BGN Kini Restui Program Sarapan Gratis Pramono-Rano

BGN Kini Restui Program Sarapan Gratis Pramono-Rano
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala
Badan Gizi Nasional
Dadan Hindayana mengungkapkan, pihaknya kini mempersilakan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan jajarannya untuk melaksanakan program
sarapan gratis
.
Dadan mengatakan, sarapan gratis akan lebih bermanfaat jika menyasar siswa SMP dan SMA.
“Iya jika melaksanakan tidak masalah. Untuk SMP dan SMA utamanya akan sangat bermanfaat,” ujar Dadan kepada
Kompas.com,
Minggu (9/3/2025).
Dadan mengatakan, Badan Gizi Nasional pasti tetap bersinergi dengan Pemprov Jakarta jika ingin melanjutkan
program sarapan gratis
.
Dia mengklaim tidak ada masalah antara Badan Gizi Nasional dengan program Pemprov Jakarta itu.
“BGN pasti bisa tetap sinergi jika Pemprov Jakarta akan tetap melanjutkan programnya. Tidak masalah bagi BGN,” tutur dia.
Menurut dia, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto.
Di antaranya seperti menyiapkan infrastruktur, membina pelaku rantai pasok, dan melakukan pendampingan.
Sebelumnya, Pramono Anung mengumumkan pembatalan program sarapan gratis.
Sebagai gantinya, ia akan mengalihkan fokus pada renovasi kantin sekolah, dengan harapan memperbaiki kualitas dan kebersihan fasilitas makan bagi siswa.
“Untuk program sarapan pagi gratis, akan tetap kami adakan. (Tapi) bukan dalam bentuk sarapannya, tapi kami akan melakukan renovasi kepada kantin-kantin di seluruh Jakarta,” kata Pramono dalam acara pembubaran tim sukses Pramono Anung-Rano Karno di Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).
Pramono menuturkan, program tersebut diubah karena mendapatkan koreksi dari pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat meminta agar program sarapan gratis diselaraskan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” ujar Pramono.
Larangan ini dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam acara
retreat
kepala daerah beberapa waktu lalu.
Pramono menyebutkan, Dadan melarang pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang serupa dengan makan bergizi gratis.
“Jadi, pada waktu
retreat
di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” kata Pramono.
Pramono mengaku sebagai pimpinan kepala daerah, ia tidak bisa menolak arahan pusat.
Untuk itu, Pramono bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat.
Namun, Pramono memastikan anggaran yang disiapkan untuk makan bergizi gratis bakal dialihkan untuk merenovasi kantin sekolah.
“Untuk itu, maka program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, ialah untuk menyiapkan itu, terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.