Xcloud.id

BUMN: BTN

  • Cara Cek NIK KTP Untuk Penerima Bansos PKH Desember 2024 di Aplikasi

    Cara Cek NIK KTP Untuk Penerima Bansos PKH Desember 2024 di Aplikasi

    Jakarta –

    Penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dapat mengecek statusnya memakai Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tinggal cek di aplikasi dan website resmi Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Ini caranya.

    Melalui aplikasi tersebut, masyarakat bisa mengecek status penerima serta kategori bansos yang dicairkan di setiap periode. PKH dicairkan melalui 4 tahap dan terakhir dilakukan di bulan Desember 2024.

    Tata Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH Desember 2024

    Penerima Bansos PKH Desember 2024 dapat dicek dengan NIK KTP melalui website dan aplikasi Cek Bansos oleh Kemensos. Berikut ini tata caranya:

    1. Cara Cek Bansos PKH di Website Resmi Cek Bansos

    Buka website cek bansos di https://cekbansos.kemensos.go.idMasukkan NIK yang tertera pada KTP atau Kartu Keluarga (KK)Pilih Provinsi dan Kabupaten/KotaJika semua sudah terisi dengan benar, kemudian klik ‘Cek Data’Website akan menampilkan status Anda sebagai penerima bansos PKH

    2. Cara Cek Bansos PKH di Aplikasi Cek Bansos

    Unduh aplikasi ‘Cek Bansos’ di Play StoreKlik ‘Buat Akun’Isi data diri seperti nama, NIK, alamat, e-mail, dan passwordUnggah swafoto dan foto KTPKlik ‘Buat Akun Baru’Buka ‘Profil’ untuk mengetahui status penerima bansosKategori dan Nominal Bansos PKH 2024

    Bansos PKH 2024 dibagi ke dalam 7 kategori mulai dari balita hingga lansia. Masing-masing kategori akan menerima manfaat PKH dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai kebutuhan.

    Agar lebih jelas, inilah rincian kategori dan nominal Bansos PKH:

    Balita usia 0-6 Tahun
    Rp 3.000.000 per tahun
    Rp 750.000 per tahapIbu hamil atau keluarga dengan ibu hamil tertentu
    Rp 3.000.000 per tahun
    Rp 750.000 per tahap.Anak Sekolah Dasar (SD)
    Rp 900.000
    Rp 225.000Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP)
    Rp 1.500.000 per tahun
    Rp 375.000 per tahapAnak Sekolah Menengah Atas (SMA)
    Rp 2.000.000 per tahun
    Rp 500.000 per tahapLansia 60 tahun ke atas
    Rp 2.400.000 per tahun
    Rp 600.000 per tahapDisabilitas berat
    Rp 2.400.000 per tahun
    Rp 600.000 per tahapProses Pencairan Bansos PKH

    Bansos PKH 2024 dicairkan melalui 4 tahap dalam satu tahun. Proses pencairannya bisa dilakukan dengan mengecek status penerima kemudian menunggu manfaat masuk ke rekening masing-masing penerima.

    Selain bank, terdapat beberapa tempat pencairan Bansos PKH lainnya. Berikut daftar tempat pencairan Bansos PKH:

    Datang langsung ke Kantor PosPencairan dana melalui Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dan Bank BTN.Penyaluran oleh PT Pos Indonesia ke komunitasPenyaluran langsung ke rumah penerima manfaat atau secara door to door khusus untuk masyarakat akses terbatas.Jadwal Pencairan Bansos PKH

    Bansos PKH dicairkan sebanyak 4 tahap selama satu tahun. Setiap tahap sendiri terdiri dari 3 bulan. Berikut rincian jadwal pencairannya:

    Tahap pertama: Januari, Februari, dan MaretTahap kedua: April, Mei dan JuniTahap ketiga: Juli, Agustus, dan SeptemberTahap keempat: Oktober, November dan Desember

    Itulah ulasan mengenai cara mengecek NIK KTP penerima Bansos PKH periode Desember 2024. Semoga berguna!

    (fay/ask)

  • Jadwal Operasional Bank selama Libur Nataru 2024/2025, Ada BCA, BNI, BSI – Halaman all

    Jadwal Operasional Bank selama Libur Nataru 2024/2025, Ada BCA, BNI, BSI – Halaman all

    Simak jadwal operasional bank selama libur Nataru 2024/2025. Ada BCA, BNI, dan BSI. Bank Mandiri, BRI, BTN, dll belum merilis pengumuman resmi.

    Tayang: Sabtu, 21 Desember 2024 10:41 WIB

    Tribun Pekanbaru/Theo Rizky

    Karyawan Bank BCA menggunakan baju batik saat melayani nasabah di Kantor Bank BCA, Jalan Sudirman Pekanbaru, Rabu (2/10/2013). 

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini jadwal layanan operasional di beberapa bank selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

    Sejumlah kantor utama bank libur selama Nataru, namun ada beberapa cabang tertentu yang tetap beroperasi secara terbatas selama Nataru.

    Bagi nasabah yang mungkin akan melakukan transaksi atau keperluan lainnya di bank, perlu mengecek jadwal operasionalnya terlebih dahulu.

    Simak jadwal operasional beberapa bank di bawah ini yang dirangkum Tribunnews.com.

    BCA

    Bank Central Asia (BCA) mengumumkan jadwal operasional selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

    25-26 Desember 2024: Libur – cabang tidak beroperasi
    27 Desember 2024: Cabang beroperasi normal
    28-29 Desember 2024: Weekend Banking beroperasi di cabang tertentu (terbatas)
    30-31 Desember 2024: Cabang beroperasi normal
    1 Januari 2025: Libur – cabang tidak beroperasi
    2 Januari 2025: Cabang beroperasi normal.

    *) Selain tanggal tersebut di atas, layanan kantor cabang beroperasi normal.

    BSI

    Bank Syariah Indonesia (BSI) tetap membuka layanan operasional terbatas di sejumlah cabang selama libur Nataru.

    Layanan operasional terbatas mulai pukul 08.00 – 14.00 WIB.

    BNI

    Bank Negara Indonesia (BNI) tidak beroperasi selama libur Nataru 2024/2025 pada 25-26 Desember 2025 dan 1 Januari 2025.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Konflik Apartemen Pavilion Permata Berujung ke Gugatan di PN Surabaya

    Konflik Apartemen Pavilion Permata Berujung ke Gugatan di PN Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Konflik antara pemilik Pavilion Permata (APP) 2 Surabaya terhadap anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Pembangunan Perumahan (PP) Property, Tbk cabang Surabaya berakhir pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang saat ini bergulir di digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

    Gugatan tersebut dilayangkan oleh 4 orang pemilik APP 2 Surabaya diantaranya Penggugat I Tee Sian Han, Penggugat II Yulianto Kiswo Cahyono, Penggugat III Sing Cai (Deddy Eka Putra), dan Penggugat IV Cindy Putri Gunawan, yang tak ingin Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang pernah ditandatanganinya dibatalkan dan statusnya sebagai pembeli unit Apartemen dirubah menjadi Kreditur PKPU dan Kepailitan, oleh PT PP Property.

    Selain itu, PT PP Property pun dianggap belum bisa memenuhi kewajibannya, terkait SHMRSS (Sertifikat Hak Milik Rumah Susun Sederhana) yang juga tidak kunjung terealisasi.

    Yulianto Kiswocahyono selaku pihak penggugat II, salah salah satu penghuni menolak jika dirinya akan dijadikan kreditur dan perjanjian jual beli yang pernah ditandatangani antara dirinya dengan Tergugat dijalankan. “Diharapkan, dengan adanya gugatan ini Pengadilan betul-betul memutus demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan perjanjian jual beli itu sama-sama ditaati karena perjanjian ini adalah menjual dan membeli,” ujar Yuliano, Jumat (20/12/2024).

    Menurut Yulianto Kiswocahyono, para pembeli Unit-Unit Apartemen Pavilion Permata itu bukan sebagai Kreditur atau meminjamkan dana. “Saya berharap dengan adanya gugatan ini pengadilan betul-betul memutuskan secara benar bahwa kita ini konsumen yang teraniaya,” pungkasnya.

    Sementara, Welly suami dari Cindy Putri Gunawan pemilik APP 2 unit nomor 1930 menambahkan bahwa tujuannya dengan para penghuni lain menggugat PT PP Property, lantaran dalam hal kewajibannya untuk memenuhi hak-hak penggugat belum terealisasi.

    “Tujuan saya datang kesini untuk menggugat PT PP Property dalam hal kewajibannya untuk memenuhi hak-hak kami. Kami berhak mendapatkan SHMRSS (Sertifikat Hak Milik Rumah Susun Sederhana),” kata Welly.

    Welly juga mengakui bahwa sudah lunas pembayaran APP 2 tersebut, namun pihak PT PP Property Tbk cabang Surabaya belum bisa memenuhi kewajibannya ke konsumen.

    “Ada yang lunas, pembayaran angsuran inhouse sudah lebih dari 30 % persen pembayaran. Kami berharap pihak perusahaan bisa memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan AJB (Akte Jual Beli) dan membuatkan SHMRSS untuk unit kami. Kalau memang gak bisa ya sudah kembalikan apa yang kami tuntut. Jadi apa yang sudah kami bayarkan ke anda. Kembalikan beserta Present Value (PV) barang yang sudah kami beli. Kan itu juga ada nilai nya, kalau tidak, kami tetap akan pertahankan gugatan ini,” tegasnya.

    “Harapan kami agar kita memperoleh keadilan, saya juga berharap pihak hakim bersikap netral untuk perkara ini,” Pungkasnya.

    Dalam gugatan tersebut, selain menggugat PP Properti Tbk cabang Surabaya, mereka juga menggugat PT PP Property Tbk Jakarta sebagai Turut Tergugat 1, PT Premium Facility Service cabang Surabaya, Turut Tergugat 2, PT Mandiri (Persero) Tbk, Turut Tergugat 3, PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Persero Tbk cabang Gukir Darmo sebagai Turut Tergugat 4, PT Karya Usaha Baru, Turut Tergugat 5, PT Nusantara Chemical Indonesia, Turut Tergugat 6, Notaris Agustina Amalia, Turut Tergugat 7 dan BPN Kota Surabaya 1 sebagai Turut Tergugat 8.

    Adapun dalam pettitumnya, menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan bahwa Pihak Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

    Menghukum Pihak Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap objek yang disengketakan oleh Para Penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

    Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi material senilai Rp. 150.000.000. Immaterial senilai Rp.500.000.000 perorang secara tunai.

    Menyatakan sah dan berharga Sita Persamaan atas aset yang dimiliki oleh Pihak Tergugat, yaitu sebidang tanah dan bangunan, dengan luas 2.385 meterpersegi atasnama PT. PP Properti Tbk, SHGB (Sertifikat Induk Apartemen PP 2) No. : 4517 alamat di Jl. KH. Abdul Wahab Siamin, No. 251, Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya.

    Menghukum Tergugat agar dapat melakukan pengurusan SHMRSS atas 2 unit yang telah lunas yaitu Unit No. 1911 an. Sing Cai (Deddy Ekaputra) dan Unit No. 1930 atasnama. Cindy Puteri Gunawan.

    PPJB atas 2 unit yang pembayaran angsurannya telah melebihi 30 persen yaitu Unit No. 316 an. Tee Sian Han dan Unit No. 1815 atasnama Yulianto Kiswocahyono.
    Dan atau dengan BuyBack terhadap Unit-Unit tersebut dengan perhitungan Penggugat I sebesae Rp. 979.758.614,29. Penggugat II Rp. 938.567.592,59. Penggugat III Rp. 957.528.555,47. Penggugat IV Rp. 989.337.751,32.

    Diketahui, berdasarkan nomor gugatan registrasi online, PN SBY-15112024SCT, pada tanggal pendaftaran 15 November 2024. Bahwa keempat pemilik APP 2 di jl KH Abdul Wahab Siamin no 251, Kec Dukuh Pakis Surabaya, diantaranya Penggugat 1 Tee Sian Han, Penggugat 2 Yulianto Kiswocahyono, Penggugat 3 Sin Cai (Deddy Eka Putra), dan Penggugat 4 Cindy Putri Gunawan meliputi unit nomor 316, 1815, 1911 dan 1930.

    Bahwa, Tee Sian Han selaku Penggugat 1, membeli unit 316 kepada tergugat melalui pembayaran angsuran inhouse sejak tahun 2014 dengan harga Rp 377.739.359,- (bukti Vide P-1). Yang mana posisi angsuran sampai sekarang mencapai kurang lebih Rp 275 juta, dan lebih dari 30 % persen pembayaran. Sehingga sepatutnya memiliki bukti kepemilikan berbentuk PPJB yang diserahkan Tergugat saat serah terima kunci unit, namun disayangkan hingga tahun 2024 belum terealisasi.

    Yulianto Kiswocahyono selaku Penggugat 2, membeli unit APP 2 nomor 1815 sejak tahun 2014 melalui pembayaran kredit ke pihak turut tergugat 3 yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan harga Rp 361.858.437,- (bukti Vide P-2). Yang mana posisi angsuran sudah mencapai kurang lebih Rp 180 juta, pembayaran sudah lebih dari 30 % persen. Sehingga sepatutnya memiliki bukti kepemilikan PPJB, namun disayangkan hingga sampai tahun 2024 belum terealisasi.

    Sing Cai (Deddy Ekaputra) selaku penggugat 3, membeli unit apartemen nomor 1911 kepada pihak tergugat sistem angsuran inhouse sejak bulan November 2014 dengan harga Rp 369.168.709,- (bukti Vide P-3), yang mana pihak penggugat 3 sudah melunasi pembayaran angsuran inhouse sejak terhitung 2016 dan juga diperkuat bukti chat staf pihak tergugat bahwa penggugat 3 telah lunas (bukti chat) tertanggal 16 Oktober 2024 (bukti Vide P-4).

    Namun bukannya pembuatan serta pemecahan dari induk SHGB nomor 4517 an, PT PP Property Tbk alamat APP 2 tersebut (bukti Vide P-5), yang dilakukan agar terbit SHMRSS an Penggugat 3, namun pihak PT PP Property hanya menerbitkan PPJB (bukti Vide P-6) yang dilakukan di Notaris Agustina Amalia.

    Sementara, telah lunas transaksi pihak penggugat 3 pembelian APP 2 unit nomor 1911, seharusnya sepatutnya minimal diikat dengan AJB bukan PPJB. Hal yang patut disayangkan mengingat pemecahan induk SHGB nomor 4517 agar terbit SHMRSS atas nama penggugat 3, tidak kunjung terealisasi hingga sekarang tahun 2024.

    Cindy Putri Gunawan selaku penggugat 4 membeli APP 2 unit nomor 1930 kepada pihak tergugat melalui sistem pembayaran kredit melalui pihak turut tergugat 4 (PT BTN tbk, Cabang Bukit Darmo) yang mana telah lunas sejak 11 Agustus 2020 (bukti Vide P-7), dengan harga Rp 381.432.531,- (bukti Vide P-8), namun bukannya pembuatan serta pemecahan dari induk SHGB nomor 4517 an PT PP Property di alamat APP 2 tersebut (bukti Vide P-4) agar terbit SHMRSS an Penggugat 4.

    Akan tetapi dari pihak manajemen PT PP Property hanya menerbitkan PPJB Apartemen yang dilakukan transaksi di notaris Agustina Amalia (bukti Vide P-9) serta surat keterangan lunas No 131/EXT/PTPP-APP/X/2024 tertanggal 14 Oktober 2024 (bukti Vide P-10), seharusnya Penggugat 4 yang telah lunas transaksi pembelian unit nomor 1930, sepatutnya diberikan AJB bukan PPJB.

    Namun disayangkan pemecahan induk SHGB nomor 4517 tersebut agar terbit SHMRSS hak an Penggugat 4, hingga saat ini di tahun 2024 tidak kunjung terealisasi. [uci/kun]

  • Produksi Uang Palsu di Makassar Awalnya di Rumah Pengusaha ASS, Pindah ke UIN Alauddin Karena Ini – Halaman all

    Produksi Uang Palsu di Makassar Awalnya di Rumah Pengusaha ASS, Pindah ke UIN Alauddin Karena Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR – Dosen dan Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, Dr Andi Ibrahim (54) bukan lah orang yang pertama kali memproduksi uang palsu.

    Uang palsu di daerah tersebut awalnya dicetak di rumah ASS, seorang pengusaha.

    Peran ASS tersebut diungkap Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan Wibisono saat konferensi pers di Polres Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (19/12/2024).

    Irjen Yudhiawan Wibisono mengatakan ASS yang membiayai pembelian bahan baku produksi.

    Yudhiawan Wibisono menjelaskan sebelum mesin pencetak uang palsu di Kampus UIN ditemukan, polisi lebih dahulu mendatangi rumah ASS di Jl Sunu 3, Kota Makassar.

    “Kalau kita lihat dari TKP buat cetak uang palsu, jadi di rumah saudara ASS Jl Sunu, Kota Makassar. Kemudian juga ada di Jl Yasin Limpo (UINAM), Gowa,” kata Irjen Pol Yudhiawan.

    Lanjut Yudhi, mulanya produksi uang palsu tersebut berlangsung di rumah ASS, di Jl Sunu 3, Kota Makassar.

    “Awal pertama ditemukan di Jl Sunu Makassar, karena sudah mulai membutuhkan jumlah yang lebih besar maka mereka membutuhkan alat yang lebih besar. Jadi, tadinya menggunakan alat kecil,” sebutnya.

    Alat yang ditemukan dalam Perpustakaan UIN Alauddin, kata Yudhi, dibeli seharga Rp600 juta.

    Mesin cetak uang palsu yang diperkirakan berbobot dua ton itu, didatangkan langsung dari China lewat Surabaya.

    “Alat besar itu senilai Rp600 juta di beli di Surabaya namun dipesan dari Cina, alat itu dimasukkan salah satu tersangka inisial AI ke dalam salah satu kampus di Gowa,” bebernya.

    Polisi telah menetapkan 17 tersangka sindikat uang palsu di UIN.

    Yudhiawan Wibisono mengatakan dalam kasus itu, ada tiga sosok yang mempunyai peran sentral. 

    “Jadi mereka dibelakang 17 orang ini, perannya berbeda,” kata Yudhiawan Wibisono.

    “Tapi peran sentranya ada dari saudara AI, kemudian juga saudara S, ada juga saudara ASS, ada juga yang DPO,” jelas Yudhi.

    Ia pun berjanji akan segera menangkap tiga DPO yang belum terciduk tersebut.

    “DPO ini akan kita tangkap juga dan akan tuntas nanti kita periksa,” tegasnya.

    Berikut profesi dan peran 17 Tersangka

    Tersangka sindikat uang palsu di UIN Alauddin Makassar kini menjadi 17 orang.

    Selain itu, polisi juga mengejar tiga Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diduga kuat juga terlibat dalam kasus tersebut.

    17 tersangka ini ditampilkan saat konferensi pers dipimpin Kapolda Sulsel, Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan Wibisono di Mapolres Gowa Jl Syamsuddin Tunru, Kecamatan Somba Opu, Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (19/12/2024).

    Yudhiawan Wibisono didampingi Kapolres Gowa, AKBP Reonald Simanjuntak, dan perwakilan Bank Indonesia Sulsel.

    “Jadi para tersangka ini perannya berbeda-beda,” kata Irjen Pol Yudhiawan.

    Ada yang memproduksi, jual beli hingga mengedarkan uang palsu.

    Profesi para tersangka uang palsu UIN Alauddin pun beda-beda, mulai Dosen UIN, ASN, hingga pegawai bank.

    Berikut nama, profesi, dan peran 17 tersangka:

    1. Dr Andi Ibrahim (54)

    Dosen dan Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar warga BTN Minasa Maupa.

    Perannya melakukan pengedaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    2. Mubin Nasir bin Muh Nasir (40)

    Karyawan honorer, warga Bukit Tamarunang, Gowa.

    Perannya melakukan pengedaran uang palsu dan  transaksi jual beli uang palsu.

    3. Kamarang Dg Ngati bin Dg Nombong (48)

    Juru masak, warga Gantarang, Gowa perannya, melakukan pengedaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    4. Irfandy MT, SE bin Muh Tahir (37)

    Karyawan swasta, warga Minasa Upa, Makassar.

    Perannya membantu mengedarkan uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    5. Muhammad Syahruna (52)

    Wiraswasta, warga Ujung Pandang Baru, Makassar.

    Perannya:

    – memproduksi uang palsu.

    – melakukan transaksi jual beli uang palsu dan bahan baku produksi yang digunakan pelaku untuk memproduksi pembuatan mata uang palsu merupakan hasil pengiriman uang biaya pembelian bahan baku produksi berinisial AAS.

    6. John Biliater Panjaitan (68 tahun)

    Wiraswasta, warga Mangkura, Makassar.

    Peran melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    7. Sattariah alias Ria binti Yado (60)

    Ibu rumah tangga, warga Batua, Makassar.

    Perannya melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    8. Dra Sukmawati (55)

    PNS guru, warga Makassar.

    Berperan melakukan pengedaran uang palsu dengan membeli kebutuhan sehari-hari dan  melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    9. Andi Khaeruddin (50 tahun)

    Pegawai bank, warga Makassar, berperan melakukan pengedaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    10. Ilham (42) 

    Wiraswasta, warga Rimuku, Sulawesi Barat, berperan melakukan pengedaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    11. Drs. Suardi Mappeabang (58)

    PNS, warga Simboro, Sulawesi Barat, berperan melakukan pengedaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    12. Mas’ud (37) 

    Wiraswasta, warga Lekopadis, Sulawesi Barat.

    Berperan melakukan pengedaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    13. Satriyady (52)

    PNS, warga Binanga, Sulawesi Barat.

    Perannya melakukan pengedaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    14. Sri Wahyudi (35)

    Wiraswasta, warga Rimuku, Sulawesi Barat.

    Berperan melakukan pengedaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    15. Muhammad Manggabarani (40 tahun)

    PNS, warga Rimuku, Sulawesi Barat.

    Berperan melakukan pengedaran uang palsu dan  melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    16. Ambo Ala, A.Md (42)

    Wiraswasta, warga Batua, Makassar, berperan melakukan pengedaran uang palsu, dan melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    17. Rahman (49)

    Wiraswasta, warga Simboro, Sulawesi Barat.

    Berperan melakukan pengedaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu.

     

    Kronologis Temuan Pabrik Uang Palsu di UIN

    Yudhiawan  mengatakan awal mula kasus ini diselidiki dari adanya laporan masyarakat ke Polsek Pallangga.

    Masyarakat tersebut, mendapati adanya peredaran uang palsu di wilayah Lambengi, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga.

    “Masyarakat melapor kepada Polsek (Pallangga) bahwa diduga ada uang kertas palsu yang diedarkan, kemudian oleh tim kami langsung di laporkan di Polres,” ujar Yudhiawan.

    Kapolres Gowa AKBP Reonald Simanjuntak pun, memerintahkan personel Satreskrim yang dipimpin AKP Bachtiar untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

    “Satreskrim langsung bergerak untuk melakukan penyelidikan tepatnya di Jl Pelita Lambengi, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa,” ujarnya.

    Hasil penyelidikan itu, lanjut Yudhi, diamankanlah sosok pria berinisial M yang diduga mengedarkan uang palsu tersebut.

    M diamankan polisi saat melakukan transaksi dengan seseorang inisial AI.

    Di mana M menjual uang palsu itu kepada AI, dengan kelipatan dua kali lipat dari uang asli yang dibelanjakan.

    “Uang palsu ini perbandingannya satu banding dua, jadi satu asli dua uang palsu,” ungkap Yudhi.

    Dari penangkapan M dan AI, polisi terus mendalami kasus itu hingga mendapat mesin pencetakan uang palsu yang ada di dalam Kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl Yasin Limpo, Gowa.

    Mesin berukuran besar dengan berat diperkirakan dua ton lebih itu, disembunyikan dalam ruangan yang ada di Perpustakaan UINAM.

    Atas pengungkapan itu, kepala perpustakaan UIN Alauddin inisial AI alias Andi Ibrahim, ditangkap bersama 16 orang lainnya.

    “Pengungkapan peredaran uang palsu yang ditangani oleh Polres Gowa,” katanya.

    Selain itu, polisi juga menyita ratusan jenis barang bukti.

    Mulai dari mesin cetak uang palsu, monitor, kertas uang palsu, uang palsu yang telah dicetak dan berbagai barang bukti lainnya.

     

     

  • Saldo Dana Bantuan Pangan Non Tunai Rp400.000 Cair di Kantor Pos Hari Ini, Ini Alur Cairkan Dananya

    Saldo Dana Bantuan Pangan Non Tunai Rp400.000 Cair di Kantor Pos Hari Ini, Ini Alur Cairkan Dananya

    JABAR EKSPRES – Kabar baik bagi keluarga penerima manfaat (KPM) penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah mulai cair di kantor pos.

    Program ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat kurang mampu sekaligus memberikan bantuan langsung yang dapat digunakan secara fleksibel.

    BPNT atau kartu sembakoadalah program bantuan sosial dari pemerintah yang disalurkan dalam bentuk saldo untuk membeli kebutuhan pangan.

    Porgram bantuan pangan non tunai atau kartu sembako ini disalurkan oleh Kementerian Sosial untuk KPM, dengan bantuan senilai Rp200.000 cair setiap bulan.

    BACA JUGA: Bansos KLJ, KAJ, KPDJ Tahap 4 Sudah Cair ke Rekening Penerima, Ini Besaran Uangnya

    Dengan bantuan ini, penerima dapat memperoleh bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, dan kebutuhan pangan lainnya.

    KPM penerima bantuan pangan non tunai bisa mencairkan bantuan melalui kantor pos atau melalui Bank Himbara (Bank BNI, BRI, Mandiri, BTN, dan BSI).

    Di bulan ini, KPM akan menerima dana bantuan senilai Rp400.000 yang disalurkan untuk dua bulan sekaligus, yaitu untuk pencairan di bulan November dan Desember 2024.

    Syarat untuk Mencairkan Dana BPNT

    Agar bisa mencairkan dana BPNT di kantor pos, pastikan Anda memenuhi syarat berikut:

    1. Nama Anda harus terdaftar sebagai penerima bantuan sosial BPNT.

    2. Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.

    3. Bawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) yang sesuai dengan data penerima.

    4. Surat pemberitahuan atau undangan dari pihak terkait harus dibawa untuk proses pencairan.

    BACA JUGA: Pemerintah Berikan Diskon Harga Bahan Pokok hingga 70 Persen saat Natal 2024

    Alur Pencairan Dana di Kantor Pos

    Ikuti langkah-langkah berikut untuk mencairkan dana BPNT di kantor pos:

    1. Pastikan Anda datang ke kantor pos sesuai jadwal kedatangan.

    2. Sesampainya di kantor pos, ambil nomor antrian dan tunggu giliran Anda.

    3. Serahkan KTP, KK, dan undangan kepada petugas untuk diverifikasi.

    4. Petugas akan memeriksa data Anda di sistem.

    5. Setelah data diverifikasi, Anda akan menerima dana sebesar Rp400.000 dalam bentuk tunai.

    6. Pencairan saldo dana BPNT sebesar Rp400.000 kini semakin mudah dengan layanan di kantor pos.

  • Pastikan Transaksi Kamu Tetap Lancar!

    Pastikan Transaksi Kamu Tetap Lancar!

    JABAR EKSPRES – Kamu sudah siap menyambut libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025? Jangan lupa untuk mencatat jadwal Bank saat Libur Nataru 2025.

    Libur panjang memang menjadi momen istimewa untuk berkumpul bersama keluarga atau sekadar rehat dari aktivitas harian.

    Tapi, pernah terpikir nggak, bagaimana jadwal Bank saat Libur Nataru 2025? Jangan khawatir, kami sudah merangkum informasinya untukmu!

    BACA JUGA: WAJIB Klaim Rp379.000 Khusus Pendaftar Baru dari Aplikasi Penghasil Uang 2024

    Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral telah mengumumkan bahwa mereka libur pada tanggal 25-26 Desember 2024 dan 1 Januari 2025.

    Tapi tenang saja, Kamu tetap bisa menggunakan layanan non-tunai melalui sistem BI-Fast. Jadi, transaksi seperti transfer antarbank masih aman dilakukan meski di hari libur!

    Bank Swasta: Cek Jadwal Sebelum Berangkat

    Bagi Kamu yang nasabah bank swasta seperti Bank Permata, Bank Mega, CIMB Niaga, dan OCBC, perlu diingat bahwa kantor cabang mereka tutup pada 25-26 Desember 2024.

    BACA JUGA: Akun Baru “WITHDRAW” Rp825.000 di Aplikasi Penghasil Uang Termudah Ini

    Tapi, ada kabar baik untuk nasabah Bank Mega! Layanan Weekend Banking mereka tetap beroperasi di lokasi tertentu, seperti Transmart, Trans Studio, dan Transpark, mulai pukul 09.00 hingga 21.00 waktu setempat.

    Bagaimana dengan BCA?

    Hingga artikel ini ditulis, belum ada informasi resmi mengenai jadwal operasional mereka selama libur Nataru. Pastikan Kamu pantau terus akun resmi bank tersebut untuk info terbaru, ya!

    Bank BUMN dan Bank Syariah Indonesia (BSI): Siaga untuk Nasabah

    Untuk bank BUMN seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, hingga saat ini belum ada pengumuman jadwal resmi terkait operasional menjelang libur Nataru.

    Namun, Bank Syariah Indonesia (BSI) memberikan layanan Weekend Banking pada beberapa kantor cabangnya, khususnya di bulan Desember hingga libur Nataru. Kamu bisa cek lokasi kantor yang buka melalui website resmi BSI.

    Tips Aman Bertransaksi Selama Libur Nataru

    Gunakan Layanan Digital Banking
    Layanan digital seperti mobile banking dan internet banking tetap aktif selama libur. Kamu bisa transfer, bayar tagihan, atau cek saldo kapan saja.

  • Dahsyat! Pemerintahan Prabowo Bangun 30 Ribu Rumah Dalam 46 Hari

    Dahsyat! Pemerintahan Prabowo Bangun 30 Ribu Rumah Dalam 46 Hari

    Jakarta (beritajatim.com) – Kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan apresiasi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    Dalam 46 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) berhasil mendorong penyaluran hampir 30 ribu unit rumah untuk masyarakat.

    Menteri PKP, Maruarar Sirait, memuji peran BTN dalam mendukung program pemerintah yang fokus pada penyediaan perumahan rakyat.

    “Akan saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa kinerja Kementerian BUMN sangat bagus. BTN mampu mewujudkan program ini dengan cepat. Kita harus kompak bekerja sama demi menyediakan perumahan layak bagi rakyat Indonesia,” ujar Maruarar.

    Akses KPR untuk Pekerja Informal
    Maruarar juga mengapresiasi inovasi BTN yang memberikan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tidak hanya untuk pekerja berpenghasilan tetap, tetapi juga bagi kelompok pekerja informal.

    “BTN luar biasa karena mampu membantu pemilik warung bakso, warung sayur, hingga pedagang kecil mendapatkan KPR meski tanpa slip gaji. Ini bentuk inklusivitas perbankan yang perlu diapresiasi,” ungkapnya.

    BTN Kuasai Market Share KPR Nasional

    Menurut Maruarar, BTN telah menjadi tulang punggung dalam penyaluran KPR di Indonesia sejak 1976. Saat ini, BTN menguasai sekitar 40% pangsa pasar KPR nasional, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Saya doakan tahun depan BTN bisa mencapai 50% atau bahkan 60%. Harus ada progres dalam penyediaan perumahan rakyat,” ujarnya optimis.

    Fokus pada Generasi Milenial dan Gen Z

    Tidak hanya itu, BTN juga memainkan peran penting dalam memberikan akses KPR bagi kaum milenial dan Generasi Z. Program ini membuka peluang bagi anak muda Indonesia untuk memiliki rumah di usia produktif, sekitar 30 tahun.

    “Ini langkah nyata bahwa negara hadir untuk anak muda dan kelompok pekerja informal. Ini harapan besar bagi generasi masa depan kita,” kata Maruarar.

    Edukasi dan Dukungan Bagi Pengembang Muda

    Maruarar juga memuji langkah BTN yang aktif memberikan edukasi dan pendampingan kepada pengembang perumahan, termasuk dari organisasi seperti Realestat Indonesia (REI), APERSI, dan Himperra.

    “Saya mendoakan agar para pengembang semakin sukses dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Di Serang kemarin, saya bertemu dengan pengembang muda bernama Wawan yang berhasil membangun ribuan rumah dalam setahun. Ini bukti bahwa pemerataan ekonomi bisa tercapai dengan dukungan semua pihak,” tutup Maruarar.

    Dengan berbagai pencapaian ini, BTN dan Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuat dalam memenuhi kebutuhan perumahan rakyat, baik untuk generasi muda, pekerja informal, maupun masyarakat berpenghasilan rendah. (ted)

  • BTN Lucurkan Super Apps Bale, Apa Saja Keunggulannya? – Page 3

    BTN Lucurkan Super Apps Bale, Apa Saja Keunggulannya? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) meluncurkan Super Apps Bale by BTN sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT KPR BTN ke-48.

    Aplikasi ini merupakan transformasi dari BTN Mobile, yang selama ini menjadi platform andalan nasabah BTN untuk bertransaksi.

    Acara ini dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri BUMN Erick Thohir.

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan bahwa Super Apps ini akan diluncurkan secara resmi pada HUT BTN ke-75, yang jatuh pada 9 Februari 2025.

    “Hari ini kami melakukan soft launching Bale by BTN untuk memperkenalkan Super Apps ini kepada masyarakat,” kata Nixon dalam acara penutupan HUT KPR BTN ke-48, ditulis, Senin (16/12/2024).

    Fitur Unggulan Super Apps Bale by BTN

    Bale by BTN diperkenalkan pertama kali pada pertengahan tahun ini dengan tiga program promo menarik:

    Bale Unlock Your World – Bebas biaya tarik tunai dan belanja di luar negeri menggunakan kartu debit BTN.
    Bale Be Free – Gratis biaya untuk transfer, top-up e-money, dan berbagai pembayaran melalui BTN Mobile.
    Bale 3S (Santap, Santai, Sehat) – Cashback 30% hingga Rp15.000 untuk transaksi F&B, supermarket, bioskop, dan apotek menggunakan BTN Mobile, QRIS BTN, atau kartu debit BTN.

    Program-program ini dirancang untuk memberikan kemudahan kepada nasabah, sekaligus mendukung visi BTN sebagai pilihan utama keluarga Indonesia dalam transaksi finansial.

    Pameran Properti dan Pencapaian KPR BTN

    Sebagai bagian dari perayaan HUT KPR BTN, BTN juga menyelenggarakan BTN Properti Expo 2024 di delapan kota besar, yaitu Medan, Tangerang, Jakarta, Cikarang, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

    Pameran yang berlangsung selama lima hari (10-15 Desember 2024) ini mencatatkan realisasi KPR hingga Rp800 miliar, melampaui target awal.

    Sejak penyaluran KPR pertamanya pada 10 Desember 1976, BTN terus menjadi katalisator dalam ekosistem perumahan Indonesia. Saat ini, BTN memimpin pasar KPR nasional dengan pangsa pasar sekitar 40%, menjadikannya bank penyalur KPR terbesar di Indonesia.

    “BTN telah berkontribusi signifikan dalam mengurangi backlog perumahan nasional yang mencapai 9,9 juta unit. Melalui KPR subsidi, kami membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang layak,” ujar Nixon.

     

  • BTN jelaskan kelebihan skema kombinasi SSB dan FLPP dalam KPR subsidi

    BTN jelaskan kelebihan skema kombinasi SSB dan FLPP dalam KPR subsidi

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menjelaskan kelebihan skema kombinasi antara subsidi selisih bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mendukung program perumahan dalam penyaluran KPR subsidi.

    Apabila hanya mengandalkan skema FLPP, ia mengingatkan bahwa likuiditas perbankan akan terus bergantung pada pemerintah. Sedangkan apabila dikombinasikan dengan skema SSB, aset kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi nantinya dapat dilakukan sekuritisasi sehingga likuiditas tidak selamanya bergantung pada APBN.

    “Makanya kami usulkan ada SSB juga, karena pakai duitnya bank, pemerintah hanya mensubsidi selisih bunganya. Tapi duitnya duit bank, ini bisa dijual oleh bank namanya sekuritisasi. Duitnya nanti buat KPR baru lagi. Jadi likuiditasnya tidak bergantung pada APBN saja. Portofolio KPR-nya bisa dijual atau sekuritisasi, duitnya buat KPR baru lagi jadi tidak berhenti dan diputar terus,” kata Nixon dalam “Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah” di Jakarta, Senin.

    Ia juga mengingatkan, anggaran yang disiapkan pemerintah menjadi terlalu besar apabila hanya mengandalkan FLPP. Selain itu, KPR subsidi melalui skema FLPP tidak bisa dilakukan sekuritisasi mengingat terdapat uang negara sebagai sumber likuiditasnya, ditambah rate 5 persen yang tidak dimungkinkan untuk bisa disekuritisasi.

    Maka menurut Nixon, pilihan terbaik yaitu kombinasi antara FLPP dan SSB. Namun, ujar dia, keputusan untuk skema KPR subsidi tetap dikembalikan kepada pemerintah.

    “Kalau bisa tetap kita pertimbangkan untuk sumber likuiditasnya melalui mekanisme FLPP dan dikombinasikan dengan sebagian pakai pola SSB, seperti di kredit usaha rakyat (KUR). KUR itu juga sebenarnya seperti SSB dan itu bisa jadi besar size-nya. Saya harapkan juga hal yang sama bisa kita lakukan,” kata Nixon.

    Menurut data BTN, pada 2025 terdapat total potensi penyaluran KPR Sejahtera sebanyak 631.978 unit rumah yang terdiri dari 142.769 unit dalam proses pembangunan dan 489.209 unit yang belum terbangun. Dari total potensi itu, mayoritas terkonsentrasi di pulau Jawa dengan 96.215 unit dalam proses pembangunan dan 327.831 unit yang belum terbangun.

    Sepanjang sejarah KPR subsidi, Nixon mengatakan bahwa realisasi KPR ini selalu melebihi kuota yang ditetapkan, kecuali pada 2020 pada saat pandemi COVID-19. Adapun untuk dua bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saja, realisasi penyaluran KPR sudah mencapai sekitar 30 ribu unit.

    Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara menyampaikan bahwa pemerintah ingin kuota penyaluran KPR dengan skema FLPP dapat ditingkatkan menjadi 500 ribu unit pada 2025. Jumlah ini bertambah sebanyak 280.000 unit dari rencana alokasi kuota penyaluran sebelumnya untuk tahun depan sebesar 220.000 unit.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • BTN Sudah Salurkan 29.000 Rumah Sejak Prabowo Jabat Presiden – Halaman all

    BTN Sudah Salurkan 29.000 Rumah Sejak Prabowo Jabat Presiden – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk mengklaim telah menyalurkan sebanyak 29 ribu unit rumah terhitung sejak Presiden RI Prabowo Subianto dilantik saat 20 Oktober 2024 lalu.

    Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk Nixon LP Napitupulu saat soft launching Super Apps Bale by BTN pada rangkaian HUT KPR BTN ke-48 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Minggu (15/12/2024).

    “Nah ini yang menarik. Sejak pemerintah baru atau 20 Oktober sampai tanggal 5 Desember kemarin datanya atau kurang lebih 46 hari sudah tersalur 29.000 unit rumah,” kata Nixon.

    Sehingga kata Nixon, kuota subsidi rumah sudah habis sebab penyalurannya dinilai lebih cepat. Meski begitu, dia menyebut bahwa ada 44 ribu unit rumah lagi yang belum bisa dicairkan tahun ini.

    “Jadi kami masih ada 44.000 unit lagi yang blum bisa kita cairkan. Karena menunggu kuota di bulan Januari. Kalau enggak angkanya sebenarnya bisa 74.000 unit,” papar dia.

    Meski begitu Nixon mengaku masih ada tantangan yang harus dihadapi yaitu mendorong sektor informal untuk memiliki rumah tinggal yang layak. Meskipun datanya baru mencapai 10 persen.

    “Memang ini menjadi PR bagi kami kebanyakan mendorong sektor informal. Untuk bisa memiliki rumah lebih banyak lagi. Seperti Supir projek online. Kemudian juga tukang bakso dan sebagainya yang juga berhak untuk memiliki rumah di Indonesia,” jelasnya.

    Dia juga mencatat kalangan perempuan yang melakukan akad pembelian rumah sudah mencapai 32 persen. Bahkan, kalangan milenial sudah mencapai 76,7 persen dari seluruh akad KPR.

    “Kemudian yang menarik kalangan perempuan yang melakukan akad semakin lama semakin meningkat. Sudah 32 persen yang akan dilakukan oleh kelompok perempuan,” ucap dia.

    “Kemudian milenial juga yang menarik. Milenial hari ini sudah 76,7 perseb dari seluruh akad KPR itu dilakukan oleh kelompok milenial atau pasangan baru,” imbuhnya menegaskan.