Bukan Kriminal Biasa, DPR Minta Pabrik Uang Palsu Bogor Diusut Tuntas!

Bukan Kriminal Biasa, DPR Minta Pabrik Uang Palsu Bogor Diusut Tuntas!

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi III DPR meminta Polri mengusut tuntas kasus pabrik uang palsu di Perumahan Griya Melati 1, RT 03/RW 13, Kelurahan Bubulak, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Kemunculan uang palsu menjadi ancaman serius bagi negara. 

Anggota Komisi III DPR Abdullah mengatakan kasus pabrik uang palsu tersebut bukan tindakan kriminal biasa karena berdampak serius terhadap sistem keuangan negara.

“Dampaknya nyata, kerugian ekonomi, menurunnya kepercayaan publik terhadap uang rupiah, serta ancaman terhadap transaksi perdagangan harian masyarakat kecil yang sering menjadi korban karena minimnya alat deteksi keaslian uang,” ujar Abdullah kepada wartawan, Selasa (15/4/2025).

Menurut Abdullah, penggerebekan pabrik uang palsu oleh polisi Bersama TNI di Bogor membuka mata masyarakat bahwa ancaman terhadap stabilitas ekonomi tidak hanya datang dari krisis global, tetapi juga dari kejahatan terorganisir yang bergerak di dalam negeri. 

Karena itu, kata dia, negara tidak boleh kalah dengan melakukan penanganan secara tegas, transparan, profesional serta tuntas.

“Jadi ini yang banyak dirugikan adalah masyarakat kelas menengah ke bawah yang masih banyak pakai uang cash. Termasuk kelompok pekerja menengah, seperti kasir-kasir minimarket,” tandas Abdullah.

Abdullah mengungkapkan kasus penggerebekan pabrik uang palsu tersebut menyingkap dua hal penting, yakni lemahnya deteksi dini di masyarakat dan celah dalam sistem pengawasan transaksi tunai. Menurut Abdullah, era digital semestinya dapat membantu menekan peredaran uang palsu, tetapi kenyataannya uang tunai masih dominan, terutama di daerah-daerah. 

“Maka, digitalisasi sistem pembayaran juga harus terus diperluas, disertai proteksi data dan keamanan siber yang kuat. Pemerintah juga perlu mengambil langkah-langkah strategis menghadapi maraknya kasus ini,” imbuh dia. 

Selain penguatan pengawasan dan penegakan hukum, kata dia, pemerintah juga harus memperkuat edukasi dan literasi terkait ancaman peredaran uang palsu. Termasuk, kata dia, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ciri-ciri uang asli dan langkah yang harus diambil jika menemukan uang palsu.

“Bank Indonesia juga harus terus memperbarui fitur keamanan uang kertas dan melakukan edukasi masif kepada publik. Tidak semua masyarakat memahami atau mampu mengenali ciri uang asli,” ucap Abdullah.

Abdullah pun meminta pemerintah untuk berkolaborasi dengan lembaga keuangan demi memperkuat sistem deteksi uang palsu di perbankan dan lembaga keuangan lainnya guna mencegah peredaran yang lebih luas. Dia mengingatkan agar negara tidak boleh kalah dengan kelompok pemalsu uang menggerogoti sendi ekonomi bangsa. 

“Pemerintah harus menjadikan setiap kasus pemalsuan uang sebagai urgensi nasional. Karena di balik selembar uang palsu, ada kepercayaan publik yang ternoda, ada pedagang kecil dan rakyat yang dirugikan, serta ada stabilitas ekonomi yang dipertaruhkan,” pungkas Abdullah.

Diketahui, polisi bersama Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) berhasil mengungkap sindikat produksi uang palsu di sebuah rumah di Kelurahan Bubulak, Kota Bogor. 

Terbongkarnya pabrik uang palsu tersebut berawal dari temuan tas yang tertinggal di KRL Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025). Setelah dilakukan investigasi, pabrik uang palsu itu akhirnya digerebek pada Rabu (9/4/2025). 

Polres Metro Tanah Abang telah menetapkan delapan tersangka sebagai pelaku yang memproduksi hingga menjual uang palsu tersebut. Polisi menyita barang bukti berupa 23.000 lembar lebih uang palsu dengan total nilai Rp 2,3 miliar. Sebanya Rp 1,3 miliar di antaranya sudah siap edar. 

Penggerebekan pabrik uang palsu ini bukanlah insiden yang pertama kali. Wilayah Bogor sudah beberapa kali menjadi lokasi produksi uang palsu, termasuk mata uang asing seperti dolar dan euro.