JABAR EKSPRES – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Banjar, di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, secara resmi mencanangkan Pembangunan Zona Integritas dan Penandatanganan Pakta Integritas untuk tahun 2025.
Acara yang berlangsung pada Kamis, 23 Januari 2025, di halaman kantor Lapas Banjar ini dihadiri oleh seluruh pejabat struktural serta pegawai Lapas Kelas IIB Banjar.
Kepala Lapas Banjar, Amico Balalembang, dalam sambutannya menekankan pentingnya komitmen seluruh pegawai dalam menciptakan lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.
“Pembangunan Zona Integritas bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah nyata untuk memperbaiki pelayanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan,” ungkapnya.
BACA JUGA: Kurangi Kemacetan, Metro Trans Jabar Hadir Dengan 8 Koridor di Kabupaten Bandung
Kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Pakta Integritas Tahun 2025 ini merupakan wujud komitmen Lapas Kelas IIB Banjar dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Dengan adanya komitmen ini, kami (Lapas Banjar) bertekad untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan warga binaan,” kata dia.
Selain itu, dalam acara tersebut juga dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara pejabat struktural eselon IV dengan Kepala Lapas Kelas IIB Banjar, serta Penandatanganan Perjanjian Kinerja antara pejabat struktural eselon V dengan pejabat struktural eselon IV.
BACA JUGA: BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Perawatan dan Santunan Korban Alfamart yang Ambruk di Kabupaten Banjar
“Penandatanganan perjanjian kinerja ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2025 antara Kalapas Banjar dengan Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, Kusnali,” katanya.
Pakta Integritas yang ditandatangani berisi poin-poin penting yang menekankan pada pelayanan yang bebas dari pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, dan komitmen terhadap peningkatan mutu pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan.
“Hal ini diharapkan dapat menciptakan iklim kerja yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan,” tambah dia.
BACA JUGA: Sekda Kabupaten Bogor Hadiri Serah Terima Jabatan Danlanud ATS
Dengan langkah awal ini, pihaknya berharap mampu menjadi teladan dalam mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang bersih, transparan, dan profesional.