BPK Sebut Pembayaran Insentif Nakes hingga Rasionalisasi Anggaran Masih Jadi Masalah di Pemerintah Daerah

17 June 2021, 14:07

Wakil Ketua BPK-RI, Bahrullah Akbar (tengah) saat mengisi kuliah umum di Universitas Antakusuma, Pangkalan Bun,  Senin (8/1/2018) sore.

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyampaikan, pihaknya masih menemukan sejumlah permasalahaan pemeriksaan anggaran di tingkat pemerintah daerah (pemda) di masa pandemi Covid-19.

Anggota V BPK, Bahrullah Akbar mengatakan, setidaknya pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap 107 sampel di seluruh Indonesia, di mana 68 sampel tersebar di wilayah Jawa dan Sumatera.

Menurut Bahrullah, ada permasalahan terkait insentif tenaga kesehatan (nakes), seperti belum membayarkan hingga mengenakan pph terhadap insentif tenaga kesehatan.

“Pemda belum melakukan pembayaran insentif nakes, tidak membayarkan insentif tepat waktu, dan menyalurkan insentif tidak sesuai ketentuan,” kata Bahrullah dalam Webinar bertajuk “Kebijakan Pemerintah Daerah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pasca Pandemi COVID-19” pada Kamis (17/6/2021).

“Kedua masih mengenakan pph atas penyaluran insentif, ketiga kelebihan penyaluran insentif,” ujar dia.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan penyaluran dana stimulus dan bantuan sosial (bansos) di daerah.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Korupsi Pengadaan Paket Bansos Covid-19, Saksi Ungkap Aliran Dana untuk Anggota BPK dan Pejabat Kemensos

Bahrullah menyebut ada pemda tidak menyusun rencana kegiatan belanja stimulus UMKM.

Ada pula pemda yang sudah memiliki anggaran belanja stimulus UMKM namun tidak mempunyai prosedur penyaluran yang memadai.

“Pemda tidak menetapkan kriteria stimulus UMKM, pemda tidak menyalurkan stimulus atau tidak tepat sasaran,” kata dia.

Selanjutnya, Bahrullah menyampaikan adanya permasalahan dalam rasionalisasi anggaran di daerah.


https://nasional.kompas.com/read/2021/06/17/13191621/bpk-sebut-pembayaran-insentif-nakes-hingga-rasionalisasi-anggaran-masih-jadi

 

Tokoh

Partai

Institusi

K / L

BUMN

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Provinsi

Negara

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi