JABAR EKSPRES – Tingginya angka pengangguran dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah Provinsi Jawa Barat menyita perhatian.
Menyikapi isu tersebut, Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maulana Yusuf Erwinsyah bersama anggota Komisi 5 lainnya, melakukan kunjungan kerja ke SMKN 1 Depok pada Senin 20 Januari 2025.
“Kunjungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas isu tingginya angka pengangguran dari lulusan SMK di Jawa Barat,” katanya kepada Jabar Ekspres melalui seluler, Selasa (21/1).
BACA JUGA: RTH di Kawasan Industri Jadi Sorotan, Kunjungan Dinas atau DPRD Sumedang ke Perusahaan harus Jelas Tujuannya
Maulana menerangkan, dalam kunjungan tersebut pihaknya menyoroti belum adanya data terintegrasi yang dimiliki sekolah terkait lulusan mereka.
Dia mempertanyakan, sejauh mana informasi terkait keberlanjutan lulusan SMK, termasuk jumlah yang bekerja atau menganggur, serta di mana mereka bekerja.
“Belum ada data terintegrasi dari sekolah, khususnya terkait kelulusan mereka. Kemana mereka bekerja? Kalau ada data seperti itu, harusnya bisa menjawab persoalan ini,” terang Maulana.
Dia menambahkan, apabila survei atau analisa lembaga tertentu menyatakan pengangguran itu banyak dari SMK, maka langkah apa yang dilakukan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jabar.
Selain itu, Maulana memberikan masukan kepada pihak sekolah untuk melakukan pemetaan (mapping) terhadap siswa kelas 12 menjelang kelulusan.
“Harus ada mapping lulusan sejak kelas 12, diarahkan kerja di mana atau kuliah ke mana,” bebernya.
Disdik Harus Segera Ambil Langkah
Dalam kesempatan tersebut, Maulana mengaku bahwa dirinya juga meminta agar Disdik Jawa Barat, dapat segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi persoalan ini.
“Saya menegaskan pentingnya evaluasi terhadap kurikulum dan pola pendidikan di SMK, agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Ya, pemerintah harus segera melakukan evaluasi kurikulum,” ujarnya.
Hal ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa lulusan SMK masih mendominasi tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat.
Sebagai informasi, kunjungan ini merupakan salah satu bentuk pengawasan Komisi 5 DPRD Jabar terhadap sistem pendidikan di wilayahnya.