Sampang (beritajatim.com) – Dugaan penyelewengan bantuan beras di Desa Banyukapah, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, yang sempat ramai di media sosial dalam beberapa hari terakhir, kini mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Ketua Komisi I DPRD Sampang, Mohammad Salim menyatakan, pihaknya akan turun tangan langsung untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar. Saat ini, DPRD akan melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
“Jika dugaan tersebut terbukti benar, kami pastikan akan menindak tegas sesuai dengan kewenangan kami selaku wakil rakyat,” terangnya, Kamis (4/9/2025).
Meski demikian, ia menekankan bahwa pihaknya tidak bisa gegabah dalam mengambil tindakan. Semua harus melalui mekanisme yang sudah ditentukan.
“Tapi sebelumnya kami akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada semua pihak yang terlibat,” imbuhnya.
Soalnya, ada beberapa kemungkinan bantuan bisa belum tersalurkan atau disebabkan oleh kendala teknis di tingkat desa, bukan semata-mata karena adanya penyelewengan.
“Bisa jadi karena keterlambatan atau tidak sampainya bantuan tersebut disebabkan oleh kendala administratif atau teknis dari pihak desa,” ujarnya.
Sekadar diketahui, berdasarkan data di lapangan, sebanyak 526 orang tercatat sebagai penerima Bantuan Pangan Beras (PBP).
Namun, muncul dugaan bahwa tidak semua penerima mendapatkan bantuan beras. Diperkirakan sekitar 10 warga tidak menerima haknya sesuai yang tercantum dalam daftar. [sar/but]