FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), dalam sebuah acara di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu.
Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, yang mengatur organisasi serta tata kelola Danantara.
Danantara memiliki tugas utama dalam mengelola aset tujuh BUMN strategis dengan total nilai mencapai Rp14.670 triliun. Keberadaan lembaga ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara serta mendorong investasi berkelanjutan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Meski Danantara dibentuk untuk memperkuat ekonomi nasional, banyak juga pihak yang khawatir dengan pengelolaan aset pada Danantara. Sejumlah pihak justru khawatir lembaga itu hanya dijadikan wadah baru untuk melakukan praktik korupsi.
Di tengah kekhawatiran sejumlah pihak itu, mantan Presiden Ri, Susilo Bambang Yudhoyoni ikut angkat suara.
“Saya mengamati, Danantara yang diluncurkan Presiden Prabowo 24 Februari 2025 lalu mendapatkan tanggapan dari kalangan ekonom, pengamat dan juga politisi,” kata SBY dalam cuitannya di X.
SBY menyebut, sejumlah kalangan mengkhawatirkan kalau Danantara ini tidak memberikan manfaat, dan justru sebaliknya bakal menjadi masalah bagi perekonomian Indonesia. Kalangan tersebut menyangsikan governance, transparansi dan akuntabilitas lembaga investasi baru ini. Juga dikhawatirkan jika ada konflik kepentingan dan “political envolvement” yang tidak semestinya.