Keluh Kesah Petani di Manggarai Barat, Susah Dapat Pupuk Subsidi karena Sulitnya Akses dan Prosedur Rumit Regional 17 April 2025

Keluh Kesah Petani di Manggarai Barat, Susah Dapat Pupuk Subsidi karena Sulitnya Akses dan Prosedur Rumit
Tim Redaksi
LABUAN BAJO, KOMPAS.com
– Petani di Dusun Kokor, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), sangat susah untuk memperoleh
pupuk subsidi
.
Bukan karena stok yang tak tercukupi melainkan akses ke pengecer yang membutuhkan biaya besar.
Yohanes Karyawan, Warga Kokor, menuturkan para petani di wilayah itu susah dapat pupuk subsidi sudah berlangsung lama dan menjadi permasalahan utama bagi mereka.
“Kami harus mengambil pupuk subsidi ke Lando, Desa Mbuit, Kecamatan Boleng karena pengecer hanya di sana. Itu butuh biaya transportasi yang tinggi lantaran jauh,” tutur Yohanes saat berdialog dengan anggota DPRD Manggarai Barat, Hasanudin, beberapa waktu lalu.
Padahal, lanjut dia, akses dari desa itu lebih dekat ke kota Labuan Bajo daripada harus ke Terang, ibu kota Kecamatan Boleng.
Karena harus ke ibu kota kecamatan dan membutuhkan biaya besar, kebanyakan petani tidak menyanggupi.
“Mau beli pupuk saja susah. Apalagi tambah dengan biaya angkut dari kota kecamatan ke kampung. Kan butuh biaya besar,” katanya.
Ia mengaku, pada musim tanam awal tahun 2025, banyak padi milik petani tidak diberi pupuk. Sebab, petani tak punya biaya untuk pergi membeli di kota kecamatan.
“Padi kurang cepat tumbuh dan mungkin hasil panen tahun ini menurun,” katanya.
Kepada anggota DPRD, ia dan masyarakat setempat mengusulkan agar pupuk subsidi bisa didrop langsung ke desa.
“Harapannya apakah bisa kami ambil di kantor desa saja, karena selama ini lebih banyak pengeluaran ambil ke Terang, jadinya tunggu ada uang lebih dulu baru bisa ambil,” keluh dia.
Anggota DPRD Manggarai Barat, Hasanudin mengakui persoalan pupuk subsidi menjadi masalah serius yang dihadapi petani di Manggarai Barat.
Ia berkomitmen akan membahas persoalan tersebut dengan Dinas Pertanian Manggarai Barat agar stok hingga pendistribusian pupuk tidak menyulitkan petani.
“Saya akan sampaikan pada saat sidang di dewan bersama pemerintah daerah Manggarai Barat. Usulan ini akan saya perjuangkan berdasarkan skala prioritas,” ujar Ketua DPD Perindo Manggarai Barat itu.
Dirinya menegaskan, tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan karena adanya batasan kewenangan dan anggaran DPRD.
Namun demikian, ia memastikan kebutuhan paling mendesak tetap menjadi perhatian utama dalam proses pengambilan keputusan bersama pemerintah daerah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.