Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan bahwa penyusunan peraturan presiden (Perpres) terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (MBG) akan rampung pada pekan ini.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa rancangan beleid ini akan mengatur tugas, fungsi, peran masing-masing instansi kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah dalam mengeksekusi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Jadi di situ akan terlihat bahwa BGN tugasnya penyelenggara, melakukan intervensi, kemudian pengawasan itu tugasnya Kementerian Kesehatan,” kata Dadan dalam konferensi pers di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025).
Dia melanjutkan, Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) juga akan terlibat dalam penyaluran MBG kepada ibu hamil dan menyusui.
Sementara itu, pemerintah daerah disebutnya akan menyiapkan perihal infrastruktur dan pembina peternak, petani, hingga nelayan yang memasok bahan baku MBG di wilayah masing-masing.
Dadan juga menjelaskan peran Kementerian Pertanian (Kementan) dalam meningkatkan produksi hasil bumi, seiring tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait hasil laut.
“Jadi seluruhnya sudah ada di dalam Perpres tersebut. Dengan adanya Perpres itu, masing-masing pihak tidak akan lagi gamang karena sudah ada perannya masing-masing dan seluruhnya akan dikoordinasikan oleh tim koordinasi,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, serapan anggaran MBG semakin membaik dalam beberapa waktu terakhir.
Luhut lantas menyinggung pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang membuka opsi relokasi anggaran apabila serapan MBG tak optimal.
“Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik sehingga Menteri Keuangan enggak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap,” ujarnya.
Lebih lanjut, Luhut menyebut, juga telah mengingatkan BGN mengenai potensi kenaikan biaya dana alias cost of fund apabila anggaran MBG tak kunjung terserap.
Purnawirawan TNI ini menilai bahwa apabila anggaran tersebut terserap dengan baik, maka ekonomi di akar rumput akan turut bergerak, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.