Anggaran Pilkada Dan Pemilu Harus Dievaluasi Dan Diawasi

3 November 2021, 8:04

RM.id  Rakyat Merdeka – Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengevaluasi anggaran Pemilu dan Pilkada 2024 yang tembus Rp 112 triliun. Pasalnya, kondisi ekonomi Indonesia belum membaik pasca pandemi Covid-19.

Menurut Saan, total biaya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Rp 112 triliun itu cukup besar. Apalagi, kondisi perekonomian Indonesia belum sepenuhnya membaik karena pandemi.

Berita Terkait : Golkar Targetkan Meraup 20 Persen Di Pemilu 2024

“Memang anggaran diminta (KPU) dalam situasi saat ini, itu terasa berat, dalam masih situasi pandemi, ada dampak pandemi, terutama di daerah,” ujarnya, di Gedung DPR, kemarin.

Saan merinci total anggaran Pemilu dan Pilkada 2024. Yakni untuk Pemilu Rp 86 triliun dan Rp 26 triliun untuk Pilkada. Karena itu, dia meminta penyelenggara Pemilu dan Pilkada menyisir atau mengkaji ulang pengajuan anggaran yang telah disampaikan kepada DPR itu. Hal itu perlu dilakukan untuk efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan pesta demokrasi pada 2024.

Berita Terkait : AIPI : Pemilu Nasional Dan Pilkada Serentak Harus Tuntas Pada 2024

“Melakukan penyisiran secara detail setiap tahapan, baik untuk Pemilu maupun Pilkada. Supaya tidak terjadi pembengkakan anggaran,” jelas politisi Partai NasDem ini.

Menurut Sekretaris Fraksi DPR dari Partai NasDem ini, salah satu tujuan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada adalah efisiensi anggaran. Di antaranya, mengurangi pembiayaan tahapan dan logistik pemungutan suara Pilkada.

Baca Juga : Jakarta Ancang-ancang Hadapi Gelombang Tiga

Tapi, hal itu tak terlihat pada pengajuan anggaran yang disampaikan KPU Pusat dan KPU daerah. Semangat efisiensi pembiayaan pesta demokrasi belum tercapai. “Kalau anggaran malah besar di mana Pemilu disatukan dan Pilkada diserentakkan, justru malah membengkak. Semangat efisiensi tentu tidak tercapai,” tuturnya.

Lalu, Saan meminta penyelenggara mengevaluasi ulang pengajuan anggaran Pemilu dan Pilkada 2024 sebesar Rp 112 triliun. Penyisiran harus dilakukan secara detail pada setiap tahapan. “Kami minta penyelenggara benar-benar membuat anggaran setiap tahapan secara detail, sehingga bisa efisien,” tutupnya.
 Selanjutnya 


https://rm.id/baca-berita/nasional/98063/tembus-rp-112-triliun-anggaran-pilkada-dan-pemilu-harus-dievaluasi-dan-diawasi

 

Tokoh

Partai

Institusi

K / L

BUMN

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Provinsi

Negara

Topik

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi