Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Pertamina Tebar Diskon Pelumas hingga E-Voucher saat Mudik Nataru, Ini Daftarnya

    Pertamina Tebar Diskon Pelumas hingga E-Voucher saat Mudik Nataru, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Pertamina Patra Niaga menebar beragam diskon dan hadiah e-voucher bagi pemudik di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Diskon itu dapat dinikmati pemudik di MyPertamina yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan Serambi MyPertamina hadir untuk mendukung kelancaran perjalanan libur Nataru. Pada tahun ini, Serambi MyPertamina hadir di rest area tol, bandara, pelabuhan, dan kawasan wisata.

    “Masyarakat yang melakukan perjalanan akhir tahun bisa memanfaatkan fasilitas dan promo di Serambi MyPertamina, seperti potongan harga oli/pelumas Pertamina, merchandise, e-voucher Pertamina, bright gas, hingga pertamax,” ujar Heppy melalui keterangan resmi dikutip Kamis (24/12/2024).

    Berikut daftar promo di Serambi MyPertamina selama Nataru:

    1. Scarf Eksklusif dengan tukar poin MyPertamina

    Para pengunjung Serambi MyPertamina bisa mendapatkan produk eksklusif berupa Fluela Scarf Baby Blue/Baby Pink MyPertamina X RiaMiranda dengan menukarkan 1.000 poin MyPertamina.

    Supaya tidak kehabisan scarf eksklusif ini, pengunjung bisa datang ke store offline RiaMiranda dan tukarkan 1.000 poin MyPertamina untuk mendapatkan voucher Fluela Scarf Baby Blue/Baby Pink. Produk ini tersedia di 19 store offline RiaMiranda dari 10 Desember 2024 sampai 28 Februari 2025. 

    2. Limited merchandise

    Ada juga beberapa limited merchandise yang bisa didapatkan hanya dengan menukarkan poin MyPertamina pada periode 20 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. 

    Adapun limited merchandise itu seperti miniatur Rubicon dan bricks MyPertamina, serta snapback New Era.

    3. Undian dan Diskon Pelumas Pertamina

    Potongan harga pelumas, seperti Pertamina Fastron All Series dengan diskon Rp30.000, Pertamina Enduro All Series diskon Rp5.000 (kecuali gear matic), dan Pertamina Meditran SX Series diskon Rp15.000 dari 23 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

    Selain itu, Pertamina Lubricants pun menghadirkan promo undian bertajuk Pertamina Lubricants Click & Win, yang berlangsung dari 1 November 2024 hingga 31 Januari 2025. Pengumuman pemenang akan dilakukan setiap bulan, dengan hadiah berupa tiket gratis ke Indonesia International Stuntman Show yang dapat diperoleh melalui mekanisme wheel of fortune atau penukaran poin MyPertamina.

    4. E-Voucher Pertamina

    Selama 15 Desember 2024 sampai 7 Januari 2025, pembelian E-Voucher MyPertamina dengan total akumulasi Rp1 juta bisa mendapatkan gratis E-Voucher Rp100.000.

    Selain itu, konsumen juga mendapatkan reward E-Voucher hingga Rp100.000 per akun. Promo ini hanya untuk 1.000 pelanggan pertama.

    Tidak cuma itu, setiap Senin dan Jumat pelanggan pengguna MyPertamina bisa mendapatkan cashback Rp300 per liter lewat promo Promo I Like Monday dan Thank God It’s Fuel Day yang dapat dicek di aplikasi MyPertamina.

  • Sri Mulyani ke IMF: Hilirisasi Bukan Kebijakan Baru, Sudah Mulai sejak 1990an

    Sri Mulyani ke IMF: Hilirisasi Bukan Kebijakan Baru, Sudah Mulai sejak 1990an

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan hilirisasi bukanlah kebijakan baru dari pemerintah Indonesia, melainkan sudah diwacanakan sejak Era Orde Baru.

    Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani kepada Finance and Development Magazine edisi Desember 2024, jurnal terbitan International Monetary Fund (IMF). Dia menekankan pentingnya Indonesia memanfaat sumber daya alamnya yang berlimpah.

    “Kami [Indonesia] butuh lebih banyak modal untuk membangun fondasi yang lebih kuat. Itulah kami mengapa memilih kebijakan hilirisasi. Itu bukan sesuatu yang kami lakukan secara tiba-tiba. Dalam beberapa kasus, diskusi sudah mulai pada 1990-an,” ungkap Sri Mulyani dikutip dari situs IMF pada Kamis (26/12/2024).

    Pemerintah Indonesia, sambungnya, ingin nilai tambah berbagai sumber daya alam tercipta di dalam negeri. Oleh sebab itu, pemerintah melarang ekspor sejumlah bahan mentah logam dasar.

    Kendati demikian, mantan Kepala Bappenas itu mengaku pemerintah Indonesia tidak memaksa perusahaan untuk membangun industri hilirisasi seorang diri. Menurutnya, pemerintah memberi bantuan dengan membangun infrastruktur pendukung, mempermudah iklim investasi, hingga insentif fiskal.

    “Pada saat yang sama, kami memberi tahu perusahaan pertambangan bahwa mereka tidak dapat mengekspor mineral yang belum diolah, dan mereka harus membangun pabrik peleburan [smelter],” ujar Sri Mulyani.

    Dia mengaku kolaborasi antara pemerintah dan swasta menjadi ciri pendekatan Indonesia dalam membangun perekonomian. Kebijakan hilirisasi, klaim Sri Mulyani, menguntungkan semua pihak.

    “Perekonomian Indonesia menjadi lebih tangguh, dan investor dapat memperoleh keuntungan. Kami [pemerintah dan swasta] tumbuh lebih kuat bersama-sama,” katanya.

    Lebih lanjut, Sri Mulyani menilai ketahanan fundamental perekonomian Indonesia telah terbangun. Dia meyakini pencapaian terpenting pemerintah Indonesia adalah mengembalikan stabilitas dan kredibilitas kebijakan ekonomi makro usai krisis moneter 1997—1998.

    Bendahara negara era Presiden SBY, Jokowi, dan kini Prabowo itu mencontohkan, stabilitas dan kredibilitas perekonomian Indonesia tercipta karena pemerintah berhasil mendirikan bank sentral yang independen.

    Pemerintah, sambungnya, juga selalu bersikap hati-hati mengatur defisit anggaran dan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PBD).

  • Sri Mulyani Pamer ke IMF, Berhasil Bangun Ketahanan Ekonomi RI

    Sri Mulyani Pamer ke IMF, Berhasil Bangun Ketahanan Ekonomi RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai Indonesia telah berhasil membangun ketahanan fundamental perekonomiannya sehingga bisa tetap stabil meski diguncang krisis finansial global pada 2008 hingga pandemi Covid-19 pada 2020.

    Kepada Finance and Development Magazine edisi Desember 2024—jurnal terbitan International Monetary Fund (IMF), Sri Mulyani menceritakan kiatnya bisa menavigasi perekonomian Indonesia meski kerap diterjang krisis global.

    Bendahara negara era Presiden SBY, Jokowi, dan kini Prabowo itu meyakini pencapaian terpenting pemerintah Indonesia adalah mengembalikan stabilitas dan kredibilitas kebijakan ekonomi makro usai krisis moneter 1997—1998.

    Dia mencontohkan, stabilitas dan kredibilitas perekonomian Indonesia tercipta karena pemerintah berhasil mendirikan bank sentral yang independen. Pemerintah, sambungnya, juga selalu bersikap hati-hati mengatur defisit anggaran dan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PBD).

    Tak hanya itu, Sri Mulyani meyakini Indonesia lebih dilirik investor asing berkat upaya pemerintah menggelontorkan banyak anggaran ke pembangunan infrastruktur. Indonesia, katanya, juga telah mengalokasi 20% anggaran belanja untuk pembangunan sumber daya manusia.

    Selain itu, dia menjelaskan Indonesia juga telah memperkenalkan kemitraan publik-swasta atau pubic-private partnerships (PPP) untuk biayai sektor yang tak bisa ditanggung APBN.

    “Ketika kami [Indonesia] masih menjadi salah satu dari lima negara rapuh, kita memiliki defisit anggaran berjalan dan fiskal yang besar—setiap pergerakan mata uang atau suku bunga dapat memicu krisis. Saat ini, anggaran kami surplus, dan sektor keuangan tangguh,” ujar Sri Mulyani dikutip dari situs IMF pada Kamis (26/12/2024).

    Menurutnya, pemerintah Indonesia kerap melihat suatu krisis sebagai kesempatan untuk melakukan reformasi ke arah yang lebih baik. Berbagai kebijakan radikal, sambung Sri Mulyani, diambil pada momen-momen krisis.

    “Kami telah melakukan banyak upaya untuk membangun ketahanan ekonomi. Kami melakukan upaya bersama agar ekonomi tidak menjadi rapuh—itu bukan sesuatu yang terjadi tanpa upaya,” katanya.

    Lebih lanjut, Sri Mulyani akui akan selalu ada kelompok penguasa yang tidak suka perubahan. Dia tidak menampik kerap melakukan negosiasi dengan kelompok-kelompok tersebut: entah itu terkait kebijakan perpajakan, subsidi, BUMN, hingga reformasi di Kementerian Keuangan sendiri.

    Hanya saja, Sri Mulyani mengakui berbagai negosiasi tersebut tidak selalu mudah. Menurutnya, akan selalu ada pandangan yang bertentangan siapa yang akan diuntungkan dari suatu kebijakan tertentu.

    Dia meyakini, jalan satu-satunya ada membuka dialog. Entah itu dengan para politisi, birokrat, atau pun kelompok masyarakat sipil.

    Menurutnya, yang terpenting mendapatkan dukungan politik dari masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, dia kerap memanfaat media massa untuk membentuk opini publik terkait berbagai kebijakan yang ingin diambil.

    “Saya menghubungi pemimpin redaksi, reporter, dan menjelaskan apa yang saya lakukan, dan mereka sering menjadi sekutu. Mereka percaya pada ide dan tujuan [kebijakan yang ingin diambil], dan itu menjadi kekuatan politik hebat untuk melawan mereka yang menentang reformasi,” ungkap Sri Mulyani.

     

  • Prabowo Bisa Batalkan Kenaikan PPN 12%, Begini Caranya!

    Prabowo Bisa Batalkan Kenaikan PPN 12%, Begini Caranya!

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bisa mengakhiri polemik kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% dengan cara membatalkannya. 

    Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengemukakan kebijakan PPN 12% tersebut sangat mudah diperbaiki agar tidak menjadi polemik berkepanjangan di masyarakat.

    “Mestinya untuk mengubah aturan PPN 12% ini semudah membalikan telapak tangan,” tuturnya di Jakarta, Kamis (26/12).

    Terlebih, menurut Adi, pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki mayoritas pendukung di DPR melalui Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

    Jika Presiden Prabowo ingin segera menghentikan polemik tersebut, katanya, pemerintah hanya perlu mengajukan inisiatif perubahan ke DPR.

    “Jadi rakyat tidak terus-terusan disuguhi narasi saling menyalahkan,” katanya.

    Adi juga mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia memiliki pengalaman mengubah aturan secepat kilat, sehingga dia menilai tidak sulit mengubah aturan PPN 12%. 

    “Kalau mau diubah itu peraturan kan mudah. Merem saja beres. Mumpung Istana dan DPR lagi akur,” ujarnya.

    Sebagai informasi, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 1 Januari 2025 sudah diamanatkan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    UU HPP menetapkan bahwa tarif PPN naik jadi 11% pada 2022. Setelah itu, tarif PPN diatur untuk kembali naik jadi 12% pada tahun depan.

    Dengan alasan amanat UU HPP, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan mencoba menjalankan rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% tersebut meski banyak pihak yang menentangnya.

    “Kita perlu siapkan agar itu [kenaikan PPN menjadi 12%] bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Rabu (13/11/2024).

    Padahal, UU HPP sudah menambahkan klausul yang memungkinkan penundaan kenaikan tarif PPN tersebut. Dalam Pasal 7 ayat (3) UU HPP disebutkan tarif PPN 12% pada awal 2025 dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.

    Caranya dijelaskan dalam Pasal 4 UU HPP:

    “Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”

    Artinya, PPN 12% bisa dibatalkan lewat penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) oleh Prabowo setelah disampaikan ke DPR. Bukan hanya menunda atau membatalkan kenaikan, Prabowo bahkan bisa menurunkan tarif PPN hingga 5%.

    Asal Muasal Kenaikan PPN 12% di UU HPP 

    Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan asal mula munculnya pasal terkait kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% saat pembahasan Rancangan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Sebagai informasi, RUU HPP yang dibahas pada 2021 atau saat pandemi Covid-19. Pada masa itu, kata Muzani, semua negara berada dalam posisi dan kondisi yang tidak memiliki kemampuan untuk memiliki penerimaan negara. Oleh sebab itu, imbuhnya, semua negara berpikir untuk bagaimana mendapatkan sumber-sumber penerimaan.

    “Maka ketika itu, DPR bersama pemerintah berpikir bagaimana meningkatkan sumber-sumber penerimaan. Salah satu sumber penerimaannya adalah meningkatkan sektor penerimaan pajak dari PPN,” katanya di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (23/12/2024).

    Pada 2021 itu, lanjut dia, DPR dan pemerintah melakukan pembahasan terkait kemungkinan penerimaan PPN yang bersumber dari masyarakat, mulai dari 10%, menjadi 11%, hingga nanti 12%. Dia menyebut bahwa kenaikan itu pun dilakukan secara bertahap.

    Muzani kembali menekankan memang kala itu juga pembahasan dilakukan oleh partai-partai di parlemen dan Gerindra sebagai partai yang ikut dalam Koalisi Indonesia Maju pada saat itu ikut bersama-sama dengan partai lain memberi persetujuan.

    Oleh sebab itu, imbuhnya, kini Prabowo sebagai Presiden RI memiliki kewajiban untuk menjalankan UU HPP yang sudah diputuskan pada saat pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    “Sekarang kemudian kita menemui protes. Bahkan teman-teman partai yang tadi menyetujui sekarang ikut mempertanyakan dan seterusnya,” ujarnya.

    Sebagai informasi, pemerintah resmi mengumumkan belasan insentif fiskal sebagai kompensasi kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku kebijakan insentif fiskal tersebut dikeluarkan agar kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% tidak memberi dampak negatif ke masyarakat.

    “Paket ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha—utamanya UMKM dan padat karya, menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok, dan ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024). 

  • Pengamat Ungkap Dampak Negatif Kebijakan Tiket Pesawat Murah Bagi Maskapai

    Pengamat Ungkap Dampak Negatif Kebijakan Tiket Pesawat Murah Bagi Maskapai

    Bisnis.com, JAKARTA – Tiket murah Nataru sebagai respon stimulan dari Pemerintah disebut memberatkan maskapai penerbangan dan berakibat negatif secara jangka panjang bagi industri penerbangan.

    Pengamat Penerbangan Gerry Soejatman mengatakan sejauh ini tidak ada kebijakan terkait penurunan tiket 10%, yang ada hanya kebijakan terkait pemotongan fuel surcharge, pajak bandara dan penumpang hingga pemotongan harga avtur.

    “Harga [tiket] per akhir November kemarin sudah turun, karena memang ada penurunan biaya avtur berdasarkan penurunan harga global minyak. Dengan fuel surcharge diturunkan hanya menjadi 2% saja, tarif batas atas dan fuel surcharge sekarang sudah diatas harga akhir November kemarin? Jadi apakah emang turun? Turun dibandingkan apa dulu?” kata Gerry kepada Bisnis, Selasa (24/12/2024).

    Gerry mengatakan kebijakan ini merupakan penindasan terhadap industri dan prinsip-prinsip dasar ekonomi supply and demand, jadi menurutnya, ini bukan win-win solution, tetapi industri menjadi korban.

    Alhasil, kata Gerry, tiket pesawat ke destinasi favorit lebih diburu dan laris dibandingkan dengan tahun lalu. 

    “Dan habisnya dengan harga lebih murah tetapi margin bagi industri turun lebih dari kenaikan jumlah penumpang dibanding tahun kemarin. Ini bukan win-win, ini hanyalah window dressing oleh pemerintah untuk kelihatan seperti memberikan solusi,” kata dia. 

    Dengan kebijakan ini, perusahaan maskapai penerbangan malah mengurangi rencana pemulihan atau ekspansi mereka untuk tahun depan. 

    “Ini bukan win-win menurut saya, ini malah jangka panjangnya lose-lose. Bukannya melakukan hal-hal yang wajar untuk mempercepat recovery kapasitas tetapi malah melakukan yang sebaliknya,” kata dia.

  • Hore, Jalan Tol Prambanan-Klaten Bakal Dibuka saat Libur Nataru

    Hore, Jalan Tol Prambanan-Klaten Bakal Dibuka saat Libur Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA – Jalan Tol Prambanan – Klaten akan dioperasikan terbatas selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 meski pembangunan masih belum rampung. 

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah berupaya agar ruas tol Prambanan – Klaten dapat difungsikan secara terbatas selama periode Nataru meski pembangunan belum selesai. 

    AHY mengatakan operasional jalan tol ini diharapkan dapat memecah kepadatan lalu lintas yang diprediksi meningkat signifikan. 

    “Tetapi kunjungan kami kali ini secara khusus, saya bersama Bapak Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Dody Hanggodo dan jajaran termasuk Direktorat Jenderal Bina Marga ingin meyakinkan bahwa menjelang Nataru kita juga berupaya agar ruas-ruas jalan bisa digunakan. Termasuk jalan tol ini, mengapa? Karena tentunya intensitas akan semakin tinggi, mobilitas kita prediksi juga akan meningkat secara signifikan,” kata AHY dalam keterangan resmi, Kamis (26/12/2024). 

    Ruas jalan tol Prambanan-Klaten, Jawa Tengah dengan panjang kurang lebih 8,6 kilometer merupakan bagian dari pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Yogyakarta-Kulonprogo. Pembangunan ruas tol ini masih berlangsung dengan pengerjaan bertahap dari seksi I dan II. 

    Menko AHY menambahkan bahwa pengoperasian tol Prambanan-Klaten secara terbatas akan diiringi dengan penyempurnaan berbagai fasilitas pendukung. Penerangan, rambu lalu lintas, dan manajemen arus di titik persimpangan Prambanan menjadi perhatian khusus agar perjalanan tetap aman dan lancar.

    “Tadi saya menyampaikan agar benar-benar diperhatikan, sehingga semuanya bisa menggunakan jalan dengan baik, lancar, tidak ada masalah utamanya pada saat-saat masa puncak Nataru,” pungkasnya.

    AHY juga menegaskan pentingnya kesiapan penuh menghadapi puncak arus Nataru, yang diprediksi mencapai 32.000 hingga 34.000 kendaraan per hari.

  • Pengusaha Ungkap Pengaruh Pembatasan Produksi Nikel Terhadap Bisnis Smelter

    Pengusaha Ungkap Pengaruh Pembatasan Produksi Nikel Terhadap Bisnis Smelter

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Haykal Hubeis mengungkapkan pengaruh pembatasan produksi nikel RI terhadap bisnis smelter.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya disebut berencana mengurangi kuota produksi bijih nikel dari 272 juta ton menjadi 150 juta ton pada tahun depan. 

    Hal ini bertujuan untuk mendongkrak harga nikel di pasaran. Adapun diskusi mengenai besarnya potensi pemangkasan kuota sedang berlangsung di dalam pemerintahan.

    Menurut Haykal, pembatasan produksi nikel berpotensi menaikkan biaya operasional produksi. Hal ini terjadi lantaran operasional smelter bakal berkurang, sementara ongkos tetap tinggi.

    “[Pembatasan produksi nikel] jelas berdampak pada sisi operasional dimana besar kemungkinan biaya operasional akan tinggi,” kata Haykal kepada Bisnis, Kamis (26/12/2024). 

    Dari sisi pendapatan, kata dia, pembatasan produksi nikel berpotensi menurunkan income. Sebab, produksi dibatasi dan ada potensi untuk menyesuaikan jumlah tenaga kerja.

    Oleh karena itu, Haykal mengingatkan pemerintah mempertimbangkan adanya masa transisi sebelum melakukan pembatasan produksi nikel.

    Menurutnya, hal ini penting untuk memastikan bahwa semua smelter baik yang berskala besar maupun menengah punya waktu untuk menyesuaikan di internal masing-masing.

    “Sebab kemampuan dan kekuatan [bisnis perusahaan smelter] berbeda satu sama lain,” imbuh Haykal.

    Lebih lanjut, Haykal mengamini pembatasan produksi nikel positif jika tujuannya untuk menjaga harga di pasar global. Selain itu, pembatasan itu juga penting jika tujuannya untuk menjaga umur tambang supaya lebih lama, atau meminimalkan potensi dampak lingkungan.

    Namun, dia mengingatkan pembatasan produksi nikel itu jangan jadi intervensi pemerintah terhadap pasar. Haykal menyebut, jika pemerintah malah intervensi, akan mengganggu kepercayaan investor.

    “Jika dilihat sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap pasar maka ceritanya akan berbeda di mata para investor,” kata Haykal.

    Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung tak membantah ataupun membenarkan wacana mengurangi kuota produksi bijih nikel dari 272 juta ton menjadi 150 juta ton pada tahun depan. 

    Dia hanya mengatakan, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu rencana produksi nikel yang diajukan perusahaan-perusahaan tambang lewat rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB).

    “Pembatasan ini sesuai dengan rencana perusahaan, mereka akan menyampaikan RKAB, itu sesuai RKAB mereka, pasok ke mana. Jadi justru ini yang akan kami lihat lebih dahulu,” tutur Yuliot saat ditemui di Medan, Sumatera Utara, Senin (23/12/2024).

    Di sisi lain, Yuliot menuturkan, pemerintah akan tetap menggenjot hilirisasi nikel guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dia juga memastikan kebutuhan nikel untuk industri domestik harus tetap terpenuhi.

    “Program hilirisasi untuk memberikan nilai tambah dalam negeri itu tetap akan berjalan. Jadi nanti untuk nikel kita harus lihat hilirisasinya sejauh mana dan menfaat bagi industri, termasuk rantai pasok yang ada harus mencukupi,” jelas Yuliot. 

  • Sri Mulyani Kantongi Rp80,7 Triliun Hasil Prefunding APBN 2025

    Sri Mulyani Kantongi Rp80,7 Triliun Hasil Prefunding APBN 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan, yang dipimpin Menkeu Sri Mulyani Indrawati, tercatat telah berhasil mengumpulkan sekitar Rp80,7 triliun dari hasil prefunding atau menerbitkan surat utang di 2024 untuk membiayai APBN 2025.  

    Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menuturkan pemerintah telah melakukan prefunding untuk pembiayaan APBN 2025 melalui penerbitan sukuk global (global bonds) dan lelang surat berharga negara (SBN) pada Desember 2024.  

    “Dalam rangka memanfaatkan likuiditas pasar akhir tahun 2024 serta mengelola penerbitan SBN tahun 2025, pemerintah melakukan prefunding untuk pembiayaan APBN 2025,” tuturnya kepada Bisnis, Kamis (26/12/2024).  

    Hasilnya, pada November lalu pemerintah berhasil mengantongi dari penerbitan Sukuk Global senilai US$2,75 miliar atau setara Rp43,56 triliun (asumsi kurs Rp15.842 per dolar AS saat itu).

    Penerbitan Sukuk Gobal tersebut dalam format Reg S/144A yang terdiri dari US$1,1 miliar bertenor 5,5 tahun, US$900 juta bertenor 10 tahun, dan US$750 juta bertenor 30 tahun yang jatuh tempo masing-masing pada tahun 2030, 2034, dan 2054. 

    Sementara itu, melihat jadwal lelang SBN sepanjang Desember 2024, tercatat adanya tiga kali lelang terjadwal, yakni satu kali untuk Surat Utang Negara (SUN) dan dua kali untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). 

    Pertama, pemerintah melakukan lelang SBSN pada 3 Desember 2024 dengan total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan senilai Rp8 triliun. Sementara total penawaran yang masuk mencapai Rp13,67 triliun. 

    Kedua, pada 10 Desember 2024 pemerintah memenangkan Rp22 triliun dari total penawaran yang masuk senilai Rp38,98 triliun, dari tujuh seri SUN yang ditawarkan. 

    Ketiga, total penawaran yang masuk terhadap lelang SBSN pada 17 Desember 2024 senilai Rp10,79 triliun. Adapun, total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan mencapai Rp7,1 triliun.  

    Alhasil, total pembiayaan yang telah terealisasi dari Sukuk Global dan penerbitan surat utang selama Desember mencapai Rp80,7 triliun. Melihat porsi pembiayaan yang telah terkumpul, menjelaskan setidaknya 10,4% dari total rencana pembiayaan neto 2025 senilai Rp775,9 triliun.  

    Artinya, pemerintah masih harus melakukan penerbitan surat utang lebih banyak pada 2025 di tengah ketatnya persaingan imbal hasil atau yield.

    Utamanya, dengan kebutuhan fiskal Amerika Serikat (AS) yang juga besar, otoritas AS juga akan menerbitkan US Treasury lebih banyak dengan imbal hasil yang menarik. 

    Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) memprediksikan yield UST tenor 10 tahun berpotensi naik dari posisi saat ini sekitar 4,3% menjadi 4,7% pada tahun depan. 

    “Yield UST tenor 10 tahun dipengaruhi oleh rencana kebijakan fiskal pemerintah AS yang tahun depan kami perkirakan defisit melebar ke 7,7%,” ujarnya dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (18/12/2024). 

  • Penghargaan Prestisius untuk SAPX Express di BILA 2024

    Penghargaan Prestisius untuk SAPX Express di BILA 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – PT. Satria Antaran Prima. TBK Tech 3PL Company, yang bergerak di bidang jasa Last Mile Delivery Courier atau biasa dikenal SAPX Express, yang telah genap berusia 10 Tahun pada September 2024 lalu, berhasil Meraih Penghargaan Bergengsi “Bisnis Indonesia Logistic Award 2024 (Bila 2024)”. 

    Ajang Penghargaan tahunan ini sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh perusahaan Transportasi Logistik Swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selalu mampu menjawab tantangan terbaru di bidang industri Transportasi Logistik.

    Penghargaan BILA 2024 ini ditetapkan oleh enam juri dari sektor transportasi dan logistik yaitu,  Lulu Terianto – Direktur Utama Bisnis Indonesia Group, Bobby Gafur Umar – Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Carmelita Hartoto – Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia – Mahendra Rianto, Hendra Wibawa – Redaktur Senior Sektor Transportasi dan Logistik Bisnis Indonesia Group, Imam Gandi Mihardja – Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).

    Acara ini diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia Group, yang berlokasi di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan, pada hari Kamis 28 November 2024. Penyerahan penghargaan ini di wakili oleh Adhika Yosmik, Marketing Communication Manager SAPX Express.

    Lebih Jauh Budiyanto Darmastono, Presiden Direktur SAPX Express menyampaikan bahwa. Tema yang diusung Pada ajang Bila 2024 kali ini sangat relevan dengan Nilai Inti dari SAPX Express yaitu “Andal dan Efisien”. 

    Hal ini juga dibuktikan oleh SAPX Express dengan beragamnya Portofolio klien yang dimiliki, pada Industri skala besar (Corporate Client) seperti Perbankan dan Keuangan lainya, Otomotif, Pertambangan, Farmasi, FMCG, Food and Beverage (F&B), Retail and Fashion,  Electronic and Gadget, serta Ecommerce and Startup Tech Company.

    SAPX Express juga turut berperan serta aktif menjadi tulang punggung industri e-commerce dan memberikan support kepada seluruh UMKM (Social Seller) di Indonesia dengan membangun Brand Positioning sebagai #JagoNyaCOD hal ini dibuktikan dengan Competitive Advantage yang kami miliki dibanding kompetitor untuk kategori COD Service seperti: Coverage area COD yang Luas, Integrated CRM system, Fee COD yang rendah, dan Free Return Fee. 

    Penghargaan ini adalah bukti kerja keras dan komitmen kami untuk selalu memberikan layanan terbaik dan akan kami dedikasikan untuk seluruh pelanggan, mitra, dan serta seluruh Internal Team SAPX Express Ujar Denny Parhan, Corporate Secretary SAPX Express. 

    Perbesar

    SAPX Express berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan nya, dengan berbagai channel pelayanan pelanggan yang tersedia. Tertarik untuk mencoba layanan Delivery service dari SAPX Express untuk Perusahaan anda daftarkan segera perusahaan anda disini. Business Account Representative kami akan siap menghubungi dan melayani anda.

  • Menilik Cadangan Nikel RI di Tengah Wacana Pembatasan Produksi 2025

    Menilik Cadangan Nikel RI di Tengah Wacana Pembatasan Produksi 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Komoditas mineral andalan Indonesia yakni nikel kembali menjadi perbincangan. Kali ini, pemerintah berencana membatasi produksi nikel mulai tahun depan.

    Dilansir dari Bloomberg, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) disebut berencana mengurangi kuota produksi bijih nikel dari 272 juta ton menjadi 150 juta ton pada tahun depan.

    Hal ini bertujuan untuk mendongkrak harga nikel di pasaran. Diskusi mengenai besarnya potensi pemangkasan kuota sedang berlangsung di dalam pemerintahan. Lantas, seberapa besar cadangan nikel Indonesia?

    Data mengenai pasokan nikel RI tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 132.K/GL.01/MEM.G/2024 tentang Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batu Bara Nasional Pada Tahun 2023. 

    Berdasarkan beleid tersebut, pasokan nikel berada dalam tabel Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral Logam Termasuk Mineral Radioaktif. 

    Adapun tabel itu mengungkapkan total cadangan nikel Indonesia tercatat sebanyak 5.325.790.841 ton bijih dan 56.117.187 ton logam.

    Sementara, total sumber daya nikel Indonesia mencapai 18.550.358.128 ton untuk bijih dan 184.606.736 ton untuk logam.
     
    Sedangkan, cadangan terkira sebanyak 3.423.289.094 ton bijih dan 35.910.615 ton logam. Adapun, cadangan terbukti sebanyak 1.902.501.747 ton untuk bijih dan 20.206.573 ton untuk logam.

    Dengan besaran sumber daya dan cadangan tersebut, menurut Kementerian ESDM, umur cadangan nikel saprolite diperkirakan tinggal 13 tahun dan cadangan nikel limonit 33 tahun.

    Pembatasan Produksi Nikel

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung tak membantah ataupun membenarkan wacana mengurangi kuota produksi bijih nikel dari 272 juta ton menjadi 150 juta ton pada tahun depan. Dia hanya mengatakan, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu rencana produksi nikel yang diajukan perusahaan-perusahaan tambang lewat rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB). 

    “Pembatasan ini sesuai dengan rencana perusahaan, mereka akan menyampaikan RKAB, itu sesuai RKAB mereka, pasok ke mana. Jadi justru ini yang akan kami lihat lebih dahulu,” tutur Yuliot saat ditemui di Medan, Sumatera Utara, Senin (23/12/2024).

    Di sisi lain, Yuliot menuturkan, pemerintah akan tetap menggenjot hilirisasi nikel guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dia juga memastikan kebutuhan nikel untuk industri domestik harus tetap terpenuhi. 

    “Program hilirisasi untuk memberikan nilai tambah dalam negeri itu tetap akan berjalan. Jadi nanti untuk nikel kita harus lihat hilirisasinya sejauh mana dan menfaat bagi industri, termasuk rantai pasok yang ada harus mencukupi,” jelas Yuliot.

    Langkah pembatasan produksi secara signifikan disebut kemungkinan akan ditentang oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Investasi karena akan berdampak pada pendapatan pajak dan juga akan berisiko berdampak buruk pada investasi di sektor nikel.

    Maklum, nikel selama ini masih menjadi penopang kinerja ekspor nonmigas RI. Lihat saja, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nikel sebagai komoditas penopang kinerja ekspor nonmigas pada November 2024. 

    BPS mencatat nilai ekspor nonmigas pada November 2024 mencapai US$22,69 miliar. Angka ini turun 1,67% jika dibanding bulan sebelumnya yang mencapai US$23,08 miliar.  

    Menurut BPS, penurunan nilai ekspor itu terjadi lantaran nilai ekspor bijih logam dan kerak abu, minyak hewan/nabati, serta tembaga dan barang daripadanya yang anjlok. 

    Kendati demikian, BPS mencatat realisasi ekspor nonmigas November 2024, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu yang cuma sebesar US$20,71 miliar. Adapun, capaian ini berkait kinerja ekspor nikel.