BUMN: BTN

  • Terungkap Alasan Prabowo Bentuk Danantara!

    Terungkap Alasan Prabowo Bentuk Danantara!

    Jakarta

    Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budi Mulya, mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Badan tersebut nantinya akan mengelola sejumlah BUMN dengan aset besar.

    Menurut Budi, Prabowo ingin Indonesia memiliki model pengelola investasi seperti di negara lain, misalnya Temasek di Singapura atau Khazanah di Malaysia.

    “Ini adalah mimpi, keinginan mendalam dari presiden Prabowo Subianto untuk bisa memiliki satu institusi yang sekaliber kalau di Singapura itu bernama Temasek, kalau di Malaysia namanya Khazanah, kalau di China CIC, kalau di UEA namanya Mubadala,” katanya dalam seminar nasional KAFEGAMA di Menara BTN, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).

    Saat ini landasan hukum Danantara berupa Kepres memang belum diterbitkan. Namun saat sudah diluncurkan diharapkan Danantara bisa membantu target Prabowo mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

    Budi juga mengungkap Danantara akan menjadi mitra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Lalu secara fungsinya, Danantara akan berperan selayaknya Kementerian BUMN.

    “Juga akan melakukan fungsi layaknya fungsi BUMN. Jadi tetap akan terus melanjutkan pengajuan sebagai badan usaha demi kepentingan produktivitas di berbagai bidang ekonomi,” tutur Budi.

    “Kita paham Kementerian BUMN menaungi 40 sekian BUMN yang masing-masing dengan portofolio yang berbeda. Ada portofolio yang menangani sektor riil, ada BUMN yang menangani keuangan, Himbara,” tambah dia.

    Dalam catatan detikcom, pada tahap awal, dana kelolaan atau aset yang dikelola (AUM) Danantara akan mencapai US$ 10,8 miliar atau setara Rp 170,62 triliun (kurs Rp 15.799) yang berasal dari Indonesia Investment Authority (INA).

    Langkah selanjutnya, sebanyak 7 BUMN akan dikonsolidasikan ke dalam Danantara. Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

    Danantara juga akan menaungi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), yang merupakan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia.

    Jika konsolidasi berjalan mulus, Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$ 600 miliar atau sekitar Rp 9.479 triliun. Rinciannya, aset Bank Mandiri Rp 2,174 triliun, BRI Rp 1,965 triliun, PLN Rp 1,671 triliun, Pertamina Rp 1,412 triliun, BNI Rp 1,087 triliun, Telkom Indonesia Rp 318 triliun, MIND ID Rp 259 triliun, dan aset INA Rp 163 triliun.

    (ily/fdl)

  • BTN Siapkan Uang Tunai Rp 20,37 Triliun Jelang Libur Nataru – Page 3

    BTN Siapkan Uang Tunai Rp 20,37 Triliun Jelang Libur Nataru – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengungkapkan bahwa pihaknya menyiapkan uang tunai sebesar Rp.20,37 triliun, untuk menjaga kebutuhan dana tunai bagi nasabah dalam momentum Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan, alokasi uang tunai tersebut meningkat dibandingkan periode Nataru tahun sebelumnya.

    Ramon mencatat, alokasi uang tunai untuk libur Nataru kali ini meningkat sebesar 3,41% dari Nataru 2023 sebesar Rp19,68 triliun.

    “Kami melihat adanya potensi peningkatan mobilitas masyarakat pada momen libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, sehingga kami menambah alokasi uang tunai untuk menjamin kenyamanan nasabah kami dalam bertransaksi menggunakan uang tunai,” ujar Ramon dalam keterangan di Jakarta, dikutip Jumat (13/12/2024).

    Dengan peningkatan tersebut, rata-rata kas yang disiapkan BTN selama periode libur panjang akhir tahun ini senilai Rp.2,03 triliun per harinya.

    Nilai tersebut setara 1,15 kali dari rata-rata kas yang dipelihara Kantor Cabang pada kondisi normal.

    Selain itu, perseroan juga akan menganggarkan sebanyak Rp8,15 triliun atau 40% dari total dana untuk pengisian mesin ATM BTN yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun Rp.12,22 triliun atau 60% dari total dan akan dialokasikan untuk kas pada seluruh outlet BTN.

     

  • BTN Salurkan 30 Ribu KPR hanya 2 Bulan – Page 3

    BTN Salurkan 30 Ribu KPR hanya 2 Bulan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memberikan apresiasi kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas keberhasilannya dalam mendorong penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

    Dalam dua bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, BTN berhasil menyalurkan KPR untuk hampir 30.000 unit rumah.

    Dalam acara Akad KPR Massal di Pondok Taktakan, Serang, Banten, Maruarar menegaskan pentingnya peran BTN sebagai BUMN spesialis pembiayaan perumahan.

    “Saya akan sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa Kementerian BUMN telah bekerja sangat baik, terutama melalui BTN, dalam memberikan perumahan bagi rakyat. Saya berharap semua pihak tetap solid untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak,” ujar Maruarar, Kamis (12/12/2024).

    Ia juga mengapresiasi inovasi BTN yang memungkinkan pekerja informal seperti pedagang warung bakso dan sayur, serta pekerja disabilitas, mendapatkan akses KPR. Hal ini menunjukkan komitmen BTN dalam mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian.

    Program 3 Juta Rumah

    Wakil Menteri BUMN, Doni Oskaria, menegaskan bahwa program perumahan menjadi bagian penting dari kebijakan Presiden Prabowo.

    “Kami berfokus pada masa depan keluarga Indonesia dengan program 3 Juta Rumah dan berbagai inisiatif lainnya yang mendukung kesejahteraan masyarakat,” jelas Doni.

     

  • Dua Bulan Pemerintahan Prabowo, BTN Salurkan KPR 30 Ribu Rumah – Halaman all

    Dua Bulan Pemerintahan Prabowo, BTN Salurkan KPR 30 Ribu Rumah – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah menyalurkan hampir 30 ribu unit rumah selama dua bulan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu menarik perhatian Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

    Pria yang akrab disapa Ara itu mengaku kagum melihat kinerja BUMN spesialis pembiayaan perumahan tersebut.

    “Akan saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa kinerja Kementerian BUMN sangat bagus karena bisa mendorong BTN dalam programnya,” katanya di sela acara Akad KPR Massal di Pondok Taktakan, Serang, Banten, Kamis (12/12/2024), dikutip dari keterangan tertulis.

    “Saya doakan kita semua kompak bekerja sama untuk memberikan perumahan bagi rakyat Indonesia,” lanjutnya.

    Ara juga mengapresiasi inovasi BTN dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

    BTN disebut tidak hanya menyalurkan KPR bagi masyarakat berpenghasilan tetap, tetapi juga bagi kelompok pekerja informal.

    “Saya apresiasi BTN yang bisa memberikan KPR, contoh pemilik warung bakso bisa mendapatkan KPR, meski tidak memiliki slip gaji. Ada juga pemilik warung sayur yang bisa mendapatkan KUR,” ujar Ara.

    Dalam kesempatan sama, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria mengatakan langkah BUMN bersama Kementerian PKP mendorong program perumahan karena program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan masa depan masyarakat Indonesia.

    Menurut dia, program yang dijalankan Prabowo adalah program yang menyangkut masa depan, khususnya anak-anak Indonesia.

    “Kita punya program Tiga Juta Rumah, program Makan Siang Gratis yang berfokus pada masa depan anak-anak dan keluarga Indonesia,” kata Doni.

    Ia menambahkan, program perumahan di Indonesia akan dapat berjalan dengan baik karena dukungan penuh dari Kementerian PKP.

    Siapkan 600 Ribu Unit untuk Tahun Depan

    Di tempat yang sama, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, tahun depan pihaknya telah memiliki stok rumah sebanyak 600 ribu unit untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah.

    Nixon melanjutkan, BTN berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan.

    Sehingga, 8 persen pertumbuhan ekonomi dan 0 persen poverty dapat terwujud.

    “Sebagai bank penyalur KPR sejak 1976 hingga kini, BTN telah menyalurkan KPR lebih dari 5,2 juta unit yang tersebar secara nasional, baik melalui pembiayaan perumahan subsidi, non subsidi maupun pembiayaan perumahan syariah,” kata Nixon.

    Adapun pada hari ini, BTN serentak melakukan akad massal di seluruh Kantor Cabang BTN di Indonesiav

    Akad massal ini merupakan bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN ke-48.

    Mengusung tema “KPR Pasti BTN”,  kegiatan ini menjadi salah satu langkah konkret BTN dalam mendukung upaya pemerintah mempermudah akses masyarakat dalam pembiayaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Kegiatan seremonial penyaluran KPR pada hari ini adalah langkah awal kita semua,” ujar Nixon.

    “Kami berharap bahwa inisiasi ini akan berlanjut terus sampai kebutuhan perumahan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia terpenuhi,” lanjutnya.

    Sementara itu, KPR massal di Serang ini diikuti oleh 235 calon debitur.

    KPR massal mencakup KPR Subsidi dan KPR Non-Subsidi sebanyak 225 unit.

    Lalu, KPR Subsidi dan Non Subsidi melalu BTN Syariah sebanyak 10 unit, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Nixon mengatakan, 72 orang atau lebih dari 30 persen debitur dalam akad massal tersebut adalah wanita.

    81 persen dari mereka tergolong segmen millenial dengan umur termuda yakni 21 tahun.

    “Sampai dengan saat ini BTN masih memiliki potensi debitur yang sudah lolos uji sebanyak kurang lebih 44 ribu yang diharapkan dapat segera disalurkan pada awal bulan Januari 2025,” pungkas Nixon. 

  • Cara Mudah Cek Bansos PKH Desember 2024, Cukup Siapkan KTP

    Cara Mudah Cek Bansos PKH Desember 2024, Cukup Siapkan KTP

    Bisnis.com, JAKARTA — Pencairan bansos PHK memasuki tahap akhir pada Desember 2024. Ada cara mudah untuk mengetahui terdata sebagai penerima bansos PKH yakni lewat laman cekbansos.kemensos.go.id.

    Bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bansos rutin dari Kemensos. Bansos PKH ini cair setiap 3 bulan sekali atau memasuki tahap 4 pada Desember 2024.

    Bansos PKH disalurkan melalui bank Himbara atau bank BUMN seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Khusus untuk wilayah Aceh, penyaluran bansos PKH dilakukan lewat BSI. Berikut ini jadwal pencairan bansos PKH:

    Tahap 1: Januari-Maret 2024
    Tahap 2: April-Juni 2024
    Tahap 3: Juli-September 2024
    Tahap 4: Oktober-Desember 2024

    Sama seperti tahap sebelumnya, besaran dana bansos PKH berbeda-beda untuk setiap kategori penerima. Berikut perincian besaran dana bansos PKH:

    Ibu hamil/nifas: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun
    Anak usia dini 0-6 tahun: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun
    Pendidikan anak SD/sederajat: Rp225.000/tahap atau Rp900.000/tahun
    Pendidikan anak SMP/sederajat: Rp375.000/tahap atau Rp1.500.000/tahun
    Pendidikan anak SMA/sederajat: Rp500.000/tahap atau Rp2.000.000/tahun
    Penyandang disabilitas berat: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun
    Lanjut usia: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun

    Tangakapan layar cek bansos KemensosPerbesar
    Cara Cek Bansos PKH di cekbansos.kemensos.go.id

    Untuk memudahkan penerima, Kemensos menyediakan pengecekan status penerima bansos PKH yang dapat digunakan penerima manfaat.
    Cukup bermodalkan HP dan NIK, penerima manfaat bisa mengecek status penerima bansos PKH di laman cekbansos.kemensos.go.id. Berikut caranya:

    Buka laman cekbansos.kemensos.go.id.
    Lengkapi informasi tentang wilayah tempat tinggal kamu sesuai KK dan KTP.
    Masukkan nama Penerima Manfaat sesuai dengan data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang kamu miliki.
    Isi kode keamanan yang ditampilkan di layar.
    Klik tombol “CARI DATA” dan tunggu sejenak.
    Nama dan status kamu sebagai penerima bantuan akan muncul di hasil pencarian.

    Itulah cara mudah cek bansos PKH di laman cekbansos.kemensos.go.id lengkap dengan jadwal pencairan dan besaran dana.

  • Telkom (TLKM) Bidik Nilai Sinergi Rp4,3 Triliun di Next-Be Fest 2024, Naik 26%

    Telkom (TLKM) Bidik Nilai Sinergi Rp4,3 Triliun di Next-Be Fest 2024, Naik 26%

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Metra Digital Investama (MDI Ventures) menargetkan nilai sinergi Rp4,3 triliun pada Next-Be Fest 2024, atau naik 26% dibandingkan dengan agenda yang sama tahun lalu.

    Pada tahun ini, Next Be-Fest 2024 mengusung tema “Bridging Digital Inclusivity & Sustainable Growth through Synergy Collaboration”. 

    Dalam agenda ini akan mempertemukan lebih dari 50 startup portofolio MDI Ventures dengan lebih dari 50 perusahaan BUMN dan entitas Telkom Group untuk dapat saling mengeksplorasi potensi dan kolaborasi bisnis.

    “Tentunya target kami kira-kira growing dari Rp3,4 triliun yang tahun lalu, menjadi Rp4,3 triliun kira-kira di tahun ini,” kata CEO MDI Ventures Donald Wihardja di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Sementara itu untuk tahun depan, lanjut Donald, perusahaan menargetkan tumbuh 20% year on year, sehingga menyentuh nilai sinergi Rp5,5 triliun pada Next-Be Fest 2025. 

    Pertumbuhan tersebut didorong oleh potensi eksplorasi bisnis yang masih luas di sektor teknologi.

    Di sisi lain, Direktur Digital Business Telkom Indonesia, Fajrin Rasyid mengatakan bahwa Nex-BE Fest adalah salah satu inisiatif strategis yang dapat membuka berbagai peluang baru untuk mendorong kolaborasi yang lebih luas.

    Selain itu, acara ini juga menjadi penghubung antara inovasi-inovasi yang dihadirkan startup dengan BUMN. 

    “Acara ini juga turut memperkuat posisi Telkom sebagai enabler digitalisasi, memfasilitasi transfer teknologi, memperluas adopsi solusi digital secara nasional,” ujarnya.

    Nex-BE Fest 2024 didukung oleh CloudMile, Google Cloud, BTN, dan Telkomsigma, memiliki agenda utama acara tahunan ini adalah business matchmaking, dimana para startup peserta dapat mempresentasikan solusi digital yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan BUMN sekaligus mengeksplorasi potensi kolaborasi yang lebih luas.

    Pada gelaran Nex-BE Fest 2024 juga terdapat 7 MoU antara startup dan BUMN yang ditandatangani untuk menandai berbagai sinergi baru yang tercipta dalam sektor digitalisasi.

    Tidak sampai situ, Next Be-Fest 2024 juga terdapat sesi penghargaan bagi startup dan enterprise yang mampu menghasilkan pertumbuhan dan nilai sinergi tertinggi yang berdampak nyata terhadap ekosistem digital nasional.

  • Pelni pastikan semua kapal laik laut dalam angkutan Natal-Tahun Baru

    Pelni pastikan semua kapal laik laut dalam angkutan Natal-Tahun Baru

    Seluruh kapal Pelni kami pastikan sudah menjalani perawatan tahunan maupun uji petik, saat periode Natal dan Tahun Baru yang dimulai 11 Desember besok

    Jakarta (ANTARA) – PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) memastikan semua kapal penumpang laik laut untuk angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, dan telah lulus uji kelaikan (ramp check), guna menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang selama perjalanan.

    “Seluruh kapal Pelni kami pastikan sudah menjalani perawatan tahunan maupun uji petik, saat periode Natal dan Tahun Baru yang dimulai 11 Desember besok,” kata Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni Nuraini Dessy W dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.

    Dessy menyampaikan bahwa Pelni menyiapkan 55 kapal untuk melayani angkutan libur Natal 2024 dan Tahun Baru, terdiri atas 25 kapal penumpang dan 30 kapal perintis.

    “Total kapasitas angkut untuk 25 kapal penumpang sebanyak 48.323 seat dan 11.889 seat untuk 30 kapal perintis. Untuk itu, gabungan kapasitas kapal penumpang dan perintis mencapai 60.212 seat,” jelasnya.

    Ia mengungkapkan bahwa periode angkutan Natal dan Tahun Baru oleh Pelni, akan dimulai pada 11 Desember 2024 hingga 8 Januari 2025.

    “Terhitung 11 Desember hingga 8 Januari nanti, kami menyediakan 547.549 tiket. Untuk arus mudik dengan kapal Pelni, kami prediksi akan terjadi pada 19 Desember, sementara untuk puncak arus balik terjadi pada 6 Januari,” terang Dessy.

    Pelni di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan RI, kata Dessy, berkomitmen untuk menghadirkan angkutan Natal dan Tahun Baru yang aman dan prima.

    “Kami akan terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder di wilayah pelabuhan untuk meningkatkan kelancaran selama proses embarkasi debarkasi penumpang,” ujar Dessy.

    Untuk pelabuhan dengan keberangkatan terpadat, Dessy memprediksi akan terjadi di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan Ambon di Provinsi Maluku dengan estimasi penumpang mencapai antara 31.000 hingga 39.000 orang.

    Pelabuhan keberangkatan terpadat juga akan terjadi di Batam, Jayapura dan Belawan. Sementara itu, lima pelabuhan kedatangan terpadat diprediksi terjadi di Makassar, Ambon, Batam, Belawan, dan Surabaya.

    Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni Nuraini Dessy W (kiri), Direktur Armada dan Teknik Pelni Robert MP Sinaga (kanan) dalam jumpa pers angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di Jakarta, Kamis (5/12/2024). ANTARA/Harianto

    Di tempat yang sama, Direktur Armada dan Teknik Pelni Robert MP Sinaga mengungkapkan bahwa jumlah penumpang yang dilayani oleh kapal Pelni di Natal dan Tahun Baru akan mengalami penyesuaian.

    “Untuk Natal dan Tahun ini, jumlah penumpang akan mengalami penyesuaian kurang lebih 9 persen dari tahun lalu karena jumlah armada yang kami operasikan berkurang,” kata Robert.

    Selain penugasan kapal perintis di 2024 yang hanya 30 armada dari 42 armada di 2023, Pelni juga masih melakukan perbaikan pada KM Umsini yang mengalami insiden di Makassar pada pertengahan tahun ini.

    Karena itu, total penumpang yang diangkut kapal Pelni di Natal dan Tahun Baru, diprediksi mencapai 507.053 penumpang dari realisasi tahun 2023 sebesar 558.679 penumpang.

    Disisi lain, selain menjalani serangkaian pemeriksaan ramp check pada alat-alat keselamatan maupun perlengkapan navigasi, Pelni juga telah melengkapi seluruh kapalnya dengan tambahan alat keselamatan berupa Marine Evacuation System dan Voyage Data Recorder.

    Seluruh kapal penumpang Pelni telah dilengkapi berbagai tipe alat keselamatan, seperti jaket penyelamat, kapal sekoci, hingga perahu karet.

    Di seluruh kapal penumpang dan perintis PELNI total tersedia 86.924 jaket keselamatan, 2.316 unit life-raft dengan total muat 58.300 orang, dan 300 unit sekoci dengan total muat 29.030 orang.

    Pelanggan atau calon penumpang kapal Pelni dapat memanfaatkan saluran digital seperti aplikasi Pelni Mobile ataupun website resmi Pelni.

    Ia menambahkan, tiket kapal Pelni juga dapat diperoleh di berbagai aplikasi perbankan seperti fitur Lifestyle BCA Mobile, Sukha Livin Mandiri, dan BNI agen46, jaringan Indomaret dan OMI mitra Indomaret, jaringan Alfamart dan Alfamidi, ATA Tour, Fastpay, easybook.com, via.com, MMBC, Darmawisata Indonesia hingga Versa dan Topindo.

    “Untuk pembayaran, Pelni sudah bekerja sama dengan Bank BTN, BRIVA, BNI Virtual Account, Permata Bank, Mandiri Virtual Account, Indomaret dan OMI mitra Indomaret, jaringan Alfamart dan Alfamidi, iSaku, Finpay, dan Fastpay,” katanya.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menelusuri Sejarah Bank Syariah

    Menelusuri Sejarah Bank Syariah

    Jakarta: Perkembangan bank syariah di Indonesia kian pesat. Maklum, Indonesia termasuk negara muslim terbesar di dunia sehingga memiliki peran besar dalam membangun ekonomi syariah.
     
    Apalagi dengan lahirnya bank syariah raksasa di Tanah Air, yakni Bank Syariah Indonesia, yang merupakan hasil dari gabungan atau merger tiga bank pelat merah, antara lain Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah.
     
    Mengutip laman BSI, kehadiran Bank Syariah Indonesia menjadi tonggak sejarah baru bagi bangsa ini. Dengan adanya penyatuan bank syariah tersebut, Indonesia ditargetkan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia.
    Apa itu Bank Syariah
    Bank syariah sering disebut juga bank Islam. Bank syariah merupakan perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah.
    Bank ini tidak menerapkan sistem bunga pada layanan mereka. Sebab hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam.
     
    Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan mendapatkan sejumlah keuntungan dari sistem tersebut. Keuntungan inilah yang kemudian digunakan pihak bank (selaku pengelola) untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perbankan yang dijalankan.
     

    Latar belakang berdirinya bank syariah
    Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw.
     
    Seorang sahabat Rasulullah SAW, memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni yang pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia memiliki hak untuk memanfaatkannya, kedua, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh.
     
    Dengan demikian, jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melakukan fungsi perbankan di zaman Rasulullah Saw, meskipun individu tersebut tidak melakukan seluruh fungsi perbankan.
    Sejarah bank syariah di Dunia
    Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan satu mata uang dengan mata uang lainnya.
     
    Hal ini diperlukan karena setiap mata uang memiliki kandungan logam mulia yang berlainan sehingga memiliki nilai yang berbeda pula. Aktivitas ekonomi ini merupakan cikal bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai penukaran uang (money changer).
     
    Peranan bankir pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan khalifah Muqtadir (908-932 M). Pada saat itu hampir setiap wazir (menteri) mempunyai banker sendiri.
     
    Kemajuan praktik perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya saq (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang.
     
    Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa memindahkan fisik uang tersebut. Para money changer yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memuali penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya.
     
    Dalam sejarah perbankan Islam, adalah Syaf al Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagi orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Allepo (Spanyol).
     

    Sejarah bank syariah di Indonesia
    Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).
     
    Pada 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat.
     
    Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.
     
    Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp106.126.382.000.
     
    Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang “bank dengan sistem bagi hasil” pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.
     
    Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (dual banking system),yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.
     
    Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh, dan lain-lain.
     
    Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.
     
    Pada akhir 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. (Ridini Batmaro)
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Bos PLN Darmawan Prasodjo Beberkan Hasil Transformasi selama 5 tahun – Page 3

    Bos PLN Darmawan Prasodjo Beberkan Hasil Transformasi selama 5 tahun – Page 3

    Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, mengatakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia bergerak menuju transformasi besar dalam sektor energi.

    Salah satu caranya yakni beralih dari pembangunan berbasis bahan bakar fosil (fossil-based development) ke pengembangan energi terbarukan (renewable-based development). 

    Darmawan menyebut, kebijakan ini mencerminkan tekad untuk menciptakan sistem energi yang lebih bersih, terjangkau, dan berkelanjutan.

    Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia berencana untuk menambah kapasitas pembangkit listrik hingga 100 gigawatt (GW) pada tahun 2040.

    Dari total tersebut, 75 GW akan berasal dari energi baru terbarukan (EBT), yang mencakup energi matahari, angin, hidro, dan biomassa. Selain itu, 5 GW akan berbasis nuklir, sementara sisanya, sekitar 20 GW, masih akan mengandalkan energi gas.

    “Jadi, ke depan dari hari ini sampai 2040 kita akan membangun tambahan kapasitas pembangkit 100 gigawatt. Dan 75 gigawattnya adalah berbasis pada energi baru terbarukan, 5 gigawattnya itu berbasis pada nuklir, dan hanya 20 gigawattnya itu pun berbasis pada gas,” kata Darmawan dalam Dialog Interaktif seri kedua Program 3 Juta Rumah, di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024). 

    Kurangi Emisi Karbon

    Menurut dia, langkah besar ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang selama ini menjadi penyumbang utama emisi karbon.

    Dengan demikian, Indonesia tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, tetapi juga berperan aktif dalam upaya global mengurangi dampak perubahan iklim.

     

  • Di Depan DPR, Bos PLN Pamer Kinerja di Tengah Gonjang-Ganjing Ekonomi Global – Page 3

    Di Depan DPR, Bos PLN Pamer Kinerja di Tengah Gonjang-Ganjing Ekonomi Global – Page 3

    Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, mengatakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia bergerak menuju transformasi besar dalam sektor energi.

    Salah satu caranya yakni beralih dari pembangunan berbasis bahan bakar fosil (fossil-based development) ke pengembangan energi terbarukan (renewable-based development). 

    Darmawan menyebut, kebijakan ini mencerminkan tekad untuk menciptakan sistem energi yang lebih bersih, terjangkau, dan berkelanjutan.

    Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia berencana untuk menambah kapasitas pembangkit listrik hingga 100 gigawatt (GW) pada tahun 2040.

    Dari total tersebut, 75 GW akan berasal dari energi baru terbarukan (EBT), yang mencakup energi matahari, angin, hidro, dan biomassa. Selain itu, 5 GW akan berbasis nuklir, sementara sisanya, sekitar 20 GW, masih akan mengandalkan energi gas.

    “Jadi, ke depan dari hari ini sampai 2040 kita akan membangun tambahan kapasitas pembangkit 100 gigawatt. Dan 75 gigawattnya adalah berbasis pada energi baru terbarukan, 5 gigawattnya itu berbasis pada nuklir, dan hanya 20 gigawattnya itu pun berbasis pada gas,” kata Darmawan dalam Dialog Interaktif seri kedua Program 3 Juta Rumah, di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024). 

    Menurutnya, langkah besar ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang selama ini menjadi penyumbang utama emisi karbon.

    Dengan demikian, Indonesia tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, tetapi juga berperan aktif dalam upaya global mengurangi dampak perubahan iklim.