Jember (beritajatim.com) – Sebanyak 136 jabatan eselon II, III, dan IV Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, saat ini kosong. Sementara 94 orang pejabat akan pensiun pada 2025-2026.
Menurut data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ada delapan jabatan eselon II, 30 jabatan eselon III, dan 98 jabatan eselon IV yang kosong. Ditambah 94 orang pejabat yang akan pensiun, maka jumlah jabatan yang kosong bisa mencapai 230 posisi.
“Persiapan pengisian jabatan yang kosong untuk eselon II telah dilakukan dengan melaksanakan uji kompetensi mutasi antar eselon II. Saat ini sedang proses di pusat, semoga segera clear,” kata Kepala BKPSDM Jember Suko Winarno, Sabtu (14/6/2025).
Sementara itu, lanjut Suko, seleksi terbuka atau lelang jabatan akan dilaksanakan untuk mengisi kursi jabatan yang belum terisi dari mutasi antar eselon II. “Rencana lelang jabatan atau seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ini akan melihat pasca penataan atau rotasi yang dilakukan,” katanya.
Dari mutasi dan rotasi yang akan dilakukan Bupati Fawait, akan diketahui jabatan yang kosong. “Proses pengisian jabatan melalui seleksi terbuka sendiri diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 45 hari,” kata Suko.
Pengisian jabatan tersebut masih akan mengikuti Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (KSOTK) Pemkab Jember yang berlaku sekarang, kendati saat ini perubahan peraturan daerah tentang KSOTK tengah berproses.
Ada banyak perubahan struktur birokrasi, terutama dengan penggabungan dan penghapusan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Aspek kepegawaian tentu akan mengikuti perubahan itu. Namun BKPSDM memilih menanti dan melihat perkembangan penetapan KSOTK tersebut ke depan.
Wakil Ketua DPRD Jember Widarto berharap posisi jabatan organisasi perangkat daerah yang bisa menghasilkan pendapatan asli daerah diisi sosok yang tak sekadar menjalankan tugas rutin, namun punya visi jelas dan kemampuan inovatif,
“Dia punya visi ke depan bagaimana menggali sumber-sumber pendapatan. Punya caranya, punya srrateginya. Mau ditarget tinggi. Inovasi harus dilakukan agar pendapatan asli daerah kita tidak sekadar naik, tapi melompat,” kata Widarto.
Sementara OPD kunci yang melayani kebutuhan dasar masyarakat di sektor kesehatan, pendidikan, perizinan, dan kesejahteraan sosial harus diisi sosok yang punya jiwa melayani. “Harus dicari kepala OPD yang punya visi melayani,” kata Widarto. [wir]