Bambang Trihatmodjo Kembali Tepis Tak Bertanggung Jawab dalam Utang SEA Games

16 September 2021, 14:23

Bambang Trihatmodjo Kembali Tepis Tak Bertanggung Jawab dalam Utang SEA Games

Jakarta: Proses hukum Bambang Trihatmodjo terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani atas tagihan utang SEA Games XIX 1997 hingga kini masih terus berlanjut. Tim Kuasa Hukum Bambang Trihatmodjo, Hardjuno Wiwoho, mengeklaim kliennya bukan pihak yang bertanggung jawab atas utang hajatan tersebut.

Hardjuno Wiwoho mengarahkan tuduhan dari pemerintah atas pihak yang bertanggung jawab dalam kasus dana talangan SEA Games 1997 adalah PT Tata Insani Mukti sebagai pelaksana konsorsium. “Jadi, yang bertanggung jawab atas utang piutang yang terjadi adalah PT Tata Insani Mukti,” klaim Hardjuno, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 16 September 2021.

Bahkan, Hardjuno mengatakan, Bambang Trihatmodjo telah menuntut PT Tata Insani Mukti dan putusannya telah inkrah di PN Jakarta Selatan. “Jadi, persoalan ini harus secara komprehensif yuridis, politis, dan sosiologis historis ditelaah dan dikaji kembali. Mengingat SEA Games XIX kepentingan dan hajat negara dan Indonesia menjadi juara umum,” tegasnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan kembali melakukan penagihan utang negara kepada Bambang Trihatmodjo. Penagihan itu bakal dilakukan terlebih setelah gugatan yang dilayangkan putra Soeharto ini ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Tri Wahyuningsih Retno Mulyani mengatakan pemerintah akan melakukan penagihan seperti biasa. Prosesnya bakal dilakukan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

“Untuk (kasus ini) pengurusannya terus berlanjut seperti biasa, jadi kita tetap melakukan penagihan seperti ketentuan PUPN. Proses berjalan seperti biasa, penagihan kembali,” kata dia.

Bambang sebelumnya mengajukan gugatan atas keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Namun akhirnya gugatan yang tercatat di PTUN dengan nomor perkara 179/G/2020/PTUN.JKT ini akhirnya ditolak sehingga tidak dilanjutkan.

Gugatan yang dipermasalahkan adalah Keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang ‘Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr.Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara’.

Di sisi lain, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama menjelaskan dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Sea Games XIX Tahun 1997 telah diikutsertakan konsorsium swasta dan menunjuk konsorsium swasta yang diketuai oleh Saudara Bambang Trihatmodjo, sebagai mitra penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997.

“Konsorsium mempunyai tugas antara lain menyediakan dana untuk penyelenggaraan Sea Games XIX Tahun 1997. Dalam penyelenggaraannya, konsorsium mengalami kekurangan dana dan negara memberikan pinjaman yang pada akhirnya menjadi utang konsorsium kepada negara (piutang negara),” pungkas Setya.


Partai

Institusi

BUMN

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Provinsi

Negara

Topik

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi