Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait akan menggerakkan gerbong mutasi di tubuh Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sistem merit diharapkan lebih dikedepankan daripada favoritisme.
“Kedepankan sistem merit. ‘Jember Baru’ jangan tercampur residu masa pemilihan kepala daerah. Penyusunan birokrasi jangan atas dasar like or dislike, suka atau tidak suka,” kata Muhammad Iqbal, doktor ilmu komunikasi politik Universitas Jember, Sabtu (14/6/2025).
Iqbal berharap transparansi ditegakkan. “Dengan demikian pertanggungjawaban atau akuntabilitas atas siapa menempati posisi apa betul-betul diketahui dan diamini publik,” katanya.
Dibandingkan masa awal pemerintahan Bupati Hendy Siswanto, Bupati Fawait lebih stabul dengan kondisi birokrasi Pemkab Jember saat ini. Hal ini, menurut Iqbal, seharusnya bisa dimaksimalkan oleh Bupati Fawait.
Iqbal mengingatkan, Bupati Hendy saat itu menerima warisan birokrasi yang carut-marut dari pemerintahan sebelumnya, mulai dari belum disahkannya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2021 hingga penilaian disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap APBD 2020.
Bupati Hendy menerima warisan kondisi dari tidak berjalannya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). “Sehingga tidak memungkinkan birokrasi dan eselonisasi berjalan semestinya,” kata Iqbal.
Di tengah penataan birokrasi, menurut Iqbal, Bupati Hendy juga menghadapi pandemi Covid 19. “Namun seiring meredanya pandemi, birokrasi bisa tertata kembali,” katanya. Birokrasi yang tertata ini yang kemudian diwarisi Fawait sekarang.
Maka, Iqbal berharap, postur birokrasi disusun untuk kepentingan publik. “Bukan wajah birokrasi yang justru sarat dengan kepentingan politik,” katanya.
“Saya kira penting untuk memberi penegasan kepada struktur birokrasi, mulai dari kepala dinas sampai eselon III dan IV untuk benar-benar mengedepankan nilai-nilai teknokratik depan dibandingkan nilai-nilai politik,” kata Iqbal. [wir]