Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyiapkan langkah strategis untuk menata Alun-Alun Bojonegoro agar menjadi ruang publik yang nyaman, hijau, dan terintegrasi dengan fasilitas pendukung. Penataan ini juga akan memberi ruang lebih besar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta menjaga kelestarian kawasan bersejarah.
Rencana penataan ini dibahas dalam forum Ngobrol Bareng Pak Bupati (NGOPI) di Pendopo Malowopati Bojonegoro, forum rutin yang mempertemukan pimpinan OPD, camat, dan stakeholder terkait. Diskusi dipimpin langsung oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono.
Bupati Setyo Wahono menyampaikan bahwa Alun-Alun Bojonegoro memiliki nilai strategis karena berada di antara Pendopo Pemkab, Masjid Agung Darussalam, dan Pasar Kota. Oleh sebab itu, kawasan ini perlu ditata secara menyeluruh agar menjadi ruang interaksi masyarakat yang representatif, fungsional, dan estetik.
“Kita butuh integrasi antara alun-alun, pendopo, masjid, dan pasar. Tempat ini harus jadi ruang publik yang ramah untuk warga, dengan parkir yang memadai dan lapak UMKM yang tertata,” ujar Bupati yang akrab disapa Mas Wahono, Kamis (12/6/2025).
Mas Wahono juga menekankan pentingnya menyediakan lahan parkir di luar area alun-alun, serta ruang khusus bagi UMKM agar produk lokal bisa dinikmati warga dan pengunjung. Keberadaan pedagang kaki lima tetap akan dipertahankan dengan penataan lokasi yang strategis.
Penghijauan menjadi salah satu fokus utama. Mas Wahono ingin kawasan ini tetap rindang dan nyaman, tanpa mengubah identitas budaya. “Jangan sampai kawasan ini berubah. Kita perlu patenkan dan jadikan ikon Bojonegoro yang tidak bisa diubah-ubah,” tegasnya.
Ia juga meminta agar seluruh elemen OPD bekerja dengan visi jangka panjang. “Kita tidak ingin ada cat bangunan yang warnanya menyesuaikan partai politik. Kita ingin standar kota yang berpikir jangka panjang dan modern untuk generasi mendatang,” tambahnya.
Penjabat Sekretaris Daerah Bojonegoro, Andik Sudjarwo, menambahkan bahwa kebutuhan lahan parkir dapat diakomodasi dari aset Pemkab seperti halaman kantor Inspektorat, BPKAD, hingga relokasi Kantor Bakesbangpol. Selain itu, kerja sama dengan Perhutani juga sedang dijajaki untuk memanfaatkan lahan sekitar alun-alun sebagai kantong parkir dan zona PKL.
“Penataan alun-alun bukan berarti menghilangkan PKL, tapi menempatkannya dalam satu zona yang terorganisir bersama area parkir,” jelasnya.
Andik menegaskan bahwa penghijauan tetap menjadi prioritas. Pohon pelindung yang sudah ada akan dipertahankan dan ditambah untuk menjaga kenyamanan kawasan. Selain itu, bangunan cagar budaya di sekitar alun-alun akan dilindungi sebagai warisan penting Bojonegoro.
Forum NGOPI ini menghasilkan berbagai gagasan segar yang diharapkan dapat mengubah wajah Alun-Alun Bojonegoro menjadi pusat aktivitas publik yang nyaman, hijau, inklusif, serta ramah bagi UMKM dan budaya lokal. [lus/beq]