Baleg Setujui Harmonisasi RUU Papua Barat Daya

30 May 2022, 20:09

Jakarta: Badan Legislasi (Baleg) telah menyelesaikan proses harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat Daya. Hasilnya, pembahasan bakal beleid itu disetujui tanpa harus merevisi aturan daerah induk, yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.
 
“Kami meminta persetujuan kepada rapat, apakah hasil harmonisasi (RUU) Provinsi Papua Barat Daya dapat disetujui?” ujar Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 Mei 2022.
 
“Setuju,” jawab seluruh anggota Baleg yang mengikuti rapat pleno harmonisasi RUU DOB Papua Barat Daya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Baca: DOB Papua Berpeluang Ikut Pemilu 2024 Jika Disahkan Tahun Ini
 
Sebanyak delapan fraksi menyetujui harmonisasi RUU DOB Papua Barat Daya. Hanya, Fraksi Demokrat yang tidak setuju.
 
Anggota Baleg dari Fraksi Demokrat Debby Kurniawan menyampaikan alasan pihaknya tak menyetujui harmonisasi RUU DOB Papua Barat Daya, yaitu pertimbangan keuangan negara. Pasalnya, perekonomian negara masih dalam pemulihan.
 
Demokrat tak ingin pemekaran wilayah dipaksakan. Sehingga, memberatkan keuangan negara.
 
“Proses persiapan pembentukan hingga penyelenggaraan DOB membutuhkan dana hingga triliunan rupiah. Padahal keuangan negara masih mengalami defisit yang bertambah setiap tahunnya,” ujar Debby.
 
Wacana pemekaran wilayah di Papua juga diminta dilakukan setelah evaluasi implementasi UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dilakukan. Sehingga, diketahui apakah pemekaran wilayah dibutuhkan atau tidak di Bumi Cenderawasih.
 
“Termasuk juga mengetahui apakah memang pemekaran wilayah ini sangat diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemajuan kehidupan rakyat Papua,” ungkap dia.
 
Pemerintah dan DPR juga diminta mendengarkan suara aspirasi masyarakat Papua secara lebih mendalam tentang pemekaran wilayah. Pemekaran bakal berdampak pada kondisi sosial, adat, dan budaya masyarakat setempat.
 
Demokrat pun meminta RUU DOB Papua Barat Daya dikembalikan. Fraksi Demokrat mendukung pembahasan bakal beleid tersebut dilakukan setelah mendengar masukan masyarakat secara komprehensif.
 
“Sampai benar-benar mendapatkan masukan yang komprehensif dari seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Papua,” ujar dia.
 

(DEV)


https://www.medcom.id/nasional/politik/RkjvgnQk-baleg-setujui-harmonisasi-ruu-papua-barat-daya

Partai

Institusi

BUMN

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Negara

Topik

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi