Nusantara, Beritasatu.com – Seusai resmi diputuskan sebagai ibu kota politik melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, sebanyak 4.100 aparatur sipil negara (ASN) dari 16 kementerian, bakal mulai berkantor di IKN pada November 2025. Otorita IKN pun memastikan hunian dan kantor untuk ribuan ASN itu telah siap untuk digunakan.
Seluruh fasilitas seperti air bersih dan pasokan listrik, serta perabotan dan peralatan kantor dipastikan telah tersedia sehingga para ASN itu bisa bekerja secara maksimal.
“Sejumlah Kementerian telah mengirimkan data nama-nama ASN yang akan berkantor di IKN mulai dari eselon satu hingga eselon tiga,” kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono kepada Beritasatu.com saat ditemui di kantor Otorita di IKN, Kamis (30/10/2025) pagi.
Basuki menjelaskan, pihak Otorita IKN telah memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait Kementerian yang bakal mulai berkantor di IKN. Total ada sebanyak 16 Kementerian yang diusulkan untuk mulai beroperasional di IKN per November 2025.
Sebanyak 16 kementerian ini berhubungan langsung terkait persiapan menyambut ibu kota politik pada 2028 mendatang, di antaranya seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Kami merekomendasikan ada 16 KL ya, terutama yang berhubungan langsung mendukung IKN, seperti ATR, kehutanan, PU, perumahan, menhub, kesehatan, pendidikan, mereka sudah mengirimkan kepada kami, berapa orang yang akan ditugaskan di sini,” terang Basuki.
Sementara itu, pada tahap awal ini, sejumlah kementerian akan mulai menerapkan sistem penugasan tiga bulan sekali bertugas di IKN, salah satunya seperti yang telah diterapkan oleh Bank Indonesia.