Jakarta, Beritasatu.com – Kasus peredaran uang palsu kembali terjadi di Indonesia. Jika dilihat dari masa ke masa, jumlah uang palsu di negara ini masih terbilang tinggi. Lalu, apakah fenomena ini berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia?
Rupiah merupakan mata uang Indonesia yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat untuk melakukan transaksi. Meskipun demikian, dalam peredarannya, rupiah sering kali dipalsukan oleh sejumlah oknum dengan tujuan tertentu.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, rupiah palsu dijelaskan sebagai benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan desainnya menyerupai rupiah asli dengan tujuan sebagai alat pembayaran yang bertentangan dengan hukum.
Selain merugikan setiap individu yang menjadi korban, peredaran uang palsu juga dapat merugikan stabilitas ekonomi negara. Berikut penjelasan lebih lanjut yang dikutip dari berbagai sumber.
Dampak Uang Palsu bagi Perekonomian Indonesia
1. Meningkatkan inflasi
Uang palsu menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat tanpa diimbangi dengan pertumbuhan barang dan jasa. Hal ini menyebabkan kenaikan harga atau inflasi karena daya beli masyarakat meningkat secara semu, sementara ketersediaan barang tetap.
Inflasi yang dipicu oleh uang palsu bersifat destruktif karena tidak didukung oleh pertumbuhan ekonomi riil, sehingga hanya mengurangi daya beli masyarakat.
2. Merusak kepercayaan terhadap sistem keuangan
Peredaran uang palsu menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah dan sistem keuangan nasional. Ketika masyarakat ragu akan keaslian uang yang mereka terima, mereka menjadi enggan bertransaksi tunai dan bahkan bisa beralih ke aset lain seperti emas atau mata uang asing.
Penurunan kepercayaan ini dapat memperlambat aktivitas ekonomi dan mengganggu stabilitas keuangan.
3. Kerugian ekonomi langsung
Individu dan pelaku usaha yang menerima uang palsu mengalami kerugian finansial karena uang tersebut tidak memiliki nilai dan tidak dapat digunakan kembali untuk transaksi.
Kerugian ini sangat rentan bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, sebab keterbatasan alat deteksi uang dan minimnya edukasi terhadap masyarakat luas.
4. Menghambat aktivitas dan pertumbuhan ekonomi
Ketidakpastian akibat peredaran uang palsu membuat masyarakat dan pelaku usaha lebih berhati-hati dalam bertransaksi, sehingga memperlambat laju ekonomi formal.
Bisnis juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli alat deteksi dan melatih karyawan, yang menurunkan efisiensi operasional.
5. Mengganggu kebijakan moneter
Bank Indonesia dan otoritas moneter mengandalkan data jumlah uang beredar untuk menentukan kebijakan ekonomi.
Uang palsu menciptakan data yang bias, sehingga menyulitkan pengambilan keputusan terkait suku bunga, pengendalian inflasi, dan stabilitas nilai tukar.
6. Menambah beban penegakan hukum
Aparat penegak hukum harus mengalokasikan sumber daya lebih besar untuk memberantas peredaran uang palsu yang seharusnya bisa digunakan untuk penanganan masalah lain.
7. Menurunkan penerimaan negara
Jika peredaran uang palsu meluas, aktivitas ekonomi formal menurun dan potensi penerimaan pajak ikut berkurang. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi nilai tukar rupiah dan kredibilitas Indonesia di mata investor asing.
8. Dampak sosial
Korban uang palsu sering mengalami stres, kecemasan, dan konflik sosial. Kepercayaan antarindividu dan antarusaha pun menurun sehingga bisa memperburuk iklim usaha di masyarakat.
Peredaran uang palsu adalah ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Dampaknya tidak hanya dialami oleh individu, tetapi juga merambat hingga skala nasional.