Rumah Djiauw Kie Siong Tempat Soekarno-Hatta Singgah Akan Diakuisisi Negara? DPRD Karawang Dukung Bandung 18 Agustus 2025

Rumah Djiauw Kie Siong Tempat Soekarno-Hatta Singgah Akan Diakuisisi Negara? DPRD Karawang Dukung
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        18 Agustus 2025

Rumah Djiauw Kie Siong Tempat Soekarno-Hatta Singgah Akan Diakuisisi Negara? DPRD Karawang Dukung
Tim Redaksi
KARAWANG, KOMPAS.com
– Ketua DPRD Karawang, Endang Sodikin, menyatakan dukungan agar Rumah Djiauw Kie Siong di Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dibeli dan dijadikan aset negara.
Rumah yang berada di Dusun Bojong, Kecamatan Rengasdengklok, itu memiliki nilai sejarah penting.
Tempat tersebut menjadi lokasi singgah Soekarno dan Mohammad Hatta saat dibawa kaum muda pada 16 Agustus 1945 untuk mendesak segera diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia.
Tak hanya itu, rumah ini juga menjadi saksi bisu detik-detik menjelang proklamasi. Bahkan, bendera merah putih pertama kali dikibarkan di Eks Kantor Kewedanaan Rengasdengklok sehari sebelum proklamasi.
Endang menilai, hingga kini rumah tersebut masih terawat oleh keturunan Djiauw Kie Siong. Karena memiliki nilai sejarah besar, ia menegaskan rumah itu sudah sepatutnya mendapat perhatian khusus dari negara.
Pada Rabu (13/8/2025), Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengunjungi rumah tersebut dan menyatakan akan mendorong Presiden agar mengakuisisi rumah Djiauw Kie Siong sebagai aset negara. Endang pun menyambut baik langkah tersebut.
“Kemarin atas kunjungan MPR menginisiasi bagaimana Rumah Djiauw Kie Siong ini diakuisisi oleh negara. Kami sepakat kalau memang agendanya dianggarkan secara kolaboratif, kami tidak keberatan,” kata Endang, Senin (19/8/2025).
Endang mengungkapkan, upaya membeli rumah ini sebenarnya sudah pernah dilakukan sejak 2010. Saat itu, ahli waris menetapkan harga Rp 2 miliar.
Namun pemerintah daerah hanya mampu menawar Rp 700 juta, sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setempat.
Karena perbedaan harga tersebut, rencana pembelian pun mandek hingga bertahun-tahun.
“Tentunya dari dulu selalu siap untuk menganggarkan, akan tetapi adanya kendala-kendala teknis kan tidak bisa dihindarkan, termasuk juga adanya upaya tambahan harga di luar dari EPDesKel. Saya juga sudah 11 tahun sebagai wakil rakyat, kita banyak mendengar masukan dan informasi,” ujar Endang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.