Komisi I Desak Pembentukan Coast Guard, Sebut Penegakan Hukum di Laut Tak Jelas Ujungnya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Anggota Komisi I DPR
Elita Budiati
mendesak pembentukan
coast guard
untuk menjaga dan menegakkan hukum di laut menyusul banyaknya ancaman kapal asing dan kejahatan lintas negara.
Menurutnya, pembentukan
coast guard
makin penting lantaran Indonesia belum memiliki
coast guard
, sementara luas laut mencapai 65 persen dari luas daratan.
Terlebih, Badan
Keamanan Laut
(
Bakamla
) yang saat ini menjaga
keamanan laut
tidak memiliki fungsi penegakan hukum.
“Saya tetap berpikir betapa pentingnya kita sebagai maritim mempunyai
coast guard
. Dan ini tentu saja tidak akan berhasil karena Bakamla ini sampai hari ini menurut saya bukan
coast guard
. Dia tidak punya kewenangan untuk penegakan hukum,” kata Elita dalam rapat dengar pendapat dengan TNI AL di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).
Elita menyampaikan, tidak adanya kewenangan Bakamla untuk memberi sanksi atas pelanggaran di laut membuat banyak keluhan yang masuk.
Ia tidak memungkiri, banyak kasus yang tak berujung setelah diamankan oleh Bakamla.
“Setelah ditangkap, diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum. Seterusnya, itu tidak ada koordinasi; di sini ada miskoordinasi, kita tidak tahu ke mana ujungnya kasus yang ditemukan,” tuturnya.
Elita menilai, perlu koordinasi seluruh pihak, termasuk dengan TNI Angkatan Laut (AL) yang memiliki wewenang penegakan hukum.
Koordinasi juga diperlukan untuk menghilangkan ego sektoral yang saat ini masih terjadi.
“Sebenarnya tugas menjaga kedaulatan laut ini salah satunya adalah TNI AL, tapi mungkin kurang terekspos dan apakah di sini ada ego sektoral. Kalau menurut kami, sangat tinggi ego sektornya, Pak, karena terlihat sekali,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) mengaku mendukung terbentuknya
coast guard.
Pasalnya, coast guard sudah eksis di beberapa negara maju.
“Memang bentuknya
coast guard
-nya macam-macam. Di Australia itu ada
maritime border coast protection
, itu juga ada bermacam-macam. Ketuanya Angkatan Laut, komandannya tetap Angkatan Laut, gabungan, dia seperti Bakorkamla zaman dulu, itu efektif juga,” bebernya.
“Nanti bagaimana fungsi dan tupoksinya seperti apa, kemudian pembagian kewenangannya seperti apa, mungkin perlu dirumuskan oleh kita semua supaya tidak terjadi tumpang tindih,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Komisi I Desak Pembentukan Coast Guard, Sebut Penegakan Hukum di Laut Tak Jelas Ujungnya Nasional 28 April 2025
/data/photo/2025/04/28/680f1722b8d15.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)