasi pasar domestik, dan mampu membantu mewujudkan swasembada alumunium dari mineral dalam negeri.

    Adapun, INALUM mencapai All-Time High Achievement Supply Chain & Commercial Management 2024. INALUM berhasil mencapai All-Time High Production dengan kinerja produksi mencapai 265.546 kT per tanggal 22 desember 2024 yang merupakan capaian tertinggi sejak 2014 sebesar 264.474 kT.

    Selanjutnya, penjualan aluminium INALUM juga mencapai level tertinggi sebesar 263.195 metric ton (MT), yang merupakan rekor tertinggi sejak 2013 di level 260.651 MT.

    INALUM juga mampu meraih Quadrant 1 pada World-Class Smelter Cost Management dari Wood Mackenzie. Dari sisi cost leadership, INALUM telah berhasil menurunkan cash cost dari kuartal ketiga 2023 ke kuartal ketiga 2024 sebesar 9,5% sampai dengan 10%.

    Direktur Utama INALUM Ilhamsyah Mahendra menjelaskan sangat bersykur bahwa langkah strategis yang dijalankan Perseroan dalam beberapa tahun terkahir mulai memberikan dampak positif pada kinerja perusahaan. “Kami akan berupaya konsisten melanjukan inisiatif yang telah dicanangkan agar mampu melesat lebih tangguh lagi di masa depan,” katanya.

    Ilham memaparkan kapasitas produksi INALUM mencapai 275.000 ton per 2024. Dengan Pot Upgrading dan Pot Optimalization, kapasitas produksi INALUM bisa sampai 300.000 ton di 2025-2026. INALUM berencana untuk ekspansi smelter ke-2 dengan kapasitas 600.000 ton aluminium, dan smelter ke-3 dengan kapasitas 600.000 ton sehingga total kapasitas produksi aluminium mencapai 1,5 juta ton dalam 5 sampai 10 tahun ke depan.

    Dengan langkah ini, INALUM berupaya untuk mencukupi kebutuhan pasar aluminium domestik yang mencapai 1 juta s.d 1,2 juta ton dengan pertumbuhan pasar 3% sampai 5% pa.

    Di samping itu, permintaan aluminium global masih mengalami defisit pasokan sebesar 3 juta sampai 5 juta, sehingga menjadi kesempatan sangat baik untuk seluruh produksi aluminium global termasuk INALUM.

    “Kami akan mengkapitalisasi kesempatan ini sebaik mungkin. Tidak hanya untuk mencukupi pasar domestik tetapi juga meningkatan penetrasi pasar global, sehingga konsisten dapat melanjutkan kinerja terbaik ini di tahun-tahun berikutnya,” katanya.

    Corporate Secretary MIND ID Heri Yusuf menjelaskan pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen Grup MIND ID dalam mendukung swasembada aluminium Indonesia guna mampu menjadi penggerak hilirisasi dan industrialisasi dalam negeri.

    Dengan peran sebagai strategic active holding, MIND ID juga telah melakukan integrasi bisnis antara PT Aneka Tambang Tbk dan INALUM dalam upaya hilirisasi bauksit menjadi alumina yang menjadi bahan baku utama produksi alumunium bagi INALUM.

    “Kami tentunya sangat bersyukur dengan pencapaian ini dan kami akan terus konsisten untuk terus menjalankan seluruh inisiatif strategis yang telah direncanakan untuk mendukung sektor industri manufaktur agar mampu memberikan nilai tambah lebih baik lagi menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

    Heri menjelaskan aluminium akan menjadi salah satu komoditas utama dalam mendukung pembentukan ekosistem kendaraan listrik Indonesia. Terlebih kegunaannya cukup dominan sebagai penyusun rangka baterai, bodi dan velg mobil.

    “Kami akan konsisten mendukung pemerintah agar dapat mencapai pertumbuhan 8% dengan menjalankan serangkaian program hilirisasi mineral yang nantinya akan memperkuat industri strategis yang diamanatkan oleh pemerintah kepada MIND ID, yakni ekosistem kendaraan listrik,” katanya.