Blitar (berijatim.com) – Sebanyak 6 unit mobil dinas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar ditarik kembali. Penarikan ini dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur.
Keenam kendaraan yang ditarik ini adalah 5 mobil yang biasa digunakan untuk komisioner KPU Kota Blitar, serta 1 lainnya adalah yang biasa dipakai oleh sekretaris KPU.
Sebenarnya sudah ada rencana perpanjang sewa untuk 6 kendaraan mobil dinas KPU tersebut, namun karena ada kebijakan penghematan anggaran maka hal itu urung dilakukan.
“Masa sewanya sebenarnya tahun ini masih ada rencana itu, tapi karena dampak efesiensi kebijakan pemerintah Pak Prabowo kemudian dipercepat untuk pengembaliannya,” kata Rangga Bisma Aditya, Jumat (14/2/2025).
Penarikan mobil dinas KPU ini merupakan imbas dari kebijakan penghematan anggaran yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Meski ada penarikan kendaraan, namun KPU Kota Blitar mengaku tidak masalah.
Kinerja KPU Kota Blitar pun tidak terganggu dengan adanya penarikan 6 kendaraan dinas tersebut. Meski tanpa kendaraan dinas, KPU Kota Blitar pun akan tetap bekerja secara maksimal.
“Secara prinsip tidak mengganggu aktivitas dari KPU Kota Blitar sendiri,” tegasnya.
Meski ada penarikan kendaraan, namun KPU Kota Blitar sejatinya masih memiliki 4 mobil dinas lain. Keempat kendaraan ini merupakan milik KPU RI.
“Dengan begitu KPU Kota Blitar tinggal ada 4 Mobil Operasional plat Merah saja untuk setiap aktivitas Tahapan (Hingga April 2025) dan Non Tahapan,” tandasnya.
Bukan hanya KPU, mobil dinas milik Bawaslu Kota Blitar juga akan ditarik. Total ada 3 mobil dinas ditarik itu adalah yang biasa digunakan untuk komisioner Bawaslu Blitar.
Penarikan kendaraan dinas Bawaslu Kota Blitar ini akan dilakukan tanggal 19 Februari 2025. Saat ini surat penarikan sudah diterima oleh Bawaslu Kota Blitar.
“Kemarin ada surat yang masuk bahwasanya tanggal 19 besok ada 3 mobil akan dikembalikan,” ucap Roma Hudi, Komisioner Bawaslu Kota Blitar. [owi/beq]