Banyuwangi (beritajatim.com) – Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 yang menyasar sektor pendidikan menuai kritik dan kontra. Tidak hanya dari lapisan masyarakat, seruan penolakan juga disampaikan oleh kalangan mahasiswa.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi pun turut mengecam pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat tersebut.
Kritikan terhadap pimpinan daerah tersebut dilakukan dengan aksi menggelar demo di depan Gedung DPRD Banyuwangi, Senin (17/2/2025). Belasan mahasiswa yang datang menuntut agar pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan efisiensi anggaran yang terlaksana.
Ketua BEM Untag Banyuwangi Deni Oktaviano Pratama mengatakan, dunia pendidikan yang menjadi tombak pembangunan generasi penerus seharusnya mendapat perhatian khusus dengan penambahan dana anggaran, namun kenyataannya saat ini anggaran dana justru turut ikut gunting.
Mereka menilai, pemangkasan dana untuk program pendidikan mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi dapat menyebabkan berbagai masalah yang mengakar. Seperti berkurangnya jumlah tenaga pengajar, terbatasnya fasilitas pendidikan, dan tidak memadainya buku serta alat pembelajaran bagi pelajar.
“Banyak sekolah yang menghadapi kesulitan dalam menjalankan program beasiswa dan peningkatan kualitas pengajaran, seharusnya efisiensi ini tidak harus menyulitkan dunia pendidikan,” ujarnya.
Dalam seruan aksi tersebut, mahasiswa fokus menuntut 7 perkara terkait dunia pendidikan. Di antaranya, mahasiswa meminta pemerintah fokus meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia untuk dijadikan skala prioritas.
Isi tuntutan juga mencantumkan terkait penolakan terkait IUP tambang yang diberikan kepada kampus.
“Kami menuntut agar anggaran untuk sektor pendidikan diprioritaskan dan tidak mengalami pemangkasan. Karena ini sesuai amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003,” tegasnya.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menuntut segala bentuk kasus kekerasan yang ada di institusi pendidikan, serta menolak segala bentuk kenaikan UKT dan biaya pendidikan akibat pemangkasan anggaran.
Para mahasiswa juga meminta agar gaji honorer tenaga kerja pendidik seperti guru dan dosen ditingkatkan untuk kesejahteraan pekerja.
“Kami mendesak Presiden Prabowo beserta pemerintah pusat untuk mengkaji kebijakan lebih dalam mengenai efisiensi anggaran yang berlaku,” tegasnya.
Seruan aksi dan tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa disambut baik oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto. Saat menemui massa aksi, pihaknya mengaku semua tuntutan mahasiswa masuk akal, dan dia berjanji akan meneruskan tuntutan yang telah tertera ke pemerintah pusat.
“Semua tuntutan yang disampaikan mahasiswa masuk akal, supaya pendidikan tidak dipangkas habis-habisan. Bahkan harus ditambah, yang lain dipangkas boleh tapi pendidikan tidak boleh,” ujarnya.
Menurut Michael, dari dulu dewan telah menyuarakan nasib guru honorer supaya gaji mereka diperhatikan sehingga mendapat kesejahteraan. Selain itu, para guru juga diharapkan bisa maksimal untuk mengajar para penerus bangsa.
“Kami akan meneruskan tuntutan yang sudah disetujui ke Presiden, sementara yang bisa diatasi di tingkat daerah mengenai gaji honorer dan sebagainya kita akan berbicara dengan Bupati,” pungkasnya.