Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (6/3/2025). Kedatangannya bertujuan untuk meminta pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan program berskala besar yang sedang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Budi menjelaskan Kemenkes menerima tambahan anggaran yang cukup besar untuk menjalankan tiga program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu cek kesehatan gratis, akselerasi penanganan tuberkulosis (TBC), dan pembangunan rumah sakit.
Ketiga program ini memiliki nilai anggaran sekitar Rp 10 triliun. Selain itu, Kemenkes juga memperoleh pinjaman dari Bank Dunia sebesar Rp 60 triliun untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan di Indonesia.
Presiden Prabowo Minta Pengawasan Ketat
Dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan fasilitas di 10.000 puskesmas, modernisasi 514 laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh kabupaten/kota dan provinsi, dan upgrade alat kesehatan di 514 RSUD.
“Kita akan upgrade alat kesehatannya. Itu besarannya juga mendekati Rp 60 triliun,” ungkap Menkes Budi Gunadi Sadikin.
Budi menegaskan Presiden Prabowo memberikan arahan agar semua kebijakan yang dijalankan benar-benar bermanfaat bagi rakyat dan tidak menimbulkan kerugian negara. Terkait hal itu, Kemenkes melaporkan seluruh proyek besar ini kepada KPK agar bisa didampingi dan diawasi sejak awal.
“Dalam prinsip keterbukaan, kita lapor dahulu ke KPK. Ini adalah project-project besar, dan kita minta didampingi serta diawasi. Jika ada indikasi penyimpangan, kita ingin segera mengetahuinya agar bisa diperbaiki,” ujar Budi.
KPK Siap Kawal Program Kemenkes
Menanggapi permintaan tersebut Sekjen KPK Cahya H Harefa menyatakan KPK akan terus mengawal kebijakan pemerintah, termasuk program-program yang dijalankan oleh Kemenkes.
“Dari Kedeputian Pencegahan, kami akan melakukan kajian yang bisa membantu Kemenkes dalam memastikan program ini berjalan dengan baik. KPK siap mendukung penuh,” tegas Cahya.
Menkes Budi Gunadi Sadikin meminta pengawasan KPK terhadap program kesehatan berskala besar guna memastikan tidak terjadi penyimpangan dan dana benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo juga telah menegaskan agar semua program berjalan transparan dan tepat sasaran.