Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menandai 100 hari masa kerja dengan kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun. Pemangkasan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menguatkan program-program kerakyatan.
“Pemerintah menghemat Rp 306 triliun untuk dialokasikan ke program-program rakyat. Belanja yang tidak terlalu penting dikurangi untuk efisiensi,” ujar Guru Besar FEB UI Telisa Aulia Falianty kepada Beritasatu.com, Selasa (28/1/2025).
Namun, ia mengingatkan meski positif, langkah ini berpotensi menimbulkan efek domino, khususnya pada sektor transportasi, perhotelan, dan akomodasi makanan-minuman yang bergantung pada kegiatan seremoni pemerintah.
Telisa menekankan pentingnya mitigasi risiko terhadap pelaku ekonomi yang terdampak. Pemerintahan Presiden Prabowo juga diharapkan memastikan program prioritas seperti makan bergizi gratis dan swasembada pangan dapat mengimbangi dampak negatif dari efisiensi anggaran.
“Konsumsi langsung kepada rakyat, seperti makan bergizi gratis dan swasembada pangan, harus dijaga untuk meminimalkan dampak negatif,” tambahnya.
Kebijakan pemangkasan atau efisiensi anggaran Rp 306 triliun menjadi salah satu langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo. Meski mendapat apresiasi, para ekonom mengingatkan pentingnya pengelolaan risiko agar dampak negatif pada sektor ekonomi tertentu dapat diminimalkan.