:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5011027/original/074844600_1731945578-WhatsApp_Image_2024-11-18_at_22.56.42-2.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Pecah Ban, Mobil Fortuner Bergambar Edy Rahmayadi-Hasan Lakalantas di Tapsel Tewaskan 1 Orang")
Akibat lakalantas, korban terseret sejauh 10 meter. Penendara sepeda motor ASS meninggal dunia di TKP. Sementara FD, orang yang dibonceng mengalami luka-luka dan sudah dibawa ke RSUD Pintupadang untuk pengobatan.
ASS merupakan warga Desa Sorik, Kecamatan Batang Angkola, Tapsel. FD warga Desa Tatengger, Kecamatan Angkola Muaratais, Tapsel.
Pengendara mobil, SRH, warga Kompleks BTN Kopasus, Jalan Gunung Jati V, Blok D 27, Desa Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok.
Lanjut pengurus DPP Gerindra itu, pemeriksaan kesehatan gratis kali ini terasa spesial. Sebab dilakukan di BTN Hartaco Indah, tempat dirinya banyak menghabiskan waktu.
“Apalagi hari ini dilakukan di tempat saya besar, dari kecil sampai SMA tinggal di Hartaco Indah, ini sekaligus menjadi nostalgia bagi warga di Sekitar Hartaco ini,”jelasnya.
Sementara itu, pengurus DPP Gerindra, Misrayanti mengungkapkan jika pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan program yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketum Gerindra.
Dirinya berharap Andi Seto bisa memimpin Kota Makassar sehingga bisa mempercepat sinergi antar pemerintah pusat dan daerah.
“Ini bukan pertama kali dilakukan, kami bawa program dari bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan terus bersinergi terus dengan program beliau jika terpilih jadi Wali Kota Makassar. Kami berikan kepercayaan kepada anak muda,”jelasnya.
Misrayanti mengungkapkan kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari ke depan dan hari ini memeriksa 300 warga Hartaco.
Dirinya juga berterimakasih kepada Seto telah menyediakan tempat dan sinergi dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis ini.
“Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Andi Seto Gadhista Asapa yang sudah berkenan mengadakan pengobatan gratis di sini, hari ini hadir kurang lebih 300 warga dengan keluhan manula diabetes darah tinggi. Yang lainnya alhamdulilah sehat, kami berikan fasilitas vitamin,” pungkasnya. (Ikbal/Fajar)
Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN resmi meluncurkan Debit Card BTN Prospera. Kartu debit ini merupakan produk terbaru BTN yang menawarkan solusi tepat untuk para nasabah dalam memenuhi gaya hidup modern di segmen Emerging Affluent.
Acara peluncuran Debit Card BTN Prospera berlangsung istimewa. Sebab, acara tersebut dihadiri dan disaksikan langsung oleh jajaran petinggi BTN, para mitra BTN, hingga nasabah. Mereka pun hadir sekaligus menikmati acara nonton bareng film Gladiator II di XXI, pada Rabu, 13 November 2024.
“Bapak ibu, malam ini juga malam yang luar biasa bagi kami semua karena BTN Prospera terus berinovasi dengan mengeluarkan BTN Prospera debit card yang saya yakini bapak ibu sudah memiliki semua bahwa kartunya pun juga cantik dan elegan,” ujar Direktur SME & Retail Funding BTN, Muhammad Iqbal, yang turut hadir dalam acara peluncuran Debit Card BTN Prospera.
“Semoga dengan begitu, bapak ibu sebagai nasabah setia BTN Prospera tidak segan-segan untuk terus menggunakan kartu ini. Tidak hanya disimpan di dompet, tapi juga sering mengeluarkan dari dompetnya supaya bisa digunakan untuk bertransaksi,” lanjutnya.
(Foto: Dok. BTN)
Sambutan positif juga diungkapkan Retail Funding Division Head BTN, Frengky Rosadrian dalam peluncuran Debit Card BTN Prospera ini. Ia senang karena peluncuran kartu ini mendapat respons positif dari para nasabah dan mitra BTN.
“Sejak diluncurkan bulan Maret 2024, BTN Prospera menunjukkan peningkatan yang sangat baik, animo masyarakat juga sangat baik, terutama para nasabah BTN. Acara malam ini adalah wujud keistimewaan BTN Prospera dan ini bentuk loyalitas untuk nasabah-nasabah BTN Prospera. Malam ini bertepatan juga dengan diluncurkan salah satu produk BTN Prospera, yaitu kartu debit BTN Prospera,” kata Frengky.
Adapun Debit Card BTN Prospera menawarkan berbagai keuntungan. Tidak hanya sekadar alat transaksi, Debit Card BTN Prospera memberikan akses ke berbagai program khusus yang dirancang sesuai dengan gaya hidup nasabah, mulai dari hiburan hingga kebutuhan sehari-hari.
Nasabah dapat menikmati ragam promo menarik yang terintegrasi dalam program ‘Bale by BTN’, termasuk diskon dan penawaran eksklusif dari mitra-mitra kenamaan seperti Bluebird, XXI, Monsieur Spoon, Traveloka, The CoffeeBean & Tea Leaf, Salomon, Saucony, dan AEON Supermarket.
(Foto: Dok. BTN)
“Keunggulan BTN Prospera ini sebagai kartu debit adalah selain untuk bertransaksi menggunakan teknologi VISA contactless, BTN Prospera debit card ini memberikan banyak layanan. Bukan cuma dari sisi transaksi, tetapi juga pemenuhan gaya hidup nasabah,” jelas Frengky.
“Jadi pemenuhan gaya hidup nasabah itu diwujudkan, contohnya malam hari ini. Kami mengundang nasabah-nasabah prospera hadir menikmati nonton bareng film-film yang ternama. Hari ini ada film Gladiator II. Saya juga mendengar banyak nasabah yang senang dengan acara hari ini,” tuturnya.
Salah satu program menarik yang ditawarkan pada Nasabah di segmen Prospera ini adalah ‘BTN Prospera Movie Night’. Program ini menawarkan nasabah agar dapat menikmati pengalaman sinematik yang spesial, disertai dengan promo buy 1-get 1 tiket di XXI Cinema. Selain itu, nasabah juga dapat merasakan keuntungan seperti diskon hingga 50% di Bluebird, potongan harga di merchant ternama, serta berbagai penawaran menarik lainnya yang dipilih khusus untuk melengkapi kebutuhan mereka.
Debit Card BTN Prospera ini juga memberikan keuntungan tambahan yang semakin memperkaya pengalaman nasabah, seperti akses eksklusif ke Airport Lounge, mentoring bisnis gratis, dan kelas olahraga eksklusif. Keunggulan-keunggulan ini tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan transaksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam aspek kehidupan lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.
(Foto: Dok. BTN)
Untuk menikmati layanan BTN Prospera dan mendapatkan kartu debit ini, ada syarat yang harus dipenuhi. Nasabah cukup membuka rekening dengan saldo minimum Rp100 juta.
“BTN Prospera dimulai dari dana nasabah di atas Rp100 juta. Dengan hanya cukup memiliki pengendapan DPK atau Dana Pihak Ketiga sebesar Rp100 juta, nasabah bisa dapat langsung menikmati seluruh layanan dari BTN Prospera. Jadi saya rasa ini sangat affordable. Saya rasa ini sangat diminati masyarakat Indonesia,” jelas Frengky.
Pada kesempatan itu, Frengky mengungkapkan peluncuran produk BTN Prospera Debit Card ini sudah dilakukan sematang mungkin. Banyak persiapan yang harus dilakukan sehingga butuh waktu delapan bulan untuk meluncurkan kartu debit ini sejak layanan Prospera diperkenalkan pada Maret 2024.
“BTN Prospera memang benar diluncurkan pada 22 Maret 2024. Persiapan ini kami khususkan sehingga diluncurkan kartu debit BTN Prospera pada malam ini sebagai wujud untuk melengkapi kebutuhan dan layanan benefit dari nasabah BTN Prospera. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, ke depan kami juga akan melengkapi benefit-benefit yang ada di BTN Prospera dan terus melengkapi benefit dari kartu debit BTN Prospera,” tutur Frengky.
Antusiasme para nasabah
Peluncuran BTN Prospera Debit Card ini juga mendapat sambutan positif dari nasabah. Mereka terlihat antusias dan menilai kartu debit ini menjadi langkah maju yang sudah dinanti-nanti.
(Foto: Dok. BTN)
Salah satu bentuk antusiasme itu ditunjukkan nasabah bernama Jovan. Ia mengaku puas selama menjadi nasabah BTN karena telah memberikan layanan-layanan keuangan sekaligus solusi tepat untuk memenuhi kebutuhannya.
“Buat saya BTN kasih banyak banget diskon dan voucher-voucher yang dikasih pada acara hari ini. BTN salah satu bank yang baru saya coba. BTN ini sama kayak bank-bank lain yang pasti sudah memberikan layanan seperti QRIS kemudian pembayaran listrik token, top up,” kata Jovan.
Jovan berharap BTN bisa terus memberikan inovasi-inovasi terbaru. Khususnya pada aplikasi keuangan digital.
“Semoga semakin sukses lagi. Aplikasinya juga makin lebih canggih atau mengadakan fitur-fitur yang tidak ada di bank lain,” tuturnya.
Sejak diluncurkan pada Maret 2024, BTN Prospera telah berhasil menarik perhatian luas dengan mencapai 55.200 nasabah hingga Oktober 2024, dengan total dana kelolaan atau Asset Under Management (AUM) sebesar Rp10,6 triliun. Pertumbuhan ini memberikan dampak signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) BTN, di mana segmen Prospera menyumbang 17,3% dari total DPK BTN yang mencapai Rp61,9 triliun per 31 Oktober 2024.
(Foto: Dok. BTN)
Muhammad Iqbal menambahkan bahwa pertumbuhan DPK di segmen ini menunjukkan tren yang sangat positif, dengan kenaikan signifikan sebesar 67,8% sejak pertama kali diperkenalkan.
Strategi Customer First & Relevant: Menjangkau Nasabah Emerging Affluent dengan Pendekatan yang Tepat
BTN memahami bahwa segmen Emerging Affluent membutuhkan pendekatan yang lebih personal dan relevan dalam mengelola keuangan mereka. Dengan menerapkan strategi Customer First & Relevant, BTN berupaya memahami gaya hidup dinamis serta kebutuhan nasabah di segmen ini.
“Kami yakin Debit Card BTN Prospera dapat menjadi alat yang efektif bagi nasabah dalam mengelola keuangan dan mendukung gaya hidup mereka yang dinamis. Kami ingin kartu ini menjadi solusi andalan yang tidak hanya memperkuat hubungan dengan nasabah, tetapi juga mendukung inklusi keuangan dan berkontribusi pada pertumbuhan sektor perbankan nasional,” ujar Muhammad Iqbal.
BTN Prospera merupakan langkah nyata BTN dalam memperluas inklusi keuangan, terutama di segmen emerging affluent yang terus berkembang di Indonesia. Dengan layanan keuangan yang semakin mudah dijangkau dan berbagai manfaat yang mengikuti tren, Debit Card BTN Prospera berpotensi menjadi pionir dalam memberikan pengalaman perbankan yang lebih dari sekadar transaksi, tetapi juga memperkuat loyalitas nasabah dan kontribusi BTN pada sektor perbankan nasional.
Emerging affluent adalah istilah yang merujuk pada kelompok masyarakat menengah yang sedang berkembang menjadi kelas atas dengan kekuatan finansial yang lebih tinggi. Masyarakat emerging affluent memiliki tekad dan dorongan kuat untuk meningkatkan pendapatan dan status sosial ekonomi mereka, dan lebih luas lagi berpotensi menjadi pendorong kuat bagi pasar konsumen kawasan Asean.
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Hakuhodo Institute of Live and Living (Hill) ASEAN pada 2023, 10 persen dari populasi di kawasan ASEAN merupakan segmen emerging affluent, dan 9 persen dari total populasi Indonesia masuk dalam kategori tersebut. Survei tersebut memperkirakan, masyarakat segmen emerging affluent akan bertumbuh tiga kali lipat pada tahun 2023 dan 2024.
Calon nasabah yang ingin menikmati berbagai keuntungan ini cukup membuka rekening Tabungan BTN Prospera dengan saldo minimum Rp100 juta. Dengan kemudahan akses, layanan yang unggul, dan berbagai promo yang personal, BTN Prospera hadir sebagai pilihan cerdas bagi nasabah yang ingin menikmati layanan perbankan yang relevan dan penuh apresiasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id
(ROS)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3595821/original/064321200_1633616261-Loans-BTN3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "BTN Berhasil Himpun DPK Rp 373,8 Triliun, Apa Strateginya? – Page 3")
Liputan6.com, Jakarta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) optimis bahwa penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) hingga akhir 2024 akan terus meningkat, bahkan berpotensi melampaui rata-rata pertumbuhan DPK di industri perbankan nasional.
Pertumbuhan ini terutama didorong oleh strategi BTN untuk memperkuat dana murah melalui inovasi produk dan layanan, baik untuk nasabah ritel maupun institusi.
Hingga Agustus 2024, BTN berhasil membukukan DPK sebesar Rp373,8 triliun, mengalami peningkatan 16,4% secara tahunan (year-on-year/yoy).
Dari jumlah tersebut, hampir setengahnya terdiri dari dana murah seperti tabungan dan deposito (Current Account Saving Account/CASA).
Tingkat pertumbuhan DPK BTN ini jauh melampaui pertumbuhan DPK perbankan nasional yang tercatat 7,01% yoy pada periode yang sama, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Misi Transformasi BTN
Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa visi jangka panjang BTN untuk bertransformasi menjadi bank transaksional semakin kokoh.
Salah satu langkah strategis yang mendukung transformasi tersebut adalah pengembangan layanan digital BTN Mobile, yang kini telah digunakan oleh lebih dari 3 juta nasabah.
Menurut Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, keberhasilan penghimpunan DPK mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BTN di era digital yang dinamis ini.
“Transformasi digital kami, melalui BTN Mobile dan layanan lainnya, berfokus pada penguatan pendanaan murah atau low-cost funding yang diharapkan mampu menciptakan sumber dana jangka panjang dan menguntungkan bagi nasabah dan stakeholder,” jelas Nixon di Jakarta, Rabu (13/11).
Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berhasil meraih dua penghargaan dalam perhelatan Global Retail Banking Innovation Awards 2024 yang diadakan oleh The Digital Banker, sebuah lembaga media dan riset untuk industri keuangan global yang berbasis di Singapura. Penghargaan tersebut merupakan pengakuan internasional terhadap inovasi yang dilakukan BTN dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam produk dan operasional bisnisnya.
Dalam ajang tersebut, BTN menerima penghargaan sebagai Mortgage Product of the Year-ESG dan bank yang sangat diakui atas inisiatif ESG (Highly Acclaimed for Best ESG Initiative). BTN meraih kedua penghargaan tersebut karena dianggap memenuhi seluruh kriteria yang dinilai secara ketat oleh dewan juri.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, kedua penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas seluruh upaya BTN sebagai bank yang konsisten menerapkan prinsip-prinsip berbasis lingkungan hidup (environment), sosial (social), dan tata kelola yang baik (governance) atau ESG dalam seluruh aktivitas bisnisnya.
“Penghargaan ini menjadi motivasi yang kuat bagi kami untuk terus mencetak milestone dalam bidang sustainability dan governance terutama dari sektor pembiayaan perumahan,” ujar Nixon di Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Berdasarkan penilaian The Digital Banker, BTN meraih penghargaan Mortgage Product of the Year-ESG karena telah menjadi pionir dalam program Rumah Rendah Emisi yang ditargetkan mencapai 150.000 unit pada 2029. Dalam prosesnya, BTN mendukung aktivitas ekonomi sirkular (circular economy) yang melibatkan para produsen material bahan bangunan yang ramah lingkungan, para pengembang perumahan, dan konsumen.
Menurut lembaga tersebut, program Rumah Rendah Emisi menjadi bukti dedikasi BTN dalam mendukung pembangunan perumahan yang nyaman, modern, dan ramah lingkungan. Program tersebut juga menjadi wujud komitmen BTN dalam memitigasi dampak negatif dari perubahan iklim, sekaligus mempromosikan prinsip-prinsip keberlanjutan.
Sementara itu, terkait penghargaan Best ESG Initiative, BTN dinilai mampu mengembangkan proses bisnis berkelanjutan yang bergerak secara harmonis dengan berbagai tujuan strategisnya sebagai sebuah korporasi. Menurut The Digital Banker, BTN mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan, tata kelola yang baik, serta pertimbangan terhadap dampak sosial ke dalam sebuah kerangka kerja ESG (ESG Framework).
Secara khusus, BTN mengintegrasikan aspek-aspek keberagaman (diversity), kesetaraan (equity), dan inklusivitas (inclusivity) ke dalam kebijakan internalnya. Sebagai bukti konkret dalam ketiga aspek tersebut, BTN menargetkan untuk dapat meningkatkan proporsi perempuan di tingkat manajemen senior menjadi 20% pada 2024, serta proporsi karyawan dengan disabilitas menjadi 0,5% pada tahun yang sama.
Nixon juga menambahkan, prinsip-prinsip ESG tertanam dalam strategi jangka panjang BTN. Di antaranya, tertuang dalam ESG Roadmap 2023-2028 yang telah dirancang BTN dalam rangka menjadi ESG Champion di industri perbankan Indonesia.
Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memaparkan berbagai solusi untuk memacu realisasi program Tiga Juta Rumah di Indonesia di depan ratusan pengembang.
Pada acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, dibahas beragam solusi dari permasalahan pemenuhan rumah rakyat, mulai dari penyediaan lahan, perizinan, hingga usulan mengenai relaksasi pajak properti untuk meringankan harga produksi properti, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat.
Dalam paparannya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk di antaranya memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan. Selain itu, kata Maruarar, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah.
“Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir program Tiga Juta Rumah ini bisa meningkatkan omzet para pengembang secara luar biasa. Tahun depan, saya berani bilang bahwa banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya. Jadi, saya minta para pengembang untuk mempersiapkan diri baik-baik,” ujar Maruarar di Menara 1 BTN, Jakarta pada Jumat (8/11/2024).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk MBR. Terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh Pemerintah Daerah dan para pengembang di daerah.
“Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan. Kita akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estat bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Presiden dan harus dilaksanakan oleh Maruarar. Kita minta Pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu,” tutur Tito.
Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya akan meminta pengembang untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) di proyek perumahan mereka, dan akan menerapkan denda berupa penyediaan rumah gratis bagi MBR bagi pengembang yang tidak taat.
Secara khusus, Maruarar melanjutkan, pihaknya aktif berdiskusi dengan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu terkait program tersebut. Merespon pernyataan tersebut, Nixon mengatakan bahwa pengurangan biaya dapat mencapai total 21 persen untuk Rumah MBR dan MBT yang terdiri dari pembebasan PPN, pemangkasan PPH dan penghapusan BPHTB akan mampu memicu permintaan akan perumahan karena harga jual rumah menjadi lebih murah.
BTN Dukung Pembiayaan untuk MBR dan Sektor Informal
Dalam acara diskusi tersebut, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN telah menyalurkan 5,5 juta KPR subsidi dan non subsidi baik melalui KPR Konvensional maupun pembiayaan syariah sejak 1976. Belakangan ini, kata Nixon, semakin banyak kaum milenial, perempuan, dan pekerja sektor informal yang membeli rumah pertama dengan KPR, sehingga prospek sektor perumahan Indonesia sangat prospektif di masa depan.
“Terutama untuk pekerja sektor informal, dapat kita bayangkan jika tidak ada program rumah subsidi, mereka tidak bisa membeli rumah. Selain itu, Indonesia masih punya isu nasional yakni backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta, dan lebih dari 50persen masyarakat miskin menghuni rumah tidak layak huni. Berdasarkan data dari PLN, angkanya sampai 24 juta rumah tidak layak huni,” papar Nixon.
Kajian BTN menunjukkan, isu utama perumahan di daerah dari sisi demand di antaranya masih terkait dengan pendataan kebutuhan rumah dengan sistem ‘by name, by address’, serta tumpang tindih peraturan terkait kewenangan penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan di sisi supply, BTN melihat masih belum adanya sinkronisasi perencanaan tata ruang antara daerah dan pusat.
Sebab itu, kata Nixon, BTN terus memberikan masukan kepada pemerintah agar program rumah rakyat bisa terealisasi secara jangka panjang, karena karena sektor perumahan memiliki multiplier effect atau dampak turunan terhadap 185 subsektor lainnya yang mayoritas bersifat padat karya.
Tidak kalah pentingnya, pembangunan sektor perumahan secara masif akan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4998483/original/083452200_1731225349-WhatsApp_Image_2024-11-09_at_08.02.08.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Sederet Solusi Sukseskan Program 3 Juta Rumah, Apa Saja? – Page 3")
Liputan6.com, Jakarta Untuk mendukung program Tiga Juta Rumah di Indonesia, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) memaparkan berbagai solusi strategis di hadapan ratusan pengembang.
Dalam diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, para pejabat dan pemimpin BTN membahas solusi untuk mengatasi berbagai kendala dalam pemenuhan kebutuhan rumah rakyat.
Solusi tersebut mencakup penyediaan lahan, kemudahan perizinan, hingga usulan relaksasi pajak properti guna menurunkan harga rumah agar lebih terjangkau bagi masyarakat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pihaknya akan meminta Menteri Keuangan memperpanjang pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga lima tahun.
Selain itu, Kementerian Perumahan juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengusulkan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemerintah daerah demi menurunkan harga rumah.
“Kami percaya bahwa penyediaan tanah yang lebih murah, efisiensi biaya, dan kemudahan izin dapat meningkatkan omzet pengembang dan menjadikan program Tiga Juta Rumah lebih sukses,” ujar Maruarar di Menara BTN, Jakarta, ditulis, Minggu (10/11/2024).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencana untuk menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini akan disosialisasikan kepada seluruh pemerintah daerah agar mereka dapat turut mendukung program tersebut.
“Saya akan keluarkan surat edaran agar retribusi PBG dihapus untuk MBR, sesuai arahan Presiden untuk membantu masyarakat kurang mampu,” kata Tito.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/674263/original/investasi-properti3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Top 3: Gratis Pajak, Harga Rumah Bakal Diskon 21% – Page 3")
Liputan6.com, Jakarta – Program 3 juta rumah yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini tengah berupaya menghapus sejumlah ketentuan pajak dalam pengadaannya. Otomatis itu akan membuat harga rumah menjadi lebih murah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, pengurangan biaya dapat mencapai total 21 persen untuk rumah MBR dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).
“Yang terdiri dari pembebasan PPN (pajak pertambahan nilai), pemangkasan PPH (pajak penghasilan), dan penghapusan BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) akan mampu memicu permintaan akan perumahan, karena harga jual rumah menjadi lebih murah,” ujarnya, Sabtu, 9 November 2024.
Nixon mengutarakan, BTN telah menyalurkan 5,5 juta KPR subsidi dan non subsidi baik melalui KPR Konvensional maupun pembiayaan syariah sejak 1976.
Artikel Gratis Pajak, Harga Rumah Bakal Diskon 21% menyita perhatian pembaca di Kanal Bisnis Liputan6.com. Ingin tahu artikel artikel terpopuler lainnya di Kanal Bisnis Liputan6.com? Berikut tiga artikel terpopuler di Kanal Bisnis Liputan6.com yang dirangkum pada Minggu, (10/11/2024):
1.Gratis Pajak, Harga Rumah Bakal Diskon 21%
Program 3 juta rumah yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini tengah berupaya menghapus sejumlah ketentuan pajak dalam pengadaannya. Otomatis itu akan membuat harga rumah menjadi lebih murah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, pengurangan biaya dapat mencapai total 21 persen untuk rumah MBR dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).
“Yang terdiri dari pembebasan PPN (pajak pertambahan nilai), pemangkasan PPH (pajak penghasilan), dan penghapusan BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) akan mampu memicu permintaan akan perumahan, karena harga jual rumah menjadi lebih murah,” ujarnya, Sabtu, 9 November 2024.
Nixon mengutarakan, BTN telah menyalurkan 5,5 juta KPR subsidi dan non subsidi baik melalui KPR Konvensional maupun pembiayaan syariah sejak 1976.
Berita selengkapnya baca di sini
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri RI), Tito Karnavian bakal menghapus pajak pembelian rumah, yakni Pajak Penambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh).
Maruarar mengatakan, ia akan mengusulkan Menteri Keuangan (Menkeu RI), Sri Mulyani untuk menghapus PPN dan PPh. Usulan ini bakal dilayangkan dalam rangka merealisasikan program tiga juta rumah setiap tahun yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai informasi, transaksi jual-beli rumah saat ini dikenakan PPN sebesar 11 persen dan dan BPHTB lima persen. Sedangkan penjual dikenakan PPh sebesar 2,5 persen.
“Upaya penyediaan tiga juta rumah: Insentif pajak dari Kementerian Keuangan [berupa] penghapusan PPh dan PPN,” tulis bahan paparan Maruarar dalam Developer Gathering bersama Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri ATR/BPN di Menara BTN, Jakarta, Jumat (8/11/2024) malam.
Dalam kesempatan yang sama, Tito meminta pemerintah daerah (pemda) provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung program tiga juta rumah per tahun yang diinisiasi oleh Prabowo. Menurutnya, pemda harus melakukan setidaknya tiga langkah untuk mendukung program tersebut.
Pertama, pemda harus mengidentifikasi tanah atau aset idle/eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak terlalu jauh dari perkotaan atau pusat pedesaan. Nantinya, tanah-tanah tersebut diberikan dan disumbangkan untuk program tiga juta rumah per tahun.
Lalu, Tito juga meminta pemda untuk mulai mendorong gerakan kesetiakawanan sosial alias gotong royong. Sebagai contoh, bentuk gotong royong yang bisa dilakukan adalah kelompok mampu memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dengan menyumbangkan tanah.
Tito mengungkapkan, contoh tersebut sudah dilakukan oleh Maruarar, yakni memberikan lahan seluas 2,5 hektar di Tangerang, Banten untuk masyarakat yang membutuhkan secara gratis.
“Melalui konsep kegotongroyongan, kita harapkan dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Ara ini memberikan snowball effect (efek bola salju) yang makin membesar. Tidak terbatas hanya programnya itu berhenti di beliau, tapi memberikan contoh yang akan ditiru oleh yang lain,” ujar Tito.
Terakhir, ia memerintahkan pemda untuk memudahkan perizinan dan pajak, seperti penghapusan BPHTB dari pemda kabupaten/kota, Persetujuan Bangunan Gedung (PGB) 10 hari, Sertifikasi Laik Fungsi (SLF), penyederhanaan persyaratan, hingga kepastian waktu penerbitan izin.
Berkaitan dengan hal itu, Tito mengklaim tengah mempersiapkan surat edaran (SE) pada pemda untuk menghapus sementara BPHTB untuk pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menurut Tito, SE itu akan terbit pada pekan depan dan akan langsung melakukan sosialisasi pada pemda.
“Saya akan upayakan betul penyelesaian izin Persetujuan Bangunan Gedung dalam pembangunan rumah khusus bagi MBR terbit paling lama 10 hari dalam SE tersebut,” kata Tito dalam kesempatan yang sama.
Tito menegaskan, SE tersebut akan mengarahkan pemda agar menghapus retribusi tanpa memperhatikan kondisi fiskal daerah. Adapun, kondisi fiskal yang dimaksud adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Penghapusan BPHTB yang tadinya hanya menjadi pilihan [akan] saya tegaskan untuk dihapuskan bagi pembangunan rumah MBR,” ujar Tito.
(hsy/hsy)
GELORA.CO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian setuju menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di pemerintah daerah kabupaten/kota.
Selain penghapusan BPHTB, Tito juga mengatakan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga akan dihapus.
Relaksasi dua ini dalam rangka mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Tito akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk kebijakan ini.
Adapun hal ini diungkap Tito dalam acara “Program 3 Juta Rumah: Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat” di BTN Tower, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024) malam.
“Yang pasti saya keluarkan adalah nanti mengenai penghapusan BPHTB untuk program perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Tito.
“Yang kedua adalah penghapusan untuk retribusi PBG untuk program MBR itu yang penting yang sudah pasti akan saya keluarkan minggu depan,” lanjutnya.
Menurut Tito, keputusan memberikan ini setelah ia berhasil diyakinkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Selain untuk mendukung program 3 juta rumah, Tito menilai penghapusan BPHTB juga bisa menjadi upaya memperbaiki kawasan permukiman rumah yang kumuh.
“Mumpung ada program ini, waktunya juga untuk membenahi kawasan permukiman yang lebih baik, lebih sehat,” ujar Tito