Pimpinan Komisi X soal Hari Kebudayaan 17 Oktober: Pemerintah yang Berkuasa
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Komisi X DPR RI,
MY Esti Wijayanti
, menyerahkan keputusan pemerintah yang menetapkan 17 Oktober sebagai
Hari Kebudayaan Nasional
Indonesia (HKNI).
Selama pemerintah sudah berdiskusi dengan para
budayawan
, ia tidak keberatan.
“Pemerintah yang berkuasa dan punya kemauan,
gimana
? Yang penting itu sudah didiskusikan dengan para budayawan-budayawan,” kata MY Esti di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/7/2025).
MY Esti mendapat informasi bahwa pemerintah memang sudah berdiskusi dengan para budayawan.
Di sisi lain, perihal keputusan ini belum dibahas di Komisi X DPR RI.
“Belum, belum. Belum ada diskusi (bersama Komisi X),” tuturnya.
Diketahui, Menteri Kebudayaan
Fadli Zon
mengumumkan penetapan 17 Oktober sebagai HKN.
Fadli Zon mengatakan, penetapan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kesadaran kolektif bangsa Indonesia tentang pentingnya pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.
“Tanggal 17 Oktober dipilih berdasarkan pertimbangan kebangsaan yang mendalam, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo pada 17 Oktober 1951,” ujar Fadli kepada
Kompas.com
.
Fadli Zon memaparkan, PP tersebut menetapkan Lambang Negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian integral dari identitas bangsa.
“Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan, tetapi filosofi hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan kekayaan budaya, toleransi, dan persatuan dalam keberagaman,” ujar dia.
“PP Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara merupakan tonggak sejarah penetapan Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol resmi Indonesia,” sambung Fadli Zon.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Pimpinan Komisi X soal Hari Kebudayaan 17 Oktober: Pemerintah yang Berkuasa
/data/photo/2024/11/17/6739afebc26dc.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)