Kapal Harus Tunggu 7 Hari Masuk Pelabuhan di Bangka Belitung, Biaya Bengkak hingga Rp 200 Juta Regional 1 Mei 2025

Kapal Harus Tunggu 7 Hari Masuk Pelabuhan di Bangka Belitung, Biaya Bengkak hingga Rp 200 Juta
Tim Redaksi
BANGKA, KOMPAS.com
– Akses transportasi laut di Kepulauan
Bangka Belitung
kini menghadapi tantangan serius akibat pendangkalan alur muara Pelabuhan Pangkalbalam, Pangkalpinang.
Kondisi ini menyebabkan waktu tunggu kapal meningkat drastis, berdampak pada melonjaknya biaya logistik dan risiko gangguan pasokan kebutuhan pokok.
Dalam peninjauan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, Rabu (30/4/2025), terungkap bahwa kapal yang biasanya menempuh rute Sunda Kelapa, Jakarta – Bangka dalam waktu 18 hingga 24 jam, kini harus menunggu hingga tujuh hari untuk bisa masuk ke pelabuhan.
“Tadi sama-sama kita dengar, dari Nakhoda kapal, mereka tiba Rabu kemarin, sekarang sudah Rabu lagi, baru mau masuk pelabuhan nanti malam,” ungkap Hidayat seusai peninjauan.
Meningkatnya masa tunggu menyebabkan biaya operasional kapal membengkak.
“Dari seharusnya Rp 50 juta menjadi Rp 200 juta untuk kapal-kapal ini, biaya mahal ini sudah sama seperti di Papua kita,” ujar Hidayat.
Menurutnya, kondisi ini berkontribusi pada ekonomi biaya tinggi serta berpotensi menimbulkan inflasi akibat keterlambatan pasokan barang, termasuk bahan pokok dan material konstruksi.
Sebagai solusi jangka pendek, Hidayat menyatakan akan memindahkan kapal-kapal besar ke Pelabuhan Belinyu atau Sadai, Bangka Selatan.
“Saya akan panggil semua owner kapal untuk membicarakan ini, jangan sampai perekonomian kita lumpuh,” ujarnya.
Selain pemindahan kapal, Pemprov Bangka Belitung juga berencana melakukan pengerukan alur muara Pelabuhan Pangkalbalam yang saat ini mengalami surut hingga 80 sentimeter dari kedalaman minimal 4 meter.
Pendangkalan ini bahkan sempat menyebabkan kapal yang sedang lepas jangkar menjadi oleng hingga terbalik.
Namun, rencana pengerukan terkendala dana.
“Untuk pengerukan ini butuh biaya Rp 1 triliun, sementara APBD dan APBN tak ada uangnya. Nanti kita minta kapal isap timah untuk mengeruk, silakan ambil timahnya, kita akan buat perda atau aturannya bersama DPRD,” beber Hidayat.
Dalam kunjungan itu, Hidayat juga memastikan bahwa Jembatan Emas yang melintang di muara pelabuhan tidak lagi akan difungsikan untuk lalu lintas darat. Bagian tengah jembatan akan dibiarkan terbuka demi mendukung kelancaran lalu lintas kapal.
“Sparepart mesin jembatan ini sudah tidak ada lagi, sudah dicari ke berbagai negara, tak ada yang membuatnya. Kalau nanti tiba-tiba macet, kapal tidak bisa lewat di bawahnya, ekonomi kita bisa lumpuh,” ujar Hidayat.
Ia menyebut, biaya operasional buka-tutup jembatan sangat tinggi, mencapai Rp 1,6 miliar per tahun. Karena itu, Pemprov tidak mengambil risiko melakukan rekayasa teknologi yang makan waktu dan biaya besar.
“Selama saya menjabat gubernur ini, bagian tengah jembatan kita buka untuk pelayaran,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.