Modali Pembangunan, Menkeu Dorong Kepala Daerah Cari Sumber Pendanaan Alternatif

Modali Pembangunan, Menkeu Dorong Kepala Daerah Cari Sumber Pendanaan Alternatif

Magelang, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong kepala daerah untuk berinovasi dalam membiayai pembangunan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal tersebut disampaikan saat ia menjadi pembicara dalam retret kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025).

Sri Mulyani menegaskan, apabila pembangunan infrastruktur hanya mengandalkan APBN dan APBD, maka prosesnya bisa memakan waktu lama karena bergantung pada kondisi keuangan negara.

“Di banyak negara, membangun berbagai infrastruktur itu enggak selalu 100 persen APBD atau APBN. Kalau mau nungguin APBD atau APBN, itu bisa lama banget,” katanya.

Sri Mulyani menjelaskan, ada banyak skema pembiayaan yang dapat dikolaborasikan dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Dia juga mengapresiasi pemerintah daerah yang telah berkreasi dalam membiayai pembangunan.

Dalam retret kepala daerah, Sri Mulyani mengungkapkan berbagai sektor pembangunan infrastruktur yang dapat dibiayai melalui skema pembiayaan inovatif. Menurutnya, selama pembangunan tersebut dapat menghasilkan pendapatan, maka pendanaan dapat dilakukan melalui mekanisme alternatif, seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan layanan rumah sakit.

“Itu sebetulnya bisa dibangun oleh pihak swasta dengan instrumen pembiayaan yang kreatif,” ujarnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kata dia, telah menyediakan berbagai instrumen yang mendukung kreativitas dalam pembiayaan pembangunan. Terkait hal itu, keterbatasan APBD bukanlah hambatan jika pemerintah daerah mau berinovasi.

Sri Mulyani menekankan, inovasi dalam pembiayaan memerlukan kerja keras, komitmen, dan keahlian di bidang keuangan. Jika pemerintah daerah ragu dalam melakukan kreativitas pembiayaan, ia menyarankan agar berkonsultasi dengan pihak terkait, seperti Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maupun aparat penegak hukum.

“Kalau benar-benar mau membangun untuk sesuatu yang create growth, menciptakan pertumbuhan, kesempatan kerja, perbaikan kesejahteraan, menurut saya kita semuanya bisa bekerja,” katanya.

Sri Mulyani berharap retret yang digelar Kemendagri ini menjadi momentum bagi kepala daerah untuk saling berkomunikasi serta mencari solusi inovatif dalam pendanaan pembangunan.

“Kementerian Keuangan akan terus mendukung agar Bapak dan Ibu sekalian sukses menjaga daerah, membangun daerah, serta menggunakan APBD dan APBN secara efektif sebagai instrumen penting dalam memajukan Indonesia,” tutup Sri Mulyani dalam retret kepala daerah.