Efisiensi Anggaran Mulai Berlaku di Jombang, Konsumsi Rapat hingga Perjalanan Dinas Dipangkas

Efisiensi Anggaran Mulai Berlaku di Jombang, Konsumsi Rapat hingga Perjalanan Dinas Dipangkas

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Pujie Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang juga bakal melakukan efisiensi anggaran.

Hal tersebut juga sesuai dengan Impres 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran. 

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo saat dikonfirmasi disela-sela Inspeksi Dadakan (Sidak) Forkopimda ke Gudang Penyimpanan Beras di Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang pada Senin (3/3/2025).

Agus menyebut jika efisiensi bakal diterapkan pada hal operasional pemerintahan seperti konsumsi rapat dan perjalanan dinas. 

Agus menjelaskan jika akan banyak pos anggaran yang dipangkas. Namun, pihaknya masih akan menggelar rapat bersama tim guna memastikan item apa saja yang nantinya bakal di efisiensi. 

“Kita tindaklanjuti terkait Inpres 1 dan SE 833 sudah berlaku, khusus terkait dengan perjalanan dinas seluruhnya 50 persen,” ucapnya saat dikonfirmasi awak media. 

Pria asal Lamongan ini menjelaskan jika nantinya bakal banyak item yang juga akan di efisiensi. Meskipun begitu, ia bersama tim masih akan review terhadap masing-masing DPA OPD. 

“Termasuk makan, makan itu ada 30 persen. Setelah ini akan kita edarkan surat dari Bupati ke seluruh OPD untuk menindaklanjuti Inpres dan SE itu,” katanya. 

Meskipun begitu, pihak Pemkab belum mengetahui total anggaran yang bakal di efisiensi. Hal itu lantaran SE baru baru akan diluncurkan besok. 

“Total anggaran yang bisa di efisiensi belum. Masih besok, karena SE baru kita luncurkan besok. Baru akan kita total, berapa anggaran yang bisa dihemat dari setiap OPD,” ungkapnya.

Nantinya, efisiensi di lingkup Pemkab Jombang bakal difokuskan ke operasional ASN dan OPD. Agus menjabarkan jika hasil efisiensi bisa dimaksimalkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. 

“Efisiensi ini malah bisa dimanfaatkan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan visi misi bupati terpilih. Jadi anggaran masyarakat untuk kepentingan masyarakat bisa bertambah,” pungkasnya.