Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Public Speaking Legislator Verrell Bramasta Tuai Pujian, Netizen Bandingkan dengan Wapres Gibran

    Public Speaking Legislator Verrell Bramasta Tuai Pujian, Netizen Bandingkan dengan Wapres Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kemampuan bicara di depan umum alias public speaking Anggota DPR RI, Verrell Bramasta, jadi sorotan di berbagai platform media sosial.

    Pasalnya, kemampuannya itu dinilai sangat bagus untuk ukuran pemuda yang baru masuk Senayan seperti dirinya.

    Diketahui, Verrell Bramasta saat itu mengikuti rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pemuda dan Olahraga pada Senin, 4 November 2024.

    Rapat tersebut membahas terkait proses naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna, dan Estella Raquel.

    Putra Venna Melinda itu pun sempat mengucapkan bahasa Inggris saat berbicara dengan atlet naturalisasi.

    “Perkenalkan nama saya Verrell Bramasta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). PAN, PAN, PAN, selalu terdepan,” ujar Verrell saat membuka pernyataannya dalam rapat.

    Sebelum mengutarakan pendapat, Verrell Bramasta juga sempat menyapa beberapa pemain sepak bola yang hadir dalam rapat tersebut. Dia menunjukkan sikap ramah dan terbuka.

    “Sebelumnya saya ingin mengucapkan welcome saya terhadap Ms Noa Johanna dan Ms Estella Raquel karena kebetulan Mr Kevin Diks tidak hadir. So, Ms Joanna and Ms Estella welcome to Commission Ten, welcome to this parliamentary hearing,” Verrell Bramasta menyapa.

    Tak hanya isi dari pendapatnya, kemampuan public speaking Verrell dalam menyampaikan pandangannya juga menuai pujian. Dia berbicara dengan lancar dan jelas sehingga para netizen mengaku bisa lebih mudah memahami perkataannya.

    “We are here known as the commission of civilization so you guys don’t have to worry, we are very friendly and very demure. And lastly on behalf of the National Mandate Party of Indonesia and also us here at Commission Ten. We would like to welcome you to Indonesia. Selamat datang di Indonesia,” lanjutnya.

  • Buka MTQ Tanpa Sambutan, Wapres Gibran Tuai Kritik Pedas, Warganet: Bisanya Cuma Bagi-bagi Susu

    Buka MTQ Tanpa Sambutan, Wapres Gibran Tuai Kritik Pedas, Warganet: Bisanya Cuma Bagi-bagi Susu

    FAJAR.CO.ID, PALANGKA RAYA — Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka, kembali jadi sorotan publik saat berada di Palangka Raya.

    Pasalnya, pada perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional VII Korpri di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dia membuka acara tersebut tanpa sambutan.

    Hal tersebut pun memantik reaksi dan cibiran dari warganet. Pasalnya, wapres-wapres sebelumnya selalu memberikan sambutan pada setiap acara yang dihadiri dan dibuka oleh orang nomor dua Indonesia.

    Salah satu yang menyorot peristiwa itu adalah mantan anggota DPR RI dan eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. “Begitulah kerja boneka Oligarki,” tulis Said Didu, mengomentari kejadian tersebut melalui akun media sosial X.

    “Takut dites mengaji. Mungkin,” balas warganet di kolom komentar.

    “Hi rakyat Indonesia.. Jujurlah pada hati nurani mu.. Wakil presiden skr ini tidak mampu dalam segi apapun,” ujar lainnya.

    “Bisa nya cuman bagi² susu, kaos,” kritik lainnya.

    Sebagai informasi, Wapres Gibran menghadiri acara pembukaan yang dilaksanakan di Halaman Kantor Gubernur Kalteng, Jalan RTA Milono Km 1 tersebut, secara langsung. Momen itu disiarkan akun Youtube Diskominfosantik Kalteng.

    Namun, Gibran tidak memberikan sambutan. Dia hanya memukul katambung, alat musik tabuh khas Dayak yang biasa digunakan untuk membuka acara selain gong.

    Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh dalam sambutannya, memohon kepada Wapres RI Gibran, selain Gubernur Kalteng Sugianto Sabran selaku tuan rumah, untuk berkenan memberikan sambutan.

  • Kuasai Materi, Andalan Hati Sangat Siap Hadapi Debat Kedua

    Kuasai Materi, Andalan Hati Sangat Siap Hadapi Debat Kedua

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati), paling siap hadapi debat kedua yang akan digelar KPU Sulsel pada Minggu (10/11/2024) mendatang.

    Hal itu diungkapkan Sekretaris Tim Kampanye Andalan Hati, Andi Januar Jaury. Ia membeberkan bahwa persiapan pasangan calon nomor urut 02 tersebut sudah sangat matang.

    Menurutnya, selama ini Andalan Hati menjalankan tahapan kampanye yang lebih banyak bertatap muka dengan masyarakat di berbagai wilayah dan kalangan. Sehingga, kata dia, segala masalah dan harapan akan diakurasi kembali pada program strategis yang termuat pada visi-misi keduanya.

    “Dengan demikian gambaran lingkup interaksi dengan publik selama ini merupakan cerminan dari kesiapan Andalan Hati untuk mengikuti debat terbuka sesi kedua,” ujar Januar Jaury, Rabu (6/11/2024).

    JJ, akronim nama Januar Jaury, menegaskan bahwa debat kedua adalah momentum untuk sekali lagi menguji visi-misi Andalan Hati pada forum yang lebih terbuka dan melibatkan argumentasi dengan panelis akademisi, serta paslon lainnya.

    “Melalui tema debat kali ini yakni ‘Ekonomi, Infrastruktur, dan Tata Kelola Sumber Daya Alam (SDA)’, Andalan Hati tentu akan mereview kembali beberapa kebijakan terkait hal tersebut saat bertugas menjadi gubernur kala itu,” beber Politisi Demokrat Sulsel ini.

    “Sehingga dengan pengalaman itu, terkhusus Andi Sudirman Sulaiman, pasti tahu persis capaian pembangunan infrastruktur, termasuk hal-hal yang masih kurang, serta outputnya sendiri yang bisa memberi manfaat ekonomi termasuk layanan hasil pengelolaan SDA Sulsel,” tegas dia.

  • Polrestabes Makassar Dukung Gerakan Nasional Pangan Merah Putih untuk Swasembada

    Polrestabes Makassar Dukung Gerakan Nasional Pangan Merah Putih untuk Swasembada

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sebagai langkah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, Pemerintah Indonesia meluncurkan Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan.

    Peluncuran ini berlangsung serentak di berbagai daerah, termasuk di Kota Makassar, dan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan.

    Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan.

    Polri turut mengambil peran aktif dalam menggerakkan potensi nasional, tak hanya di bidang keamanan tetapi juga dalam aspek-aspek kesejahteraan masyarakat.

    Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Mokhamad Ngajib menjelaskan, dukungan ini selaras dengan instruksi presiden untuk mendorong kemandirian pangan yang lebih kuat.

    Hal ini diungkapkan Ngajib usai melakukan Launching Kegiatan dengan Tema Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan.

    “Gerakan ini adalah bentuk sinergi kami dengan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional, karena kami memahami pentingnya ketahanan pangan bagi stabilitas negara,” ujar Ngajib.

    Ngajib juga menekankan bahwa gerakan ini adalah upaya menyeluruh yang melibatkan seluruh elemen di Polri untuk aktif dalam menguatkan ketersediaan pangan di berbagai daerah.

    “Tidak hanya di Makassar, jajaran Polri di seluruh Indonesia juga turut ambil bagian, sehingga dampaknya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” tambahnya.

    Sekadar diketahui, kegiatan ini digelar di ruang Vicon Tunggal Panaluan Polrestabes Makassar dan dihadiri oleh sejumlah pejabat utama, termasuk Waka Polrestabes Makassar AKBP Budi Susanto dan para kapolsek. (Muhsin/fajar)

  • Supratman Andi Agtas: UU Ketenagakerjaan Baru Tak Perlu Lewat Prolegnas DPR

    Supratman Andi Agtas: UU Ketenagakerjaan Baru Tak Perlu Lewat Prolegnas DPR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Supratman Andi Agtas menyatakan, pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru tidak perlu melewati proses program legislasi nasional (Prolegnas) di DPR.

    Pria yang menjabat Menteri Hukum (Menkum) RI tersebut menyampaikan hal itu untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait judicial review (JR) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

    “Terkait perubahan UU Ketenagakerjaan itu enggak perlu lewat proses prolegnas,” kata Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jalarta, Rabu (6/11/2024).

    Politikus Partai Gerindra itu menyebut, pembentukan UU Ketenagakerjaan baru merupakan peintah dari putusan MK yang meminta pembentuk Undang-Undang dalam hal ini pemerintah dan DPR memisahkan dari UU Cipta Kerja.

    “Nah, karena itu secepatnya kami akan berkoordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan. Yang paling penting yang harus disikapi sekarang kan soal pengampunan,” ucap Supratman.

    Mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu menambahkan, pihaknya juga sudah bersepakat dengan para buruh dan pekerja untuk sesegera mungkin mempersiapkan peraturan menteri ketenagakerjaan (Permenaker).

    “Walaupun tidak perlu terburu-buru,” tegas Supratman.

    Sebelumnya, MK memandang Pemerintah dan DPR perlu membuat Undang-undang Ketenagakerjaan baru dalam kurun waktu dua tahun. Hal itu disampaikan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam sidang pembacaan putusan perkara nomor: 168/PUU-XXI/2023 tentang UU Ciptaker.

    “Menurut Mahkamah, pembentuk UU segera membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023,” ujar Enny di Gedung MK, Jakarta, Kamis (31/10).

  • Dianggap Tidak Profesional Dalam Menjalankan Debat, KPU Barru Dilaporkan ke DKPP

    Dianggap Tidak Profesional Dalam Menjalankan Debat, KPU Barru Dilaporkan ke DKPP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis dan Pemerhati politik Munawir, S.H. dan Pangeran Alfayed Ruslan, S.H., resmi melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu (6/11/2024). Laporan ini dilayangkan terkait dugaan ketidakprofesionalan KPU Barru dalam menjaga integritas dan kehormatan sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

    Munawir menjelaskan bahwa laporan ini didasarkan pada insiden debat publik pertama yang digelar pada 30 Oktober 2024 pukul 13.00 WITA. “Latar belakang laporan ini adalah insiden yang terjadi pada debat publik pertama yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Barru,” katanya dalam pernyataan resminya.

    Debat yang seharusnya berjalan lancar malah dihentikan setelah hanya 30 menit karena pemadaman listrik mendadak. Berdasarkan informasi yang beredar, pemadaman ini disebabkan oleh ledakan trafo di gedung acara.

    Sebuah video yang memperlihatkan klarifikasi dari pihak KPU Barru kepada para calon bahwa debat itu hanya uji coba semakin membuat publik geram. Banyak warga Barru mempertanyakan apakah tindakan tersebut mencerminkan profesionalitas yang diharapkan dari penyelenggara pemilu.

    Keputusan KPU Barru untuk hanya mengadakan satu kali debat pada 13 November 2024 juga menuai kritik. Awalnya, dua debat dijadwalkan pada 30 Oktober dan 13 November 2024. Namun, perubahan mendadak ini memunculkan keraguan akan kredibilitas KPU Barru dalam menjaga pemilu yang adil dan transparan.

    Sebagai putra daerah, Munawir berharap KPU Kabupaten Barru dapat memperbaiki kinerjanya. “Saya berharap KPU Kabupaten Barru bisa menunjukkan profesionalitasnya dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu yang terpercaya, demi terwujudnya Pilkada yang bersih, adil, dan menjunjung tinggi aspirasi masyarakat Barru,” ujarnya.

  • Tebet Eco Park Raih Seoul Design Award 2024, Geisz Chalifah tantang Fahri Hamzah: Mana Hasil Ridwan Kamil?

    Tebet Eco Park Raih Seoul Design Award 2024, Geisz Chalifah tantang Fahri Hamzah: Mana Hasil Ridwan Kamil?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah menantang Fahri Hamzah. Setelah Tebet Eco Park raih Seoul Design Award 2024.

    Geisz menilai penghargaan itu menunjukkan kualitas Anies. Karena sekian kalinya karyanya meraih penghargaan.

    “Kesekian kalinya karya Anies dapat penghargaan Internasional,” kata Giesz dikutip dari unggahannya di X, Rabu (6/11/2024).

    Ia meminta Wakil Ketua Umum Gelora itu menunjukkan karya taman Ridwan Kamil yang mendapatkan penghargaan serupa.

    Ridwan Kamil dan Anies diketahui merupakan Calon Gubernur DKI Jakarta. Ridwan Kamil pernah menjabat Gubernur Jawa Barat sedangkan Anies Gubernur DKI Jakarta.

    “Tanya ke Fahri Hamzah. Taman di mana di Jawabarat hasil Ridwan Kamil yg dpt penghargaanspt ini?” ucapnya.

    Geisz pun mengungkit pernyataan Fahri Hamzah yang dinilainya menjelekkan Anies. Di sisi lain membanggakan Ridwan Kamil.

    “Diakan bicara RK hebat sambil jelekin Anies,” pungkasnya.

    Geisz tidak merinci mana pernyataan Fahri dimaksud. Hanya saja, Fahri sebelumnya menyampaikan dukungannya pada Ridwan Kamil saat deklarasi Partai Gelora di Hotel Sultan Jakarta.

    Menurutnya, mantan-mantan Gubernur Jakarta selama ini selalu punya agenda politik sendiri. Hal itu membuat mereka bertentangan dengan pemerintah pusat dan pembangunan di Jakarta tak beres.

    “Kalau gubernur seperti di masa yang lalu punya agenda sendiri, banjir tidak tertangani, polusi semakin parah, kebersihan kota semakin hancur, dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan,” ujar Fahri dalam sambutannya, dilansir jawapos, Senin (19/8).

  • Pendukung Assami Jadikan Pilkada Polman Ajang Judi

    Pendukung Assami Jadikan Pilkada Polman Ajang Judi

    FAJAR.CO.ID, POLMAN – Di tengah riuhnya euforia Pilkada Polewali Mandar yang kian dekat, muncul fenomena yang mengganggu kepercayaan publik—perjudian taruhan di media sosial.

    Taruhan ini mengintai, menjalar di balik layar aplikasi populer seperti TikTok, menambah nuansa gelap dalam kontestasi politik lima tahunan yang seharusnya penuh dengan semangat demokrasi.

    Seperti yang terjadi di akun TikTok Polmantoday, pada Rabu, 6 November 2024, di mana seorang pengguna dengan akun @ilhamamiruddin melempar tawaran taruhan sebesar Rp1 juta, mendukung pasangan calon nomor 1, Syamsul Mahmud – Andi Nursami Masdar (Assami).

    Tak butuh waktu lama, komentar ini menyulut respons pengguna lainnya yang seakan antusias menyambut taruhan politik ini. “TF sini,” balas akun @akuituapaya. Diikuti komentar lain yang bahkan mengundang untuk memperbesar taruhan dengan kontak langsung.

    Berkali-kali fenomena taruhan muncul saat suhu politik memanas. Namun, kali ini taruhan yang beredar di dunia maya mengandung bahaya yang lebih nyata, bukan sekadar permainan adrenalin. Taruhan pada hasil Pilkada bukan hanya soal untung-rugi uang; ada dampak luas yang mengancam kredibilitas Pilkada, menyebar bagai racun dalam demokrasi.

    Dampak Negatif Taruhan Judi dalam Pilkada

    Mengganggu Integritas Pemilu

    Taruhan yang melibatkan pemilihan kepala daerah ini membawa risiko serius terhadap integritas demokrasi. Alih-alih menilai kandidat berdasarkan kompetensi atau visi yang ditawarkan, masyarakat terbujuk memandang Pilkada sebagai peluang keuntungan materi.

    Taruhan semacam ini menggeser fokus, dari proses politik yang transparan menjadi ajang spekulasi tak berdasar yang justru menciptakan keraguan publik pada hasil akhir Pilkada.

  • Sederet Alasan Relawan Golkar Lama Hijrah ke Seto-Rezki

    Sederet Alasan Relawan Golkar Lama Hijrah ke Seto-Rezki

    Alasan lainnya adalah, pasangan Sehati merupakan kriteria pemimpin berpengalaman yang dinilai lebih memenuhi kebutuhan Makassar saat ini. Menurutnya, pengalaman menjadi faktor kunci dalam memilih pemimpin.

    Seto memiliki rekam jejak sebagai Bupati Sinjai periode 2018-2023 dan Rezki Mulfiati Lutfi sudah dua kali terpilih sebagai anggota DPRD Sulsel. Kombinasi pengalaman di eksekutif dan legislatif ini sangat layak memimpin Kota Makassar selama lima tahun ke depan.

    “Makassar butuh pemimpin yang berpengalaman. Dari semua calon, hanya Seto yang memiliki pengalaman sebagai kepala daerah,” pungkas Nena.

    Sebelumnya, Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Ali Armunanto menilai, perpecahan dukungan di internal Golkar Makassar berpotensi menurunkan elektabilitas Munafri alias Appi. Apalagi, Golkar merupakan parpol pengusung utama pasangan Mulia di Pilkada Makassar.
    “Ini akan mengganggu pergerakan mesin parpol Appi karena kita tahu (parpol) pengusung utama Appi-Aliyah itu Golkar. Apalagi diharapkan leading dalam kampanye itu Golkar mesin parpolnya,” kata Ali, pada Sabtu (2/11/2024).

    Ali beranggapan, perpecahan dukungan ini akan berimbas kepada mesin politik Partai Golkar dan akan mengganggu kerja-kerja pemenangan. Peralihan dukungan ini turut berpotensi munculnya swing voter di kalangan pemilih Golkar. “Ini bisa menurunkan elektabilitas Golkar, khususnya dalam dukungan mereka terhadap Appi,” jelas Ali.

    Dukungan Relawan Golkar ini, kata Ali, akan memperkuat barisan pendukung Sehati. Apalagi Golkar dikenal memiliki basis yang loyal dan memiliki pemilih 40 tahun ke atas yang selama ini belum terjangkau oleh Seto-Rezki. “Orang yang pindah ini bukan membawa dirinya tapi membawa basis, tentu ini akan memberikan dampak elektoral ke Seto-Rezki,” pungkas Ali. (*)

  • Ustaz Hilmi Firdausi: Jangan Hanya Rakyat Kecil yang Diciduk Terkait Judi Online

    Ustaz Hilmi Firdausi: Jangan Hanya Rakyat Kecil yang Diciduk Terkait Judi Online

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus judi online (Judol) yang semakin marak di Indonesia, tak hanya melibatkan rakyat kecil, namun juga para artis dan public figure yang seringkali menjadi sorotan publik.

    Baru-baru ini, kasus promosi situs judi online yang melibatkan beberapa selebriti menjadi perhatian publik.

    Rakyat kecil yang terlibat dalam aksi serupa seringkali langsung diciduk dan diproses hukum dengan cepat, sementara para figur publik, yang seharusnya menjadi teladan, cenderung dibiarkan begitu saja.

    Isu ini mendapat tanggapan serius dari Ustaz Hilmi Firdausi, owner SIT Daarul Fikri dan pengasuh Pondok Pesantren Baitul Qur’an Assa’adah.

    Menurut Ustaz Hilmi, pemberantasan judi online harus dilakukan secara adil dan merata.

    “Kalau rakyat kecil promosi Judol langsung diciduk,” ujar Hilmi dalam keterangannya di aplikasi X @Hilmi28 (6/11/2024).

    Ia menilai bahwa jika rakyat kecil yang terjerat promosi judi online langsung diproses hukum, maka seharusnya para artis dan public figure yang juga mempromosikan judi online melalui platform mereka juga harus mendapatkan perlakuan yang sama.

    “Harusnya artis dan public figure juga diperlakukan sama agar tercipta rasa keadilan,” cetusnya.

    Ustaz Hilmi Firdausi menambahkan, bahwa idealnya, sistem hukum di Indonesia memberikan perlakuan yang setara terhadap semua kalangan, baik itu rakyat biasa maupun figur publik.

    “Semua sama di mata hukum dan semua juga sama di mata penegak hukum,” Hilmi menuturkan.

    Menurutnya, kesenjangan perlakuan hukum hanya akan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.