Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas sekaligus anggota DPR Rieke Diah Pitaloka meminta publik berhenti berkutat pada polemik status bencana lokal atau nasional. Menurutnya, penanganan bencana di tiga wilayah Sumatera harus melibatkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah secara terpadu.
“Stop polemik status bencana nasional atau tidak, tapi berikan dukungan kepada pemerintah. Penanganan pascabencana harus dilakukan secara nasional. Koordinasi antara pusat dan daerah melibatkan seluruh kementerian dan lembaga dalam satu gerak langkah di bawah kontrol presiden,” kata Rieke Diah Pitaloka dikutip dari Instagram miliknya, Sabtu (6/12/2025).
Rieke Dia Pitaloka menegaskan, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk penanganan bencana di seluruh Indonesia.
“Berdasarkan info dari Badan Anggaran DPR RI, ada dana siap pakai on call 2025 senilai Rp 4 triliun. Kita harus mengawasi agar anggaran sampai dan tepat sasaran, tanpa penyalahgunaan oleh pejabat maupun aparat penegak hukum,” tegasnya.
Ia menekankan, perlunya evaluasi izin pengelolaan tambang dan perkebunan agar bencana serupa tidak terulang di daerah lain.
“Kita mendorong proses relokasi, penyaluran dan distribusi bagi korban bencana, serta dukung pemulihan fasilitas publik yang hancur agar bisa kembali digunakan masyarakat,” tambahnya.
Berdasarkan data BNPB per 4 Desember 2025, bencana banjir dan tanah longsor akhir November lalu telah berdampak di 50 kota/kabupaten di Sumbar, Sumut, dan Aceh.
Adapun jumlah korban, yaitu di Sumatera Utara sebanyak 299 korban meninggal, Aceh 277 korban meninggal, Sumatera Barat 200 orang meninggal.
Selain itu, masih terdapat 564 orang hilang, 2.600 orang terluka, dan 3,3 juta jiwa terdampak. Kerusakan meliputi pemukiman, jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, kantor, sekolah, dan rumah ibadah.